Ditemukan 355 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-06-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 63/B/2012/PT.TUN.JKT.
Tanggal 26 Juni 2012 — PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA (MAKI); MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;
4321
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta kepada para pihak.Him.9 dari 8 him. Put. No. 63/B/2012/PT.TUN.JKT
Register : 06-02-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 33/B/2014/PTTUN JKT
Tanggal 14 Mei 2014 — 1. AHMAD ROMANI.; 2. MOCH IRHAMSYAH MDJ.; 1. LURAH HANDIL BAKTI ( dahulu Kepala Desa Handil Bakti ).; 2. ABDUL HADI.;
1911
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin kepada para pihak.Hal 8 dari 8hal Put. No.33/B/2014/PT. TUN.JKT
Register : 29-02-2012 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 59 /B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Mei 2012 — ARDIANSYAH ARSYAD, A.Md; SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;
4916
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartakepada para pihak.Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 59/B/2012/PT.TUN.JKT
Register : 01-08-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 181/B/2013PT.TUN.JKT.
Tanggal 25 September 2013 — KUWU DESA WERU KIDUL, KECAMATAN WERU, KABUPATEN CIREBON.; FIDYA RIZKI ANGGELINA, DKK ( 5 ORANG );
2612
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungkepada para pihak.Him. Qdari 8 him. Putusan No.181/B/2013PT.TUN.JKT.
Register : 04-01-2011 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 04-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 02/B/201/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 April 2011 — MUHAMMAD ELIF BIN LIP MERIN; 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG; 2. HARIARA TAMBUNAN S.E; 3.ALPHINE SIREGAR TAMBUNAN;
4642
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengajukepada para pihak.Hal 9 dari 8 hal. Put. No. 02/B / 2011 / PT.TUN.JKT
Register : 19-01-2012 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 21 / B / 2012 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 11 April 2012 — HENDRA YULFRIA PURWOSETIAWAN; WALIKOTA DEPOK;
9012
  • Rp. 218.500, +Jumlah Rp. 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) undangUndang No. 51 Tahun 2009tentang perubahan ke dua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh PengadilanTata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.Hal 9 dari 8 hal.
Register : 02-05-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 109/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 September 2014 — LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN.; BUPATI KUTAI BARAT
8541
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Samarindakepada para pihak.
Register : 06-08-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 221/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Oktober 2014 — PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER.; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;
2511
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta kepada para pihak.Hal 9 dari 9 hal Put No. 221/B/2014/PT.TUN.JKT
Register : 15-02-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 47 / B / 2012 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 28 Juni 2012 — RONITA DIANA SUILY, S.H.; JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA;
4118
  • No. 47 / B/ 2012 / PT.TUN.JKTtentang perubahan ke dua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.Hal 9 dari 7 hal. Put. No. 47 / B/ 2012 / PT.TUN.JKT
Register : 14-03-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 66/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Juli 2014 — GUBERNUR BANK INDONESIA.; YUNIAR ANGGRAINI.;
5124
  • Rp. 6.000,A, TSSES cesses cesncomaessess Rp. 5.000,5 Biaya Prose Banding Rp. 219.000.JOM 5.5 ssnawines ses Rp. 250.000,Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiahCatatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan
Register : 29-02-2012 — Putus : 04-06-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 54/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Juni 2012 — DEDDY HARTAWAN JAMIN; MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
40228
  • ::::ceee : Rp. 220.500,Jumlah Rp. 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas,memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No. 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas UndangUndang No.5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.Hal 9 dari 8 hal.
Register : 07-09-2012 — Putus : 23-10-2012 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 198/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2012 — ALI FAKHRUDIN, SE., M.Ak., Ak.; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA diwakili oleh AGUS D.W.MARTOWARDOJO;
2111
  • .* Pengajuan tenggang waktu = upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan pengajukepada para pihak.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA diwakili oleh AGUSD.W.MARTOWARDOJO, berkedudukan di Jl. Dr. WahidinRaya, No. 1, Jakarta Pusat.,dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Dr.
Register : 06-02-2012 — Putus : 04-06-2012 — Upload : 23-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 33 / B / 2012 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 4 Juni 2012 — ALI SATRYO WIBOWO bin ANANTYO SOEJONO; 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG; 2. M. FAIZIL AKBAR;
5619
  • No. 33 / B/ 2012 / PT.TUN.JKTtentang perubahan ke dua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh PengadilanTata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.Hal 11 dari 9 hal. Put. No. 33 /B/ 2012 / PT.TUN.JKT
Register : 11-03-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 56/B/2014/PT.TUN.JKT.
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. SULASTRI.; 2. ZUL HEFFIRUDDIN.; 3. SRI NINGSIH.; KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA.; IPAH SYARIFAH.;
3616
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepadapara pihak.Hal.9 dari 8 hal.Put.No.56/B/2014/PT.TUN.JKT.
Register : 29-02-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 57 / B / 2012 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 19 Juni 2012 — YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO JOMBANG; KETUA BADAN WAKAF INDONESIA;
5116
  • Rp. 217.000, +Jumlah Rp. 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) undangUndang No. 51 Tahun 2009tentang perubahan ke dua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.Hal 9 dari 8 hal.
Register : 24-02-2012 — Putus : 26-06-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 52/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Juni 2012 — AS AIDIL ASHAR; 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI; 2.Drs. PS. TUA SIMANJUNTAK,S.H;
7126
  • :cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 212.000.POU 00 ee 0 Rp..250.000,Terbilang : ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Ke dua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bandung kepada
Register : 10-07-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 155/ B / 2012 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 9 Oktober 2012 — ZAINAL ABIDIN BIN YAHYA; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK ;
2511
  • (Duaratus lima puluh ribu rupiah)Catatan :e Foto Copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Ke dua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu) upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak kepada para pihak.Hal. 8 dari 8 hal.Put.
Register : 15-08-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 230 / B / 2014 / PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2014 — Ny. HJ. MAIMUNAH.; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.;
2610
  • RedakSi ..............cceeeeeeeeeeeeesJumlahRp. 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Ke dua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.Hal
Register : 03-02-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 22/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Mei 2014 — Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia .; Prof. Dr.Ir. Muslim Salam, M.Ec.;
3223
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akandiberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.10
Register : 18-06-2012 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 26-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 128/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Oktober 2012 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA; MARIMUTU SINIVASAN;
4827
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartakepada para pihak.Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.128/B/2012/PT.TUN.JKT