Digital Mobile on Boarding System Terintegrasi dalam aplikasiPRU Force direncanakan dapat diimplementasikan pada pekanke3 Juni 2019;b. ELearning/OnLine Traning Terintegrasi dalam PRUForcedirencanakan akan diluncurkan paling lambat September 2019;c. Compensation Engine (Middleware System). PLA dan KLinktelah melakukan pembahasan teknis yang melibatkan timInformation Technology (IT) pada tanggal 5 Maret 2019;Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 247/Padt.G/2021/PN Jkt. Sel10.11.d.

LbtMenimbang, bahwa didalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa tergugat didalam melakukan Parate Eksekusi adalah bertentangan dengan putusan MahkamahAgung No. 3021K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa ParateEksekusi yang dilakukan berupa meminta persetujuan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dengan melihat sistim hukum yang dianut bahwa Hakim tidakterikat dan mengikuti Yurisprudensi tersebut karena kita tidak menganut azas Thebinding force of precedent sebagaimana sistem

/Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbuyang sempurna (Volledig Bewijskracht/Full Force Of Evidence) hal inibersesuaian pula dengan:e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang berbunyi :Suatu Akte Jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorangpejabat, akte tersebut menurut undangundang dianggapsebagai bukti yang sempurna,e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yangberbuny

Denganadanya usaha itikad baik tersebut maka akan menjadikan itikad baikHal. 47 dari 56 hal, Putusan Nomor 354 K/PID/2017sebagai sesuatu yang universal social force yang mengaturhubungan antara sosial mereka ditengahtengah para pemegangsaham. Dan di dalam hal ini setiap warga negara dituntut harusmemiliki kewajiban untuk bertindak dengan beritikad baik terhadapsemua warga negara.13. Bahwa untuk tidak adanya permasalahan hukum yang berlarutlarutmenurut pengurus PT.

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa perbuatan Faozanolo Halawa yang menerbitkansurat keterangan kematian Apenius Halawa yang menyatakan ApeniusHalawa meninggal dunia tanggal 2 Desember 2017 yang nyatanyatadiketahui oleh Faozanolo Halawa bahwa Apenius Halawa bahwaApenius Halawa meninggal dunia pada tanggal 8 November 2017 sertaperbuatan Terdakwa yang mempertanyakan kepada Gracia Flonia BrPasaribu Alias Keke apakah bisa dilakukan klaim asuransi Jiwa sebelumpolis in force

Cargo), maka Penanggung sudah tidak lagi mempunyai hubunganhukum untuk didudukkan sebagai Tergugatsebab tidak lagi ada hak bagi Penggugatuntuk menuntut pembayaran klaim kepada Tergugat.Bahwa Penggugat yang menyewa BG Taurus 01 dari pemiliknya, yakni PT AlfaindoKaryakartika, seharusnya tidak menerima begitu saja penolakan dari PTAlfaindo Karyakartika dalam suratnya No. 01 / CMR.38 TRSO1 / IV / 18tertanggal 12 April 2018 yang menyatakan kehilangan dan/atau kerusakanObjek Pertanggungan disebabkan force

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.

Apabila karena sebabdari Pihak Pertama yang menyebabkan Area tambang tidak dapatberalan dengan normal, membuat area tambang berhenti produksi,maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar semua kerugianyang dialami oleh Pihak Kedua.Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalildalil gugatan yang menuduhTergugat telan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ParaPenggugat, namun yang sebenarnya terjadi adalah karena keadaan yangmemaksa (force majeur) akibat bencana Pandemi Covid 19 maka untukkelangsungan Pabrik Pengolahan Karet miliknya Tergugat harus menutupPabrikmempertimbangkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003operasional Pabrik Pengolahan Karet milik Tergugat tidak diikuti denganoperasional tersebut untuk

Dalam Rangka Pencegahan DanPenanggulangan Covid 19, yaitu untuk kelangsungan usaha.Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat ada melakukan pemutusanhubungan kerja maka Para Penggugat tidak berhak untuk menuntut uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haksebagaimana diamanatkan dalam Pasal 156 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apalagi dengan perhitungan 2 kaliuang pesangon dan kondisi Pabrik Pengolahan Karet milik Tergugat yangterpaksa ditutup karena Force

6.271.600, (enam juta dua ratus tujuh puluhsatu ribu enam ratus rupsaksih), dan Jembatan sebesar Rp. 46.803.053, (empatpuluh enam juta delapan ratus tiga ribu lima puluh tiga rupsaksih);Bahwa apabila seorang Pemborong yang mempunyai keahIsaksin (skill) yang baikpasti mendapatkan untung walau dikerjakan sesuai dengan RAB, namunsebaliknya apabila seorang pemborong yang tidak mempunyai keahlsaksin (skill)yang baik, walaupun sudah mengikuti pekerjaan sesuai dengan RAB bisa sajarugl;Bahwa apabila ad force

dalam UU Tenaga Kerja, hanya beberapa tindakan pemutusan hubungankerja yang mewajibkan pengusaha membayar 2 x ketentuan Pasal 156 UUTenaga Kerja, tindakantindakan tersebut adalah sebagai berikut :Dalam hal terjadi PHK karena perubahan status, penggabungan, atau peleburanperusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya (Pasal 163 UU Tenaga Kerja);Dalam hal perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

mengurangi jumlah dan kualitasBarang/Jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masapenyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dandituangkan kedalam berita acara hasil negosiasi;g. ketua TPK dan penyedia Barang/Jasa menandatanganiSurat perjanjian yang berisi sekurangkurangnya:1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;. para pihak;. ruang lingkup pekerjaan;. tata cara pembayaran;. nilai pekerjaan;. hak dan kewajiban para pihak;. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;. ketentuan keadaan force

majeure; danoO ON OO oF KB W DN. sanksi, termasuk denda keterlambatan.i.

lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force

majeure).

menerangkan, azas hukum yang dibolehkan yaitusurat dirjen perbendaharaan keuangan negara sejak tahun 2007 ;Bahwa benar Pertimbangan surat dirjen tersebut selakupejabat teknisoperasi selaku acuan ;Bahwa benar bukti pro forma itu menjadi bukti asli setelah kontrakselesai dan ada serah terima dalam berita acara serah terima ;Bahwa benar Pola akhir tahun berbeda, itu bisa dilakukan jika adasituasi tidak normal, dicontohkan aceh, jogya ;Bahwa benar kondisi tidak normal dalam pengelolaan keuangan itukondisi force

majeur bukan dekat dengan akhir tahun anggaran ;Bahwa benar ahli menerangkan, Surat Edaran tentang langkahlangkah akhir tahun setiap tahun diperbaharul ;Bahwa benar Kondisi tidak normal itu force majeur, semua ketentuandisusun untuk kondisi normal ;Bahwa benar ahli menerangkan harus ada dana, perikatan, ketikaseseorang melalukan pengadaan barang dan jasa, bagaimanamemperoleh barang dengan harga wajar, caranya, kwalitas yangbagus perbandingan, maka dibuatlah perhitungan sendiri, dalampengadaan tanah

orangyang membayar itu dia tidak perlu teliti, karena dia melakukanpengujian ulang bersifat administratif, Kewenangan tanggung jawabini berlaku sepanjang tidak ada intervensi ;Bahwa ahli menerangkan, seorang pimpinan punya kewenangan yaatau tidak, jika penentu keputusan dalam pengelola keuangan, diaharus punya kewajiban menyatakan kesalahan ;Bahwa ahli menerangkan anggaran ini terikat dalam periode, dalamkontrak ada klausul, dalam alasan alasan tertentu tidak tepat waktu,pihak pertama atau kedua atau force

ditetapkansebelumnya dalam rangka menentukan harga wajar ;e Bahwa pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan melakukanpembayaran kepada pihak pihak yang tidak berhak menerimapembayaran maka pemerintah telah membayar atau melakukanpembayaran negara yang tidak menjadi tanggung jawabnya.Pengeluaran dimaksud dapat dikategorikan kerugian negara ;e Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force

;Bahwa klausula batal dengan sendirinya tersebut perlu dibatalkan olehlembaga peradilan menurut ahli bahwa Pengadilan merujuk kepadanorma yang mengatakan jika tidak dipenuhi persyaratan yang adadidalam keputusan tersebut maka Pengadilan menguatkan normatersebut;Bahwa didalam sebuah kewajibankewajiban yang harus dilaksanakantersebut ada suatu kondisikondisi yang secara hukum tidak bisa atautertunda dilaksanakan kewajiban tersebut akibat adanya force majeurseperti huruhara yang bersifat nasional akan

tetapi Huruhara yangbersifat nasional mungkin saja dapat dikatakan sebagai force majeurharus dilihat dari skalanya apakah kecil, sedang atau besar ;Bahwa Kondisi Indonesia di bulan Mei 1998 secara sosial politikbergejolak ;Bahwa keadaankeadaan yang ada ditengah masyarakat tersebut bisamenjadi pertimbangan oleh lembaga peradilan untuk mengambilkeputusan;Bahwa didalam hukum administrasi negara secara substansial dikenalbatal demi hukum atau batal dengan sendirinya ;Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi

belum stabil warganegara tersebut masih bisa dipertimbangkan untuk tidak memenuhikewajibannya dan tidak ada pertanggungjawaban warga negara ketikanegara dalam keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force

JADDi PUTERA GEMILANG bilamanalidak terjadi force MAJOUE ooo... ccc ccceeccccesesseeseccostessesseceeeeeee cc.Ro ean anunne near amemnnmmmnennueauunetteccas PENJAMIN TERGUGAT II danTERGUGAT Ill) dengan sepenuh kemampuannya akan mencarialternatif dan sepenuhnya bertanggungjawab agar halhal yangmerugikan tersebut tidak terjadi.Bahwa PENGGUGAT tegaskan secara terang dan jelas, dimana atasPerjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara No. 01///20011 yangdibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT

mendukung sukses dan lancarnya kedua Perjanjian tersebut di atas ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perjanjian PenjaminanPerusahaan (Corporate Guarantee) tersebut dinyatakan, bahwa sebagaimanadisebut surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara tersebut diatas, Penjamin diwajibkan bertanggungjawab sepenuhnya atas sukses danlancarnya kedua perjanjian tersebut di atas dan atas keamanan dana talangantunai beserta dana kompensasi yang menjadi Hak PT Jaddi Putera Gemilangbilamana tidak terjadi force

Alit Bima Yoga, S.H;

• 1 (satu) bendel print out mutasi Rekening Tahapan atas nama nasabah Deny Widjaja Santoso, SE nomor rekening : 7850791133, periode bulan Oktober, November dan Desember 2017, terdiri dari enam lembar / halaman, diterbitkan dan distempek oleh Bank BCA;

Dikembalikan kepada saksi Denny Widjaja Santoso;

1. Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama Wempy Ardhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force

Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama WempyArdhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force 2013, tanda tanganWidjaja Hendra Head of Business Banking, Teguh Lestiono Santoso Product& Business Analyst Head, dikeluarkan oleh Bank UOB. diberi tanda buikti T1;2.

Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama WempyArdhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force 2013, tanda tanganWidjaja Hendra Head of Business Banking, Teguh Lestiono SantosoProduct & Business Analyst Head, dikeluarkan oleh Bank UOB. diberitanda buikti T 1;2.

dengan demikian Perjanjian Distribusitersebut adalah SAH BERLAKU DAN MENGIKAT bagi Penggugat danTergugat.Bahwa hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat telah diatur dalamPasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Dsitribusi, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 5Hak dan Kewajiban sebagai Eksportir (Penggugat)1.Eksportir wajib memberikan pelayanan informasi tentang produk,dan bantuan teknis yang memadai kepada Distributor mengenaiProduk yang dipasarkan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjianint.Kecuali dalam hal force

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri KutaiBarat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 15 Juli 2020 halaman 33,yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak dimasukkannyaseluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara, mengakibatkan gugatanyang diajukan menjadi tidak lengkap/kurang pihak atau plurium litisconsortium, maka Majelis Hakim dalam perkara aquo berpendat bahwa,Majelis Hakim tidak terikat dengan putusan tersebut oleh karena dalamsistem Indonesia menganut asas the persuasive force

memberikan atau berbuat sesuatu yang di wajibkan, ataumelakukan perbuatan yang terlarang baginya;h) Halhal yang tidak terduga (ketidaksesuai dan / atau pelanggaran yang didapatdengan membandingkan antara Fatwa MUI dengan fakta yang di jalankan dalamtransaksi yang menyebabkan trasaksi Murabahah tidak memenuhi syarat dan22rukun) sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakankontrak dan/atau akad, hal tersebut bukan termasuk kategori dalam Wanprestasi melainkan termasuk dalam kategori force

Bahwa dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan aquo merupakanbukti persangkaan kuat yang didasarkan pada keterangan saksi,de factoTergugat/Pemohon Kasasi tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan efisiensi murni,melainkan karena keadaan memaksa (force majeur) yaitu. kondisiTergugat/Pemohon Kasasi mengalami kerugian secara teruS menerus(kerugian bersifat masif) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturutturutsebagaimana disebutkan dalam Pasal