Ditemukan 1388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menyalahgunakan menyalahgunaan
Penelusuran terkait : 77/pid.sus/2016/pn msb Seri Alias Dodi Bin Anton Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri 158/pid.sus/2016/pn msb Rahmat alias bapak reski bin madehang Menyalagunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri 78/pid.sus/2016/pn msb Zulkarnaen Naing Taswir 67/pid.sus/2016/pn msb Rawal Pak Rafli Dili 150/pid.sus/2016/pn msb Anto bin pareak Pasal 127 ayat (1) Menyalagunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri”; 157/pid.sus/2016/pn msb Ahmad farid alias farid bin sukri yunus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Nico Indra Sakti
Tergugat:
Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
617 — 405
  • Sehingga tindakan Tergugat melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, AsasKemanfataan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan AsasTidak Menyalagunakan Wewenang, sebagaimana dimaksud padaUU Administrasi Pemerintahan Pasal 10;d.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-03-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2016
Tanggal 29 September 2016 — Praka Andri Lianus Lumban Tobing
94 — 54
  • didakwakan yaitu tanpa hakatau melawan hukum menggunakan shabushabu yang mengandungMetamfetamin yang terdaftar sebagai narkotika golongan I.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu,yaitu Setiap penyalahguna narkotika Golongan I telah terpenuhi.Bahwa mengenai unsur kedua bagi diri sendiri Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukanorang lain, berarti pelaku mengkomsumsi narkotika untuk diri sendiriatau menyalagunakan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.K.Z. TOMY APRIANTO, SH
2.KIKI INDRAWAN, ST, SH
3.ANDEP SETIAWAN SH
4.FERRY, SH
Terdakwa:
YEFRI AGNETIUS DEDDY BIN JERDY ALOYSIUS MASRAN
165 — 21
  • terdakwaseharus menolak untuk memuat APBDes, Proposal Pencairan Dana, SPJ bagi17 (tujuh belas) desa itu walaupun sepengetahuan dan seizin dari saksi HariadiUtomo selaku atasan terdakwa, karena hal tersebut bukan merupakan tugasdari terdakwa tapi sebaliknya terdakwa dalam hal ini bertugas untuk memeriksakelengkapan permohonan pencairan ADD dan DD itu sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, makarangkaian tindakan terdakwa tersebut menurut Majelis dapat dikwalifikasikansebagai tindakan menyalagunakan
    untukbertanggungjawab secara pidana karena menjalankan perintah atasan adalahpendapat yang tidak beralasan hukum sehingga ditolak, karena syarat subjektifdan syarat objektif dalam perintah dimaksud tidak terpebuhi sebagaimanadisebutkan di atas, sehingga dalam hal ini terdakwa dan saksi Hariadi Utomotetap harus bertanggungjawab secara pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas,maka rangkaian tindakan terdakwa tersebut menurut Majelis dapatdikwalifikasikan sebagai tindakan menyalagunakan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 24 Juli 2019 — Saidin Bin Warsadi
197 — 56
  • Cirebon atau setidakHalaman 10 dari 92Putusan No. 41/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Saidintidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsiyang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalagunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 24 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TAJERIMIN, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUF PERMATA
173 — 77
  • Pasal 1, Pasal 3 angka (5)Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor022/KMA/SK/II/2012 O7 Februari 2012Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yangtanggal tentang Pengoperasianberwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau oarng lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2646 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 7 Juni 2017 — RUSTAM DUANG SAFI, S.E, dkk
730 — 307 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bersifat ... [Selengkapnya]
  • No. 2646 K/Pid.Sus/2016permintaan pembayaran Anggaran Subsidi Pengoperasian Bus PerintisJayapura dan Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papuatahun 2012, adalah perbuatan menyalagunakan kewenangan yangmenguntungkan pihak Perum Damri Stasiun Jayapura dan merugikankeuangan Negara sebesar Rp1.653.086.302,00 (satu miliar enam ratus limapuluh tiga juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 41 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 28 April 2015 — Yoseph Uli Rahail
122 — 67
  • Bahwa dengan perbuatan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada pada terdakwa selaku Anggota DPRD kabupaten MalukuTenggara Periode 1999 2004 sebagaimana diuraikan di atas, terdakwamendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 180.000.000.(seratus delapanpuluh juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOSEPH ULI RAHAIL bersama paraanggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode tahun 1999 2004tersebut mengakibatkan Kerugian Negara Cq.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Ir. A. M. KILAT KARAKA
113 — 48
  • Sulawesi selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertempat di Pengadilan Negeri MakassarSebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1272 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 29 Nopember 2011 — Ir. Fredrik Allo, M.Si.
39 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kupang yang dikuatkan oleh PengadilanTinggi Kupang tersebut dalam mempertimbangkan dan menganalisaunsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga nampak pertimbangan ini sangat mengambang dan tidak menggambarkan adanya Tupoksidalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini, di mana masingmasing pejabattelah mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masingmasing.Bahwa perlu diketahui bahwa persetujuan PHO diberikan karena pada saatitu Terdakwa selaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
694 — 673 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 24-09-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 204/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat:
1.IMRAN LAISOUW
2.SITTI LAILA LATUAPO,SP
3.RISMAN
4.SURIANI
5.FAISAL KOTALIMA
Tergugat:
PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Ambon
213 — 124
  • Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpasepengetahuan nasabah.d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untuk mencetakbilyet giro nasabah yang telah dimanupulasi.e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpa sepengetahuan nasabahf.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 27-08-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 11/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 29 September 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bernard. E. K. Purba, SH
Terbanding/Terdakwa : Masrawi Als Awi Bin Baswi (Alm)
73 — 40
  • Menyatakan terdakwa MASRAWI Alias AWI bIN (Alm) BASWI terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi Menyalagunakan kewenangan melanggar pasal 3 jo.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 24 Agustus 2015 — ABDULLAH ABEB YASHADI ; KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
46 — 10
  • 2014 atau setidak tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014bertempat di Kantor Balai Desa Watukosek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuran atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 328/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 22 Desember 2015 — KUSUMAH PERIATNA Lawan 1. PONI MADJUKIE, 2. YAYASAN KESUMA ABDI NUSA, 3. Ir.SIANNA SUSANTI SAPUTRA, 4. NOTARIS SHELLA FALIANTI, S.H.,
306 — 1380
  • Putusan Mahkamah Agung perkara No.3956 K/Pdt/2000, tanggal 23Desember 2003, dalam perkara antara Sulaiman Gunawan dan Ny.AidaKurniawati selaku Pemohon Kasasi melawan PT Bank Bali CabangSurabaya, tentang Penentuan Bunga Pinjaman mengadung Kaedahhukum sebagai berikut:Kenaikan bunga penanjian oleh bank yang memanfaatkan keadaan yangtidak menentu dari kebijakan bunga Bank Indonesia adalah sepihak dantanpa mengindahkan kepatutan serta kelayakan yang seharusnyadijalankan bank, sekaligus bank telah menyalagunakan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 21-11-2012 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2012
Tanggal 21 Agustus 2013 — Letkol Inf Suki
144 — 199
  • Tanggapan Oditur Militer Tinggi/Replik atas nota pembelaan yang diajukan olehTerdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya OditurMiliter Tinggi menyatakan sebagai berikut :1.Bahwa untuk keberatan Terdakwa untuk keterangan para Saksi, Oditur Militertidak akan menanggapi karena saat pemeriksaan sudah ada tanggapan dari para Saksiyang mengatakan masih tetap pada keterangan semula.2.Dakwaan Ke satu.Militer dengan sengaja menyalagunakan atau menganggapnya pada dirinya adakekuasaan
    Unsur ke2 :Dengan sengaja menyalagunakan atau menganggapnya padadirinya ada kekuasaan .1) Bahwa benar Terdakwa saat menjabat sebagai Dandim 0728/Wng Rem074/Wrt mempunyai kewenangan untuk melaksanakan program kerja Kodammenyelenggarakan Binsat dan Binter.2) Bahwa benar dalam pengelolaan koperasi baik bertindak ke dalam maupunurusan keluar dengan pihak ke3 adalah kewenangan dari pengurus koperasi.3) Bahwa benar dalam kegiatan koperasi untuk mendapatkan keuntunganyang akan dipakai SHU maka koperasi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Tanggal 2 Mei 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan HAMSIA Binti JABIR Dg. ITUNG
136 — 10
  • dialihkansebagai perbuatan yang masuk pada unsure yang terdapat dalam pasal 3,karena merupakan konsekuensi dalam menyusun dakwaan secara subsidaritasdimana pasal 2 dijadikan sebagai dakwaan primer yang harus dipertimbangkanterlebin dahulu, sementara perbuatan penyalagunaan kewenangan jugamerupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikianapabila perobuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana apakah karena melawanhukum sehingga bertentangan dengan suatu peraturan perundangundanganatau menyalagunakan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 8 Oktober 2014 — DRH. MUHAMMAD DAMAN Bin M. DAUD, dkk.
67 — 10
  • tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa oleh karena pembelian sapi yang dilakukan oleh Suwarsihselaku Bendahara Tim Teknis dan penggunaan uang operasional tidak sesuai denganRUK, maka terdapat kelebihan dana yang kemudian dibagikan kepada Syafriadi sebagaiKepala Dinas peternakan Kota Lubuk Linggau selaku Kuasa Pengguna Anggaran dankepada Tim Teknis serta untuk kepentingan pribadi Suwarsih;Menimbang, bahwa dengan demikian maka para Terdakwa dalam melakukanperbuatan menyalagunakan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 38 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 29 April 2015 — ADAM RAHAYAAN, S.Ag
162 — 94
  • Bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan peggunaan dana asuransiyang telah diterimanya seharusnya terdakwa membayar premi ke salahsatu. perusahaan asuransi guna memperoleh polis asuransi namunternyata pada tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003 terdakwatidak pernah memiliki polis asuransi dari salah satu perusahaan asuransi.3 Bahwa dengan perbuatan menyalagunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada pada terdakwa selaku Anggota DPRD KabupatenMaluku Tenggara Periode Tahun 1999 2004 sebagaimana
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PADANG Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Pdg
Tanggal 5 Maret 2015 — CHANDRA, Dkk melawan KSOP (Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan) Teluk Bayur Padang, Dkk
137 — 46
  • Menyatakan TERGUGAT I, Il, Ill, IV bersalah, dengan melawan hukum danmelawan hak menyalagunakan kewenangan yang ada padanya denganmaksud melawan hukum/melawan hak merugikan hakhak keperdataanPenggugat di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Padang ;Putusan No.: 77/PDT.G/2014/PN.PDG. halaman 9 dari 9710Menghukum para Tergugat secara tanggung~ renteng untukbertanggungjawab atas penggantian dan kerugian, mencabut kebijakannyaatau menyatakan keputusan yang telah dibuatnya menjadi Iumpuh sertatidak mempunyai
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 169/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 26 Februari 2015 — SUGIANTO JUMAIN KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
42 — 13
  • Kraton atau di Kantor Bank Jatim Cabang Pasuruanatau setidaktidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik yang melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena