Sedangkan komponen unsurmana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu yang relevan danpaling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan, namun komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap hasil hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayubulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang

berasal dari kawasan hutan;Menimbang, bahwa perbuatan atau kegiatan membawa sesuatu dengankendaraan, kesehariannya lazim disebut dengan mengangkut, sedangkanberdasarkan penjelasan Pasal 16 alinea kedua Undangundang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, melakukanpengangkutan atau lazim disebut dengan mengangkut adalah proses yang dimulaidari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alatangkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Putusan Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2 017 /PN Pli (Kehutanan) Halaman 13 dari19Menimbang, bahwa oleh karena "mengangkut merupakan salah satukomponen unsur yang dikehendaki oleh unsur ke3, sehingga dengan dapatdibuktikannya salah satu komponen unsur, maka komponen unsur lainnya tidakperlu dipertimbangkan lagi, dan perbuatan "mengangkut tersebut dilakukan olehTerdakwa terhadap kayu olahan yang juga telah digolongkan sebagai hasil hutankayu, maka cukup

Penjelasan Pasal 16 alinea ketiga Undangundang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,barang bukti dimaksud dirampas untuk negara, namun Majelis berpendapat bahwadikarenakan barang bukti tersebut berupa mobil jenis minibus yang bukanlahmerupakan alat yang khusus digunakan dalam pengangkutan kayu, sedangkankeberadaannya masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya sebagai pihak ketigayakni Jailani (orangtua) Terdakwa, untuk mencari nafkah yang digunakan sebagaialat transportasi

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, danmemperhatikan ketentuan Pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasalpasal pada peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

Afrizal (DPO) sebagai pemilik danpemodal kilang kayu;Perbuatan terdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanaberdasarkanketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan c Undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKEDUA:BahwaterdakwaZULKARNAIN Alias ZUL Bin ABU BAKAR pada hariRabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu dalam bulanjuli 2016 bertempat dipengolahan Kayu Desa Sei Batang Timur KecamatanBengkalis

berdasarkan faktafakta yuridis tersebut, selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalamdakwaannya yang berbentuk Alternatif;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif,maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah kemudian berpendapat bahwaakan mempertimbangkan dakwaan yang dibuktikan penuntut umum, yaituDakwaan Pertama yaitu Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan c UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan c UU RI Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanatersusun atas unsurunsur sebagai berikut:1.

YUNIR (Alm) aliasHAMDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 83 Ayat(1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAMDI YULES bin M.

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaJudex facti in casu telah mempertimbangkan dakwaandakwaan PenuntutUmum tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepatdan benar berdasarkan faktafakta di persidangan, dan dalamputusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 83Ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,karenanya

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiaporang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orangyang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajiob memiliki dokumenyang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

Kalimantan Tengah telah melakukan pengukuran danpengujian terhadap hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua)potong kayu olahan berbagai ukuran jenis halaban kelompok rimbaCcampuran dengan volume 17,9590 M3 (tujuh belas koma sembilan limasembilan nol meter kubik) ;Bahwa benar berdasarkan Pasal 12 huruf e Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,PUTPAAN Nomor : 18/Pid.SusLH/2019/PN.TMLsetiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki

hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH)) ;Bahwa benar berdasarkan Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiaporang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memilikidokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Bahwa benar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakansuratsurat atau dokumen sebagai

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

Pasal 56ayat (1) KUHP, atau ; Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salahsatu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuaidengan faktafakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan

Menyatakan Terdakwa Bahtianoor Bin Kasdiani telah terbukti dengan sah dan meyakinkantelah bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengangkut hasil hutanberupa kayu tanpa dilengkapi dengan SKSHH, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf e Undangundang RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;2.

Dalam mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa tidakdilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) atau dokumen sah lainnyadari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan bahwa ketentuan yang berlakupada UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,bahwa setiap pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan berupa kayu harus disertai danbersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan adapun peraturanatau prosedur

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikenalkumulasi dua hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda sehingga selain dikenakanpidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda ;Menimbang, bahwa apabila uang denda tersebut dibayarkan oleh terdakwa maka akanmenjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) begitu pula terhadap barangbarang buktidalam perkara akan menjadi milik negara sebagai pendapatan negara ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan

ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makahukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang Majelis Hakim telah memenuhi rasakeadilan masyarakat ;Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secaramutatis mutandis dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dariputusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;Mengingat pasal 83 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutandalam perkara in casu ;Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.BntMENGADI LI1.

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, maupun dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHPidana;AtauKedua:Bahwa terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Als Iday Bin H.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur:Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggarakomunikasi untuk: (b). meminta informasi pembicaraan melalui telepon ataualat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, mMerencanakan, dan melakukan perusakan hutan;Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur:

Pasal 12 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.SusLH/2021/PN Mrt Hakim Ketua Hakim HakimAnggota Anggota II 1. Orang perseorangan;2.

Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b UndangUndang RI Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;3.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karenanya patut untuk dikembalikan kepada saksi Supan;> 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 0823 7195 5776;> 1(satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna hitam;yang telah disita dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karenanya patut untuk dikembalikan kepada saksi Sumadi;> Buku Tabungan Bank Mandiri KCP

P.55/MenhutII/2006 tentangPenata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara antara lain dokumenkayu bulat (FAKB) dan untuk kayu olahan adalah (FAKO) serta UndangundangNo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;e Bahwa mekanisme untuk mendapatkan izin untuk mengangkut, menguasai danmemiliki hasil hutan atau kayu adalah perusahaan atau industry yang terdaftar ataumemiliki izin yang sah dari Dinas Kehutanan Provinsi dan atau KementrianKehutanan sedangkan yang berhak

P.55/MenhutII/2006 tentang Penata Usahaan HasilHutan yang berasal dari hutan negara antara lain dokumen kayu bulat(FAKB) dan untuk kayu olahan adalah (FAKO) serta Undangundang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;e Bahwa benar kayu hutan dibagi menjadi dua jenis yaitu kayu hutan Negaradan kayu hutan masyarakan / rakyat sedangkan termasuk jenis kayu hutanNegara antara lain kayu ulin, meranti, keruing, kapur dan lainlain.

Dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, Hakimharus pula memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara subsidaritas,sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP olehkarena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalamPutusan ini ;Memperhatikan, Undangundang RI No. 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang No. 18 tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan ketentuan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :MENGADILI1.

hasil hutan adalah bendabenda hayati, non hayati, dan turunannya serta jasa yangberasal dari hutan, jenis hasil hutan yaitu kayu dan bukan kayu;Bahwa kayu wungu merupakan hasil hutan kayu, ada kayu wungu hutan alam, kayu wunguhutan tanaman pada hutan produksi dan kayu wungu dari hutan hak/rakyat;Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar Pasal 82ayat (1) huruf (c) Jo Pasal 12 huruf (c), Pasal 82 ayat (2) huruf (c) Jo Pasal 12 huruf (c) UURINomor 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) kele KUHP dan akibat dari perbuatan terdakwa adalah kerugian Negara (C.q PerumPerhutani) karena Sdr.

Sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (2) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke le KUHP dalam dakwaan Kedua;2. Menjyatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIYO Bin SALIKIN (Alm.) dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara denganperintah terdakwa tetap ditahan;3.

Pasal 55 ayat (1) keleKUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut, maka MajelisHakim bebas untuk memilh dakwaan mana yang sesuai dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan dan memenuhi unsurunsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 82 ayat (2) huruf c UURINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat(1) kele KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, ternyata perbuatanTerdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan kedua, sehingga Majelisberkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) huruf c UURI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum, sehingga supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum ;Menyatakan bahwa Terdakwa Lusianto Bin Paijan tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,menguasai dan atau memilik hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izinmelanggar Pasal 12 huruf d jo Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti dakwaanSubsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga supaya terdakwa dibebaskan daridakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;Menyatakan terdakwa Lusianto Bin Paijan terbukti bersalah melakukan tindakpidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuaidengan izin pemanfaatan hutan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secaraberurutan, yang apabila Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka DakwaanSubsidair dan Lebih Subsidair tidaklah akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknyajika Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti maka Dakwaan Subsidair dan LebihSubsidair lah yang akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatutindak pidana, maka harus

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Orang;2 Memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut, menguasai dan ataumemiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;Ad.1.Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam DakwaanPrimair, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tentang setiap orang dalam DakwaanPrimair diambil alih dan dijadikan pertimbangannya dalam Dakwaan Subsidair;Ad.Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurnyaadalah sebagai berikut:1 Setiap Orang;2 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai denganizin pemanfaatan hutan;3 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehorang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau disekitar kawasanhutan;Ad.1.Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam DakwaanPrimair, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tentang

12 huruf aUndangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan,Perusakan Hutan atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 hurufa Undangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling sesuai untuk dibuktikan dalam8perkara ini adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan pasal 82 ayat (2) UU RINomor 18 Tahun 2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, denganunsurunsur sebagai berikut:e Unsur setiap orang;e Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b;e Unsur yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;Menimbang, bahwa tterhadap unsurunsur tersebut Majelis hakimmempertimbangkan sebagai berikut :e Unsur barangsiapa ;Menimbang, bahwa unsur barangsiapa

bahwa Terdakwa Gudiono Bin Jono bertempat tinggal disekitar kawasanHutan yaitu di Dusun Kenti Rt.001 Rw.001 Sumberdono, Kecamatan Saradan, KabupatenMadiun;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnyaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum tersebutdiatas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umumyaitu melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf a Undangundang Nomor 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah dinyatakanterpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan10hutan tanpa izin yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan sesuai dakwaan Kedua tersebut;Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama prosespersidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak tergolong kepada orang yang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasalpasal laindari ketentuan perundangundangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa Gudiono Bin Jono terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebanganpohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh orangperseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa kayu yang dijadikan barang bukti perkara tersebut saat Ahli periksaberjumlah 13 (tiga belas) batang kayu jenis sonokeling, berumur kirakira 13(tiga belas) tahun, identik dan tumbuh di Hutan Konservasi Suaka MargaSatwa Gunung Tunggangan Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen ;Bahwa Sanksi bagi para pelaku yang mengambil pohon/kayu adalah sepertiyang tertuang dalam Pasal 83 huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan denganancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara ;Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukkan saksiyang meringankan bagi dirinya ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 bertempat di rumahterdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena

Bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan, sebagaimana penjelasan Pasal 15 UndangUndang Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan . Bahwa daripengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada setiap pengangkutan, atau pemilikanhasil hutan pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi suratsuratyang sah sebagai bukti.

Apabila antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya HasilHutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupunvolumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yangsah sebagai bukti.Menimbang, bahwa berdasarkan amanat dari UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkankayu sebagai hasil dari hutan dalam pengangkutan, penguasaan

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

ALI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukanpengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan suratketerangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaankesatu melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UURI No. 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Orang Perseorangan.2 Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan KayuHasil Hutan.3 Tanpa memiliki dokumen yang merupakan suratketerangan sahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah terbukti dilakukan olehTerdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa dengan Pidana penjara dan Dendasecara kumulatif, maka kepada Terdakwa selain akan dijatuhi pidana Penjara jugaakan dihukum membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar olehTerdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti denda.Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana PenuntutUmum yang

PUT.No.443/PID.SUS/2014/P.Jmb.Penuntut Umum, karenanya barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslahdikembalikan kepada saksi pemiliknya melalui Terdakwa.Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 16 UndangUndangNo.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmenjelaskan bahwa alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakanuntuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkanagar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggungjawab

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SAPRI THAMIN Bin M.

Pasal 12 huruf b UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Perseorangan ;2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki jin dari pejabat yang berwenang ;3. Yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan ;4.

Pasal 12 huruf b UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan tunggal ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan danmenurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlumemerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1. 1 (satu

Para Terdakwa sopan dalam persidangan ; Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi ; Para Terdakwa belum pernah dihukum ; Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya .Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana jugadijatuhi hukuman pidana denda atau kurungan ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) huruf b UndangUndang RI No. 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 12 huruf b UndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhiseluruh unsur Pasal 88 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakanpenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataanyang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan padapemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum

undangundang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak ;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TARI Als TARI Bin APENG danterdakwa II UDIN Als UDIN Bin MUKSIN masingmasing berupa pidana penjaraselama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan denganperintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masingmasing sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

Perbuatan terdakwa I Tari als Tari Bin APeng bersamasama terdakwa II Udin alsUdin Bin Muksin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU)RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.

Perbuatan terdakwa I Tari als Tari Bin Apeng bersamasama terdakwa II Udin alsUdin Bin Muksin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf cUU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Simpang RenggiangKabupaten Belitung timur tersebut tidak dibenarkan dan perbuatan tersebutjelas telah melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa (satu) unit mesin chain saw merk STIHL warna orange, 2 (dua) buahparang, 1 (satu) buah dirigen plastik warna putih berisi 10 liter bensin saksimengenali mesin atau peralatanperalatan tersebut karena merupakan peralatanyang lazim di gunakan untuk aktivitas penebangan pohon

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI:Putusan Perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2015/PN.Tdn Hal 21 dari23Menyatakan Terdakwa I TARI Als.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,mengandung unsurunsur tindak pidana sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan dar/atau korporasi yangmelakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum IndonesiaMenimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan faktafakta hasilpemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Terdakwa M.

Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memilikihasil hutan kayu;Menimbang, bahwa unsur yang tersebut di atas bersifat alternatif, makaapabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemenemen dariHal. 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN.Pbuunsur tersebut maka sudah cukup menyatakan bahwa unsur telah terpenuhitanpa perlu dibuktikan elemen yang lain;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim DakwaanKesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkanmenurut hukum atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa maupun nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa danmengadili

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

7arang tersebut sebanyak Rp. 1.800.000, (delapn ratus ribu rupiah). bahwabenar KM Tanpa Nama tersebut telah terdakwa sewa pada hari Rabu tanggalmOl Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib dari Sdr.AWANG KECK Als ATI Bin MYusuf. bahwabenarkapal KM Tanpa Nama tersebut terdakwa sebesar Rp. 1.200.000, (satujuta dua ratus ribu rupiah) perbulan.Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo. 18 tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Nomor18, tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan danperaturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI.

dakwaan disusun secara alternatif yaitu Kesatupasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua pasal 88 ayat (1) hurufa Jo Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.Sesuai bentuk dakwaan tersebut maka Majelis Hakim hanya membuktikan salah satuyaitu langsung ke dakwaan Kesatu pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undangundang RINomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti di bawa ke KantorPolda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.Dengan demikian unsur ini telah terbukti.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana semua unsurdari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berpendapat terdakwasecara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkaraini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harusdipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan yang telahdijalaninya tersebut

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;1.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Orang perseorangan;2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;3 Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur tersebut di atas dengan faktafakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagaiberikut:Ad.1 unsur orang perseoranganMenimbang

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang MajelisHakim pilih untuk dibuktikan telah terpenuhi sebagaimana yang telah diuraikan di atas,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur orang perseorangan;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, orangperseorangan adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutansecara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat

hukum di wilayahhukum Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka haruslah dibuktikanTerdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan perusakanHalaman 27 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/201 4/PN.MRhutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa perusakan hutan menurut Pasal angka 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahproses, cara, atau

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus puladikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidanapenjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yangbesarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya jugasebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:e 2 (dua) unit accu baterai;e saringan olie Mercedes;e tangantangan;MENGADILI :Menyatakan Terdakwa SYAFRIL BINYASIRUDIN PGL.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan DAN keduamelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruh pasal yang didakwakan kepada terdakwadi mulai dari dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b UU RINo. 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Unsur Orang Perseorangan;2 Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;3.

Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHPyang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Unsur Orang Perseorangan;2 Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;3.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yangdidakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukanhalhal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itumerupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, makaperlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dansebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkanpasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun