Ditemukan 5458 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 13 Mei 2015 — Hj.NADRA N.S.Ag Binti NAWAWI YAZID ;
84 — 23
84 — 23
.> Pasal10 ayat (1) yang menyatakan bahwa :KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dananggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PAayat (2) yang menyatakan bahwa :Pelaksanaan Tanggungjawab KPA sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :a. Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencanapenarikan dana;b. Merumuskan standar operasional agar pelaksanaanpengadaan' barang/jasa sesuai dengan ketentuanpengadaan barang/jasa pemerintah;c.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
418 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
418 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agus Sudiarso Direkur PT. lfani Primair Pasal10. Prof. Dr.lr.
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
457 — 221
457 — 221
Sedangkan Pasal10 ayat (1) nya menentukan bahwa : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada dibawahnya, dan oleh sebuahMahkamah Konstitusi.
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
130 — 113
130 — 113
Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembagapenerima hibah yang dilegalisir oleh bank berkenaan.Bahwa dalam Pasal 11 disebutkan surat permohonan, proposal, danpersyaratan administrasi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui BagianKesejahteraan Rakyat.
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
126 — 38
126 — 38
Tiara Multi 4.721.580.000 4.721.580.000TeknikJumlah 18.246.651.811 18.246.651.811 Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dalam tahun 2015 berdasarkan pasal10 huruf a dan b Permendagri Nomor 13 tahun 2006 memilik tugas dankewenangan menyusun RKA SKPD dan DPA SPD.
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi :
- Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
272 — 68
272 — 68
Perbuatan Terdakwa yang memerintahkanpanitia pengadaan untuk membuat dokumen pengadaan yang tidaksesuai dengan kenyataannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal10 ayat (5) Perpres RI No. 8 tahun 2006 tentang Perubahan KeempatKeppres RI No. 80 tahun 2003; Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 telah dilakukan pembayarankepada PI KFID atas kontrak pengadaan alat kesehatan untukmelengkapi rumah sakit rujukan flu burung sebesar Rp 44.038.767.995,00(empat puluh empat miliar tiga puluh delapan juta tujuh
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
218 — 144
218 — 144
Pasal10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 :444. menyusun RKASKPD;b. menyusun DPASKPD;melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanja;. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;menandatangani SPM;. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
Register : 05-09-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.TPI Tanggal 23 Januari 2014 — 1. EVI HERITA,S.Sos (Terdakwa)
2. HERMAWAN SAPUTRA,SH (Terdakwa)
3. RISDIYANSYAH (Terdakwa)
141 — 31
141 — 31
RISDIANSYAH selakuAnggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karimun periodeTahun 2008 s/d 2013, mempunyai kewenangan yang sah dalam melaksanakan"Anggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun TA. 2010 danTA.2011 tersebut, sebagaimana tugas dan wewenang terdakwaterdakwa sebagaikomisioner melekat dalam tugas dan wewenang KPU Kabupaten berdasarkan pasal10 ayat 3 UU Undangundang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraanpemilu dan pasal 10 Peraturan KPU nomor : 9 tentang pedoman
No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.sebagaimana tugas dan wewenang terdakwaterdakwa sebagai komisioner melekatdalam tugas dan wewenang KPU Kabupaten berdasarkan pasal 10 ayat 3 UUUndangundang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dan pasal10 Peraturan KPU nomor : 9 tentang pedoman penyusunan tahapan, program danjadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahyaitu : menyelenggarakan Pemilukada dan merencanakan Program, anggaran,jadwal pemilukada, melaksanakan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 3136 — 1617
- Tentang : Cipta Kerja
Ketentuan...SK No 052019 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA518 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 11Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (1) huruf a merupakan:a. badan usaha milik negara; dan/ataub. badan usaha milik swasta,yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama(lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistemsenjata dan/atau mengintegrasikan semua komponenutama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.Ketentuan Pasal 21 diubah
Register : 13-06-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 5 Maret 2015 — 1.ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (âÂÂATVJIâÂÂ),2.ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA ( ATVLI );1.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA ,2.PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (âÂÂMetro TVâÂÂ), dkk
211 — 437
211 — 437
PT Duta Anugerah Indah ;Bahwa Tergugat menyelenggarakan proses seleksi terhadap lembagapenyiaran swasta untuk mendapatkan izin LPS Miultipleksingpenyelenggaraan penyiaran televisi digital teristrial penerimaan tetap tidakberbayar (free to air) untuk seluruh zona layanan.Lembaga Penyiaran Multipleksing yang diseleksi tersebut berhak untukmemancarkan program siaran melalui suatu perangkat multiplek dan perangkattransmisi dalam kanal frekuensi radio dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal10 ayat (4)
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
217 — 526
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
217 — 526
Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengantindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesualketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap PPK SKPD aturannya merujuk pada Pasal10 Ayat (1) huruf L dan M Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan PA mempunyai tugasmenetapkan PPTK dan PPK SKPD dan menetapkan pejabat lainnya dalamSKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan, dan Pasal
Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana
- dr. MULYA A. HASJMY
206 — 82
206 — 82
merupakan tanggal mundur(antidatir) dan disesuaikan agar seolaholah sesuai dengan setiaptahapan pengadaan dalam jadwal yang dibuat sebagaimana diaturdalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintahsebatasmemenuhi persyaratan formal serta Terdakwa dan YonkeMariantoro selalu menerima laporan tahapan pengadaan tersebutdari Tatan Saefudin dan Usman Ali, hal ini bertentangandenganPasal 9 ayat (3) Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang PerubahanKeempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003, Pasal 5, Pasal 9, Pasal10
Putus : 04-07-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 4 Juli 2012 — ALHAJAR SYAHYAN, SH.,MH, dkk
111 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
2011 atasnama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos, dan kawankawan nyatalahbahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah tidakmenerapkan dan/atau menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidaksebagaimana mestinya, selain peraturan hukum terkait denganpembuktian dalam hukum acara pidana, melainkan dalam hal ini Majelisjuga telah tidak menerapkan dan/atau menerapkan dengan tidaksemestinya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 butir 39 dan Pasal10
Putus : 11-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2213 K/PID.SUS/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — IWAN KURNIA, S.E. bin TEDDY SUARDI
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena Ibus Kasri dalampersidangan mengatakan bahwa mempunyai wewenang berdasarkan Pasal10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;. Bahwa, Jjika kita mencermati dan secara jujur mengungkap seluruh faktapersidangan, bahwa ada ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menguraiseluruh faktafakta yang ada didalam persidangan, yaitu :a.
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009 MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
589 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
589 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinubungkan dengan perjanjian HakTanggungan, dimana Hak Tanggungan adalah merupakan perjanjianaccesoir/ikutan dari perjanjian pokok, perjanjian Hak Tanggunganbukanlah perjanjian yang berdiri sendiri, keberadaannya adalah karenaadanya perjanjian pokok (utangpiutang) yang dijamin pelunasannya,dengan demikian perjanjian Hak Tanggungan tidak dapat dipisahkandari perjanjian pokoknya ;Menimbang, bahwa mengenai keterkaitan perjanjian Hak Tanggunganini dengan perjanjian pokoknya dapat dilihat antara lain dalam Pasal10
dihubungkan dengan perjanjian HakTanggungan, dimana Hak Tanggungan adalah merupakan perjanjianaccesoir/ikutan dari perjanjian pokok, perjanjian Hak Tanggunganbukanlah perjanjian yang berdiri sendiri, keberadaannya adalah karenaadanya perjanjian pokok (utangpiutang) yang dijamin pelunasannya,dengan demikian perjanjian Hak Tanggungan tidak dapat dipisahkandari perjanjian pokoknya ;Menimbang, bahwa mengenai keterkaitan perjanjian Hak Tanggunganini dengan perjanjian pokoknya dapat dilihat antara lain dalam Pasal10
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
209 — 62
209 — 62
;Bahwa pembayaran atas beban APBN terhadap perjalanan dinas fiktif yangkemudian dijadikan sebagai pertanggungjawaban realisasi anggarantersebut terjadi karena tidak ada monitoring, pengawasan dan evaluasiterhadap penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban pengeluarananggaran dari terdakwa sebagai PPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal10 ayat (2) huruf e dan g jo Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangkapelaksanaan anggaran pendapatan
Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 28 Mei 2013 — Dr. Rene Setyawan, MA Bin Moh Nuh
149 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 812 K/Pid.Sus/2013Undang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pelaksananyasebagaimana tersebut di atas, dan oleh karenanya sanksinyapun telah diatur secara khusus ;Bahwa dalam UU No. 2 Tahun 1992 Tentang UsahaPerasuransian telah secara jelas dan tegas diatur pejabat danlembaga mana yang berwenang untuk melakukan pembinaan,dan pengawasan terhadap usaha perasuransian ;Bahwa pada BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal10 UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransiandisebutkan :Pembinaan dan pengawasan
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
226 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara pasti.Bahwa atas pertimbangan tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapatdan menanggapi sebagai berikut :Bahwa kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa ataspengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah bebas danmandiri yang merupakan salah satu lembaga negara yang dikenal dalamUndangundang Dasar 1945 melaksanakan kedaulatan rakyat di bidangpemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Salah satu tugas dan wewenang BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal10