Ditemukan 1385 data
87 — 39
Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dankewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki, Hak milik atas tanahmelekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya(peralinan hak). Demikian juga bila dicermati ajaran John Locke mengenaihak milik ini yang mengatakan bahwa : Ownership of property is a naturalright and that the purpose of Government is to protect and preserve naturalproperty right.
152 — 233
Saat ini tanah tersebut tetap dikuasai dan dihaki oleh pemiliknya Pada angat 14 disebutkan bahwasejak dikuasai tanahtanah tersebut oleh Pemerintah CqSekretariat Negara untuk Istana Presiden serta AsramaHalaman 27 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN GinPolisi Militer / Petugas Istana sampai dengan saatdilakukan inventarisasi tidak ada masalah / keberatankeberatan dari pihak lainSelain itu, Kepala Desa Manukaya yang pada saat itudijabat oleh Sang Nyoman Bading serta tokoh / tetuaBendesa
AMBUN NURHAYATI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROPINSI KALIMANTAN TENGAN
3.H.HABAN USMAN
4.IRAWAN
5.NY. HOSIANA ELBAAR
6.NY. MERI LUMBAN GAOL
7.SURIANSYAH
8.M. THAMRIN
9.SUNAR WIBOWO
10.M. FITRIAN NOOR
11.EDWIN SEPTIADI
12.MAKMUR
13.KAMARUDIN PANGARIBUAN
14.NY. HARTINI
15.TANGKASIANG
16.MARGINO
17.NY. YULIA NUNUN
18.E. TAMERAN AKOB
19.SUPRIYADI N.S
20.SATERMAN MILLE
21.NY. LERINA PATRIS L. SERA
22.SURANTO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH cq KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA
2.DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
199 — 46
menolak dengan tegas semua dalil dalil GugatanPenggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12Desember 2016.Bahwa selama Tergugat VII, menguasai, memelihara dan menduduki sebagianHalaman 41 dari 98 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PN PlIktanah obyek sengketa yang asal usul tanah yang diatasnya berdiri rumah negaragolongan III milik Tergugat II (Instansi Pemerintah tempat Tergugat VII dan IXbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil) kKemudian beralin kepada Tergugat III untukdapat dihaki
122 — 46
Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi= 55 ==juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecualiada kesepakatan lain dengan pihak lain (KUHPerdata Pasal 500 dan 571) ;Dalam Pasal 571 KUHPerdata dinyatakan bahwa hak milik atas sebidang tanahmeliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah ;, Dengan demikia maka menurut hukum dan undangundang Para PenggugatRekonvensi adalah pemilik lahan/tanah hak ulayat dan berhak
148 — 277
Oleh karena itu, pengajuan gugatan perkara aquo bukan merupakan ne bis in idem, sehingga eksepsi mengenai ne bis in idemyang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II, VI, X, XI harus ditolak ;Menimbang, bahwa untuk eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel),Majelis memandang bahwa Para Penggugat telah menguraikan secara jelas, luasdan terperinci dalam positanya mengenai luas dan batasbatas dari tanah yangdigugat yaitu tanah Girik C nomor 2251 persil 221 S.IV yang didalilkan dikuasaiatau dihaki secara
152 — 55
Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dankewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki, Hak milik atas tanahmelekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya(peralinan hak). Demikian juga bila dicermati ajaran John Locke mengenaihak milik ini yang mengatakan bahwa : Omership of property is a naturalright and that the purpose of Government is to protect and preserve naturalproperty right.
MANAHAN SINURAT
Tergugat:
1.OLOAN SIHALOHO
2.NAEK SIHALOHO
3.TOGA SIHALOHO
4.KENAN SIHALOHO
5.BERLIN SIHALOHO
6.AMIN SIHALOHO
7.PANTUN SIHALOHO
8.JAPADAN SIHALOHO
9.TUMPAL SIHALOHO
10.BENAR SIHALOHO
11.UDUT SIHALOHO
12.NAHAN SIHALOHO
13.SABAR SIHALOHO
63 — 39
Samosir sama sekali tidak adatanah yang dimiliki atau dihaki oleh Ompu Bulu Gading Sihaloho,dan menurut Tergugat /sd Tergugat XIII tanan Ompu Bulu GadingSihaloho keberadaanya sangat jauh dari dari Objek Gugatan yangberada di Tomok, Kecamatan Simanindo, Kab.
108 — 59
Dari seluruh proses pemeriksaan perkara ini, para tergugat menyimpulkansebagai berikut:Tidak benar bahwa semua tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat.Terbukti bahwa obyek sengketa No. 10.1 dan No. 10.2 dan No. 10.3 tidakberada dalam penguasaan para Tergugat melainkan dikuasai dan dihaki oleh pihak lain baik defacto maupun dejure;Terbukti bahwa pemindahan penguasaan tersebut terjadi karena,terlaksana ketika Ade Herlina binti Alex Sujani masih hidup dan sehatwalafiyat;Terbukti bahwa Para penggugat
89 — 11
(Lihat: PAF Lamintang, DelikDelik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Jakarta; SinarGrafika, 2009, hal. 7677);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu benda dalam hal iniadalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujudyang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya.Suatu benda ini termasuk juga barang nonekonomis seperti karcis kereta apiyang telah terpakai.
184 — 84
SHGB No. 343/ Embong Kaliasin yangmerupakan hasil rekayasa dan akalakalan, maka kedua Sertipikat Hak Pakaitersebut berikut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaTimur cq Kepala Direktorat Agraria tertanggal 28 September 1972 No.DA/01/SK/SBY/Peng/1972 harus dinyatakan tidak sah, batal, dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;12.Bahwa selain Tanah Bekas Hak Eigendom No. 5221 dan Tanah Bekas HakEigendom No. 5222 direkayasa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT Il, danTERGUGAT Ill, sehingga dapat dihaki
112 — 125
Hubungan tanah dengan pemiliknyamenimbulkan hak dan kewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki,Hak milik atas tanah melekat pada pemiliknya selama mereka tidakmelepaskan haknya (peralihan hak). Demikian juga bila dicermati ajaran JohnLocke mengenai hak milik ini yang mengatakan bahwa : Owmership of propertyis a natural right and that the purpose of Government is to protect and preservenatural property right.
115 — 16
Oleh karena itu, pengajuan gugatan perkara aquo bukan merupakan ne bis in idem, sehingga eksepsi mengenai ne bis in idemyang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II, VI, X, XI harus ditolak ;Menimbang, bahwa untuk eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel),Majelis memandang bahwa Para Penggugat telah menguraikan secara jelas, luasdan terperinci dalam positanya mengenai luas dan batasbatas dari tanah yangdigugat yaitu tanah Girik C nomor 2251 persil 221 S.IV yang didalilkan dikuasaiatau dihaki secara
1.ACENG ABDULLOH
2.AZIS
3.AGUS HERWANTO
4.RASDI
5.RADIMAN
6.SUGIONO
7.SAEFUDIN
8.TOMIN
9.RASIDI
10.SUWARDI
11.SRI WAHYUNI
12.MAYA SARI
13.ENGKOM SYARIPUDIN
14.JUMIATI
15.ASEP BASRI
16.RUSTANDI
17.ASEP KOSWARA
18.HAMDANI
19.SAHIDIN
20.M, ROBI
21.AMIN KAMUDIN
22.MUHLISIN
23.MUJIONO
24.MUSLIHUDIN
25.MUSIRAH
26.ROMLAN
27.WAHYUNINGSIH
28.TAHRI
29.YAMIN
30.UMAYAH
31.SRI HARYATI
32.BASUKI
33.SAPRUDIN
34.ADE KOMAR
35.ARNI
36.MAHENDRA GUNAWAN
37.SHOLIHIN
38.SURATMAN
39.SUGIONO
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung
2.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR I
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia Cq. Presiden RI Cq. Pemerintah Provinsi Lampung
63 — 12
pidana; Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hakyang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukumterhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggotaHalaman 39 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Kla20.das22.23.masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguantersebut tidak ada landasan hukumnya; Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untukkeperluan apapun (juga untuk kepentingan umum) perolehan tanahyang dihaki
392 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nawawi Suryadi/para ahli warisnya tidak pernah menguasai danmenggarap tanah sengketa secara fisik, karena tanah garapandiperuntukkan bagi pihak yang menggarap di atas tanah Negara secarafisik dan menggarap/mengusahakan tanah itu;Uraian lebih lanjut mengenai status hukum tanah garapan ini yangdiakui dan dihaki oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/AfenSiswoyo, telah diuraikan di atas;Pada intinya adalah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/AfenSiswoyo secara hukum tidak mempunyai hak mengakui
121 — 45
atau mempunyai hak secara mandiri untuk dirinya sendiri, menyerahkanatau menjual atau menghibahkan kepada orang lain atas harta warisan peninggalalmarhum Ayah Kandung.Bahwa faktanya apa yang diserahkan Ibu Kandung kepada siapapunatau pihak manapun termasuk ke suami Tergugat sebagaimana dalil jawabanTergugat bahwa, tanah yang berstatus tanah warisan yang belum dibagi padaahli warisnya tersebut yang diserahkan lbu Kandung tersebut adalah statusnyabarang warisan atau harta warisan yang dipunyai atau dihaki
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
f1cf1superinsrsid14570613charrsid14359023 2 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1cflinsrsid14570613charrsid 14359023 , rtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1cf1insrsid10837927charrsid14359023 Sertipikat Hak Milikrtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1cf1linsrsid14570613charrsid14359023 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1cflinsrsid2645970charrsid 14359023 Nomor rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOflcf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid7764958charrsid14359023 rtlchfcs1af1 ItrchfcsO f1cf1insrsid14570613charrsid14359023 1/Desa Rajagaluh (sebagaimanabukti P.9), telah diplintir untuk dimiliki/dihaki
594 — 517
Gugatan Penggugat Intervensi Salah Alamat;Bahwa Petitum gugatan Penggugat Intervensi mendalilkan luas tanah DatiKosumbue milik Penggugat Intervensi terletak diatas Dati Wesa milikTergugat Intervensi1 (Penggugat Asal) seluas kurang lebih 10.187 M2yang dimiliki/dihaki oleh Tergugat IntervensiV (TergugatVII Asal) melaluiSertifikat Hak Milik Nomor : 392/Tawiri telah termasuk dalam PerbuatanMelawan Hukum.
PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Tergugat:
1.YAYASAN MASYHADUL QURAN
2.NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
3.Sdr. HENRY SIREGAR
4.Sdr. SOMADIKARYA
5.Sdr. HAJUDIN
Turut Tergugat:
1.Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
2.Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
3.Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
4.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
Intervensi:
Badan Intelejen Negara
89 — 60
GUGATAN KABUR3.1.SB:Bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscuur libels), hal manaPenggugat mengklaim sebagai pemilik tanah objek perkara, namunPenggugat tidak menjelaskan apa jenis hak atas tanah objek perkarayang dihaki oleh Penggugat, apakah Hak Milik, Hak Guna Usaha(HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, HakMembuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, atau hakhak lainseperti Hak Pengelolaan (HPL) vide Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat(1) jo.
78 — 23
Dipersiapkan agar seluruh harta perkawinan maupun harta asalnyaTergugat Il bisa terus dinikmati dan dihaki sendiri meski sedang diajukan proses cerai.Pada tanggal 12 Pebruari 2009, Tergugat masih belum mengetahui Gugatan Perceraianyang diajukan oleh Tergugat Il. Pada tanggal 12 Pebruari 2009 antara Tergugat Il danTergugat masih tinggal serumah, tetapi Tergugat Il juga tidak menginformasikan telahmenggugat cerai.
139 — 214
danjuga mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sedangkanNiwang Naga Tawang Mudi artinya anak yang diambil dariSaudara perempuan (yang diambil dari keponakannya) makasama sekali tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya,hanya dapat warisan dari orang tua angkatnya Saja;Bahwa saksi mengikuti Kapoku Paraingu sudah dua kali dandiadakan bersamaan dengan acara pengangkatan anak setahusaksi belum pernah mengikuti acara seperti itu;Bahwa setelah diadakan acara Kapoku Paraingu tanah bisa yangsudah dihaki