STI berjarak sekitar 600 meter) dan saksike lokasi menggunakan/memakai sarana sepeda motor roda 2 (dua) jenisYamaha Force One serta sendiri saja;Bahwa benar saksi ada melihat Terdakwa ada membawa pemukul jeniskayu serta saat itu untuk Korban FAUZ!

Kemudian yang menyangkut TupoksiDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, laluTupoksi yang menyangkut pengentasan kemiskinan karena diNasional Ketuanya adalah Wakil Presiden dan di Propinsi KetuaHalaman 41 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.Gugus Tugasnya (task force) ialah Wagub dan untuk diKabupaten ialah Wabup; Bahwa Saksi tidak masuk di dalam Tim Pengelolaan AnggaranPropinsi Aceh.

Hum tanggal 13 April 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 821.21/255/2018 TentangPenunjukan Technical Assistance Gubernur Aceh atasnama Fenny Steffy Burase tanggal 6 April 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903

/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/41/2017 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 9 Februari 2017;1 (satu) bundel copy cap basah dokumen DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Gubernur/WakilGubernur) Bulan Januari s.d Agustus 2018 dan

Hum tanggal 13 April2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 821.21/255/2018 TentangPenunjukan Technical Assistance Gubernur Acehatas nama FENNY STEFFY BURASE tanggal 6 April2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian Kegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12

/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian kKegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanHalaman 432 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.Gubernur Aceh Nomor 903/41/2017 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian kKegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 9 Februari2017

Ahli menerangkan bahwa Menghentikan sementara kegiatan penambangan denganalasan kehabisan modal bukan merupakan force majeur sehingga dalam hal ini PTKISASINGG cer cvs osmomacemnaras z /Pts.

Resikotersebut muncul sebagai akibat terjadinya kredit macet subprimemorgage yang merupakan kejadian yang terjadi di luar kesalahanPenggugat maupun Tergugat, dengan kata lain disebut sebagaikeadaan memaksa (force majeur). Resiko merupakan buntut dari suatukeadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dariwanprestasi ('Hukum Perjanjian", Prof. Subekti, SH, 2002. Hal. 59);Bahwa sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasanberkontrak Prof.

Apalagi kontrak tersebut sudah disertaidengan surat dukungan dari perusahaan perusahaan pendukungyang menjamin ketersediaan barang sesuai kontrak dst nya;Hal senada juga disampaikan oleh ahli Jhon AndariastaBarus, SE ata, yang menerangkan dalam persidangan bahwasesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, addendum dalamkontrak dimungkinkan apabila barang yang dimaksud sudah tidakdiproduksi lagi atau terjadi suatu keadaan force majure dalamkontrak /umpsum tidak diperkenankan adanya tambah kurang ataspengadaan

;Bahwa klausula batal dengan sendirinya tersebut perlu dibatalkan olehlembaga peradilan menurut ahli bahwa Pengadilan merujuk kepadanorma yang mengatakan jika tidak dipenuhi persyaratan yang adadidalam keputusan tersebut maka Pengadilan menguatkan normatersebut;Bahwa didalam sebuah kewajibankewajiban yang harus dilaksanakantersebut ada suatu kondisikondisi yang secara hukum tidak bisa atautertunda dilaksanakan kewajiban tersebut akibat adanya force majeurseperti huruhara yang bersifat nasional akan

tetapi Huruhara yangbersifat nasional mungkin saja dapat dikatakan sebagai force majeurharus dilihat dari skalanya apakah kecil, sedang atau besar ;Bahwa Kondisi Indonesia di bulan Mei 1998 secara sosial politikbergejolak ;Bahwa keadaankeadaan yang ada ditengah masyarakat tersebut bisamenjadi pertimbangan oleh lembaga peradilan untuk mengambilkeputusan;Bahwa didalam hukum administrasi negara secara substansial dikenalbatal demi hukum atau batal dengan sendirinya ;Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi

belum stabil warganegara tersebut masih bisa dipertimbangkan untuk tidak memenuhikewajibannya dan tidak ada pertanggungjawaban warga negara ketikanegara dalam keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force

Cargo), maka Penanggung sudah tidak lagi mempunyai hubunganhukum untuk didudukkan sebagai Tergugatsebab tidak lagi ada hak bagi Penggugatuntuk menuntut pembayaran klaim kepada Tergugat.Bahwa Penggugat yang menyewa BG Taurus 01 dari pemiliknya, yakni PT AlfaindoKaryakartika, seharusnya tidak menerima begitu saja penolakan dari PTAlfaindo Karyakartika dalam suratnya No. 01 / CMR.38 TRSO1 / IV / 18tertanggal 12 April 2018 yang menyatakan kehilangan dan/atau kerusakanObjek Pertanggungan disebabkan force

6.271.600, (enam juta dua ratus tujuh puluhsatu ribu enam ratus rupsaksih), dan Jembatan sebesar Rp. 46.803.053, (empatpuluh enam juta delapan ratus tiga ribu lima puluh tiga rupsaksih);Bahwa apabila seorang Pemborong yang mempunyai keahIsaksin (skill) yang baikpasti mendapatkan untung walau dikerjakan sesuai dengan RAB, namunsebaliknya apabila seorang pemborong yang tidak mempunyai keahlsaksin (skill)yang baik, walaupun sudah mengikuti pekerjaan sesuai dengan RAB bisa sajarugl;Bahwa apabila ad force

dalam UU Tenaga Kerja, hanya beberapa tindakan pemutusan hubungankerja yang mewajibkan pengusaha membayar 2 x ketentuan Pasal 156 UUTenaga Kerja, tindakantindakan tersebut adalah sebagai berikut :Dalam hal terjadi PHK karena perubahan status, penggabungan, atau peleburanperusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya (Pasal 163 UU Tenaga Kerja);Dalam hal perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.

menerangkan, azas hukum yang dibolehkan yaitusurat dirjen perbendaharaan keuangan negara sejak tahun 2007 ;Bahwa benar Pertimbangan surat dirjen tersebut selakupejabat teknisoperasi selaku acuan ;Bahwa benar bukti pro forma itu menjadi bukti asli setelah kontrakselesai dan ada serah terima dalam berita acara serah terima ;Bahwa benar Pola akhir tahun berbeda, itu bisa dilakukan jika adasituasi tidak normal, dicontohkan aceh, jogya ;Bahwa benar kondisi tidak normal dalam pengelolaan keuangan itukondisi force

majeur bukan dekat dengan akhir tahun anggaran ;Bahwa benar ahli menerangkan, Surat Edaran tentang langkahlangkah akhir tahun setiap tahun diperbaharul ;Bahwa benar Kondisi tidak normal itu force majeur, semua ketentuandisusun untuk kondisi normal ;Bahwa benar ahli menerangkan harus ada dana, perikatan, ketikaseseorang melalukan pengadaan barang dan jasa, bagaimanamemperoleh barang dengan harga wajar, caranya, kwalitas yangbagus perbandingan, maka dibuatlah perhitungan sendiri, dalampengadaan tanah

orangyang membayar itu dia tidak perlu teliti, karena dia melakukanpengujian ulang bersifat administratif, Kewenangan tanggung jawabini berlaku sepanjang tidak ada intervensi ;Bahwa ahli menerangkan, seorang pimpinan punya kewenangan yaatau tidak, jika penentu keputusan dalam pengelola keuangan, diaharus punya kewajiban menyatakan kesalahan ;Bahwa ahli menerangkan anggaran ini terikat dalam periode, dalamkontrak ada klausul, dalam alasan alasan tertentu tidak tepat waktu,pihak pertama atau kedua atau force

ditetapkansebelumnya dalam rangka menentukan harga wajar ;e Bahwa pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan melakukanpembayaran kepada pihak pihak yang tidak berhak menerimapembayaran maka pemerintah telah membayar atau melakukanpembayaran negara yang tidak menjadi tanggung jawabnya.Pengeluaran dimaksud dapat dikategorikan kerugian negara ;e Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force

;Bahwa klausula batal dengan sendirinya tersebut perlu dibatalkan olehlembaga peradilan menurut ahli bahwa Pengadilan merujuk kepadanorma yang mengatakan jika tidak dipenuhi persyaratan yang adadidalam keputusan tersebut maka Pengadilan menguatkan normatersebut;Bahwa didalam sebuah kewajibankewajiban yang harus dilaksanakantersebut ada suatu kondisikondisi yang secara hukum tidak bisa atautertunda dilaksanakan kewajiban tersebut akibat adanya force majeurseperti huruhara yang bersifat nasional akan

tetapi Huruhara yangbersifat nasional mungkin saja dapat dikatakan sebagai force majeurharus dilihat dari skalanya apakah kecil, sedang atau besar ;Bahwa Kondisi Indonesia di bulan Mei 1998 secara sosial politikbergejolak ;Bahwa keadaankeadaan yang ada ditengah masyarakat tersebut bisamenjadi pertimbangan oleh lembaga peradilan untuk mengambilkeputusan;Bahwa didalam hukum administrasi negara secara substansial dikenalbatal demi hukum atau batal dengan sendirinya ;Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi

dipertimbangkan untuk tidak memenuhiHalaman 122 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakkewajibannya dan tidak ada pertanggungjawaban warga negara ketikanegara dalam keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.

berkurangnya uang, barang akibat kelalaianatau kesengajaan yang melawan hukum.Kepala daerah merupakan pejabat tertinggi di daerah yang dalam pengelolaankeuangan daerah mendelegasikan / melimpahkan kewenangannya kepadaSekda sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Sekdamelimpahkan ke SKPD yakni Kepala dinas Kepala dinas (Kadis).e Tertib dan taat merupakan asasasas umum pengelolaan keuangan daerah.Penyimpangan terhadap asasasas umum pengelolaan keuangan daerah dapatdilakukan jika daerah dalam keadaan force

Jika proposal diterima, uang juga tidaklangsung cair.e Setelah adanya disposisi Bupati lalu diteruskan ke bagian keuangan Setdakab.ePenarikan uang dengan menggunakan kas bon ketika daerah dalam keadaankonflik atau force majeur dibolehkan.eDahulu petugas verifikasi di bawah bagian keuangan namun sekarang ada dibawah SKPD.e Petugas verifikasi dalam melakukan verifikasi hanya meneliti pada kebenarankelengkapan dokumen formil saja bukan kebenaran materiil (isi dokumen)karena tidak cukup waktu jika menilai

Perjanjian , PenerbitLiberty, Yogyakarta, Edisi Revisi Kedua, 2010halaman VIIVIII, didalam kataPengantarnya mengatakan, Bahwa didalam praktek perikatan karenaperjanjian, mengalami 3 (tiga) proses tahapan :(1) Tahap Keabsahan Perjanjian (Validity of Contract) dapat dipengaruhiperilaku pihakpihak yaitu : tipu, ancaman dan penyalah gunaankeadaan (undue influence);(2) Tahap pemenuhan perjanjian (Performance of Contract), dapatdipengaruhi pihakpihak, yakni wanprestasi, PMH (perbuatanMelawan Hukum) dan force

majeur.(3) Tahap pelaksanaan perjanjian( implementation on contract), dapatdipengaruhi pihakpihak yakni: PMH (Perbuatan Melawan Hukum )dan Force Majeur.49.Bahwa berkaitan dengan 3 (tiga) tahap proses pembuatan perjanjian, makabila dalam pembuatan perjanjian itu telah memenuhi elemenelemenPenyalahgunaan Keadaan (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN),Hal 24 dari 130 hal Putusan Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdgsebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yaitu : Tiadasepakat yang sah apabila sepakat itu

Asikin Kusumaatmadja, SHKekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat Persuasive Presedent lainhalnya di negaranegara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decicist et quiranon movere secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensiyang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada asasnya, lembagapreseden dalam sistem hukum Comman law System menentukanketentuanketentuan hukum itu. dikembangkan dalam prosespenerapannya.

Asikin Kusumaatmadja, SHKekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat Persuasive Presedent lainhalnya di negaranegara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decicist et quiranon movere secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensiyang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada asasnya, lembagapreseden dalam sistem hukum Comman law System menentukanketentuanketentuan hukum itu dikembangkan dalam prosespenerapannya.

kelihatan sekali dalam kontraknyaterlihat bahwa itu memang ada penyalahgunaan keadaan meskipun tidakada tawar menawar yang merugikan ;Bahwa Berkaitan dengan kontrak yang bunga sangat tinggi atau denganpenjatuhan denda yang tidak sepantasnya tadi ahli mengatakan itu dapatdikatakan adanya suatu penyalahgunaan keadaan bagaimana kalauseandainya itu dia punya waktu untuk membaca apalagi kalau seandainyaini bukan person dengan person tetapi badan hukum dengan badan hukum,korporasi dan korporasi yang punya in force

;Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force of jurisprudence atau stare decisions, namun MajelisHakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agungsebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskansebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusantetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas,dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan

Jakarta dalam perkara Nomor18/G/2017/PTUN.JKT dengan obyek sengketa berupaHalaman 128 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.LHPKKN yang diterbitkan BPKP (bentuknya serupa denganobyek sengketa @ quo) memberikan pendapat dalamputusannya Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9 Mei 2017(Bukti T16) yang telah dikuatkan dengan Putusan PengadilanTinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4Oktober 2017 sebagai berikut:Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganutsistem the binding force

Hal 30, 34 sebagai berikut:Tentang Kerugian Negara;Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan olehsesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkansuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).Tentang Besarnya Jumlah Kerugian Negara;Dalam masalah kerugian negara pertamatama perlu diteliti dan dikumpulkanbahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Negara.Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa

terutama untukkegiatan bidang pembangunan sebesar Rp. 571.050.500,00 dan SistemInformasi Desa Melalui Koran Desa sebesar Rp. 17.500.000,00;Bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan diantaranya : 1) adanya penyimpangan dariketentuan/kriteria yang dipergunakan dalam bidang keuangannegara/daerah, 2) kelalaian seseorang dan/atau 3) disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force

majeure);Bahwa Dalam konteks ini, jumlan uang sebesar Rp122.612.500,00merupakan kerugian keuangan Negara atas Pelaksanaan atau PengelolaanDana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 di Desa Taman Negeri KecamatanWay Bungur Kabupaten Lampung Timur karena nilai yangdipertanggungjawabkan dalam kegiatan Bidang Pembangunan (pembeliansemen, batu belah, pasir pasang ongkos tukang dan alat kerja) dankegiatan Bidang Pemberdayaan (Sistem Informasi melalui Koran) tidaksesuai dengan realisasinya.

Senada dengan Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tersebut,dalam buku petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan memberi definisi mengenaikerugian negara yaitu berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan olehsuatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor : SE32/D6/2002 tanggal 21Januari 2003 tentang Persepsi Kerugian Keuangan Negara menyatakan bahwaKerugian Keuangan Negara adalah pengurangan