Ditemukan 50 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.sus/2011/PN-Tipikor Smg
Tanggal 10 Januari 2012 — Lantip Janu Wibowo, SE Bin M. Purwohadiatmodjo (TERDAKWA)
7115
  • Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/393.1/2008 tanggal 11 Agustus2008 dan No.188.4/122.1/2009 tanggal 1 Maret 2009 tentang Penetapan UnitPelaksana Kegiatan (UPK) serta Penetapan Pengurus UPK sebagai PengelolaDana Urusan Bersama (DUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) danPenetapan Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan KabupatenPurworejo Tahun 2008, salah satu tugas Pengurus UPK adalah membuatLaporan Administrasi dan Pelaporan pengelolaan dana bantuan LangsungMasyarakat (BLM) dan membuat
    Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ,ahli, keterangan Terdakwa sertadihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan,diperoleh faktafakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :1.Bahwa Terdakwa Lantif Janu Wibowo,SE Bin Padmohadiatmodjo adalah KetuaUnit Pengelola Kegiatan (UPK)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo berdasarkansurat keputusan Bupati Purworejo, terakhir melalui Surat No.188.4/393.1
    Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku,terutama Keputuan Bupati Purworejo No.188.4/393.1/2008 dan KeputusanNo.188/122.1/2009, serta bertentangan pula dengan Petunjuk Tehnis OperasionalPNPM sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan X Pengelolaan DanaBergulir angka 10.12 huruf b dan angka 6, serta huruf c maupun penjelasan XImengenai Penataan Kelembagaan Angka 11.4.2b yang menyebutkan bahwa UPK48dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standar prosedur organisasi
    karena50sebagaimana disebutkan dimuka ketentuan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang didakwakandalam dakwaan subsidair itu bersifat mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum,yakni ketentuan pasal 2 UU No.31 tahun 1999 tersebut, majelis berpendapat bahwa karenadalam melaksanakan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo terdakwadikaitkan dengan kedudukannya selaku Kepala Unit Pengelola Kegiatan PNPM diKecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang diangkat berdasarkan Surat keputusanBupati Wonosobo No.188.4/393.1
Register : 20-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 21-04-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 215_Pdt.G_2014_PA.Slw
Tanggal 3 Juni 2014 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
115
  • Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 145/DS.15/393.1/2014 tanggal 20Januri 2014 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grobog wetan KecamatanPangkah Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 284/18/VII/1996 Tanggal 05 Juli 1996yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah KabupatenTegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.Diberi tanda P.2;3.
Putus : 31-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1178 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 31 Juli 2012 — LANTIP JANU WIBOWO, SE bin M. PURWOHADIATMODJO ;
2614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/393.1/2008 tanggal 11Agustus 2008 dan No.188.4/122.1/2009 tanggal 1 Maret 2009 tentangPenetapan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) serta PenetapanPengurus UPK sebagai Pengelola Dana Urusan Bersama (DUB)Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Penetapan Lokasi danAlokasi PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Purworejo tahun 2008,salah satu tugas Pengurus UPK adalah membuat LaporanAdministrasi dan Pelaporan pengelolaan dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) dan membuat laporan
    Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/393.1/2008 tanggal11 Agustus 2008 dan No.188.4/122.1/2009 tanggal 1 Maret 2009tentang Penetapan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) sertaPenetapan Pengurus UPK sebagai Pengelola Dana UrusanBersama (DUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) danPenetapan Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Purworejo tahun 2008, salah satu tugas Pengurus UPKadalah membuat Laporan Administrasi dan Pelaporanpengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) danmembuat laporan
Putus : 07-03-2012 — Upload : 20-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 7 Maret 2012 — LANTIP JANU WIBOWO, SE Bin M. PURWOHADIATMODJO
5438
  • Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/393.1/2008 tanggal 11Agustus 2008 dan No.188.4/122.1/2009 tanggal 1 Maret 2009 tentangPenetapan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) serta Penetapan Pengurus UPKsebagai Pengelola Dana Urusan Bersama (DUB) Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) dan Penetapan Lokasi dan Alokasi PNPM MandiriPerdesaan Kabupaten Purworejo Tahun 2008, salah satu tugas PengurusUPK adalah membuat Laporan Administrasi dan Pelaporan pengelolaandana bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan membuat
    Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/393.1/2008 tanggal 11 Agustus2008 dan No.188.4/122.1/2009 tanggal 1 Maret 2009 tentang Penetapan UnitPelaksana Kegiatan (UPK) serta Penetapan Pengurus UPK sebagai PengelolaDana Urusan Bersama (DUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) danPenetapan Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan KabupatenPurworejo Tahun 2008, salah satu tugas Pengurus UPK adalah membuatHal 15 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.Laporan Administrasi dan Pelaporan pengelolaan
Putus : 18-08-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 18 Agustus 2014 — YAHYA bin SULAIMAN
6022
  • Purworejoyang ditunjuk secara lisan oleh LANTIP JANU WIBOWO, SE selaku KetuaUPK Kecamatan Bruno berdasarkan Surat Keputusan Bupati PurworejoNomor : 188.4/393.1/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang penetapan unitpengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana bantuan langsungmasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPMMD) tahun 2008 di Kabupaten Purworejo dan SuratKeputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/457/ 2009 tanggal 22 Agustus2009 tentang penetapan unit pengelola
    Purworejoyang ditunjuk secara lisan oleh LANTIP JANU WIBOWO, SE selaku KetuaUPK Kecamatan Bruno berdasarkan Surat Keputusan Bupati PurworejoNomor : 188.4/393.1/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang penetapan unitpengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana bantuan langsungmasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPMMD) tahun 2008 di Kabupaten Purworejo dan SuratKeputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/457/2009 tanggal 22 Agustus2009 tentang penetapan unit pengelola
    Bruno Lantip Janu Wibowo SE(berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/393.1/2008tanggal 11 Agustus 2008) dan atas musyawarah desa dari anggota SPP danUEP Desa Somoleter bersama dengan Mad Rois ;Bahwa pada Tahun 2008 oleh Bupati Purworejo dibentuk Unit PengelolaKegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPMMD) (S.K.
    Bupati Purworejo Nomor : 188.4/393.1/2008 tanggal 11Agustus 2008) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan(S.K. Bupati Purworejo Nomor: 188.4/457/2009 tanggal 22 Agustus 2009) ;Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan perguliran dana PNPMMD diUPK Kecamatan Bruno untuk anggota kelompok SPP dan UEP DesaSomoleter Kec. Bruno Kab.
Putus : 24-04-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 April 2012 — BASIYO BIN SURO TINOYO
7010
  • puluh lima riburupiah) yang terdiri dari Pemberian Pinjaman kepada Kelompok Fiktif30sebesar Rp. 209.000.000, dan penggunaan angsuran sebesar Rp.3.225.000..Bahwa dari kerugian Pinjaman Fiktif sebesar Rp. 209.000.000, sampaidengan audit tanggal 25 Agustus 2011 telah direalisasikan penyelesaianpokok pinjaman sebesar Rp. 96.662.000,, sehingga sisa pinjamansebesar Rp. 112.338.000..Bahwa kerugian negara tersebut timbul karena ada ketentuan yangdilanggar yaitu :1.Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/393.1
    Kepala Unit Pengelola Kegiatan PNPMdi Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang diangkat berdasarkan Suratkeputusan Bupati Wonosobo No.188.4/393.1/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dnSurat keputusan Bupati No.188.4/122.1/2009 tertanggal 1 Maret 2009 yangnotabene mempunyai kewenangan,kedudukan dan mempunyai jabatan, olehkarena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikanunsur unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair tersebut ;1.
Register : 23-02-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 167/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT. PAN PACIFIC INSURANCE Diwakili Oleh : Harisan Aritonang, S.H
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : PT. WASKITA KARYA PERSERO TBK DIVISI II Diwakili Oleh : PT. WASKITA KARYA PERSERO TBK DIVISI II
Terbanding/Penggugat : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA
266188
  • Penggugat menunggu hasil kesepakatan sebagaimana angka 3 diatas;17.Bahwa selanjutnya Turut Tergugat Il menyampaikan Surat No.393.1/WK/EPC/2019 tertanggal 9 Juli 2019 terkait Konfirmasi PenyampaianHalaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 167/PDT/2021/PT SBYPembuktian Progress Turut Tergugat atas pencairan Bank GaransiJaminan Uang Muka No. 12323128 3448 untuk pekerjaan design danpengadaan material tower 500kV Proyek Transmisi 500Kv (Bukti P24), danSurat No. 406/WK/EPC/2019 tertanggal 15 Juli 2019 terkait
Register : 13-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 4347/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
125
  • Hal 36dari 393.1 Nafkah 2 orang anak bernama ANAK lakilaki umur 2 tahun dan ANAK IIlakilaki, umur 7 bulan sebesar Rp.1000.000, (Satu juta Rupiah) setiapbulan hingga masingmasing anak tersebut dewasa atau sudah nikahdengan kenaikan 10 % pertahun;3.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,(empat juta limaratus ribu rupiah);4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mutah kepada Termohon sejumlahRp.5000.000, (Lima juta Rupiah);DALAM REKONVENSI1.
Putus : 10-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2014 — OEI SINDHU STEFANUS
9974 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karunia Prima Sejati tanggal 3Oktober 2007, nominal Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah); 392.1 (satu) lembar salinan statement; 393.1 (satu) lembar Bilyet Giro No.153488, nominal Rp. 116.714.500, Hal. 57 dari 107 hal. Put.
    Karunia Prima Sejati tanggal 3Oktober 2007, nominal Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah); 392.1 (satu) lembar salinan statement; 393.1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 153488,nominal Rp. 116.714.500, (seratusenam belas juta tujuh ratus empatbelas juta lima ratus rupiah); 394.1 (satu) lembar cek No. 038878,nominal Rp. 450.000.000, (empatratus lima puluh juta rupiah); 395.1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal9 Oktober 2007, nominal Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluhjuta rupiah); 396.1 (satu
    Karunia Prima Sejati tanggal 3Oktober 2007, nominal Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah); 392.1 (satu) lembar salinan statement; 393.1 (satu) lembar Bilyet Giro No.153488, nominal Rp. 116.714.500,(seratus enam belas juta tujuh ratusempat belas juta lima ratus rupiah); 394. 1 (satu) lembar cek No. 038878,nominal Rp. 450.000.000, (empatratus lima puluh juta rupiah); 126 395.1 (satu) lembar aplikasi transfertanggal 9 Oktober 2007, nominal Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluhjuta rupiah); 396.1
Register : 04-07-2012 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 PK/TUN/2012
Tanggal 22 Mei 2014 — ACCOR VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI, 2. PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA;
132103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa Putusanharus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (nietvoldoende gemootiverd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatanpembuktian;393.1.
Register : 28-03-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 09-11-2019
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. MASEMPO DALLE
Tergugat:
1.PT. ANUGERAH SAKTI KONSTRUKSI UTAMA
2.PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA
3.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
4.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
5.Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe
374223
  • Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 393.1 Tahun 2008Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan tanggal 15Oktober 2008, diberi tanda T.II5;6. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 394.1 Tahun 2008Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Masempo Dalle(KW 08 AGP 080), diberi tanda T.II6;Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2019/PN Unh7.
Register : 12-01-2021 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KHO WIE alias WILLYAN KODRATA. Diwakili Oleh : FARIDA WULANDARI, SH
251110
  • 144, Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT Kpg sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi KirimanUang ke rekening RANUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065sebesar Rp.175.500.000, (Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus riburupiah) 391.1 (Satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMKRC) PT.Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto pada tanggal 19 Juli 2018 392.1 (Satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisipemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018 393.1
    .200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kerekening RA NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesarRp.175.500.000, (Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Halaman 107 dari 144, Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT Kpg 391.1 (satu) jepitan fotocopy laporan Analisa kredit modal kerja (KMKRC) PT.Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto pada tanggal 19 Juli 2018 392.1 (satu) jepitan fotocopy penerusan disposisi persetujuan kredit divisipemasaran kredit tanggal 10 Agustus 2018 393.1
Register : 29-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 19/PID.SUS.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RULLY AFANDI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : H. MISLAN S.E., M.P
14254
  • Mulia Mandiri.393.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 338/SPKDispora/SRP/SumurborHBD/X1/2016 tanggal 7112016. PekerjaanPembuatan sumur bor, pengadaan mesin pompa air dan instalasinya. Oleh: CV. Evolution.394.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 737/SPKDispora/SRP/PekcatHS/X1I/2016 tanggal 7112016. Pekerjaan : Pengecetan ruangmesin air. Oleh : CV.
Register : 24-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 6/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 11 Maret 2015 — TARSALIM BIN MIUN
9036
  • setoranRaskin periodeJanuari (1) tanggal130220132, Kadus 04Mulyasari ; 389.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeJuni 2013 tanggal03 Juni 2013,Kadus 04Mulyasari ; 390.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeke3 Maret tanggal20032013, Kadus04 Mulyasari ; 391.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeNopember 2013tanggal26102013, Kadus04 Mulyasari ; 392.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeFebruari 2013tanggal22022013, Kadus04 Mulyasari ; 393.1
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
686610875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • ::eeeee 302.5.1 Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Pemidandany......... cscs 302.5.2 Hubungan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dengan Hak Asasi Manusia.......... 322.5.3 Pentingnya merumuskan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam RancanganUndangUndang tentang Perampasan Aset 36S Tian Poeaiainusimuncunomnmnnmommannommoanmenamammeaannenas 393.1 Pengertian Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan .............
Putus : 15-02-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2015 — Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN
5825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELIDUAN, DKK sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);393.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2009 untuk pembayaransewa kendaraan roda dua dari Kec. Kormomolin ke LokasilokasiPengelola DAK PP sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);394.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2009 untuk pembayaransewa kendaraan roda dua dari Kec.
    KELIDUAN, DKK sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);393.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2009 untuk pembayaransewa kendaraan roda dua dari Kec. Kormomolin ke LokasilokasiPengelola DAK PP sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);Hal. 217 dari 257 hal. Put. No.69 K/Pid.Sus/2015394.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2009 untuk pembayaransewa kendaraan roda dua dari Kec.
Register : 25-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Bau
Tanggal 16 September 2015 — - ARYO DWI PUTRANTO
11534
  • Halaman 37 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.Bau391.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000807 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );392.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000808 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );393.1
    penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );391.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000808 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );392.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000809 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );393.1
    penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );391.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000808 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );392.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000809 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );393.1
Register : 21-09-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 11 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : FERRY SANTOSA SUBRATA
9250
  • daftar transaksi BCA 7771209142 tanggal12/10/2015 sampai dengan 19/02/2018 dengan total Rp 555.300.000 besertalampiran bukti transaksinya; 391.1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BNI 0177723416 tanggal16/05/2015 sampai dengan 19/02/2018 degan total Rp 1.438.000.000 besertalampiran bukti transaksinya; B92.1 (satu) bundel print out table daftar transaksi dengan tulisan tangan PACHMAD tanggal 27/10/15 sampai dengan 20/02/18 dengan total Rp666.600.000 beserta lampiran bukti transaksinya; 393.1
Register : 21-09-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 11 Oktober 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
13872
  • daftar transaksi BCA 7771209142 tanggal12/10/2015 sampai dengan 19/02/2018 dengan total Rp 555.300.000 besertalampiran bukti transaksinya; 391.1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BNI 0177723416 tanggal16/05/2015 sampai dengan 19/02/2018 degan total Rp 1.438.000.000 besertalampiran bukti transaksinya; B92.1 (satu) bundel print out table daftar transaksi dengan tulisan tangan PACHMAD tanggal 27/10/15 sampai dengan 20/02/18 dengan total Rp666.600.000 beserta lampiran bukti transaksinya; 393.1
Register : 21-09-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 11 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : FERRY SANTOSA SUBRATA
13274
  • daftar transaksi BCA 7771209142 tanggal12/10/2015 sampai dengan 19/02/2018 dengan total Rp 555.300.000 besertalampiran bukti transaksinya; 391.1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BNI 0177723416 tanggal16/05/2015 sampai dengan 19/02/2018 degan total Rp 1.438.000.000 besertalampiran bukti transaksinya; B92.1 (satu) bundel print out table daftar transaksi dengan tulisan tangan PACHMAD tanggal 27/10/15 sampai dengan 20/02/18 dengan total Rp666.600.000 beserta lampiran bukti transaksinya; 393.1