Ditemukan 8103 data
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
ICHWAN SUNARDI, ST
425 — 218
puluh tujuh juta seratus lima puluhlima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh)hari kalender terhitung sejak tanggal 21 September 2016 dan berakhirtanggal 19 Desember 2016;Bahwa saksi memiliki Sertifikasi Ahli Teknik Sumber Daya Air yangdikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)Provinsi Riau, sebagai syarat untuk mengikuti tender/lelang pekerjaan;Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Konsultan Pengawassebagaimana yang tertuang didalam Dokumen Kontrak Nomor03
89 — 23
tanggal 28 April 2011;11)Nomor 27/CVMJM/05/2011 tanggal 12 Mei 2011;12)Nomor 11/CVMJM/07/2011 tanggal 11 Juli 2011;19.a.bentuk buku) :1)2)8)Perjanjian Giling Gabah Nomor06 September 2011;Perjanjian Giling Gabah Nomor :16 September 2011;Perjanjian Giling Gabah Nomor :26 September 2011;Perjanjian Giling Gabah Nomor :26 September 2011;Perjanjian Giling Gabah Nomor :07 Oktober 2011;Perjanjian Giling Gabah Nomor :18 Oktober 2011;Perjanjian Giling Gabah Nomor :25 Oktober 2011;Perjanjian Giling Gabah Nomor03
31 — 15
Nomor03/PER/MM./KUMKN/2010, Tanggal 7 Juni 2010 tentangPedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi.
1.ASPI RIYAL JULI INDARMAN,SH.MH
2.Ghilang Pradiantoro Fajrin, S.H.
3.RISZA KUSUMA,SH
Terdakwa:
1.EGI PRANATA ALS HAIDAR ALFARESI ALS SANDI MULYADI ALS MUHAMMAD ADI GIPRA
2.DAFIN Bin AMED
328 — 94
merupakan harta kekayaan hasil tindak pidanadan wajib dibuktikan sebaliknya oleh para terdakwa dalam sidangpengadilan dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ParaTerdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukankeberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor03
647 — 1272 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.No. 305 K/Pdt.Sus/2012147.dapat dipahami, yang mengakibatkan PutusanTermohon batal demi hukum~ atau dibatalkanberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon Kasasi danPemohon Kasasi Il tidak dapat disimpulkan sebagai pelakuusaha, dan karenanya unsur pelaku usaha tidak terbukti samasekali, dan dengan demikian, Putusan Judex Facti yangmengambil alin Putusan Termohon Kasasi adalah batal demihukum atau haruslah dibatalkan.UNSUR
Tanpa pertimbangan, Termohon Kasasi menyatakanPemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II melanggar Pasal 23 UUNo. 5/1999, yang membuktikan antara pertimbangan dan diktumPutusan Termohon Kasasi tidak dipertimbangkan, saling bertolakbelakang satu dengan yang lain, yang tidak dapat dipahami, yangmengakibatkan Putusan Termohon batal demi hukum ataudibatalkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 yang telah dikutip padabutir 5 di atas.Selain antara pertimbangan
84 — 40
Simanjuntak sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur PDAMMual Natio Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 pada PDAM Mual NatioKabupaten Tapanuli Utara ;Dan pada tanggal 15 Februari 2013, saksi Namora Tonggor Hutagalungselaku Direktur PDAM Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara melalui SuratKeputusan Direktur PDAM Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara Nomor03
202 — 347
tanahsertipikat hak milik no. 688 Propinsi Nusa Tenggara BaratKabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong TengahKelurahan Buwun Mas atas nama ARIPIN dengan luas tanah19.986 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 17 (tujuhbelas) lembar fotokopi legalisir warkah atas nama ARIPIN;BB No.85 : 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisiroleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Akta Jual Beli (belumtercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT FITRISUSANTI, SH, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor03
Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor640/77/BPMP2T/2013, Perihal : Persetujuan Prinsip yangditandatangani Bupati Lombok Barat DR.H.ZAINI ARONY;3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keterangan, Nomor03/I/NOT/2012, FITRI SUSANTI, SH Notaris dan PPATberkedudukan di komplek Ruko Gerung nomor 03, KabupatenLombok Barat;2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP16/DPP/GOLKAR/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentangPengesahan komposisi dan
330 — 172
Bahwa PELAWAN I (RIZKY AMELIA) mendalilkan dalam posita poin11 halaman 12 ...asetaset terletak di Perumahan MahkotaCimanggis.. dan dalam posita poin 13.1) pada halaman 13: ...yangterletak di Perumahan Mahkota Cimanggis Blok Orchid Nomor03... dalam petitum poin 3. 1) halaman. 22 Sebidang tanahSertiplkat Hak Milik Nomor: 16748/Tugu, Seluas 84 M2, Suratukur Nomor: 0047/Tugu/2012 tanggal 23 Februari 2012, NIB:10.27.01. 09.157191 yang terletak di Perumahan MahkotaCimanggis, Blok Orchid No.03, Kelurahan
203 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa Perum PPD (PihakPertama), menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yangdiperlukan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, termasukpenyelesaian sertifikasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan yangditawarkan;Lingkup dan obyek pekerjaan jasa kenotariatan dalam kontrakPemerintan Provinsi DKI Jakarta Nomor 18.1/SPK/NOT/XII/ 2006sama dengan lingkup dan obyek pekerjaan pembuatan akte jual bellDepo H dan K yang menjadi beban Perum PPD sebagaimanadituangkan dalam Surat Perintan Kerja Perum PPD Nomor03
No. 13 PK/PID.SUS/2016PERUM PPD melakukan negosiasi dengan Notaris Kartono, SH mengenaiharga penawaran jasa pembuatan akta dan konsultasi hukum yangdituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/SEKR/BA/XI/2006 dan jasapembuatan sertifikat Depo H dan K Perum PPD menjadi atas namaPemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Berita Acara Nomor03/SEKR/BA/XI/2006:Di dalam negosiasi tersebut disepakati bahwa Jasa pembuatan akta dankonsultan hukum sebesar 1% dari nilai transaksi dan jasa pembuatansertifikat disepakati
Terbanding/Terdakwa : Ir. TRISNO ARIO SUTANTO Anak Dari ALM. CIPTO BUDI SUTANTO
186 — 87
Lampiri Djaya Abadi oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH,Nomor 19 Tanggal 10 April 1972 dan Akte perubahan (terakhir) Nomor03 Tanggal 12 Mei 2008 oleh Notaris Kota Jakarta Selatan Lenny JanisIshak, SH, serta Surat Perjanjian Kemitraan / KSO yang disahkan olehnotaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor394A/DAFTAR/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011, Selanjutnyaberdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang PenunjukanPenyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor027/03/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
188 — 273
VII, VII, IX 18 tentang Putusan Nomor03/G/2011/PTUN.ABN, tanggal 24 Agustus 2011, T.
73 — 21
Pasal 20 huruf c Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan DanPembelian Bahan Bangunan Oleh Penerima Bantuan StimulanPerumahan Swadaya.Adapun bunyi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Deputi Bidang PerumahanSwadaya Nomor 03 Tahun 2014 adalah Toko/pabrik/grosir penyedia bahanbangunan yang ditunjuk oleh KPB sanggup menyediakan bahan bangunandengan ketentuan :a.Menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuatitasnya sesuaidengan DRPB2;b.Menyediakan
50 — 16
Bank Riau (fotocopy).59)Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan PT.Bank Riau Kepri Cabang Ranai Nomor 870/DKPSET/PK/06 dan Nomor03/Mou BR/2012 tanggal 01 November 2012 tentang PengelolaanHal 207 dari 203 Putusan. No.12/Pid.SusTPK/2015/PN.
137 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mulindo Agung Trikarsa,Nomor03/MATP/XI/2004 tanggal 03 Nopember 2004 tentangPenawaran Harga, berikut lampirannya berupa fotocopy Surat Jaminan Pel aksanaan dari PT.Asuransi Karyamas Sentralindo Reg.0017267No.Bond : 281.0122.122004.1667, tanggal 12Nopember 2004, Daftar Alat Bengkel/Keterampilan ,spesifikasi , merk, type, jumlah, dan harganya,Hal. 56 dari 278 hal. Put. No.64 PK/Pid.Sus/2009sert a brosur peralatan yang ditawarkan.BB 2.14 : Surat Nomor : B.
201 — 108
terletak di Jalan SamarindaSeberang Loa Janan Desa Sungai Keledang Samarinda dengan Surat Ukur Nomor03/1982 (vide bukti T II Intv 6. 1 idem bukti P. 15)2. Sertipikat Hak Milk Nomor 6 tanggal 16 Jum 1983 a/n Drs Roestam Hafiedzditerbikkan oleh BPN Kota Samarinda dengan luas 4.845 M2?
139 — 149
bantuan modal sebesar Rp.1.500.000.000,yang dipergunakan untuk membiayai tanam jagung dan memberdayakanlingkungan PD Agrotama Mandiri.Bahwa selain untuk membiayai tanam jagung dan memberdayakanlingkungan, PD Agrotama Mandiri mengadakan kerjasama dengan CV AgroHalaman 91 dari 189 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PN PikRestu Bumi yang bergerak dibidang budidaya ikan dan pakan ikan denganperjanjian kerjasama dan investasi pembangunan unit pengolahan pakanikan, unggas dan ternak nomor : 059/AMP/VII/2013, nomor03
281 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1787 K/Pid.Sus/2016Keuangan Nomor: B59, tanggal 08 Maret 2002, Perihal DanaOperasional Menteri yang ditandatangani oleh BAMBANGKESOWO;10. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat SetingkatMenteri Menteri Keuangan.
JeroWacik, SE1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas asli Nomor03/SPT/DN/MKP09 tanggal 14 Januari 2009, menunjuk Ir.
(BB No.8);1 (satu) bundel foto copy Surat yang terdiri dari : (BB No.9);e Surat dari Kementerian Keuangan RI Kepada President RepublikIndonesia Nomor S23/MK. 02/2002, tanggal 08 Februari 2002perihal Dana Operasional Menteri yang ditandatangani olehBOEDIONO;e Surat dari Sekretaris Negara Republik Indonesia kepada MenteriKeuangan Nomor: B59, tanggal 08 Maret 2002, Perihal DanaOperasional Menteri yang ditandatangani oleh BAMBANGKESOWO;1 (satu) bundel foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor03
(BB No.8);1 (satu) bundel foto copy Surat yang terdiri dari : (BB No.9);Surat dari Kementerian Keuangan RI Kepada President RepublikIndonesia Nomor S23/MK. 02/2002, tanggal 08 Februari 2002perihal Dana Operasional Menteri yang ditandatangani olehBOEDIONO;Surat dari Sekretaris Negara Republik Indonesia kepada MenteriKeuangan Nomor: B59, tanggal 08 Maret 2002, Perihal DanaOperasional Menteri yang ditandatangani oleh BAMBANGKESOWO;1 (satu) bundel foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor03/
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1227 — 881
MUDIAR DJARIB(Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor03/Cinangka.(9) Kavling Nomor : 85, Seluas 500 M?, diperoleh dari IR.BUDI RAHARDJO(Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor83/Cinangka.(10) Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M?, diperoleh dari SAMAN (TurutTergugat ), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977.(11) Kavling Nomor : 99 dan 107, Seluas 1000 M?
MUDIAR DJARIB(Turut Tergugat ), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor03/Cinangka.Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor :Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan CamatSawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.79.Kavling Nomor : 85, Seluas 500 M?
201 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
PP (Persero);4 (empat) lembar Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kebupaten Lebong dengan Bupati Lebong, Nomor03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pengikatan DanaAnggaran untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (sportHal. 114 dari 202 hal. Put.
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
180 — 79
., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Ambon, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor03/PID.SUSTPK/2021/PT AMB tanggal 19 April 2021, dan putusan tersebutdiucapkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 dalam sidang yang dinyatakanterouka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi HakimHakimAnggota tersebut, dengan dibantu oleh GUTRUIDA ALFIONS, S.H., PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa