Ditemukan 6225 data
119 — 21
mengetahui lokasi tanah yang diukur, selanjutnyadilakukan pengukuran yang diantar oleh RW atau RT setempat;Bahwa benar saksi menerangkan apakah peserta PRONA dipungut biaya atau tidak,namun sepengetahuan saksiuntuk pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah (PRONA) tahun 2010 para peserta harusnya tidak dipungut biaya (Gratis).Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah adabrifing di Kantor Pertanahan KotaCimahi, oleh terdakwa Drs.H:.WAWAN DARMAWAN, dan sepengetahuan saksihanya ada brefing tekhnis
102 — 20
Via Kontruksi ;Dengan hasil lulus administrasi seluruhnya ;a ee BrEvaluasi Tekhnis terhadap 11 Penawar tersebut diataslulus seluruhnya;. Evaluasi Biaya terhadap 11 Penawar tersebut diatas lulusseluruhnya ;Evaluasi Kualifikasi terhadap 11 Penawar tersebut diatasLulus 7 Penawar dan tidak lulus empat penawar ;Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara EvaluasiPenawaran Terhadap dokumen penawaran kegiatanRehabilitasi Jaringan lrigasi D.l Bendung Penggung DesaKarangjati Kec. Wonosegoro Kab.
Kebersihan KabupatenBoyolali berdasarkan Surat Keputusan Boyolali Nomor : 821.2/5990 Tahun 2010tanggal 25 September 2010, yang berdasarkan berdasarkan Peraturan BupatiBoyolali Nomor : 13 Tahun 2008, dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :346o Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penyediasaran dan prasarana umum, pertambangan, perhubungan dan kebersihan,dengan penjabaran sebagai berikut :a. merumuskan kebijakan tekhnis
103 — 38
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatanperencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Knusus, namun mempunyai keahlian pengadaantanah melekat karena jabatan yang Ahli pegang;Hal 180Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
120 — 109
milyar rupiah)itu saya rasa tidak ada masalah jika saya tidak tahu, karena dalam PPnomor 58 bahwa pelaksanaan anggaran tersebut ketika APBD di sahkanmaka masingmasing SKPD yang kelola;Bahwa dana bantuan hukum yang saksi maksud itu adalah programkegiatan pengaduan bantuan hukum dan penanganan hukum, dan adadalam DPA;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala DPPKAD Kabupaten PulauMorotai, dana Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) tersebut itu dicairkanseluruhnya, dan Kabag Hukum sebagai pelaksana tekhnis
HERY FADLULLAH, SH
Terdakwa:
ASMOL HAKIM,ST BIN SYARIF HUSIN
244 — 107
Melakukan Evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk ;Menjawab sanggahan bila ada sanggahan;Menetapkan pemenang Penyedia Barang /Jasa;Menyampaikan hasil pemilihan penyedia Barang/Jasa;10.
77 — 24
Kemudian pelaksanaan pekerjaan oleh saksiKASMADIYANSAH Bin MASKUR yang tanpa menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis sebagaimana yang dimasukkan di dalam dokumenkualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.
68 — 10
muka persidangan yang pada pokoknya telahmemberikan keterangan sebagai berikut :40 Saksi TUTI SUSILAWATI, SE,Ak, yang keterangannya dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27 Oktober2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Susunan tim koordinator bidang tim investigasi;Pengendalian mutu;Pengendalian tekhnis
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
158 — 71
Putusan No. 20/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiBahwa untuk besaran uang makan minum para petugas Damkar dalam DPA yaitusebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang setiap harinya bagi parapetugas Damkar baik PNS ataupun yang honorer dan pada tahun 2017 tersebutyang mengelola dana kegiatan makan minum para Petugas Damkar adalahsaksi sendiri;Bahwa untuk tekhnis pencairannya setelah saksi mengajukan permohonan lalu danakegiatan tersebut dimintakan ke bagian keuangan yang kemudian menerbitkan SPPdan
155 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Krakatau SteelNomor 32/C/DUKS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem danProsedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan tanggal dalam poin 2.11ditetaokan bahwa Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan dapatmelakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung apabila memenuhi kriteria kKebutuhan darurat / mendesak danditinjau secara tekhnis maupun ekonomis masih memungkinkandilakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung.
169 — 149
pendiriannya saksi tidak tahu dan tahunya sebagai Badan Usaha MilikDaerah berkantor di Pangkalan Bun.Bahwa hubungan kemitraan didasari adanya kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai program pengembanganjagung hibrida pada tahun 2009, selaku Dinas Teknis melakukan pencariandan inventarisasi terhadap calon petani / calon lokasi (CP/CL) dari hasil dataCP/CL yang diperoleh dibuat Surat Keputusan oleh Bupati Kotawaringin Baratdan Dinas Pertanian melakukan pendampingan tekhnis
110 — 80
Staf kecamatan yang ditunjuk (4 orang) selaku Staf tekhnis .29079Bahwa saksi pernah diundang ke kabupaten dan perwakilan KepalaDesa di ruang Jalabumi menerima penjelasan berkaitan denganSimpemdes yang disampaikan Asisten dan Kabag.
84 — 25
yangsebenarnyaBahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK)untuk 9 kegiatan di bidang akuntansi sesuai dengan KeputusanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong dengan Total pagu Rp. 2.529.231.940,.Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala bidang Akuntansi sejakakhir tahun 2007 s/d awal Tahun 2013 sekarang dengan Tupoksisaksi sebagai Kabid Akuntansi secara umum membanitu KepalaDinas guna penyusunan laporan keuangan daerah.Bahwa Selain Saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
145 — 39
dan diberikantanpa ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangantersebut.Saksi sebagai kepala bidang pendapatan diDinas Pendapatan danPengelolaan keuangan kota Surabaya, sesuai dengan SK WalikotaSurabaya dengan Nomor : 821.2/ 3503/ 436.7.6/ 2014, tertanggal 11Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Walikota Surabaya yaitu SdriTRI RISMAHARINI.Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabayadengan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan FungsiDinas Kota Surabaya sebagai berikut :1) Pemprosesan tekhnis
155 — 764
dipergunakan oleh KONIsetiap tahunnya dari pemerintah Kota Pekalongan melalui APBD.Bahwa Selama saksi menjadi pengurus KONI pada bidang Penelitiandan Pengembangan tidak pernah mendapat biaya operasional, jadiuntuk keperluan selama menjadi pengurus saksi ambilkan dari uangpribadi bahkan untuk honor pengurus saksi tidak mendapatkan.Bahwa saksi mendengar KONI Kota Pekalongan mendapatkan danahibah dari Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014 dari Ketua KONI KotaPekalongan pada saat jeda rapat pembahasan tekhnis
AGUSTINA SH
Terdakwa:
HARI KURNIAWAN, Spt
184 — 23
Gayuh Setia Utama Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV.
Tiga Putra Prima Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No 2.1310/GSU/ST/167 tanggal 25 Oktober 2013. dari PT. Gayuh Setia Utama kepada sdr. Rino. H.
- Faktur Pajak No. 010.900-13.77258393 tanggal 07 Juni 2013.
- Faktur Pajak No. 010.900-13.77258398 tanggal 25 Juni 2013.
- Surat Konfirmasi Pesanan X-Rey Mobile 100 Ma 100 kv dari PT.
277 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau) Tahun Anggaran 2012,beserta lampirannya (BB I179 / BB II165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts. 71/Dispora/II/2009 tanggal26 Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda~ danOlahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran2012, beserta lampirannya (BB I179 / BBIl165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
No.1648 K/Pid.Sus/2014533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Dokumen Surat Keputusan KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/ Dispora/1/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu PengelolaAdministrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas padaKegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai TahunAnggaran 2009, beserta lampirannya (BB I180 / BB II166);534) 8 (delapan) lembar asli Dokumen Surat Keputusan Kepala
Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor: Kpts.12/Dispora/l/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda~ danOlahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran2012, beserta lampirannya (BB I179 / BBIl165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor: Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
127 — 35
BPN Semarang dan peninjauan ke lokasi DesaNyatnyono dilaporkan bahwa berdasarkan keterangan kantor BPNSemarang pelepasan Sertifikat Hak Milik secara sukarela (tanpa gantirugi) sudah sah tanpa harus ada SK pembatalan dari Kanwil BPN JawaTengah apabila dicatat dalam daftar buku tanah dan penarikan sertifikatHak Miliknya dan BPN Semarang akan mengirimkan surat kepadaGubernur Jateng ; Bahwa tugas saksi selaku wakil Ketua adalah memfasilitasi pelaksanaantugas kesekretariatan Panitia Tim Penaksir yang tekhnis
175 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkanpembuatan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibuatsecara tidak benar sehingga menurut Majelis Hakim merupakan perbuatanmelawan hukum adalah merupakan perbuatan dan tanggung jawab saksiLeni Ruth Takarendehang sebagai pejabat pelaksana teknis dalampengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuanperundangundangan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa haltersebut bukan kesalahan dan tanggungjawab Terdakwa/Pemohon PKsebagai pejabat pembuat kebijakan bukan pejabat tekhnis
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARNOLD SAPUTRA H
119 — 82
Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2014;
- Fotokopi Peraturan Walikota Jambi Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas di Lingkunga Pemerintah Kota Jambi tanggal 27 Januari 2014;
- Fotokopi Keputusan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis
YOGI APRIANTO, S.H.
Terdakwa:
RIYANTO, S.Pd. MM Bin BADRUN
202 — 78
Fotocopy legalisir Permendikbud RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tanggal 05 September 2019.