hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yangmenggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 ataumenimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup";Bahwa Lampiran dari KKMA 36/2013 juga menyebutkan bahwa strictliability dapat dikecualikan dalam hal:a.Pelawan tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkanancaman yang serius tidak terbukti; dan/ataub.Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitaskegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force

1(satu) buah kaos anak-anak warna hijau bertuliskan FORCE 058;

1 (satu) buah celana anak-anak warna hijau tua-

1 (Satu) potong kerudung warna biru bercorak merk UMMAMA;
1 (Satu) pasang anting;
1 (Satu) potong kaos lengan panjang bergaris hitam;
1 (Satu) potong celana panjang warna hitam merk TREND;
1 (Satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kota merk ACTAS;
1 (Satu) potong Tengtop warna merah muda.

hari persidangan perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tlkmulai sidang pertama sampai dijatunkan putusan dan terdapat hari persidangandilangsungkan sampai malam baik terhadap jawab menjawab dan pemeriksaanbukti surat dan saksi dari Pemohon maupun Termohon; Tindakan Termohonyang tidak menghadiri sidang pertama perkara praperadilan tanggal 19 Oktober2021 tanpa memberikan alasan yang sah maupun resmi sementara relaspanggilan sudah sah dan patut kepada Termohon padahal tidak ada terjadiforce majeure

Perjanjian , PenerbitLiberty, Yogyakarta, Edisi Revisi Kedua, 2010halaman VIIVIII, didalam kataPengantarnya mengatakan, Bahwa didalam praktek perikatan karenaperjanjian, mengalami 3 (tiga) proses tahapan :(1) Tahap Keabsahan Perjanjian (Validity of Contract) dapat dipengaruhiperilaku pihakpihak yaitu : tipu, ancaman dan penyalah gunaankeadaan (undue influence);(2) Tahap pemenuhan perjanjian (Performance of Contract), dapatdipengaruhi pihakpihak, yakni wanprestasi, PMH (perbuatanMelawan Hukum) dan force

majeur.(3) Tahap pelaksanaan perjanjian( implementation on contract), dapatdipengaruhi pihakpihak yakni: PMH (Perbuatan Melawan Hukum )dan Force Majeur.49.Bahwa berkaitan dengan 3 (tiga) tahap proses pembuatan perjanjian, makabila dalam pembuatan perjanjian itu telah memenuhi elemenelemenPenyalahgunaan Keadaan (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN),Hal 24 dari 130 hal Putusan Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdgsebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yaitu : Tiadasepakat yang sah apabila sepakat itu

berkurangnya uang, barang akibat kelalaianatau kesengajaan yang melawan hukum.Kepala daerah merupakan pejabat tertinggi di daerah yang dalam pengelolaankeuangan daerah mendelegasikan / melimpahkan kewenangannya kepadaSekda sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Sekdamelimpahkan ke SKPD yakni Kepala dinas Kepala dinas (Kadis).e Tertib dan taat merupakan asasasas umum pengelolaan keuangan daerah.Penyimpangan terhadap asasasas umum pengelolaan keuangan daerah dapatdilakukan jika daerah dalam keadaan force

Jika proposal diterima, uang juga tidaklangsung cair.e Setelah adanya disposisi Bupati lalu diteruskan ke bagian keuangan Setdakab.ePenarikan uang dengan menggunakan kas bon ketika daerah dalam keadaankonflik atau force majeur dibolehkan.eDahulu petugas verifikasi di bawah bagian keuangan namun sekarang ada dibawah SKPD.e Petugas verifikasi dalam melakukan verifikasi hanya meneliti pada kebenarankelengkapan dokumen formil saja bukan kebenaran materiil (isi dokumen)karena tidak cukup waktu jika menilai

obyektif dan novasisubyektif, kalau diterjemahkan dengan pembaruan hutang itu lingkupnya seolaholah hanya novasi obyektif saja yaitu kewajiban yang terutang, menurut diasebenarnya tidak ada terjemahan pengertian novasi dalam UndangUndang tetapihal 119 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT SelProf.Subekti menterjemahkannya sebagai pembaruan hutang, tetapi kalau menurutSatrio pembaruan hutang hanya obyeknya yaitu prestasi hutang yang lama dihapusmenjadi prestasi yang baru; Bahwa biasanya terkait dengan Force

Kalau yang klasik memang bencana alam,Act of War, tetapi ada interprestasi doktriner termasuk juga kebijakan pemerintahdianggap sebagai musnahnya barang tadi, tetapi pendapat saya tidak kesini tetapikearah novasi; Bahwa pengertian Force Major atau doktriner dibagi dua, yang absolut dan yangrelatif, kalau yang mutlak itu barangnya musnah sama sekali sehingga tidak bisadituntut prestasinya, kalau yang relatif sebetulnya barangnya tidak musnah tetapiresikonya terlalu besar kalau dipenuhi perikatannya

Madiun No. 9 tahun 2007 tentang keuangandesa );e Bahwa Kepala desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBdesuntuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecualihalhalyang bersifat darurat ( force majure) Kades dengan persetujuan BPD dapatmengeluarkan anggaran yang akan dituangkan dalam perubahan atauperhitungan APBDes (Pasal 21 Perda Kab.

dengan BPDselanjutnya menjadi Rancangan Peraturan desa (Perdes) kemudian disampaikan kepada Bupatimelalui Camat untuk dievaluasi setelah evaluasi disetujui maka Rancangan Peraturan desatersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan desa ( Perdes)e Bahwa APBDes maupun perubahan APBDes ditetapkan di Peraturan Desa(Perdes )e Bahwa kepala desa tidak dapat melakukan pengeluaran atau belanja atas bebanAPBdes untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecuali halhal yang bersifat darurat ( force

Dan kejadianteroakar karena force majeur cuaca yang paling panas dalam jangka waktu yang relatifpanjang (El Nino Tahun 2015) sehingga mengakibatkan banyak terjadi kebakaranhutan hampir diseluruh wilayah Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua)ditambah adanya faktor cuaca pada saat melakukan pemadaman kebakaran turutmempersulit upaya pemadaman yang dilakukan oleh personil PT.

unsur dan tidak perlu dibuktikanoleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tetap mempertimbangkannya,sebagaimana yang telah terurai pada bagianbagian di atas, hal ini penting untukmendapatkan suatu kepastian hukum agar semua pihak memahami tentang apa yangterjadi dan apa akibat hukumnya, khususnya buat Tergugat;Menimbang, bahwa bagi Tergugat telah pula diberi kesempatan untukmembuktikan sebaliknya atau mengajukan pembelaan terhadap kerusakan lingkunganyang terjadi bukan disebabkan kegiatannya atau force

No. 2340 K/Pid.Sus/2013138 ayat (4) a) karena kendala hujan, bukan dikategorikan sebagai force majure(bencana alam, non alam, bencana social, pemogokan dan kebakaran);Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Handoko selaku konsultan pengawas bahwaprogress fisik baru mencapai 80,15% sedangkan kontrak berakhir pada tanggal 10Juni 2008.

MAWUNG, antaralainKeterangan dalam putusan a quo dinyatakan"bahwapenggunaan DP diperbolehkan dengan alasankhusus atau force majeur yang rasionaluntuk pengangkutan karena adanya kendalaalam seperti pengangkutan dengan adanyapasang surut atau alasan lain yangrasional", dimana dalam kenyataan disidang ada kelanjutan dari keterangan ahlitersebut yang menyatakan "untuk penggunaanDP dibolehkan dengan alasan pertamapengangkutan karena kendala alam, terjadipasang surut air itupun yang rasional didalam areal

Pembayaran pada point tersebut diatas dilakukan setelah dilengkapi dengan beritaacara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang/pekerjaan olehkepala desa atau petugas yang ditunjuk Pihak kedua secara teknis bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilaksanakansesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 60 harikalender terhitung tanggal SPK atau penyerahan akhir selambatlambatnya tanggal30 Nopember 2016, kecuali adanya force

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.

Apabila karena sebabdari Pihak Pertama yang menyebabkan Area tambang tidak dapatberalan dengan normal, membuat area tambang berhenti produksi,maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar semua kerugianyang dialami oleh Pihak Kedua.Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.

Kalimantan, Bima dan Banyuwangi,Terdakwa mengatakan akan mengajari saksi Sampai bisa, nanti Terdakwayang mengelola dan ada sharing profit dan bahan baku dari Terdakwa dandatang ke lokasi pengolahan sudah berbentuk serbuk atau tepung danmenurut terdakwa disebut KemitraanBahwa Dana Rp. 135.000.000, digunakan untuk membeli bahan bakusebesar 1 truck Tronton yang beratnya 30 TonBahwa Dilokasi pengolahan tambang emas tersebut sudah ada bahan bakuberbentuk bongkahan awal untuk uji cobaBahwa Tidak ada kondisi Force

sering gagal karena alat rusak /putusBahwa YHANI adalah anak buah Terdakwa yang akan memberitahu caramengolah emas, YHANI bukan ahli namun Terdakwa bilang YHANI adalahahli yang mengolah emas, dan saksi beberapa kali kKetemu dengan YHANIBahwa YHANI pernah mengajari cara mencari kandungan emas, pernahdemonstrasi di rumah saksi, pakai alat dari saksi, bahan dari Terdakwakemudian diujicoba di rumah saksi, waktu itu dilakukan sebelum tandatangan perjanjian kerjasama pengolahan emasBahwa Tidak ada kondisi Force

Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700 mmDia x length :@124mm x 1,000 mmCenterdistance +: 406,4mmRevolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPower source: PowerBox : 220 V, 60 Hz/ 50 Hz: Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz/ 50 HzDrive Moter :3,7x2EALift Air Pressure : 10 Kgf/ Cm2Dimensi :

Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700 mmDia x length :@124mm x 1,000 mmCenterdistance : 406,4mm Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG Halaman 31 dari 120 Halaman Revolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPower source: PowerBox : 220V, 60 Hz/ 50 Hz: Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.

Pembayaran pada point tersebut diatas dilakukan setelah dilengkapi dengan beritaacara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang/pekerjaan olehkepala desa atau petugas yang ditunjuk Pihak kedua secara teknis bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilaksanakansesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 60 harikalender terhitung tanggal SPK atau penyerahan akhir selambatlambatnya tanggal30 Nopember 2016, kecuali adanya force

indonesia, jadi semua itu akan diwakilkan olehgaharu kapita indonesia, jadi yang melakukan kontraknya gaharu kapitaindonesia, yang melakukan eksportimport dan pengelolaan adalah gaharukapita manajemen; Bahwa biaya perawatan sudah termasuk dari pertama membeli tadi; Bahwa pohonnya itu menghasilkan dua, yang pertama pohon didalam adasemacam chips itulah yang mahal yang biasa orangorang arab pakai ituharga chips 700 US$ perkilo kalau itu dioleh kembali bisa menghasilkanminyak; Bahwa sudah termasuk unsur force

No. 1756 K/Pid.Sus/2013dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita AcaraPenerimaan Barang;e Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian ataukeseluruhan barang dipesan, selain force majure, maka Pihak Kedua dikenaidenda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1 (satu permil) daribesarnya nilai kontrak dengan batas waktu keterlambatan selama 14 harikalender;Selain itu dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000Bab Il Huruf C ke2 huruf A angka 11 point

lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force

majeure).

yangmenyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian denganNegara.Bahwa ahli menerangkan Kerugian keuangan negaraadalah berkurangnya kekayaan negara yang terjadi karenaberkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atauSarana yang ada pada seseoarang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force

majeure).Bahwa ahli menerangkan Anggaran Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Teobu Rakyat (Ekstensifikasi) yangditerima oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki DesaNgampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora merupakandana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012dengan nama Dana Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPerkebunan (O5TP) yang dikelola oleh Satuan Kerja DinasPerkebunan Provinsi Jawa Tengah.