Ditemukan 7055 data
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin Alm ABDUL LANI
161 — 90
Hakimberkeyakinan, bahwa unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaHalaman 103 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Bglatau perbuatan lain tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Yangmenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipbkan, membawa ke luar negen
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuai dokumen 25 ekor dibuat oleh MURMAIDINPUTRAPPER petugas Polhut dari Balai Besar KSDA Riau ;No Permit HQ/1087/97/MY 9131908 tanggal 20 Agustus 1997 berjumlah 25ekor Asean Arwana Golden Variety harga per ekor Rp 8.000.000, hargakeselurunhan Rp 200.000.000,, Pengiriman ikan Arwana dari Malaysiatersebut sudah diterima oleh PT Sumatera Aquaprima Buana d/h CV.Sumatera Aquaprima dan diketahui oleh Kantor Balai Besar KSDA Riauserta dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kedatangan Satwa dariLuar Negen
138 — 55
yang otentik atau ada surat yang ditulis dengantanggan yang menurut ketentuanketentuan yang berlakumempunyai kekuatan pembuktian, atau karna sebelumnyasudah ada keputusan yang mempunyai kekuatanhukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutansebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketatentang hak besit.Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 tahun 2000 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbar Bij Voorraad) danProvisionil: Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikanpetunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negen
380 — 109
dan individu;Bahwa kerugiannya adalah Negara tidak bisa melaksanakanwewenangnya, misalnya dalam hal pelaksanaan eksekusi, Negara tidakbisa melaksanakannya karena objeknya sudah berpindah tangankan atausertipikatnya sudah dibalik nama;Bahwa menurut pengetahuan Ahli penerapan didalam pasal 231 berbedadengan pasal 266 ayat (1), pasal 231 KUHP yang dilindungi hanyaNegara;Bahwa seseorang memohon balik nama sertipikat, sedangkan dia tahubahwa objek sertipikat tersebut belum diseksekusi oleh Pengadilan Negen
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN,SH
464 — 404
.> Pada tanggal 03 September 2020, terdakwa memosting konten ataucaption Kalo cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikiruntuk selamatkan negen dari boneka aseng seperti Jokowi, penjual negerimodel LBP, dan pembuat utang seperti SMI. Gunakan akal sehatmusobat... di akun twitter @podoradong dengan Urlhttps://twitter.com/podoradong/status/1301330661085605888.
Terbanding/Tergugat I : IR. IGNATIUS IMAN KRESNADI,
Terbanding/Tergugat II : Drs. PETRUS BOYKE PURBONO,
Terbanding/Turut Tergugat I : Drg. MARIA MARGARETHA KATARINA TIENKE SRI MURTINAH
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. R.A. ANNA MARIA SEPTIANA,
Terbanding/Turut Tergugat III : Dra. JOSEPHINE INEKE THESIANI, M.Si
Terbanding/Turut Tergugat IV : DEDDY SUPARDI RIDWAN,
Terbanding/Turut Tergugat V : NYONSAH MINANDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA SELATAN
354 — 199
Atau ketentuanPasal 837 KUHPerdata yang menyatakan Bila suatu warisan yang terdiri atasbarangbarang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negen,harus dibagi antara orangorang asing yang bukan penduduk maupun warganegara Indonesia disatu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihaklain,maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebandingHalaman 114 dari 140 halaman Putusan.
Aaron Tigor Martahi Sihombing
Tergugat:
1.Djaja Wiharja
2.Hj. Euis Sukaesih
3.Rokayah
4.Dadja Wiharja
5.Dede Mulyana
6.Asep Mulyadi, SE
7.Empon Juriah
8.M. Djalil Hasan, SH
9.D. Warga Surwi
10.Eddy Makmunadi
11.Ining
12.Rambert Gandaputra
Turut Tergugat:
1.Achmad Kosasih
2.Idha Widiansih, SH., Sp. N
3.Iis Santika, SH
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
5.Citra Isma Uspitasari
129 — 38
Bahwa kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR :Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili perkara yangdiajukan Penggugat, dikarenakan persoalan dasar gugatan tidak termasukwewenang Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas A, namun wewenangLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara..
322 — 236
Panitera Muda Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang masingmasing tanggal 19 April2018 ditujukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negen Cilacapdan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJawa Tengah;.
409 — 172
Tp stlh saya info, yobs coba tekan ke2, hasilnya spt itu Pak....maunya dim bentuk negen seberang ya...merlion. namun EDDY SINDORO menyanggupinya hanya sebesarRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Tp stlh saya info, yos coba tekanke 2, hasilnya spt itu Pak....maunya dim bentuk negen seberangya... merlion, namun EDDY SINDORO menyanggupinya hanyasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
HARTANTO, SH.
Terdakwa:
EKO STIYO SUPRIHANTORO BIN SINAREP RUSWANDI
68 — 22
Bulungan atau disuatu tempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, Pegawai negen atau orang selainPegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secaraterus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mengelapkanuang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkanuang atau surat berharga tersebut diambil atau
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
249 — 163
Perpanjangan pertama Ketua Pengadiian Negen Ambon sejak tanggal 18 Maret 2021sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Tahap sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Tahap Il sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli2021;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya: Dr.
., MH& Rekan,berkedudukan di Jalan Tulukabessy, No.7B, Sirimau, Ambon, berdai Halaman 7 dari 349 halaman Putusan Nomor mesemainbs / Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Ambon Nomor153/2021 ,tanggal29 Februan 2021;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriAmbon Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 16 Februari
118 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
rupiah) ) telah menyalahiketentuan sebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor2/ Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angkaIV Romawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi :Badan Anggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menten Dalam Negen
Rp49.200.000.000, 00) telah menyalahi ketentuansebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IVRomawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : "BadanAnggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menten Dalam Negen
389 — 231
;a.Putusan MA RI Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1978, yangmenyatakan:Pengadilan Negen tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milikyang dikeluarkan oleh instansi lain;Putusan MA RI Nomor 361 K/Sip/1958 tertanggal 26 November 1958,yang menyatakan:Pengadilan tidak berwenang untuk meninjau kembali suatu putusandesa mengenai sawah sangganPutusan MA RI Nomor 716 K/Sip/1968 tertanggal 5 September 1973,yang menyatakan:Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalamlingkungan
233 — 148
., MH selakuKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Klas A Bengkulu. 20.1 (satu) lembar draft Penetapan No.75/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggalOktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos.,M. Kes Bin H.
109 — 69
., MH selakuKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Klas A Bengkulu. 20.1 (Satu) lembar draft Penetapan No.75/Pen.TPK.2015/PN.Bgl tanpa tanggal Oktober2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. KesBin H.
168 — 354
Tanjung Mas Semarang, atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang,dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerahhukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atauditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman21sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripadatempat kedudukan pengadilan negen
166 — 47
Menteri Dalam Negen; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Keuangan;4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Agrana dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;Halaman 222 dari 232 Halaman dari Putusan No.15/G/2016/PTUN. TPI6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Sekretaris Kabinet;9. Gubernur Kepulauan Riau; 10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Kepulauan Riau;11. Walikota Batam; 2.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
195 — 101
Perpanjangan pertama Ketua Pengadiian Negen Ambon sejak tanggal 18 Maret 2021sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Tahap sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Tahap Il sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli2021;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya: Dr.
., MH& Rekan,berkedudukan di Jalan Tulukabessy, No.7B, Sirimau, Ambon, berdai Halaman 7 dari 349 halaman Putusan Nomor mesemainbs / Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Ambon Nomor153/2021 ,tanggal29 Februan 2021;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriAmbon Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 16 Februari
57 — 21
Padakesempatan itu saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yangkemudian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah saksi tandatanganisetelah terlebih dahulu membacanya, yakni BAP yang dalam persidangan ini diperihatkanpada saksi:Bahwa pada tahun 2011 saksi menjadi Kepala Sekolah SD Negen 2 Sigeblog KecBanjarmangu.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
829 — 258
Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidanaHalaman 140 dari 184 Halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUSTPK/2021/PT SBYorang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan denganperkataan "setiap orang, misalnya Pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutansubjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya Pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut,yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawal negen,penyelenggara negara