Ditemukan 355 data
Urut Berdasarkan
Kata Kunci : hari kerja, tenggang waktu upaya hukum
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/1 3844 — 2618
- Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasi dan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada hari kalender jika tenggang waktu jatuh pada hari libur dihitung pada hari kerja ... [Selengkapnya]
Register : 18-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 361/Pdt.G/2017/PA.Dp Tanggal 10 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 5
16 — 5
dipersidangan meskipun berdasarkanrelaas Panggilan Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.DP tanggal 3 Juli 2017 Tergugatsudah dipanggil sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkanalasan yang sah, lalu majelis hakim mengawali persidangan denganmemberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumahtangganya namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah membaca secaraseksama dalildalil gugatan Penggugat maka ternyata pada saat gugatan inidiajukan masih dalam tenggang
waktu upaya hukum dalam perkara yangsebelumnya diajukan Penggugat dengan Nomor perkara0210/Pdt.G/2017/PA.DP. yang diputus tanggal 03 Mei 2017;Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim mencukupkanpemeriksaan perkara kemudian menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplahPengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnyadianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan
dipersidangan meskipun berdasarkanrelaas Panggilan Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.DP tanggal 3 Juli 2017 Tergugatsudah dipanggi) sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkanalasan yang sah, lalu majelis hakim mengawali persidangan denganmemberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumahtangganya namun tidak berhasil:Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah membaca secaraseksama dalildalil gugatan Penggugat maka ternyata pada saat gugatan inidiajukan masih dalam tenggang
waktu upaya hukum dalam perkara yangsebelumnya diajukan Penggugat dengan Nomor perkara0210/Pdt.G/2017/PA.DP. yang diputus tanggal 03 Mei 2017:Menimbang, bawa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara inimasih prematur karena gugatan Penggugat yang sebelumnya diputus MajelisHakim masih dalam tenggang waktu upaya hukum banding, sehingga olehkarenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Register : 17-01-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 24 April 2012 — PT.BIMA PUTRA BANGSA,;
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
59 — 17
59 — 17
.* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta kepada para pihak.Hal. 9 dari 9 hal. Put.
No.13/B/2012/PT.TUN.JKT10Catatan :*Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No.51 Tahun 2009Tentang Perubahan Ke dua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara pengaju kepada para pihak.
Register : 19-03-2012 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 68/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 28 Mei 2012 — 1.Dr. GUSAGIS KHOMANUR NGAZIZ;
2.ABDILLAH, S.H.,;
1.DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;
2.REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN;
51 — 22
51 — 22
.* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapengaju kepada para pihak.PAGEtelah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak, masingmasing denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 08 Februari2012, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebult ; Bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim
Blaya proSes banding ............:::0:::seeeeee : Rp 210.000,JUMIAN Looe eeeeeecccceeeeceeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeess : Rp 250.000.Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiahPAGECatatan :* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal51 A ayat (2) UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan
Blaya proSes banding ............:::0:::seee : Rp 208.000,JUMIAN 0... eee cece ceeeeeeaeeeeeeeeeeaeeseeeeeeeneees : Rp 250.000.Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiahCatatan :* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal51 A ayat (2) UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan
Rp 216.000,JUMIAN 0... cece cccec cece eeeeeeeee eens Rp 250.000.Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiahCatatan :* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas,memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) UndangUndang No.51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.6 Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejaktanggal pemberitahuan putusan, = yang akan diberitahukan olehPengadilan pengaju kepada para pihak.
Register : 03-02-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 25/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 14 Mei 2014 — SURYADI KUSUMAH.;
1. BUPATI BOGOR .;
2. H. SANAN.;
37 — 20
37 — 20
.* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Bandungkepada para pihak.Hal.11 dari 10 hal.Put.No.25/B/2014/PT.TUN.JKT.
Register : 03-10-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Bjm Tanggal 16 Oktober 2018 — PEMBANDING vs TERBANDING
88 — 26
88 — 26
Panitera Pengadilan Agama Banjarmasintanggal 28 September 2018, yang menerangkan bahwa Pembanding danTerbanding tidak membaca Berkas Perkara (/nzage) ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 30 Agustus 2018, dan Pembanding dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya hadir pada persidangan pembacaan putusan ditingkatpertama yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018.Menimbang, bahwa sesuai dengan yang dimaksud Pasal 199, angka (1)RBg. bahwa tenggang
waktu upaya hukum bagi pihak yang berperkara adalah14 (empat belas) hari setelah putusan itu diucapkan dalam persidangan.Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding hadir dalamsidang pembacaan putusan dimaksud, dan Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2018, dengan demikian MajelisHakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan berpendapat bahwaHalaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Bjmpermohonan banding Pembanding aqou telah diajukan pada hari
Register : 24-01-2011 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 08-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 12/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 3 Maret 2011 — ABDUL SYAKUR, A.Ma;
BUPATI PONTIANAK;
39 — 8
39 — 8
No. 12/B/2011/PT.TUN.JKTSalinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuanpasal 51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke duaatas UndangUndang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengajukepada para pihak.Hal.7 dari 5 hal. Put. No. 12/B/2011/PT.TUN.JKT
Register : 19-03-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 69/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 29 Agustus 2012 — SUHARYANTO;
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
23 — 11
23 — 11
.* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta kepada para pihak.Hal. 7 dari 6 hal. Put. No.69/B/2012/PT.TUN.JKT
Register : 22-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 163/B/2013/PT.TUN.JKT Tanggal 9 Oktober 2013 — RAMDANSYAH;
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA;
29 — 18
29 — 18
RedakSi......cc cc ceeececcccccccsssesssccccccccssssesesceccessceeensessesscsseeeees Matera... ceecccccccccccsssssscsccccccscesssssssceccesscseeseeeeessceseeeeesNn & WwW WN=OogaOonTerbilang : ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 2 Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuanpasal 51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara.e Pengajuan tenggang
waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartakepada para pihak.Hal. 7 dari 6 hal Put No. 163/B/2013/PT.TUN.JKT
Register : 11-01-2022 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Yk Tanggal 20 Januari 2022 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
84 — 33
84 — 33
agarkesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara biasa dan haltersebut disetujui oleh Tergugat (vide Berita Acara Sidang tanggal 2 Nopember2021);Menimbang, bahwa ternyata kedua belah pihak berperkara (Penggugatdan Tergugat) hadir secara langsung pada sidang acara kesimpulan danpembacaan putusan (vide Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2021 danvide Berita Acara Sidang tanggal 23 November 2021), oleh karena Penggugatdan Tergugat hadir secara langsung pada saat pembacaan putusan, makapenghitungan tenggang
waktu upaya hukum banding adalah 14 hari kalenderbukan hari kerja sebgaimana diatur dalam Lampiran Keputusan MahkamahAgung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 TentangPetunjuk Tehnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di PengadilanTingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, hurufA.1.11 dan huruf C.2.1;Menimbang, bahwa perkara a quo (Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Smn)di putus pada tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah
Register : 20-01-2012 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 23-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 23/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 11 April 2012 — IRWAN BARAMULI, S.E,;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO;
39 — 19
39 — 19
No. 23/B /2012 /PT.TUN.JKTCatatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Ke dua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Palangkaraya kepada para pihak.Hal 9 dari 7 hal. PUT. No. 23/B /2012 /PT.TUN.JKT
Register : 06-03-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 10-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 48/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 8 April 2014 — DAVID RANTE, S.Th.;
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR.;
38 — 8
38 — 8
No.48/ B / 2014 / PT.TUN.JKT Catatan :Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) undangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangperubahan ke dua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Samarindakepada para pihak.
Register : 19-05-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 118/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 3 September 2014 — NINA YUNITA.;
DEDY SETIAWAN.;
DENI SETIAJI.;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG.;
35 — 14
35 — 14
Biaya proses Danding........ eee Rp.218.500, Jumlah Rp. 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Catatan :*Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal51 A ayat (2) UndangUndang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atasUndangUndang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serangkepada para pihak.Hal
Register : 27-04-2011 — Putus : 09-08-2011 — Upload : 25-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 85/B/2011/PTUN.JKT Tanggal 9 Agustus 2011 — GRACE KARUNDENG;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
DELVIE ROSALINA;
69 — 19
69 — 19
Surat Pemberitahuan .......Rp 18.000.JUAN ssssssssoncsneraesavnossexennene Rp 250.000.Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiahCatatan :kSalinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuanPasal 51 ayat (2) UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak
Register : 25-03-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 82/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 10 Juni 2014 — Ir. SOEDARDJO, SA.;
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.;
29 — 10
29 — 10
.* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Jakartakepada para pihak.Hal.9 dari 7 hal.Put.No.82/B/2014/PT.TUN.JKT.
Register : 02-05-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 108/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 8 September 2014 — H. SAHRUDDIN B, S.H.;
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.;
22 — 12
22 — 12
Putusan No.108/B/2014/PT.TUN.JKT.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta kepada para pihak.
Register : 11-03-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 51/B/2014/ PT.TUN.JKT. Tanggal 1 Juli 2014 — YAYASAN POSBAKUMADIN JAKARTA.;
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;
24 — 8
24 — 8
R 21 Jumlah Rp. 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuanpasal 51 A ayat (2) undangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke duaatas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartakepada para pihak.
Register : 25-03-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 83/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 14 Juli 2014 — GUBERNUR BANK INDONESIA.;
NELSON WIJAYA.;
79 — 34
79 — 34
Rp. 219.500.JUMANL... ee eeeteteeeeeeee ARP. 250.000,Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu RupiahCatatan :Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No.51 Tahun 2009 TentangPerubahan Ke dua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta kepada para pihak.Hal 7 dari 7
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 104 / B / 2012 / PT.TUN.JKT. Tanggal 17 Oktober 2012 — CELSIUS WATAE;
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;
57 — 21
57 — 21
Rp. 220.000 +Jumlah Rp. 250.000.Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :Salinan Putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas,memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No. 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas UndangUndangNo.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan Putusan, yang akan diberitahukan oleh PengadilanTata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.Hal. 7 dari 7 hal. Put.
Register : 05-09-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 247 / B / 2014 / PT.TUN.JKT. Tanggal 25 Nopember 2014 — YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA.;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR.;
34 — 11
34 — 11
. = 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuanpasal 51 A ayat (2) undangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke duaatas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindakepada para pihak.