Pada saatTerdakwa sedang memacaki kayu jati tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugasPolhutmob karena terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun daripihak Perhutani selaku Pemilik;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerttiserta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); Menimbang

Hut : Menimbang,membenarkannya;Bahwa saksi bekerja di Dinas kehutanan sejak 1 Oktober 2002 sampai dengansekarang, jabatan saksi sebagai kepala Seksi Eksploitasi Hutan yang bertanggungjawab Membina dan melaksanakan tugas di bidang Eksploitasi Hutan;Bahwa yang menjadi dasar acuan peraturan di bidang Kehutanan adalah UU RIno.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa kayu jati yang dipungut terdakwa tersebut termasuk dalam hasil hutankayu jati bulat berbentuk kayu bulat

terdakwa dari pertanggung jawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harusdinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harusdijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam UndangUndang RI Nomor18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 193 ayat (1) KUHAPmaka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupunpidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdakwa ditahan maka masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnyadari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa

Menyatakan Terdakwa MISNAuJI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telahmelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana diaturdan diancam pasal 82 ayat (1) jo pasal 12 huruf b UU Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamdakwaan tunggal;2.

satu diantara kedua dakwaan tersebut yang sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yaitudakwaan alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim akanmembuktikan dakwaan alternatif Kesatu diatas yaitu perbuatanTerdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa rumusan pasal 12 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Setiap orangdilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memilikiizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan rumusan pasal82 ayat (1) huruf b adalah Orang perseorangan yang dengan sengajamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

menimbulkan kerusahan lingkungan;Halhal yang meringankan:e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepadaTerdakwa dipandang sudah adil atau setidaktidaknya mendekati rasa keadilanbagi Terdakwa maupun bagi masyarakat khususnya masyarakat KabupatenJember;Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI.

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mengandungunsurunsur tindak pidana sebagai berikut :1.

No. 18 tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dimaksud dengan Suratketerangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitashasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;Menimbang, bahwa Pasal angka 16 UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud Hasilhutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayupacakan yang berasal

dari kawasan hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 UndangUndang RI Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu Alatangkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutantelah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.Hal. 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN.PbuMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan, yang dimaksudSurat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan buktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure Dengan Sengaja adalahberarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan.

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Kesatu Penuntut Umumtelah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatanTerdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana teruraidi atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Dengan sengaja mengangkuthasil hutan yang tidak dilengkapi secara

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

dan 1 (satu) buah kapak atau pecok; Bahwa dalam mengambil kayu jati tersebut terdakwa tidak pernah mendapat iindari pejabat yang berwenang; Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010, Tafsir kerugian Perhutani sebesar Rp.370.000,(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 12huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana;atauKedua :Bahwa terdakwa TEGUH WIDODO bin MARDI secara bersamasama denganIMAM MALIKI alias KUCENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam10.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalamhutan petak 53 b RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro masuk Desa CancungKecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk

Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010, Tafsir kerugian Perhutani sebesar Rp.370.000,(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 12huruf c jo pasal 82 ayat (1) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan Terdakwa TEGUH WIDODO bin MARDI tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja turutserta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yangdilakukan oleh orang perseorangan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiono Bin Mesdi bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a jo pasal 82 ayat 1 huruf a UU 18/2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan Kedua kami ;Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2015/PN.Bnt2.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkanPasal 340 KUHP dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menegaskan dihukum sebagai orangyang melakukan peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan,atau turut melakukan perbuatan itu ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalamdalam

NORKHOLIS bin SAMADI telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur yang diatur dandiancam dalam pasal 83 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf e undangUndang RI No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa . USMAN RAJALI bin SAMSI danterdakwa Il.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikenalkumulasi dua hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakanpidana badan berupa penjara, para terdakwa juga harus dikenakan pidana denda ;Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim dalam menyidangkan suatuperkara tidak sekedar sebagai pelaksana ketentuan UndangUndang semata, akan tetapiMajelis Hakim wajib memutuskan perkara berdasarkan nilainilai keadilan ;Menimbang, bahwa apabila uang denda tersebut dibayarkan oleh

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dalam perkara in casu ;MENGADILI.

Menyatakan terdakwa Samiran bin Sojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan alternatif ke dua ;2.

Menyatakan terdakwa EDI SAPUTRA BIN ZAINUDDIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPIBERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN sebagai manadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf ob UU No.18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuaidalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ataukedua Pasal 83 Ayat (2) huruf b, UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatifmaka atas dakwaan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan yang paling tepat berdasarkan faktafakta hukum yang ditemukan selama dipersidangan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsurunsur pasal yangdimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang

tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkanlebih lanjut apakah faktafakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidanganitu dapat memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, danapakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan yang dihubungkanantara keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti maka MajelisHakim terlebih dahulu akan membuktikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dalamdakwaan Kesatu Penuntut Umum, adapun unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadappasalpasal tertentu menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatip yaitupidana penjara dan pidana denda, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 83 Ayat (1) huruf b UUNo.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanmaka Majelis Hakim akan menerapkan kedua pemidanaan tersebut yaitu baik berupapidana penjara dan pidana denda dan apa bila terhadap pidana denda

Ket.Kepin P (m) L(cm) T (cm)g1 2 3 4 5 6 7 8 Kelompok Meranti1 Kapur/Keladan 176 400 16 8 9,1012Jumlah 176 9,1012 Perbuatan terdakwa SUPRIANUS ALFA ANAK MARSELINUS LANDOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan terhadapdakwaan tersebut:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifatalternatif, dan untuk terpenuhinya unsur a quo tidak mensyaratkan kumulasiminimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimalsalan satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktorpemenuhan atas keselurunan unsur yang telah termaktub tersebut, anasirtersebut dapat dilinat dari pokok fakta hukum yang akan Majelis Hakim uraikankemudian;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,telah dijelaskan pengertian tentang Surat keterangan sahnya hasil hutan, yaknidokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, Adapun Surat tersebutialah dokumen yang bersifat imperatif wajib dimiliki oleh seseorang yangmengangkut, memiliki, ataupun menguasai hasil hutan berjenis kayu sebagaiprasyarat untuk dapat melakukan perbuatanperbuatan a quo, Adapun pihakyang dapat mengeluarkan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmengatur mengenai tindakan terhadap alat angkut hasil hutan yang ilegal,Majelis Hakim menilai layak untuk menetapkan agar dirampas untuk Negara.Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokiawarna hitam yang telah disita tidak lagi memiliki nilai ekonomi yang signifikan,maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

;Hakim Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 28 Maret 2018, Nomor 50/Pen.Pid/2018/PN.Nba, Ditahan di RUTAN Kelas II B Landak sejak tanggal 28 Maret 2017 s/d tanggal26 April 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 20 April 2018, Nomor50/Pen.Pid/2018/ PN.Nba, Ditahan di RUTAN Kelas II B Landak sejak tanggal27 April 2018 s/d tanggal 25 Juni 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Menimbang dan sebagainya ;Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf eUndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dan mempedomani UndangUndang No 8 tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta ketentuanketentuan lain yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI.

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasiyang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayahhukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telahmenghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Suriyono Lasedan setelah diperiksa

Undangundang hukum pidana menentukan, untukdapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung darikeinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa Pasal

1 angka 13 UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayubulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai

RI No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa Pidana Penjaraselama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) Subsidair 2 (dua) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit mobil Isuzu Phanter Station Wagon, warna merahNo. Pol: K1517WP beserta STNK an.

RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.2.Setiap orang;Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;3.Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan

denda paling sedikitRp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa yang telahdinyatakan terbukti adalah melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b UU No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutandimana terdapat ancaman pidana dan denda yang bersifat komulatif, makaTerdakwa haruslah dihukum pidana dan membayar denda;Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b UU No. 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disampingpidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sehingga kepada ParaTerdakwa dihukum pula untuk membayar pidana denda yang apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidanapenjara, yang besarnya pidana denda dan pidana penjara pengganti dendaakan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata untukmembalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

menunjukkan lalu terdakwa dan barang buktinyadiserahkan ke Polres Nganjuk;Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengangkut sebanyak 2 (dua) batang kayu jatiyang berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 90 cm diameter 16 cm sebanyak batangdan panjang 70 cm diameter 19 cm sebanyak batang atau total 0,04 m3 menyebabkankerugian Negara sebesar Rp.48.000, (empat puluh delapan ribu rupiah);Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakanmengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi),Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkansaksisaksi yang masingmasing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depanpersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang didalam Penjelasan UU RI No. 41 Tahun1999 yang telah diubah dengan UU RI No Tahun 2004 tentang Kehutanan yang telah diubahdengan UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ialahSubyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkanmendahului unsurunsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan elemen"Mengangkut", karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan pada faktafaktahukum yang terjadi dipersidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah perbuatan yang secaranyata dilakukan untuk membawa barang berupa kayu kayu hasil hutan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 48 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/MenhutlI

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangdidakwakan dalam dakwaan Alternate Kesatu telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telahdidakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini,Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

Pasal 83 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Keduapasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakimlangsung memilih dakwaan yang sesuai dengan faktafakta hukum yaitu dakwaanKedua pasal 12 huruf e jo.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu ;3. Unsur Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasilhutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UUNo. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berkaitan denganperkara ini :MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa JHON FRANS SIHOMBING Als. JON terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapisecara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;2.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan pasal 12 huruf e Jo. pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang R.I No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.AtauKedua Bahwa terdakwa MULIADI SARAGIH Als ADI baik bertindak secara sendirisendiri atau secara bersamasama dengan saksi Rusmadi Als Sunan Bin Munir(dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014sekira pukul 23.00 Wib atau setidaktidaknya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan pasal pasal 12 huruf d Jo. pasal 83 ayat (1) huruf a Undangundang R.INo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka negara Republik Indonesiamengalami kerugian dari total seluruh dana PSDH dan Dana Reboisasi ditambahdengan nilai jual kayu adalah sebesar Rp. 3.468.645, (tiga juta empat ratus enampuluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidakmengerti terhadap keterangan ahli tersebut; Ahli: HARI YUDISTIRA ; ==Bahwa ahli memberikan keterangan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut maka negara RepublikIndonesia mengalami kerugian dari total seluruh dana PSDH dan Dana Reboisasiditambah dengan nilai jual kayu adalah sebesar Rp. 3.468.645, (tiga juta empatratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);Bahwa benar, Terdakwa menyadari perbuatannya mengangkut kayu olahan tanpadilengkapi dengan dokumendokumen adalah melanggar peraturan perundanganyang berlaku dan atas perbuatannya

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal55 ayat (1) ke1 e KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:MENGADILI: 1 Menyatakan Terdakwa MULIADI SARAGIH Als ADI, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: secarabersamasama mengangkut hasil hutan tanpa izin; 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIADI SARAGIH Als ADI, olehkarena itu dengan pidana penjara selama (satu) tahun

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdilakukan oleh Terdakwa MUH.

Pasal 12 huruf e UU RINomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSLH/2022/PT MKSsebagaimana diubah dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 37 Angka 13 jo.Pasal 37 Angka 3 jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja;AtauKedua:Bahwa ia Terdakwa MUH.

Pasal 12 huruf h UU RINomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sebagaimana diubah dengan Pasal 83 ayat (1) huruf c jo. Pasal 37 Angka 13 jo.Pasal 37 Angka 3 jo. Pasal 12 huruf h UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja;AtauKetiga:Bahwa ia Terdakwa MUH.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdilakukan oleh terdakwa MUH.

Pasal 12 huruf k UU RINomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sebagaimana diubah dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 37 Angka 13 jo.Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf k UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebutselanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutannya Nomor Reg.

Pasal 17 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa SAID MUHAMMAD SYAH bin SAID IBRAHIMpada hari, tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 1982sampai dengan hari Senin tanggal 6 April 2015 bertempat di dalam kawasanTaman Nasional Gunung Leuser yang berada di Desa Kuning Abadi KecamatanDarul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Pasal 17 Ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUKETIGA :Bahwa ia Terdakwa SAID MUHAMMAD SYAH bin SAID IBRAHIMpada hari, tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 1982sampai dengan hari Senin tanggal 6 April 2015 bertempat di dalam kawasanTaman Nasional Gunung Leuser yang berada di Desa Kuning Abadi KecamatanDarul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Pasal 17 Ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKutacane tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut :1.

Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum;2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. TOFIK Bin MISKAN dan TerdakwaII. PRIYONO Bin SUKANDAR (Alm) masingmasing selama (satu) tahun 2 (dua)bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan dan dendamasingmasing sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan;3 Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) unit KBM No. Pol.

Pasal 88 ayat (1) huruf a UndangundangRI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga16Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsungdakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwaperbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum lebih tepat dipersalahkan melakukan TindakPidana sebagaimana pasal 16 jo.

Pasal 88 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnya:1 Orang perorangan;2 Dengan sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan;3 Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;Ad.1.

Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana disebutdalam Bab I Ketentuan Umum, pasal angka (21) : Setiap orang adalah orangperorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraterorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayahhukum IndonesiaBahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka (6) disebutkan pula : Terorganisasiadalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiriatas 2 (dua) orang

Pasal 88 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa I. TOFIK Bin MIKAN dan Terdakwa II.

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa , DEDEK ARMADI BIN BUYUNG, terdakwa II RAJALIBIN SAPIN baik secara bersamasama ataupun bertindak sendirisendiri, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang , perbuatan mana dilakukanoleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa bermula pada

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKETIGA :Bahwa terdakwa , DEDEK ARMADI BIN BUYUNG,, terdakwa II RAJALIBIN SAPIN baik secara bersamasama ataupun bertindak sendirisendiri, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ,perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul10.00

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKEEMPAT :Bahwa terdakwa , DEDEK ARMADI BIN BUYUNG, terdakwa II RAJALIBIN SAPIN baik secara bersamasama ataupun bertindak sendirisendiri, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu,dengansengaja membawa alatalat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong,atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yangberwenang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang , perbuatan manadilakukan

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPidana.Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksisaksiyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikanperlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, danpidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan,kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf a UU No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPdan Pasalpasal didalam undangundang No.8 tahun 1981tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI

atau 3,06M x Rp. 2.450, =Rp. 7.497, (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)sedangkan DR yang harus dibayarkan 3,06M8 x 2 US$ = 6,12 US $ (enamkoma satu dua dolar Amerika Serikat) maka akibat perbuatan terdakwaNegara dirugikan Rp. 7.497, (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuhrupiah) ditambah 6,12 US $ (enam koma satu dua dolar Amerika Serikat;aoe= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 Ayat (1) Huruf a dan huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUH.Pidana.Menimbang, bahwa setelan mendengar tuntutan pidana yangdiajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1:Menyatakan terdakwa Zulkifli Alamin Alias Amin Bin Kadi, terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindakpidana dengan sengaja memuat, mengeluarkan, mengangkut, hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan, sebagai orang yang melakukan

Putusan No.126/PID.SUS/2014/PTRRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulankurungan;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan barangsiapa yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a dan hurub b dipidana palingsingkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun penjara sertadenda paling sedikit sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima