Ditemukan 6227 data
Urut Berdasarkan
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/PID.SUS/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA Ir. RASYIDIN, M. Eng bin ZAINUL ABIDIN
103 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.Karena berdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuaidengan spesifikasi
Register : 06-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg. Tanggal 9 Februari 2017 — I. Zonial Pajri, SH. Bin Jak Umar ;
II. Mardalena, SE. Binti Markoni Idris ;
549 — 171
549 — 171
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Bahwa tugas dan kewenangan Kepala UPTD dalam pengadaandan penyaluran pupuk bersubsidi adalah melakukan pembinaansecara tekhnis tentang pemupukan tanaman kepada Kelompok TaniHalaman 51 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.di wilayah Kecamatan, menyetujui dan menandatangani RencanaDefenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi selakuKepala UPTD, serta membuat Rekapitulasi RDKK TingkatKecamatan ;Bahwa saksi menyetujui dan menandatangani
Register : 12-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 27 April 2015 — UNANG JUARSAH
75 — 13
75 — 13
Ketigamelaksanakan kebijakan tekhnis dibidangpelayanan publik, komersil administrasi dankeuangan. Dan Keempat melaksanakankerjasama dengan badan usaha lain atauinstansi pemerintah.Struktur organisasi Sub Divre Cianjur adalah sebagai berikut : KepalaSub Divre yaitu saya sendiri Drs. H. Nurdin Ali, membawahi satu orangWakil Kepala Sub Divre yaitu awal sampai dengan bulan Maret tahun2011 Sdr.
Register : 05-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012 Tanggal 16 April 2013 — - Kapten Cpn Supriyadi 21960098290775
- Lettu Cpn Abdi Darnain 12080103610687
131 — 53
131 — 53
Dengan demikian penyebab jatuhnyapesawat Helly Bell 412 tersebut adalah karena angin kencang secaratibatiba dari arah kiri dan belakang adalah fakta yang sebenarnya dan61tidak terbantahkan, andai saja pengadilan dapat menghadirkan 11 orangpenumpang yang diangkut pada saat itu, pasti akan memberikan keteranganyang sama dengan Saksi 1.Menurut tekhnis penerbangan apabila pesawat pada saat akanmelakukan pendaratan secara tibatiba dihempaskan oleh anginkencang yang datang dari arah tidak terduga maka
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017 Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
972 — 629 — Berkekuatan Hukum Tetap
972 — 629 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
Karenaberdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuai denganspesifikasi dalam kontrak awal maka akan beresiko terhadap Kualitas dankekokohan struktur bangungan yang sudah pasti akan menimbulkandampak terhadap keselematan manusia yang menggunakannya dikemudianhari;Bahwa patut diduga hasil perhitungan dari BPKP merupakan hasil copypaste dari hasil pemeriksaan ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM tanpamelakukan pemeriksaan kelapangan lebih lanjut.
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 30 / Pid.Sus -TPK / 2015 / PN.Bjm. Tanggal 8 Juli 2015 — RAHMADI NAFARIN als BOY Bin H.M.HUSAINI.
60 — 16
60 — 16
Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwatugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1026 — 1803
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1026 — 1803
masyarakathukum dan due proces of law dengan yang normanya secara mandatorimaka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakalaaturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harusdilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhirdari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres itubatal atau tidak bisa;Bahwa menurut Ahli kedudukan dari Peraturan Presiden ini dikaitkandengan UndangUndang ketentuan lebih lanjut itu harus ketentuan lanjutanatau tekhnis
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
405 — 300
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
405 — 300
Bahwa selama proses pemenuhan syarat syarat permohonan jjinlokasi tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat syarat terkaitpermohonan ijin yang diminta Tergugat sebagaimana ketentuan yangberlaku dan mengeluarkan biaya biaya terkait proses untuk memenuhisyarat yang diminta Tergugat seperti biaya peninjauan lokasi, biayapengukuran, advis tekhnis dan lain lain yang apabila diperhitungankantelah cukup besar yang telah dikeluarkan Penggugat;3.
Register : 22-05-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 20-08-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap Tanggal 15 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
RISKI ADRIADI
45 — 40
MOHAMMAD ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
RISKI ADRIADI
45 — 40
Bupati Jayapura nomor 188.4/179/tahun 2021 tentang penunjukan dan penetapan kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat Komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- 1 (satu) bundel Kontrak pekerjaan Rekonstruksi Talud Sungai Kali Nembu Distrik Nambong Kabupaten Jayapura Nomor: 360/99/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 07 Juli 2021
- 1 (satu) bundel addendum perpanjangan kontrak Nomor : 360/174/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 29 Juli 2021
- 1 ( satu ) bundel Foto Copy Dokumen Justifikasi Tekhnis
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
213 — 38
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
213 — 38
Penyediasebagaimana dinyatakan kepada PA memiliki keahlian professional,personil dan sumber daya tekhnis serta telah menyetujui untukmenyediakan pekerjaan konstruksi Sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam kontrak ini.Bahwa Kesepakatannya adalah secara lisan yang saksi sampaikanbahwa pekerjaan ini harus dilakukan secara serius karenanyajaraknya jauh, sehingga ketika itu ada ditunjuk stafnya yang tinggal diNatuna yang bernama saksi NUR SYAMSI.Bahwa terkait peninjauan lokasi saksi jelaskan sebagai
Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 10 Agustus2015 (kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasidan Pemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar ModernKab. Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014.Dengan penjelasan sebagai berikut:1.
Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (Satu) berkas, tanggal 10 Agustus 2015(kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasi danPemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar Modern Kab.Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014. Denganpenjelasan sebagai berikut:1.
Register : 10-02-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks Tanggal 2 Juli 2021 — Penuntut Umum:
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
ABDUL JAWAD NURDIN, S.An.
87 — 32
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
ABDUL JAWAD NURDIN, S.An.
87 — 32
,MSP.denganNomor:073/WGA-JKT/NUSP-2/IX/2015,selaku KoordinatorKota Pelaksanaan Pekerjaan Neightborhood Upgrading and Shelter Project (Phase 2) ADB Loan Nomor3122-INO;
1 (satu) eksemplar Asli Surat Edaran Nomor: 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman;
Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
53.
Sicense tingkat SMP
Register : 17-12-2013 — Putus : 24-01-2014 — Upload : 03-09-2019Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 24 Januari 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO Diwakili Oleh : WIRA GUNAWAN. SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
55 — 37Register : 25-01-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 03-10-2022Putusan PN MAKASSAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 31 Juli 2017 — Penuntut Umum:
1.SANDI ROZALI NURSUBHAN, SH
2.ANDI MULIA FITRI, SH
3.MUHAMMAD NASRAN SH MH
4.MUHAMMAD EDRIADI DJUFRI, SH
Terdakwa:
H. AGUNG, S.Sos
54 — 23- Surat Keputusa Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 60 / DIKORDA LU / VIII / 2011, tanggal 26 Agustus 2011, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 09 / DIKORDA-LU / II / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) Pejabat yang menanda tangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti lainnya, Pejabat Pelaksanan Tekhnis
Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan tekhnis(aanwijzer)untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;dand. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepadaPenyedia Barang/JasaBahwa sekitar awal tahun 2014, Terdakwa Said Syahruzzaman, S.T.yang sebelumnya telah mengenal Saksi Drs.
Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Sekwan KotaPangkalpinang, menunjuk saudara BAGJA TITO NUGRAHA BinF.SURYANTO HULU selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK),DEDY RISTRIANTO Bin SOEDARMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK).Bahwa inti permasalahan adalah kegiatan anggota DPRD KotaPangkalpinang pada tanggal 6 sd 8 Februari 2017, dimana Komisi IIseharusnya melakukan kunjungan kerja ke Deputi IV Kemenpora di Jakarta,Komisi Ill melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta.Dari kegiatan
Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara yangdiperiksa pada tanggal 9 April 2015 oleh Penyidik adalah benar keteranganBahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD270/DS102/10/2014tanggal 30 Oktober 2014, Kepala Divre mempunyai tugas, sesuai KD421/DS200/1 1/2007 tanggal 15 Nopember 2007 sebagai berikut :a Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkanketentuan yang berlaku;b Membina sumber daya Perum Bulog dilingkungan Divre;c Melaksanakan kebijakan tekhnis
pengelolakegiatan (TPK) dan sudah dibuatkan laporan kegiatannya;Halaman 102 dari 169 Putusan No.10/Pid.SusTPK/2018/PN DpsBahwa Bahwa yang membuat LPJ adalah sekretaris Desa dibantu oleh timpendamping Desa, dibuatnya adalah bulan maret 2016, bahwa terkait upahtukang dan upah buruh hadir selama 42 hari namun dilakukan pembayaranselama 90 hari terdakwa tidak mengetahui dan tidak melakukan kros cekapakah sudah sesuai karena terdakwa mempercayai kepada tim pengelolakegiatan (TPK) yang sudah membuatnya karena secara tekhnis
2012 saya diangkat menjadi Kepalapada BPMD Kabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan AgustusTahun 2013 posisi saya sebagai Kepala BPMD digantikan olehTerdakwa, keterkaitan saya dengan ADD Tahun 2013 memang ada,yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun 2012,mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saatitu ; Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten PulauMorotai adalah memimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikankepada staf menyangkut tugastugas yang bersifat tekhnis
; Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADDPulau Morotai Tahun 2013 adalah :* Menyusun rencana pengalokasian ADDTahun 2013 ;* Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukankoordinasi dengan instansi tekhnis dalam rangka perumusankebijakan tentang penetapan besaran mekanisme penyaluranADD untuk masingmasing Desa ;* Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADDTahun 2013 ; Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2013 yaitu :* Terlebih dahulu melakukan verifikasi
sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis
Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis
terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis
Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya
Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.
2012 saya diangkat menjadi Kepala pada BPMDKabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan Agustus Tahun 2013 posisi sayasebagai Kepala BPMD digantikan oleh Terdakwa, keterkaitan saya dengan ADDTahun 2013 memang ada, yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun2012, mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saat itu ; Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai adalahmemimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikan kepada staf menyangkuttugastugas yang bersifat tekhnis
; Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADD Pulau MorotaiTahun 2013 adalah : Menyusun rencana pengalokasian ADDTahun 2013 ; Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukan koordinasidengan instansi tekhnis dalam rangka perumusan kebijakan tentangpenetapan besaran mekanisme penyaluran ADD untuk masingmasing Desa ; Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADD Tahun 2013 ; Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2018 yaitu : Terlebin dahulu melakukan verifikasi
Register : 22-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PID.TPK/2020/PT SMR
Tanggal 1 September 2020 — Pembanding/Terdakwa : SAID SYAHRUZZAMAN, ST BIN AJI SAID MACHMUD Diwakili Oleh : ABDUL KHALID, Amd.,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUBANDI, SH.
178 — 186Register : 01-07-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 11/PID.TPK/2020/PT BBL
Tanggal 24 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Drs. LATIF PRIBADI, M.Si. Bin SAMURI Alm
Terbanding/Penuntut Umum : RICCA YULISNAWATI, S.H., M.H.
347 — 263Putus : 14-01-2016 — Upload : 17-03-2016Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 14 Januari 2016 — KADIONO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
56 — 19Register : 26-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 01-10-2018Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
MEYER V. SIMANJUNTAK,S.H.,MH.
Terdakwa:
NI MADE RATNADI
118 — 77Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — HENI LORWENS alias HENI
122 — 45Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1184 — 239Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO
127 — 32