Ditemukan 9132 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarja danuwarsah
Penelusuran terkait : Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 28-05-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
1.Sobo Sirait
2.Mariston Julianus Sirait
3.Marusaha Sirait
Tergugat:
3.Maratur Rajagukguk
4.Selamat Sirait
5.Ardiman Sirait
6.Tiamsa Manurung (Nai Mayur)
7.Hepdy Simanjuntak
8.Bismar Sirait
9.Haposan Sirait
10.Mangantar Sirait (Ama Haposan)
11.Jeriko Napitupulu
12.Turman Sirait (A. Delvi)
13.Edison Sirait
14.Hisar Sirait (A. Dewi)
15.Parman Sirait
16.Edwar Sirait
156 — 103
  • Hal ini diperkuat dan ditegaskan didalam KUHPerdata Pasal1963 menyebutkan bahwa suatu tanah yang telah diduduki oleh seseorangtanpa adanya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dapat memperoleh hakmiliknya atas tanah tersebut dikarenakan daluwarsa atau lampaunya waktu.Dimana orang atau seseorang tersebut telan mengusahakan, mengelolahdan memanfaatkan tanah tersebut dengan baik dalam kurun waktu 20sampai 30 tahun.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
DR. Drs. HR. Prabowo Surjono SH.MH
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. MAKAELSA. Diwakili oleh IR. YOYONG HARTONO dan NONO SAMPONO
345 — 203
  • DALUWARSA (Exceptio Temporis);a. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 huruf C.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - YANNI MOTTO
106 — 145
  • , untuk hal ini yang bertanggungjawabadalah PPK dan Pelaksana; Bahwa tidak mungkin Panitia mendatangkan barang kalau tidak diperiksakalau tidak diperiksa Panitia Pemeriksa Barang, baru kemudianditandatangani oleh kedua belah pihak; Bahwa mengenai Pengawasan, kalau terjadi adanya perbedaansetelahbarang datang maka ini yang bermasalah ada pada tataran Pengawasan; Bahwa kalau tidak dilakukan Addendum, hal itu tidak serta mertamenyalahkan penyedia karena harus dilihat juga niatnya; Bahwa kalau SIUP daluwarsa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 359/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 3 September 2018 — Pembanding/Penggugat : DJAELANI, CS
Terbanding/Tergugat : ROSYID ACHMAD BIN SARMADA
84 — 72
  • Atas dasar tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugattelah daluwarsa maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugatpatut ditolak.ll. DALAM PROVISIBahwa Tergugat XCVII (97) s.d. XCIX (99) berpendirian dan berpegangbahwa Gugatan Para Penggugat dalam provisi patut ditolak, denganalasan hukum tidak ada keadaan mendesak yang mengharuskanterhadap tanah objek perkara dilekati sita jaminan dan tidak akan dapatdilekati sita jaminan terhadap tanah objek perkara yang tidak jelaskeberadaannya.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-05-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 591/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 25 Mei 2016 — ARDI HARIJANTO melawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq. Kantor Wilyah DJP Banten yang dalam hal ini : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Dkk
190 — 50
  • SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP); Bahwa SPT ditandatangani oleh pengurus atau pimpinan perusahaan; Bahwa Surat Kuasa Khusus Perpajakan memberikan kewenangan kepada pengurusmasalah perpajakan, yang ditentukan dalam Anggaran dasar Badan Hukum; Bahwa Penerima Kuasa Khusus Perpajkaan harus mempunyai keahlian dalambidang perpajakan atau mempunyai sertifikat Brevet atau ijin praktek; Bahwa dasar hukum pemblokiran diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU perpajakantentang Pelaksaan Perintah Pemblokiran; Bahwa daluwarsa
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
144 — 279
  • Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapbkan dalam banyak putusanpengadilan, maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasaberhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karena pelepasanhak (rechtsverweking);3.
    Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapkan dalam banyak putusanpengadilan, , maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yangmerasa berhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karenapelepasan hak (rechtsverweking);3.
    Yurisprudensi Putusan Pengadilan yang berhubungan : Hukum adatjuga mengenal lewatnya waktu (daluwarsa) yang menghapuskan hakatau memperoleh suatu hak. Dalam hukum adat mengenal lembagayang disebut dengan rechtsverwerking atau pelepasan hak, karenaHalaman 698 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNdengan lewatnya waktu tertentu seperti juga dalam KUH Perdata.Lembaga daluwarsa maupun rechtsverwerking berpijak pada asaskepastian hukum (rechtszekerheid).
    Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapbkan dalam banyak putusanpengadilan, maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yangmerasa berhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karenapelepasan hak (rechtsverweking).Halaman 701 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNf.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-09-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 91/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat:
Dewi Darwiana
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun
Intervensi:
TIMBUL PARTOGI SIRAIT , dkk
277 — 182
  • DALAM EKGSEPSI Specceeee near ee eee treet eee ener meee nereceeeemnenneneenmennenes1.2.3.Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ;Gugatan Penggugat diajukan telan Lewat Waktu/Daluwarsa ;Surat Kuasa Penggugat Kabur dan tidak jelas disebutkan dalam suratkuasa khusus Penggugat untuk dan dalam hal apa kedudukanPenerima kuasa penggugat atau terguggat Tergugat intervensi Ildalam hal ini menilai Penerima kuasa tidak ada dasar untukmengajukan gugatan dipengadilan Tata Usaha Negar Medan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
391 — 451
  • Nomor 1513 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat,hukum tanah Nasional (Hukum Agraria) masih mengakui adanya hukum adat,dimana Hukum Adat tidak mengenal adanya lembaga daluwarsa (veraring);Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 32 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanahmensyaratkan adanya itikad baik bagi pihak yang memperoleh hak atas tanah,dimana jika kemudian dapat dibuktikan di persidangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
92 — 17
  • tidak perlu lagi sesuai pasal 2 jo angka II (Romawi) angka 5 SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang prejudicieel geschief :berupa question Prejudicielle a I' action sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat(5) KUHP, karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest) berupa konflikbatin antara pelapor dan terlapor atau question perjudicielle au jugementsebagaimana diatur dalam pasal 81 KUHP yaitu : penundaan penuntutan pidanaberhubungan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 18-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 22/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 24 September 2014 — PT CRYSTALINDO INDAH PRIMA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
60 — 35
  • Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform KabupatenLabuhan Batu dan kemudian dialihkan kepadaPenggugat yang menjadi dasar dalilPenggugat akan kepemilikannya dalam perkara aquo adalah sampai hari ini sudahberusia 38 tahun lebih, dalil ini diajukan dengan menunjuk Pasal 1967KUH.Perdata/ BW yang berbunyi sebagai berikut :*Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifatperseorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluhtahun,sedangkan siapa yang menunjukkan daluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perjanjian
Register : 07-07-2010 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Maret 2012 — PT SWEET INDOLAMPUNG, PT INDOLAMPUNG PERKASA, PT GULA PUTIH MATARAM, PT INDOLAMPUNG DISTILLERY, PT GARUDA PANCAARTA M E L A W A N PT. MEKAR PERKASA, MARUBENI CORPORATION, ARMAN LANY, SH, MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama MARUBENI UK PLC) SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
447 — 299
  • Karena apa yang digugattelah tersingkir.Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie), antara lain terdiridari (1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)(7) Exceptio litis pendentis18.19.C.20.Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yangsedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi subjudiceyang berarti gugatan masih tergantung (aanhangig) atau masihberlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan(under judicial consideration).
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.
Tanggal 2 Nopember 2016 — Muhammad Nuh Az bin H.Abdul Aziz Azwan;
122 — 146
  • saskibenar ;39.Haryanto Nugroho, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, danketerangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;Bahwa saksi adalah Pimpinaj Cabang Perum JAMKRINDO ;Bahwa terhadap penyaluran KUR oleh BRI Cabang Kayuagung adea 15Kelompok Tani yang ditanggung olh JAMKRINDOBahwa ada klaim yang diajukan pada tahun 2012 oleh BRI CabangKayuagung, namun semua klaim tidak dibayar karena pengajuan klaimsudah daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
182 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lebih lanjut lagi yang berhak memutus tentang bataltidaknya sertipikat hak atas tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN), bukan Pengadilan Negeri, maka oleh karenanya mohon MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar berkenan menyatakan tidak menerima gugatan;Bahwa gugatan telah daluwarsa (lewat waktu), hal mana didasarkan padabUndang Undang No.5 Tahun 1960 jo.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-02-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 74/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 14 Mei 2018 — NY. NGO SUI ALS HONG CITU VS PT. BINTANG COSMOS
129 — 444
  • Perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek adalahberbeda sama sekali dengan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi olehpihak ketiga ;Bahwa karena menurut ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg/Pasal 195 ayat(6) HIR tidak mengatur ketentuan mengenai batas waktu pengajuanperlawanan terhadap Sita Eksekusi oleh pihak ketiga, maka menuruthukum Perlawanan terhadap Sita Eksekusi oleh Terbanding sebagaipihak ketiga dalam perkara a quo tidak daluwarsa ;Bahwa karenanya tidak benar dan tidak berdasar dalil Pembandingdalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 18-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — YULIAN HARTONO
835 — 710 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di tingkat Penyidik di MabesPolri, bahkan melampaui dan bertentangan dengan wewenangPenyidik sesuai pembatasan kompetensi yang berlaku, karena :e Pada saat Laporan Polisi dibuat, ternyata 2 (dua) lembar CekPT Lintas Karya Harapan yang tidak dapat dicairkan oleh saksiBebby Hussy masih berlaku sah dan dapat dipergunakansebagai alat pembayaran yang sah, di mana kedua lembar Cektersebut belum lewat waktu penunjukkan untuk mendapatkanpembayarannya selama 70 hari, dan belum lewat masaberlakunya atau daluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 23 Januari 2019 —
363 — 239
  • Ketentuan Pasal 44A, yaitu: Penyidik menghentikan penyidikandalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidan di bidang perpajakan, atau penyidikandihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangkameninggal dunia.b. ketentuan Pasal 44B, yaitu:Ayat (1), untuk kepentingan penerimaan negara, ataspermintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapatmenghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanHalaman 126 dari 163 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2018
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 20-12-2018 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 20 Desember 2018 — * Perdata - SPORT GLOVE INDONESIA X JOOTJE MAX SONDAKH
197 — 126
  • AHLI Prof DR MARCUS PRIYO GUNARTO,SH.M.Hum, dibawah sumpahmemberikan pendapat sebagai berikut:Bahwa didalam hukum pidana ada keadaan keadaan yang menghapuspenuntutan, alasan yang pertama nebis in idem, kedua, meninggalnyaterdakwa, ketiga, soal daluwarsa, keempat, bessicking atau keadaan Pasal 82KUHP yaitu suatu pelanggaran yang ancaman pidana denda saja yangsepanjang maksimum denda itu sudah dibayar maka tidak dapat dilakukanpenuntutan pidana;Bahwa berdasarkan alasan alasan penghapusan penuntutan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-05-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 28 Agustus 2017 — Evi Setiawati, dkk; Melawan; PT.DMC Teknologi Indonesia;
151 — 52
  • Pasal 82 UndangUndang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI sebagaihukum formil yang dipergunakan di dalam perkara Pemutusan HubunganKerja, memberikan limitasi waktu hak mengajukan gugatan yaitu 1 (satu)tahun sejak pekerja diberitahukan Pemutusan hubungan Kerja yangmerupakan landasan yang lebih tepat menghitung masa daluwarsa PHKyang selengkapnya berbunyi:Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
503 — 557
  • Bahwa sebagaimanatelah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mengenai Telah LewatTenggang Waktu / Daluwarsa bahwa DPRD Kabupaten Malangbersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakanunsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang, telah mengetahuiterbitnya objek sengketa setidaktidaknya tanggal 1 Februari 2019.Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-12-2016 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 15 Mei 2017 — - Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I. M E L A W A N - Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf., S.H.., sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII/Pembanding I. - Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo., - Dirhamsyah bin Hamat Yusuf., S.E., - Siti Dahlia binti Hamat Yusuf., Amd., - Siti Qamaria binti Hamat Yusuf., A.P., - Rahmatullah bin Hamat Yusuf., S.Hi., M.Hi., - Muh. Alias bin Hamat Yusuf., S.Sos., sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Konvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Terbanding II/Pembanding II. - Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf., M. Si., - Muh. Abduh bin Hamat Yusuf., S.E., - Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf., - Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf., - Abdul Basit bin Hamat Yusuf., S.H., sebagai Termohon Kasasi III dahulu Tergugat Konvensi II, IV, VII, VIII dan X/Penggugat Rekonvensi II, IV, VII, VIII dan X/Terbanding III/Pembanding III. - H. Arifin Musdam Dg. Marala bin H. M. S. Dg. Manessa., - Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi binti H. M. S. Dg. Manessa., - H. Djaya Rijal Musdam bin H. M. S. Dg. Manessa., - Awalfadli bin H. Ramli Pasolong., - Rahmat Setiawan bin H. Ramli Pasolong., - Muh. Ilham Abdillah bin H. Ramli Pasolong., - Faridawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. Husnawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala., - Hj. Muttiara binti Mustafa., - Alamsyah Mustafa bin Mustafa., - Hj. Ratna Sari Dewi binti Mustafa., - Hj. Purnama Sari binti Mustafa., - Hj. Nurhijrah binti Mustafa., - Hj. Nur Asma binti Mustafa., sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat IX s/d XVI/Turut Terbanding I. - M. Galias Musdam bin H. M. S. Manessa., sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II.
84 — 43
  • Sitti Khadijah dg Bau dkk TIDAKDAPAT DITERIMA , oleh karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu90 hari ( Daluwarsa ).Dalam kaitan tersebut Bahwa dari Keterangan Saksi yang diajukanTERGUGAT XIl , antara lain menerangkan sebagai berikut :Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.106 HalamanBahwa Saksi kenal dengan Drs.