• Katimun Keluarahan balaro, kabupaten palu Barat,Sulaeseitengah dengan batasbatas; Utara dengan Hj.Suriah Timur dengan Udin/Sahrul Selatan dengan Jalanraya Barat dengan Bu NansaMotor Yamaha force,warna putin paduan kuning,keluaran tahun 2013 hargaperkiraan Rp.10.000.000 (sepuluh juta ruiah)Uang gadai senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) terhadap sebuahmobil Rush yang sekarang dalam Pengawasan Polisi;Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Padt.G/2019/PA.Wsph.

  sengketa tersebut sudah dijual kepadaorang yang bernama H.Agus untukmenebus utang dari sertifikat tanah tersebut danini sepengetahuan penggugat dan malah sisa dari penjualan tersebut sejumlah Rp.25 juta sudah diambil sendiri oleh Penggugat;Bahwa posita angka (2.e), mengenai show room yang ada di jl.ketimun,sekarang dalam pengawasan pihak Bank karena tanah tersebut sertifikatnya ada diBank cabang Palu karena utang belum lunas sejumlah Rp.1,5 Milyar, demikian jugaposita angka (2f), mengenai motof Force

  Agus, benar Penggugat menerima Rp25 juta, yangseharusnya nilai jual secara keseluruhan dibagi dua dengan penggugat namunTergugat secara diamdiam berbicara dengan H.Agus untuk menerima uangtersebut tidak melalui Penggugat;Bahwa obyek sengketa dalam posita angka (2e) dan (2.f), berupa tanahperumahan yang ditempati Showroom yang terletak di jln katimun KelurahanBalaro,Kecamatan Palu barat Kabupaten Palu Sulawesi Tengah, telah dijaminkanke Bank dan mengenai motor yamaha force, tidak mengerti jawaban

• dengan surat tertanggal 19 Oktober 2011 dan 31 Oktober 2011(Vide Bukti Penggugat P3.A dan P3.B) Termohon Kasasi melalui Kuasanyadari DPP Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia memutuskan hubungan kerjasecara sepihak atas dasar Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang menyatakan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

  Termohon Kasasi melaluiKuasanya dari DPP Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia telahmengeluarkan surat tertanggal 19 Oktober 2011 dan 31 Oktober 2011 yangmemutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan Pemohon Kasasi atas dasarPasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangmenyatakan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

• CANDRA(DPO berangkat dari Lapangan Bola(DepanKobatin) dengan menggunakan 1(Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul berwarnahitam dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha force one berwarna Hitam tanpaNo.Polisi yang mana saat itu saksi ROSIDI Als SIDI Bin SABRUN berboncengandengan Sdr SAMSUNI Als DATUK(DPO) dengan menggunakan 1(Satu) unit SepedaMotor Yamaha Mio Soul berwarna hitam sedangkan saksi HAIRUL SALEH Als HAIWONG Bin SAFARUDIN berboncengan dengan sdr.

  CANDRA (DPO) menggunakan (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha force one berwarna Hitam tanpa No.Pol menuju keSimpang Perlang Kecamatan Koba Kab.Bangka Tengah untuk mencuri di TokoMustika Milik Saksi KUSERI Als KUS Bin KASMUN yang beralamatkan di JalanSoekarno Hatta III Rt.015 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba KabupatenBangka Tengah, Setelah sampai di lokasi Sepeda motor yang mereka pergunakanmereka Parkir di samping rumah Saksi KUSERI Als KUS Bin KASMUN kemudiansdr.

• dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) unit sepeda motor FORCE

• Seperti Pekerjaan Pagar, Pekerjaan Cor JalanMasuk, Pekerjaan Selasar Penghubung dan PekerjaanElektrikal Gedung Abdoer Rauf.5) Atas keterlambatan waktu palaksanaan, Kontraktor Pelaksanamembuat reschedule terhadap sisa pekerjaan.6) Tidak dapat dilakukan penembahan waktu pelaksanaan(addendum waktu) kecuali pekerjaan yang mengalami kadaankahar (force majeure).7) Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai denganjadwal pelaksanaan dalam Kontrak, maka rekanan bersediadiberlakukan denda keterlambatan

  Seperti Pekerjaan Pagar, Pekerjaan Cor JalanMasuk, Pekerjaan Selasar Penghubung dan PekerjaanHalaman 41 Putusan Nomor 28/PID.SUSTPK/2021/PT.PBRElektrikal Gedung Abdoer Rauf.5) Atas keterlambatan waktu palaksanaan, Kontraktor Pelaksanamembuat reschedule terhadap sisa pekerjaan.6) Tidak dapat dilakukan penembahan waktu pelaksanaan(addendum waktu) kecuali pekerjaan yang mengalami kadaankahar (force majeure).7) Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai denganjadwal pelaksanaan dalam Kontrak,

• Put Nomor 2037 K/Pdt/2015didukung oleh faktafakta yang menyatakan bahwa saat itu ada cuaca buruk(force majeur) sementara pembuktian yang diajukan oleh Termohon Kasasiadalah bukti yang dibuatnya sendiri dan bukan berdasarkan data darimeteorologi dan geofisika; Bahwa hal yang lain yang sangat menderita kerugian adalah masyarakatpetani penerima pupuk, bahwa tanaman mereka tidak lagi subur danmengakibatkan panen tidak sesuai dengan harapan petani; Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Palu juga tidak pernahmempertimbangkan

• SusPHI/2020keadaan memaksa (force majeur), maka tepat putusan Judex Facti denganalasan efisiensi sehingga Penggugat berhak atas kompensasi PHK dengan 2(dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan UangPenggantian Hak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3),(4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri

• langsung dikenakan sanksi;Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan Penggugat setelah mendapat laporan,selaku Direksi mengambil langkahlangkah tegas, seperti tertuang dalamRisalah Rapat Direksi Nomor 111 tanggal 23 November 2012, dalamRisalah tersebut secara terang dan jelas berisi arahan Direksi yangdilatarbelakangi hasil pemeriksaan Bank Indonesia dengan menindaklanjutibeberapa hal sebagai berikut: Menindaklanjuti temuan dengan upaya perbaikan sehingga temuan tidakterulang kembali di masa datang; Tim Task Force

  Bank BTN (Persero) Tbk., Nomor 108 tanggal14 November 2012, mengatur antara lain terkait tindak lanjut hasil exitmeeting pemeriksaan Bank Indonesia terhadap Bank BIN posisi 31Maret 2012, adalah sebagai berikut:a) Direksi sepakat untuk membentuk Task Force, dipimpin DirekturRisk, Compliance and Strategic;b) Task Force bertugas:1. Menyelesaikan hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesiasecara tuntas dan tidak terulang di masa datang;2.

  Tim Task Force dan Divisi/Desk terkait harus menyusundaftar/checklist permasalahan, penyebab dan penyelesaian atastemuan tersebut;c. Bagi pelaku perbaikan NPL dengan caracara bertentangan denganketentuan internal dan eksternal serta melanggar prinsipprinsipGCG, 40 akan diberi sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan;36.

• Pada pemeriksaan foto rontgen di dapatkantulang paha kiri dan kanan patah, rusuk ke 10dada kanan patah, tulang punggul kiri (ramusinferior pubis) patah;Kesimpulan: di temukan luka trauma akibat bendatumpul ( highenergy blunt force trauma) ; Surat keterangan kematian dan pemakaman dari kepaladesa Tompobulu Nomor : 272/SKKDP/D.TB/2017, tanggal14 April 2017, yang di buat dan di tanda tanganioleh Kepala Desa Tompobulu Hj. Marwiah, = s.Pdi,menerangkan bahwa Rais Bin Radja Dg.

  letak luka + 9cm dan garis tengah tubuh + 5 cm diatas tonjolantulang pinggang, bentuk Jluka lonjong warna merahkeunguan, luka robek pada bagian belakang paha kiri,ukuran + 4 X 5 X3 cm, tampak patahan tulang pada pahamencuat keluar pada luka disertai pendarahan aktif.Tepi luka tidak rata, tampak jembatan jaringan, tulangpaha kiri dan kanan patah, rusuk ke 10 dada kananpatah, tulang punggul kiri (ramus inferior pubis)patah, dengan kesimpulan di temukan luka trauma akibatbenda tumpul (highenergy blunt force

  Tepi Jluka tidak rata, tampak jembatanjaringan;5.Pada pemeriksaan foto rontgen di dapatkan tulangpaha kiri dan kanan patah, rusuk ke 10 dada kananpatah, tulang punggul kiri (ramus inferior pubis)patah;Kesimpulan: di temukan luka trauma akibat bendatumpul ( highenergy blunt force trauma) ; Surat keterangan kematian dan pemakaman dari kepaladesa Tompobulu Nomor : 272/SKKDP/D.TB/2017, tanggal14 April 2017, yang di buat dan di tanda tanganioleh Kepala Desa Tompobulu Hj.

• .: MH314D205CK373818 milik SUPIANI (Saksi) yang disita di TKP;

Dikembalikan kepada SUPIANI alias ADUT bin RASIH;

• 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Force One Z-R warna Orange dengan No. Pol.: KT 5273 CL, dengan No. Sin.: 4WH-296743, No. Ka.: MH34NS00F1K619286 milik BADARUDIN (korban) yang disita di TKP;

Dikembalikan kepada keluarga Sdr.

Ka::MH314D205CK373818 milik SUPIANI (Saksi) yang disita di TKP;Dikembalikan kepada SUPIANI alias ADUT bin RASIH;e 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Force One ZR warna Orangedengan No. Pol.: KT 5273 CL, dengan No. Sin.: 4WH296743, No. Ka.:MH34NSO0F1K619286 milik BADARUDIN (korban) yang disita di TKP;Dikembalikan kepada keluarga Sdr. BADARUDIN alias IBAT bin RASIHmelalui Saksi HERI DAUHARI bin MAHYUDIN;4.

Ka::Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN MtpMH314D205CK373818 milik SUPIANI (Saksi) yang disita di TKP;Dikembalikan kepada SUPIANI alias ADUT bin RASIH;1 (Satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Force One ZR warna Orangedengan No. Pol.: KT 5273 CL, dengan No. Sin.: 4WH296743, No. Ka.

Baderi juga merusak SepedaMotor Yamaha Force One warna Orange milik Sdr. Badarudin alias Ibatdengan cara membacok tebeng depan dengan menggunakan parang lalumengiris kedua ban sepeda motor tersebut;Bahwa setelah kejadian tersebut datang Anggota Kepolisian dari PolresBanjar dan Polsek Mataraman ke TKP dan melakukan olah TKP, dimana timdari Unit Identifikasi dan rekan dari Sat Reskrim Polres Banjar mendapatikorban yaitu Sdr.

Baderi jugamerusak Sepeda Motor Yamaha Force One warna Orange milik Sdr. Badarudinalias Ibat dengan cara membacok tebeng depan dengan menggunakan paranglalu mengiris kedua ban sepeda motor tersebut;Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut datang AnggotaKepolisian dari Polres Banjar dan Polsek Mataraman ke TKP dan melakukanolah TKP, dimana tim dari Unit Identifikasi dan rekan dari Sat Reskrim PolresBanjar mendapati korban yaitu Sdr.

:MH314D205CK373818 milik SUPIANI (Saksi) yang disita di TKP;Dikembalikan kepada SUPIANI alias ADUT bin RASIH; 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA Force One ZR warnaOrange dengan No. Pol.: KT 5273 CL, dengan No. Sin.: 4WH296743,No. Ka.: MH34NSOOF1K619286 milik BADARUDIN (korban) yang disitadi TKP;Dikembalikan kepada keluarga Sdr. BADARUDIN alias IBAT bin RASIHmelalui Saksi HERI DAUHARI bin MAHYUDIN;6.

• melanggar hukum karena tidakmemeriksa dan memberikan pertimbangan mengenaiadanya kerugian yang nyata akibat wanprestasi;Kedua : Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum, karenamempersamakan Pemberian Kuasa dengan PengalihanHak dalam mempertimbangkan fakta mengenai PemberianKuasa dari Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III;Ketiga : Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salahmenerapkan hukum karena tidak mempertimbangkanadanya keadaan memaksa (force

  Nomor 3203 K/Padt/201515.Termohon Ill;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka sangat berdasar hukumbagiYang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi Bandung dan mengadili sendiri perkara a quo,dengan menyatakan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il tidakmelakukan wanprestasi;Alasan Keberatan Ketiga;16.17.18.Keadaan memaksa (force majeur atau overmacht) diatur di dalam Pasal1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata sebagaimana dikutip dibawah ini:Pasal

  Nomor 3203 K/Padt/2015lumpur) rusak;Kerusakan eskavator ini jelas berada di luar kKekuasaan Para PemohonKasasi, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaanmemaksa (force majeur atau overmacht);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmemeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 25 September 2015 dandihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan TinggiBandung tidak

• Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

• Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
• Memerintahkan barang bukti, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force

• SusPHI/2020turut berdasarkan laporan keuangan yang dibuat akuntan publik sesuai Pasal164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau karena adanyakeadaan memaksa (force majeur), maka tepat putusan Judex Facti PHKdengan alasan efisiensi sehingga Penggugat berhak 2 (dua) kali uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haksebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan

• Kompas, tanggal 13 Mei 2015 dengan Judul KlubAmini"Force Majeure" Versi PSSI,KontrakPemain Dibayar 25Persen, Sumber http://bola.kompas.com/read/2015/05/13/16555368/Klub.Amini.Force.Majeure. Versi.PSSI.Kontrak.Pemain.Dibayar.25.Persen ;a Liga Indonesia, tanggal 2 Mei 2015, dengan judul ForceMajeur, PSSIHentikan Semua Kompetisi. Sumber: http : //www.ligaindonesia.co.id/index.php/read/isl/ForceMajeurPSSIHentikanSemuaKompetisi8267#.

  League (ISL ) Tahun 2015 menjadi 18 klub ditentukan oleh kongres dan hal tersebutsudah dilaporkan ke AFC dan FIFA sehingga untuk merubahnya menjadiHalaman 181 dari 246 Halaman, Putusan Perkara Nomor 91/G/2015/PTUNJKTIll.16 klub tidak harus diikuti oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia( PSSI ) maupun PT Liga Indonesia ( PT LI) ;Bahwa penghentian kompetisi ISL oleh Persatuan Sepak Bola SeluruhIndonesia ( PSSI ) dan Exco merupakan hal yang tidak lazim, tetapi haltersebut dimungkinkan bila terjadi force

  majeure seperti diluar kekuasaanpengurus, tidak mendapat izin dari kepolisian untuk mengadakankeramaian sehingga terjadi keadaan kahar ;Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa melanggar asas asas umumpemerintahan yang baik seperti asas kecermatan dan asas audi et alterampartem.

  PSSI ), dan seluruh kegiatan keolahragaannya dan kemudianditindaklanjuti dengan surat Tergugat tanggal 20 April 2015 kepada KepalaKepolisian Republik Indonesia ( vide bukti P 15 ) dan surat tanggal 23 April2015 kepada Para Gubernut, Bupati / Walikota ( vide bukti P 44 ),maka kompetisi Indonesia Super League (ISL ) menjadi tidak dapat dilaksanakankarena kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan pertandingansehingga Penggugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian kompetisidengan alasan Force

  Majeure, maka akibatnya seluruh klub yang nyata nyatatidak bersalah tidak dapat mengikuti pertandingan kompetisi Indonesia SuperLeague ( ISL ), para pemain, wasit dan pelatih kehilangan mata pencahariannyatermasuk pecinta sepakbola menjadi kehilangan kesempatan menonton timkebanggaannya baik kompetisi dalam maupun diluar negeri, hal demikianmenurut Pengadilan Tergugat telah bertindak tidak proporsional dalammenerbitkan keputusan objek sengketa ;Halaman 233 dari 246 Halaman, Putusan Perkara Nomor

• No. 413 K/Pdt.SusPHI/20148 Bahwa pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim hal.dikatakan:Menimbang, bahwa meskipun Tergugat, dalam surat pengakhiranhubungan kerja, sudah mengutarakan secara jelas alasan melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, namun dalamjawabannya Tergugat mendalilkan pemutusan hubungan kerja tersebutdilakukan karena keadaan memaksa (force majeur)";9 Bahwa pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim hal.dikatakan"Menimbang, bahwa kaitannya dengan keadaan memaksa, Tergugatmendalilkan

  Dalam hal ini apabila atas tidak beroperasinyapesawat PKYGR, benarbenar telah mengakibatkan penurunan drastiskondisi keuangan Tergugat, Pasal 164 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun2003. memberikan kemungkinan kepada Tergugat untuk membayarkompensasi kepada Para Penggugat dengan formula kompensasi PHKdalam keadaan memaksa (force majeur), dengan syarat mengajukan buktiyang berupa laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik.

• Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar (satu) kali ketentuanHalaman 3 dari 8 Putusan PHI No 1/Pdt.SusPHI/2015/PN Palpasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan

• seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force1 warna hitam, batok kepala warna merah, bodi samping warna biru, nopol BM 5345 FR;
• 1 ( Satu ) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) Sepeda motor merk Yamaha Force1 Nopol BM 5345 FR, An SURYATI;
• 1 ( satu ) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) Sepeda motor merk Yamaha Force

• Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu-shabu- 1 (satu) buah botol yang berisi urine terdakwa Septian Eka Saputra Bin Warsito- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk XPD warna biruDirampas untuk dimusnahkan- 1 (satu) unit motor merk yamaha force Nopol H 4084 WA warna putihDikembalikan kepada saksi Nasikin Bin (Alm) KaslanMembebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ( dua ribu rupiah );

• Pinjaman Force Majour (bencana banjir Rp2.187.500,00 (dua jutaseratus delapan puluh tujuh ribu lima ratu rupiah);7. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;8. Menghukum Terguga untuk membayar biaya perkara ini;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya:1. Surat Kuasa Penggugat tidak memiliki landasan hukum;2.

• dijelaskan sebagai berikut:> Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding danketerangan dalam persidangan diketahui terdapat koreksi ataspenghasilan neto sebesar Rp350.999.020,00 berasal dari PenghasilanNeto menurut Terbanding dengan rasio GPM (Gross Profit Margin)sebesar 26,59% sedangkan menurut Pemohon Banding berdasarkanrasio PPM sebesar 10,22 %; Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menegaskan halhalsebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding melampirkan surat pernyataan ataskondisi force

  Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)melampirkan surat pernyataan atas kondisi force majure yakni banjir yangmenyebabkan dokumen dipindahkan ke gudang yang disewa olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saatpemeriksaan pemilik gudang yang telah disewa tersebut tidak beradaditempat yang menyebabkan tidak dapat memberikan dokumen kepadapemeriksa.