Ditemukan 10629 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1319 1119 1199 1519 1979 1989 1991 1969 1959
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 09-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2020
Tanggal 13 Januari 2021 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Budiman
148 — 64
  • Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentangUU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertianpengertiantindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember1919 tentang pasal penertianpenertian.2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban(hukum/ si Pelaku/Petindak menurut UU.3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutanmasyarakat.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 18-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 39-K/PM.III-12/AD/II/2019
Tanggal 2 Juli 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MIDIANTO
102 — 40
  • Dalam hal ini yang dimaksud denganhukum adalah hukum positip (yang berlaku).Inti dari arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentangpasal 1365 BW, mengenai pengertian dari tindakanyang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatige daad)yaitu: merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban (hukum) pelaku menurut undangundang;melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankesusilaan; atau melakukan sesuatu yang bertentangandengan kepatutan dalam masyarakat.Pompe
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Tte
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
1.Haidir Ola, SH
2.Ansar Djae
3.Ilham Taher
4.Ridwan Awal
5.Basir I Jamal
6.Taufik Dj Fabanyo
7.Junita Nyong
8.Ainun Ishak
9.Jalil Ternate
10.Oya Mursaha
11.Surjin Lasani
12.Tarawia Muhammad
13.Anton B Jamal
14.Kene Ahmad
15.Narti Moni
16.Amir Djen
17.Nursina Ismail
18.Bonso Mala
19.Jaleha Jafar
20.Marwan Bode
21.Wiwik Susanti
22.Jabir Saleh
23.Halima Habibu
24.Jaber Aba Haji
25.Faujia Ismail
26.Mansur Bone
27.Masita Sibu
28.Fandi Ismail
29.Maryam Muhammad
30.Armina Ola
31.Isma Rajak
32.Hamadar Miraji
33.Jaber Abu Talib
34.Edi Ternate
35.Manawia Habibu
36.Nurlaila Hi Jafar
37.Anwar Noho
38.Dahlan Husen
39.Baina Alim
40.Ali Tidore
41.Hindun Alim
42.Kene Hasim
43.Basri J Safi
44.Amru Hamis, SE
45.Tamrin Hi Tobona
46.Ainun Muhammad
47.Cao Ahe
48.Ariyanto Hidayat
49.Raiha Saha<
Tergugat:
1.Kasman Kasim
2.Gafar Ali
3.Kepala Badan Pertanahan Kota Ternate
182 — 69
  • Harus ada kerugian;7.4 Harus ada kausal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa unsur Pasal 1365 KUHPerdata yakni perbuatan tersebutmelawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belandadalam kasus Arrest Cohen lindembaum (H.R. 31 januari 1919) yangkemudian sudah diperluas pengertian melawan hukum yang tidak hanyalagi terbatas pada undangundang tetapi juga hukum tidak tertulis jugayakni melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini yakni haksubjektif Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;Bahwa
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-01-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 01-K/PM.III-12/AD/I/2015
Tanggal 17 Maret 2015 — - SURYO Kopka NRP 557212
47 — 19
  • Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.Sub unsur tanpa hak dan sub unsur *melawan hukum merupakanalternatif, sehingga cukup dipilih salah satu saja yang sesuai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2015 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 582/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Juni 2016 — LIAUW TJHAI DJUN >< Menteri Keuangan Republik indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak eq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat,Cs
167 — 73
  • dan Tergugat 11 di atassecara hukum dapat dikuatifikasikan sebagai suatu Perouatan Melawan Hukum(Onrechtsmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawakerugian, kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut Halaman 11 dar 85 Halaman Perkara Nomor 582/Pat.G/2015/PN.JKTPST25.Bahwa selain itu berdasarkan Yunprudensi tetap Putusan Hoge Raad tanggal 31Januari 1919
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-12-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1007/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
A A Ngurah Gede Agung
Tergugat:
1.I Made Wiartana
2.Santoso Wijaya
3.Alexander Tanzil
4.Aping Johanes Chorman
5.PT Tiara Alam Abadi
6.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR Kabupaten Badung
190 — 73
  • ,Tinjaua Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, 1892, hal 14 danDarwan Prinst, SH, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 103104), serta berpedoman padapengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan kaidah yuridis baiksebelumnya maupun sesudah Arrest 1919, maka tindakan Tergugat I, Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah dengansengaja tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, melakukan serangkaianpenerbitan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
150 — 59
  • PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUMSejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yangseluas luasnya, yakni meliputi :a. Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku;b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakatHal. 38dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 29-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 79/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 28 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : PT ADIK ABANG QANITA PRATAMA Diwakili Oleh : PT ADIK ABANG QANITA PRATAMA
Terbanding/Tergugat I : Dr. Alwi Samy MKM
Terbanding/Tergugat II : Dr. Zubaidah Elvia, MPH
Terbanding/Tergugat III : Sugeng Riyati,S.T
Terbanding/Tergugat IV : Ahmad Rizal Lutfi,S.T
248 — 101
  • Perbuatan Tersebut Melawan Hukum, yaitu Perbuatan MelawanHukum harus diartikan menurut pengertian setelah 1919, yaitu dalamarti seluasluasnya meliputi;Halaman 67 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG Perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku; Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilan; Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baikdalam bermasyarakat
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 26-10-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.Tjokorda Oka Spatika Alias Cok Oka Supartika
2.Cokorda Dalem Jayadi
Tergugat:
3.Bupati Gianyar, Cq. Kepala Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Gianyar
4.Perbekel Melinggih
Turut Tergugat:
Wakil Bupati Gianyar
73 — 31
  • parkir dan berkurangnya lahan parkiruntuk pasar payangan ;Bahwa selain menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggungat Konvensijuga telah merugikan orang lain khususnya para pengguna jasa parkir di arealobjek sengketa sehingga perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / ParaPenggungat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa ruang lingkup pengertian perbuatan melawan hukum telah diperluasdengan adanya Arrest Lindenbaum Cohen 1919
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 13-11-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 211-K/PM.III-12/AL/XI/2018
Tanggal 6 Maret 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
PRASETYA DEDDY NUHADI
73 — 30
  • Sedangkan sebagai tujuan, berartikeuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalumenjadi kenyataan.Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelakutersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinyasendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengancara yang tidak sah dan bertentangan dengan haksubjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum,menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31Desember 1919
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 135/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Nopember 2015 — JUANDA bin ENGKAN (alm)
42 — 9
  • untuk bertindak secara patut, teliti dan hatihati(patina) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnyamaupun pada haknya dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (PutusanMahkamah Agung Nomor : 71 K/Pid/1993, halaman 429 jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004halaman 574);Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikansecara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam Arrest CohenLindenbaum 1919
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 43-K/PM.II-10/AD/IX/2020
Tanggal 21 Desember 2020 — Oditur:
Lucia Rita Eko Lestari, S.H.
Terdakwa:
Giyono
235 — 93
  • Bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum,menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31Desember 1919) adalah sebagai berikut: Merusak hak subjektif Seseorang menurutundangundang; atau Melakukan sesuatu. yang bertentangandengan kewajiban hukum si Pelaku menurutundangundang; atau Melakukan sesuatu. yang bertentangandengan kepatutan dalam masyarakat.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuatdengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidanganserta
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 21 Maret 2019 — Darwin LAWAN Marina Nathania
131 — 36
  • sesuai pesanTergugat kepada pihak sekolah tidak diperbolehkan bertemu denganHalaman 73 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pat.G/2018/PN.Badg.Penggugat sedangkan orang lain boleh bertemu dengan anakanaktersebut yang masih sekolah kelas 1 dan kelas 2, yang selalu dijemputoleh anak opahnya ; Bahwa pada saat saksi melihat ke sekolahnya, anakanak tersebutseperti haus kasih sayang seorang ayah;Menimbang, bahwa dengan mengutip pengertian Perbuatan MelawanHukum secara luas di Indonesia sejak Tahun 1919
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-01-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.Pdg
Tanggal 18 Desember 2014 — Drs. H. SAYAMSUL BAHRI, Dkk melawan Pemerintah Kota Padang, Dkk
70 — 19
  • Ada kerugian;4 Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian;Menimbang, bahwa sejak Arrest Hogeraad 1919 kriteria suatu perbuatan yangmelanggar hukum mengalami perkembanga, tidak hanya perbuatan yang melanggar ataubertentangan dengan undangundang saja, tetapi setiap perbuatan yang : bertentangan dengankewajiban hukum pelaku, bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. LIMANO DEVELOPMENT
Tergugat:
1.MINARDI UTOMO
2.SIANGADI UTOMO
Turut Tergugat:
1.SING CITRA LIMANO
2.JURHANSYAH B.Sc
3.Hj. SALMIAH ahli waris dari DRS. H. SJACHRUDDIN Bin MUH. RASYIDI
90 — 18
  • No. 590/3828/XII/KASU/2010 tanggal 28122010.Adalah sah milik Penggugat , maka tindakan dengan demikian Tergugat danTergugat Il menempati tanahn yang merupakan objek sengketa menurutpenilaian Majelis merupakan pelanggaran hak subjektif penggugat, sehinggademikian unsur pertama yaitu adanya perbuatan tersebut menurut penilaianMajelis telah terpenuhi;Ad. 2 Perbuatan tersebut melawan hukumMenimbang bahwa terhadap perbuatan melawan hukum, doktrin danYurisprudensi merujuk pada Putusan Hoge Raad tahun 1919
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 455/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 28 Februari 2019 — IR. TAGOR PANDAPOTAN SIMANGUNSONG VS DEWAN KOPERASI INDONESIA,DKK
98 — 22
  • tidak berbuat , bertentangan dengan kesusilaan maupun sifatberhatihati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;Bahwa sejalan dengan Penjelasan Setiawan, SH dalam buku yang berjudul Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI tentangPenemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader Ill, Jilid ,Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesi , 1991,halaman 121 yang menyatakan sebegai berikut : Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen padatahun 1919
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-07-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 45-K/PM II-11/AD/V/2015
Tanggal 28 Juli 2015 — MULYANTO KOPTU NRP.31960799940776. CS .1 ORANG
33 — 13
  • Merusak hak subyektif seseorang menurut UndangUndang Desember 1919 tentang pasal pengertianpengertian.b.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2015
Tanggal 29 April 2015 — - SAIMUN, Kopka NRP 619734
50 — 17
  • Mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan Hukumberintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undangundang danmelakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalammasyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagaiberikut : Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Hukum siPelaku menurut undangundang; atau Melakukan
Pengadilan PN AMURANG Perdata Tanah
Putus : 13-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN AMURANG Nomor 31/Pdt.G/2018/Pn Amr
Tanggal 13 Desember 2018 — APNER MANGUNDAP dkk lawan 1. ARIANCE MANGUNDAP dkk
96 — 44
  • Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakimmempertimbangkan dalildalil gugatan Para Penggugat maka sesuai dengan PokokPermasalahan Poin Pertama Majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketaadalah Peninggalan harta warisan dari 3 (tiga) Dotu Dotu Amelius Kures, DotuHendrik Poluan dan Dotu Wilhelmus yang belum dibagi waris seperti yang telahdipertimbangkan Majelis hakim ;Menimbang, bahwa tentang melawan hukum diatur dalam pasal 1365 BW danseiring dengan berjalannya waktu setelah tahun 1919
Pengadilan PN BENGKULU
Putus : 18-05-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Bgl
Tanggal 18 Mei 2016 —
68 — 36
  • 1365KUHPerdata yang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa perkataan Melawan dalam rangkaian katakata perbuatanmelawan hukum, dapat diartikan dengan Perbuatan menyalahi hukum atau Perbuatan bertentangan hukum ;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukumatau Onrechtmatige daad sejak Putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919