Ditemukan 1727 data
101 — 24
Keduanya merupakan perbuatan afikdisatu pihak memalsukan dilain pihak orang itu sendiri yangmembuat palsu.Bahwa suatu surat harus ada aslinya dan ada pembuktian hukum danini yang benar.Bahwa terhadap kasus si A sebelum meninggal dunia memberi kuasauntuk melakukan transaksi jual beli kepada si B, kemudian si Ameninggal dunia tetapi si B yang diberi kuasa masih melanjutkanpelaksanaan apa yang diberikan padanya, dalam hal ini untukmenghindari halhal yang tidak diinginkan, maka harus dibuat suatuklausula khusu
181 — 196
yangdemikian telah memasuki wilayah kompetensi peradilan pidana untuk memeriksa danmemutuskannya, karena Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tertanggal 20Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh turut Tergugat II adalah merupakan rangkaianyang tidak terpisahkan dari proses perkara pidana yang telah berkekuatan hukumtetap.Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 677.K/Sip/1972 tanggal 20 Desember 1972 yang menyebutkan:Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusu
57 — 14
pejabat atas sumpah jabatan atau dikuatkandengan sumpah yaitu:1 Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Atas Pengelolaan Dana Stimulan PembangunanDesa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Sejahtera (BPMPKS) Kabupaten Aceh Timur yangBersumber dari APBK Murni Tahun Anggaran 2012 Nomor:SR7273/PW.01/5/2012 tanggal 12 Desember 2012 yangditerbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh;2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusu
46 — 10
Ekseplar laporan hasil audit khusus pencurian danpenggelapan dana nasabah oleh petugas teller KCP lubuklinggau Arn.MULAYDI tahun 2016 adalah hasil audit yang saya lakukan bersama tim padatanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 agustus 2016Bahwa benar 83 Slip penariakn yang di perlihatkan kepada saya adalah 83Slip penarikan yang saya dan tim dapatkan pada saat melakukan Audit diBank Syariah Mandiri Cabang Lubuklinggau dan semuanya di akui olehMULYADI.Bahwa benar 1 lembar surat tugas Audit Khusu
105 — 17
HERY YANTO,S.Kom, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:Bahwa benar saksi merupakan karyawan PT.Citra Lestari MobilindoJalan Ki Merogan Kertapati Palembang sejak tanggal 1 Januari 2011dengan jabatan selaku Kepala Cabang dengan tugas dan tanggungjawab mengepalai proses penjualan dan layanan purna jual kendaraanyang dijual;Bahwa benar PT.Citra Lestari Mobilindo Jalan Ki Merogan KertapatiPalembang tempat merupakan sub dealer yang bergerak dibidangotomotiv (pemasaran truck khusu merek
199 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah ada dandepartemen lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya;Bahwa UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi menjadi salah satu peraturanperundangundangan yang tertulis di dalam dasar hukumMENGINGAT pembentukan peraturan menteri a quo dalampembentukan peraturan menteri a quo;Bahwa pengawasan terhadap keselamatan dan KesehatanKerja (Pasal 42 butir f UndangUndang Nomor 22 Tahun2001), pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dankemampuan rekayasan dan rancang bangun dalam negeri(Khusu
88 — 17
diberikan HGB atau Hak lainnya diatasHPL kepada pemohon atau kepada pihak yang menerima.Bahwa diatas tanah Hak pakai Pemda atau tanah hak Pengelolaan/HPL, tidak bolehada surat garapan atau tanah garapan, kalau diatas tanah Hak Pakai atau tanah HPLada garapan maka surat garapan tersebut tidak sah secara hukum.Proses pengukuran dan pembuatan peta lokasi atau gambar situasi tanah dilakukanoleh Kantor Pertanahan dengan sebelumnya mengajukan permohonan kepada Kantorpertanahan dengan mengisi form/blangko khusu
104 — 34
(khusu untuktersangka asep dan Oong).Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK2015/PN.SrgBahwa Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Kota Tangerang dalam kasusdugaan tipikor pengadaan printer knusus eKTP Kabupaten Tangerang tahun 2012dan keterangannya benar.Bahwa pekerjaan saksi direktur PT.Putra Gumukmas Jaya.instalasi listrikBahwa dalam pengadaaan e KTP saksi tidak tau.Bahwa tidak pernah memberikan apapun termasu surat dukungan.Bahwa saksi tidak ikut lelang, tidak mengajukan penawaran.Bahwa
29 — 6
Sedangkan Copy DAFTAR NAMANAMA CPNSMELALUI JALUR KHUSU tersebut adalah yang saksi dapat dan digunakanoleh Sdr ARIOS OSUNGGUH, yang membuat saksi percaya, karena seolaholahistri dan kedua adik saksi sudah masuk data, dan tinggal dilantik jadi PNS danmenerima SK.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DADANG M.DJAFAR,SH.MH
83 — 27
Pendidikan dan Kebudayaan;
443 — 345
(dua ribu tujuh puluh sembilan meterpersegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusu IbukotaJakarta, Kotamadya Jakarta Barat, KecamatanCengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalamSurat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu(28032000) nomor 51/2000 sertifikat (Tanda BuktiHak)nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu, yangtercatat atas nama TIMMY MALAKA.e bekas Hak Pakai nomor 40/Kapuk.e setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II nomor 1.D Seb1Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000/Adiarsaseluas
619 — 6372
Selain itu Pemda ProvinsiPapua dianggap telahlalai memenuhikewajibannyaberdasarkan Pasal 43ayat (1), (2), (3) dan (4)UU Otonomi Khusu,hingga jika terhadaptanah Penggugat belumdibebaskan dan diberiganti rugi, Pemda ProvinsiPapua harus ikutbertanggungjawab.
357 — 178
PETITUMBerdasarkan apa yang Penggugat uraikan diatas, mohon agar KetuaPengadilan Negeri Klas A Khusu Bandung melalui Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenanmemutuskan sebagai berikut:PRIMAIR1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
102 — 122
Palmerah Selatan 20A21 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusu tertanggal 04Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Illsemula Tergugat Ill;MAIL Bin ADul, beralamat di Kampung Karanganyar, Desa Karangsari,Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding IV semula Tergugat IV;Pemerintah RI Cq.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ASEPTE GAULLE GINTING, SH.MH
116 — 37
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Oktober 2019,dan salinan kontram memori banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2019;Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas A Khusustanggal 02 Oktober 2019 NomorW2.U1/20.365/HK.07.SusTPK/X/2019 yangdikirimkan masingmasing kepada Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bandingtersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas A Khusu
129 — 116
yang dijadikanlandasan untuk melakukan kegiatan suatu badan usaha baik swasta maupunPemerintah ; Bahwa Ahli menerangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum perdatadiatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Indikator utamanya adalah bahwaseseorang baik itu privat maupun publik dia melakukan perbuatannya secara melawanhokum, atau kewajiban yang diwajibkan kepadanya tidak dijalankan atau dijalankan77tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk melanggar kesopanan dankesusilaan, khusu
36 — 6
f1insrsid613509charrsid3872787 Menimbang, bahwauntuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita AcaraPersidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1lang1033langfe1033langnp1033insrsid8013101wna n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nn rn nnn rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1lang1033langfe1033langnp1033insrsid613509charrsid8013101par rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid613509charrsid3872787 Mengingat danmemperhatikan hukum yang berlaku khusu
Terbanding/Penggugat : Lumin Tuningtyas
Turut Terbanding/Tergugat II : Siti Meimoen Abdul Rachman
Turut Terbanding/Tergugat III : Tino Ardhyanto A.R.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Toni Ardhyarto
Turut Terbanding/Tergugat V : Julia Meidhyanti
Turut Terbanding/Tergugat VI : Mona Meidhyana
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT H. Sutan Kali Junjung, S.H.,
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Timur cq. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat X : Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kecamatan Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat XI : Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kecamatan Ciracas cq. Kepala Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan
143 — 84
telah diatur danberpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019Halaman 59 Putusan No.59/Pdt/2021/PT.DKI.Dalam pasal 11 Perma RI No. 2 Tahun 2019 "Perkara perbuatan hukum oleh Badanatau pejabat Pemerintahan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harusmenyatakan tidak berwenang mengadili"Pasal 12 Perma RI No. 2 Tahun 2019 " Peraturan perbuatan melanggar hukum olehBadan dan atau pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yangupaya adminitratifnya telah diatur secara khusu
56 — 20
/jasa sesuai denganh ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerimahasil pengadaan barang /jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian dan membuat danmenandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan, adapun tugas dan tanggungjawab tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaanUmum Kota Kediri Nomor: 600/39/419.48/2012 tanggal 12 Nopember 2012.8.e Bahwa Saksi melakukan pengecekan tentang hasii pekerjaan di lapangan hanya secara visual,tidak menggunakan alat khusu
ANDI VICKARIAZ TABRIAH, SH.
Terdakwa:
YARIS Anak Dari TAMBAN.
140 — 36
: Rp. 902.495.000,Bahwa pekerjaan Bendung PLTMH tersebut telah dilaksanakan atauterealisasi oleh pemerintah Desa.Bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan laporanpertangung Jawaban yang disampaikan oleh dinas PMD.Bahwa pekerjaan bendung PLTMH dengan nilai anggaran di RAPBDes2018 sebesar Rp. 902.495.000, system yang dapat dilakukan unutkpengololaan atau pelasanaan pekerjaan tersebut.Bahwa pada PerBud Nomor 10 tahun 2018 tentang pedoman dan tataCara pengadaan barang dan jasa didesa, khusu