Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
PT. NALA PALMA CADUDASA
Tergugat:
1.FIRMA
2.APRAN.
3.ALI HUSNI
4.HAMDANI
5.SERANI
6.EDEW
339 — 32
  • menyatakanbahwa Surat Pemutusan Hubungan Kemitraan No. 001/NPC/VI/2018 adalahsah, oleh karenanya Hubungan Kerja Para Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi berakhir terhitung sejak tanggal 1 Juni 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/burun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat:
1.Ershad Leo Erlambang Putra
2.Ahmad Subakti
Tergugat:
PT. ESBE YASA PRATAMA
186 — 36
  • Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (Dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(Force Majeur), tetapi perusahaan melakukan Efisiensi, dengan ketentuanPkerja/buruh berhak atas uang pesangon 2 (Dua) kali ketentuan Pasal 156Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuanPasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156Ayat (4).Bahwa Tergugat sama
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 07-03-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PA TANGERANG Nomor 423/Pdt.G/2014/PA.Tng
Tanggal 3 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
66 — 7
  • danmendzolimi Penggugat dan anakanak dengan membakar semua barangbarang Penggugat dan anakanak, sungguh ironisnya perlakuan ayahkandung terhadap anakanaknya yang membekas dan tak akan terhapuskan di hati dan ingatan anakanak sampai sekarang;Sanggahan Tergugat mengenai penjualan motor:Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat dalam persidangan penjualan motorjupiter Z untuk pelunasan tanah yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat,bahwa yang sebenarnnya bahwa untuk pelunasan tanah adalah dari hasilpenjualan motor Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — Sofyan, SKM
66 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apalagi kontrak tersebut sudah disertaidengan surat dukungan dari perusahaan perusahaan pendukungyang menjamin ketersediaan barang sesuai kontrak dst nya;Hal senada juga disampaikan oleh ahli Jhon AndariastaBarus, SE ata, yang menerangkan dalam persidangan bahwasesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, addendum dalamkontrak dimungkinkan apabila barang yang dimaksud sudah tidakdiproduksi lagi atau terjadi suatu keadaan force majure dalamkontrak /umpsum tidak diperkenankan adanya tambah kurang ataspengadaan
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum Penggelapan
Register : 27-04-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 269/Pid.B/2016/PN. Trg
Tanggal 22 September 2016 — SULTAN HARDIN Alias AHUY Bin RUDY YULIANTO
136 — 25
  • Ahli menerangkan bahwa Menghentikan sementara kegiatan penambangan denganalasan kehabisan modal bukan merupakan force majeur sehingga dalam hal ini PTKISASINGG cer cvs osmomacemnaras z /Pts.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 K/Pdt/2013
Tanggal 26 September 2013 — STANDARD CHARTERED BANK Melawan PT NUBIKA JAYA
172 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Resikotersebut muncul sebagai akibat terjadinya kredit macet subprimemorgage yang merupakan kejadian yang terjadi di luar kesalahanPenggugat maupun Tergugat, dengan kata lain disebut sebagaikeadaan memaksa (force majeur). Resiko merupakan buntut dari suatukeadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dariwanprestasi ('Hukum Perjanjian", Prof. Subekti, SH, 2002. Hal. 59);Bahwa sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasanberkontrak Prof.
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tlk
Tanggal 28 Oktober 2021 — Pemohon:
INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
294 — 206
  • hari persidangan perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tlkmulai sidang pertama sampai dijatunkan putusan dan terdapat hari persidangandilangsungkan sampai malam baik terhadap jawab menjawab dan pemeriksaanbukti surat dan saksi dari Pemohon maupun Termohon; Tindakan Termohonyang tidak menghadiri sidang pertama perkara praperadilan tanggal 19 Oktober2021 tanpa memberikan alasan yang sah maupun resmi sementara relaspanggilan sudah sah dan patut kepada Termohon padahal tidak ada terjadiforce majeure
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 9 Oktober 2013 — SARJANTO Bin SARDI SARWONO.
67 — 13
  • R.Joesoehadi ,Kerugian Negara adalah pengurangankekayaan Negera yang di sebabkan oleh suatutindakan melanggar hukum , kelalaian seseorang danatau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dandiluar kemampuan manusia ( force majeure ).3.
    berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadi imbangi prestasi yang di sebabkan oleh suatuperbuatan melawan hukum.Mengacu ke pengertian keuangan Negara makakerugian keuangan negara dapat dirumuskansebagai berikut :Berkurangnya kekayaan negara yang disebabkanoleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatanatau kedudukan , kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia ( force
    majeure )Bahwa dengan adanya dugaan Kredit Fiktif pada PD.BKK Pekalongan Utara Kota Pekalongan periode Juli2010 sampai dengan Januari 2011 tersebut merugikankeuangan negara/daerah dalam hal ini di PD BKKPekalongan Utara, Hasil audit penghitungan kerugiankeuangan Negara atas dugaan Kredit Fiktif pada PD.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
PANJI PRADANA BIN BAMBANG SUKOCO
150 — 35
  • lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-11-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 14 Nopember 2012 — YUSEP SUPARDI. dkk ; PT. SlNAR EKA KREASI
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam UU Tenaga Kerja, hanya beberapa tindakan pemutusan hubungankerja yang mewajibkan pengusaha membayar 2 x ketentuan Pasal 156 UUTenaga Kerja, tindakantindakan tersebut adalah sebagai berikut :Dalam hal terjadi PHK karena perubahan status, penggabungan, atau peleburanperusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya (Pasal 163 UU Tenaga Kerja);Dalam hal perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Wanprestasi
Putus : 25-05-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Smg
Tanggal 25 Mei 2016 — ANDREAS AGUNG SUMARLIN, ST. (PENGGUGAT) LAWAN ANDREAS RUDOLF LESMANA
156 — 18
  • 6.271.600, (enam juta dua ratus tujuh puluhsatu ribu enam ratus rupsaksih), dan Jembatan sebesar Rp. 46.803.053, (empatpuluh enam juta delapan ratus tiga ribu lima puluh tiga rupsaksih);Bahwa apabila seorang Pemborong yang mempunyai keahIsaksin (skill) yang baikpasti mendapatkan untung walau dikerjakan sesuai dengan RAB, namunsebaliknya apabila seorang pemborong yang tidak mempunyai keahlsaksin (skill)yang baik, walaupun sudah mengikuti pekerjaan sesuai dengan RAB bisa sajarugl;Bahwa apabila ad force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-07-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 778 K/PID/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — SAHRIL RIYADI alias ARIL Bin H. AHMADI HM
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • STI berjarak sekitar 600 meter) dan saksike lokasi menggunakan/memakai sarana sepeda motor roda 2 (dua) jenisYamaha Force One serta sendiri saja;Bahwa benar saksi ada melihat Terdakwa ada membawa pemukul jeniskayu serta saat itu untuk Korban FAUZ!
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
468 — 1074
  • Kemudian yang menyangkut TupoksiDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, laluTupoksi yang menyangkut pengentasan kemiskinan karena diNasional Ketuanya adalah Wakil Presiden dan di Propinsi KetuaHalaman 41 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.Gugus Tugasnya (task force) ialah Wagub dan untuk diKabupaten ialah Wabup; Bahwa Saksi tidak masuk di dalam Tim Pengelolaan AnggaranPropinsi Aceh.
    Hum tanggal 13 April 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 821.21/255/2018 TentangPenunjukan Technical Assistance Gubernur Aceh atasnama Fenny Steffy Burase tanggal 6 April 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903
    /12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/41/2017 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 9 Februari 2017;1 (satu) bundel copy cap basah dokumen DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Gubernur/WakilGubernur) Bulan Januari s.d Agustus 2018 dan
    Hum tanggal 13 April2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 821.21/255/2018 TentangPenunjukan Technical Assistance Gubernur Acehatas nama FENNY STEFFY BURASE tanggal 6 April2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian Kegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12
    /2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian kKegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanHalaman 432 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.Gubernur Aceh Nomor 903/41/2017 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian kKegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 9 Februari2017
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 393/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
294 — 157
  • Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.
    Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.
    Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.
    Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN MALANG Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mlg
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO, S.H.
Terdakwa:
LITIANSYAH KING, SE.
153 — 38
  • Kalimantan, Bima dan Banyuwangi,Terdakwa mengatakan akan mengajari saksi Sampai bisa, nanti Terdakwayang mengelola dan ada sharing profit dan bahan baku dari Terdakwa dandatang ke lokasi pengolahan sudah berbentuk serbuk atau tepung danmenurut terdakwa disebut KemitraanBahwa Dana Rp. 135.000.000, digunakan untuk membeli bahan bakusebesar 1 truck Tronton yang beratnya 30 TonBahwa Dilokasi pengolahan tambang emas tersebut sudah ada bahan bakuberbentuk bongkahan awal untuk uji cobaBahwa Tidak ada kondisi Force
    sering gagal karena alat rusak /putusBahwa YHANI adalah anak buah Terdakwa yang akan memberitahu caramengolah emas, YHANI bukan ahli namun Terdakwa bilang YHANI adalahahli yang mengolah emas, dan saksi beberapa kali kKetemu dengan YHANIBahwa YHANI pernah mengajari cara mencari kandungan emas, pernahdemonstrasi di rumah saksi, pakai alat dari saksi, bahan dari Terdakwakemudian diujicoba di rumah saksi, waktu itu dilakukan sebelum tandatangan perjanjian kerjasama pengolahan emasBahwa Tidak ada kondisi Force
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-03-2014 — Upload : 20-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg
Tanggal 7 Maret 2014 — • PIDANA KORUPSI - ANTONIUS HUTAURUK, SH
162 — 23
  • Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700 mmDia x length :@124mm x 1,000 mmCenterdistance +: 406,4mmRevolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPower source: PowerBox : 220 V, 60 Hz/ 50 Hz: Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz/ 50 HzDrive Moter :3,7x2EALift Air Pressure : 10 Kgf/ Cm2Dimensi :
    Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700 mmDia x length :@124mm x 1,000 mmCenterdistance : 406,4mm Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG Halaman 31 dari 120 Halaman Revolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPower source: PowerBox : 220V, 60 Hz/ 50 Hz: Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz
Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah
Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan
3/Yur/Ag/2018
6577 — 0
  • Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]
  • Putusan tersebutmemutus tentang kondisi force majeuryang digunakan debitur sebagai alasan untuk dapat dibebaskan kewajibanpembayaran utang dan sikap kreditur yang melelang jaminan utang dalamperjanjian murabahah.
    Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan :

    Bahwa dalil gugatanPemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan dari kewajiban pembayaran utang karenaterjadi force majeur dimana usaha Pemohon Kasasi mengalami penurunan disebabkanadanya kebijakan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yangmengakibatkan pelanggan Pemohon Kasasi/Penggugat beralih menggunakan BPJS,sehingga usaha Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami penurunan
    , tidak dapatdibenarkan karena kebijakan pemerintah tersebut tidak secara langsungmenyebabkan terjadinya penurunan terhadap usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, lagipula Pemohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan bahwa kebijakan pemerintahtentang BPJS tersebut telah secara langsung menyebabkan bankrutnya usahaPemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan PemohonKasasi/Penggugat tentang force majeur harus ditolak;
    Bahwa sebaliknyaTermohon
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
294 — 168
  • Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.
    Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.
    Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.
    Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
188 — 160
  • ;Bahwa klausula batal dengan sendirinya tersebut perlu dibatalkan olehlembaga peradilan menurut ahli bahwa Pengadilan merujuk kepadanorma yang mengatakan jika tidak dipenuhi persyaratan yang adadidalam keputusan tersebut maka Pengadilan menguatkan normatersebut;Bahwa didalam sebuah kewajibankewajiban yang harus dilaksanakantersebut ada suatu kondisikondisi yang secara hukum tidak bisa atautertunda dilaksanakan kewajiban tersebut akibat adanya force majeurseperti huruhara yang bersifat nasional akan
    tetapi Huruhara yangbersifat nasional mungkin saja dapat dikatakan sebagai force majeurharus dilihat dari skalanya apakah kecil, sedang atau besar ;Bahwa Kondisi Indonesia di bulan Mei 1998 secara sosial politikbergejolak ;Bahwa keadaankeadaan yang ada ditengah masyarakat tersebut bisamenjadi pertimbangan oleh lembaga peradilan untuk mengambilkeputusan;Bahwa didalam hukum administrasi negara secara substansial dikenalbatal demi hukum atau batal dengan sendirinya ;Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi
    dipertimbangkan untuk tidak memenuhiHalaman 122 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakkewajibannya dan tidak ada pertanggungjawaban warga negara ketikanegara dalam keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
485 — 352
  • Asikin Kusumaatmadja, SHKekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat Persuasive Presedent lainhalnya di negaranegara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decicist et quiranon movere secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensiyang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada asasnya, lembagapreseden dalam sistem hukum Comman law System menentukanketentuanketentuan hukum itu. dikembangkan dalam prosespenerapannya.
    Asikin Kusumaatmadja, SHKekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat Persuasive Presedent lainhalnya di negaranegara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decicist et quiranon movere secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensiyang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada asasnya, lembagapreseden dalam sistem hukum Comman law System menentukanketentuanketentuan hukum itu dikembangkan dalam prosespenerapannya.
    kelihatan sekali dalam kontraknyaterlihat bahwa itu memang ada penyalahgunaan keadaan meskipun tidakada tawar menawar yang merugikan ;Bahwa Berkaitan dengan kontrak yang bunga sangat tinggi atau denganpenjatuhan denda yang tidak sepantasnya tadi ahli mengatakan itu dapatdikatakan adanya suatu penyalahgunaan keadaan bagaimana kalauseandainya itu dia punya waktu untuk membaca apalagi kalau seandainyaini bukan person dengan person tetapi badan hukum dengan badan hukum,korporasi dan korporasi yang punya in force