Ditemukan 5678 data
SETIATI, SH
Terdakwa:
1.SONO Bin SUNARYO
2.BENGAT Bin MUKHLAS
35 — 10
- 1 (satu) unit Yamaha FORCE warna biru Nopol: B-3783-KQK Noka: MH31FD004EJ046710 Nosin: 1FD-046720;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Bengat Bin Mukhlas.
6.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
EDOH Binti DARTA
146 — 66
Rancangan Peraturan Dusun Cilodang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Cilodang Perubahan Tahun Anggaran 2019 tanggal Oktober 2019;
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Cilodang Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2019 (tanpa nomor);
- Fotocopy Gambar Desain dan RAB kegiatan Pembangunan Turap dan Drainase Dusun Cilodang T.A. 2019 yang dibuat oleh Tigor Sinambela;
- Fotocopy Berita Acara Musyawarah Bencana Alam (Force
Majeure) Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Dusun Cilodang tanggal 29 Januari 2020 (tanpa nomor) berikut daftar hadir dan dokumentasi;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Turap Jalan Lembah Cilodang dari Nana Sutisna kepada RIO Dusun Cilodang Terdakwa Nomor 01/BA.HP/CLD/2019 tanggal 16 September 2019;
- Fotocopy Peraturan Bupati Bungo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Dusun di Kabupaten Bungo Tahun
120 — 34
Fidelio dengan spesifikasi Intel Core 2 Duo E 7300(2.66 HGZ), Memory DDR2 1 Gb, Hardisk 320 Gb, Nvdia G Force 9200Chpset, DVD Super Multi, GE Force 7050, 7.1 Channel, modem 56K, IEEE,PCI Express X16, Gunuine Win Vista Home Premium, Monitor Acer 19 WideLCD yang diberikan oleh penyidik kejaksaan.e Bahwa setelah saksi melakukan pembongkaran dan pemeriksaan komputerPC Lab.
I.G.A.A. Fitria Chandrawati, SH
Terdakwa:
Dior Ali M, ACC
291 — 165
Bahwa tidak terlaksananya perjanjian disebabkan 2 hal yaitu itikadburuk dan adanya force majeur kalau perjanjian tidak terlaksana maka dilihatitikad jika karena force majeur seperti kKeadaan yang sifatnya karena banjir,bencana alam benarbenar tidak bisa melakukan sama sekali makatermasuk wanprestasi.Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Dps Bahwa perjanjian salah satu bentuknya adalah kerjasama.bisa dalambentuk investasi.
81 — 30
Timbangan portable merk CANG AN Tipe CACX 100 tersebut tidakbisa digunakan untuk beban 100 if (ton force) karena indikator yangdigunakan hanya menampilkan satuan kgf dengan lima digitsedangkan 100 if bila dikonfirmasikan dengan kgf harusHal. 10 dari 86 PUT.NO.12/PID.SUS/2013/PN.JBI.menampilkan angka 6 digit, sehingga alat tersebut tidak bisamenampilkan beban 100 tf.Timbangan portable merk CANG An Tipe CACX 100 tersebut belumpernah dilakukan pengujian kalibrasi di Balai Besar Bahan danBarang Teknik
Timbangan portable merk CANG AN Tipe CACX 100 tersebut tidakbisa digunakan untuk beban 100 if (ton force) karena indikator yangHal. 17 dari 86 PUT.NO.12/PID.SUS/2013/PN.JBI.digunakan hanya menampilkan satuan kgf dengan lima digitsedangkan 100 if bila dikonfirmasikan dengan kgf harusmenampilkan angka 6 digit, sehingga alat tersebut tidak bisamenampilkan beban 100 tt.Timbangan portable merk CANG An Tipe CACX 100 tersebut belumpernah dilakukan pengujian kalibrasi di Balai Besar Bahan danBarang Teknik
274 — 148
BaratNomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang pada pokoknya menyatakan bahwadengan tidak dimasukkannya seluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara,mengakibatkan Penggugat tidak berkualitas oleh karena tidak semua ahli warisikut sebagai pihak dalam Perkara dan Penggugat tidak mendapatkankewenangan dari seluruh ahli waris Singa Kakah Dangat, maka Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas thepersuasive force
Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai BaratNomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang pada pokoknya berpendapat bahwa SaksiSatianto dan Saksi Kastianus haruslah ditarik sebagai pihak yang digugat,sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat mengenai gugatan PenggugatKurang Pihak sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas thepersuasive force
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDUL SYUKUR SUTIO.
127 — 79
(Ahli Hukum Perdata dariUniversitas Nusa Cendana Kupang), telah memberikan keterangandalam persidangan di bawah sumpah sebagai berikut: Bahwa ahli menjelaskan bahwa dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah diikat dengan Perjanjian; Bahwa Perjanjian sama dengan Kontrak; Bahwa Perjanjian atau Kontrak adalah undangundang bagi keduabelah pihak berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda; Bahwa dalam Perjanjian tersebut diatur tentang halhal termasukprestasi dan kontra prestasi serta keadaan kahar/force majeur;
Bahwa kewajiban dari Kontraktor adalah memberikan prestasi; Bahwa apabila kontraktor telah melaksanakan prestasi/pekerjaanmaka kontraktor berhak menerima kontra prestasi/oembayaran; Bahwa salah satu contoh dari keadaan kahar/force majeur adalahbencana banjir; Bahwa ketika terjadi peristiwa bencana banjir Kontraktor harusdibebaskan dari kewajiban untuk berprestasi; Bahwa ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata harusmenjadi rujukan dalam perkara ini;2.
PT. LUSIANA GROUP INDONESIA
Tergugat:
PT Vale Indonesia Tbk
337 — 199
Vale yang namanyaAccommoation Reservation System pada saat Saksi menjabat sebagaiadmin Task Force 2011 2013;Bahwa tugas dari admin Task Force adalah membuat reservasi;Bahwa hanya Saksi sendiri yang membuat reservasi dari PT Vale;Bahwa Saksi pernah menggunakan Accommoation Reservation Systemdalam hal memesan kamar untuk tamu DSS;Bahwa Saksi pernah memesan kamar di barak enggano di tahun 2012untuk awal Januari 2013 sampai Desember 2013;Bahwa hanya barak B2 enggano untuk tempat petugas polisi (BKO);
169 — 131
akan menyelesaikan segala kewajiban yang menjaditanggungjawab Tergugat;Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan dalam perkara ini adalahtindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada paraPenggugat tertanggal 10 Oktober 2017 karena perusahaan mengalami rugi /masalahkeuangan sejak Tahun 2011 dan akhirnya tutup 10 Oktober tahun 2017, namun hal inidisangkal oleh para Penggugat dalil kerugian Perusahaan haruslah dibuktikanberdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atau mengalami force
dalam gugatannya mendalilkan Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat pada tanggal 10Oktober 2017 dengan alasan perusahaan tutup gulung tikar dengan alasan kesulitankeuangan, merugi dan sulit dipertahankan sebagaimana dikuatkan oleh kesaksian Sadr.Rajimin dan Manu merupakan alasan untuk melakukan efisiensi semata sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 164 ayat (8) UU No 13 Tahun 2003 dan hal tersebut tidakdibuktikan dengan hasil audit dari Akuntan Publik atau mengalami force
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut;9.
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur) yangharus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;"9.
PANUS SOKUQ DKK
Tergugat:
PT. Ciitra Palma Pertiwi 2
146 — 90
tidak dimasukkannya seluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara,mengakibatkan Penggugat tidak berkualitas oleh karena tidak semua ahli warisikut sebagai pihak dalam Perkara dan Penggugat tidak mendapatkankewenangan dari seluruh ahli waris Singa Kakah Dangat, maka Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganHalaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdwputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas thepersuasive force
40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang pada pokoknya berpendapat bahwa SaksiSatianto dan Saksi Kastianus haruslah ditarik sebagai pihak yang digugat,sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat mengenai gugatan PenggugatKurang Pihak sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas theHalaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdwpersuasive force
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
364 — 223
BNI (Persero) Tbk Tim RosilawatiTask Force ManagemenAset Kredit Konsumer , SPNomor : REN/12.3/95tanggal O/7 November2016 perihal KeputusanNilai Limit Lelang ObyekHak Tanggungan 3.g.
Surat DivisB (tiga) lembar AjisahPemrosesan dan Penagihan RosilawatiKredit Konsumer (CLN)Nomor : CLN/01/3373 SPtanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit KewenanganMemutus Collection TimTask Force Managemen AsetSL, Foto copy legalisifdsatu) bendel Ajisahsurat Kantor Jasa Penilai RosilawatiPublik Guntur, Eki, Andri &Rekan Nomor : SRG.0527/L SPHP.GEAR/2017 tanggal 20Novmber 2017 perihalLaporan Penilaian berikutlampiran hasil penilaiannya52.
67 — 31
Pihak kedua berkewajiban dan bertanggungjawabatas penggunaan dan pertangeungjawabankeuangan pembangunan sesuai dengan tata carapengelolaan keuangan Negara;Perubahan Pekerjaan yang menyebabkan penambahandan atau pengurangan sasaran, harus dituangkandalam BA Perubahan / Revisi yang disetujui pihakpertama dan dibuat addendumMengatur mengenai peritiswaperistiwa yangdikategorikan sebagai suatu keadaan yang memaksa(Force Majure) dalam pelaksanaan kontrak kerjatersebut1.
Pihak kedua berkewajiban dan bertanggungjawabatas penggunaan dan pertanggungjawabankeuangan pembangunan sesuai dengan tata carapengelolaan keuangan Negara;17> Pasal7 : Perubahan Pekerjaan yang menyebabkan penambahandan atau pengurangan sasaran, harus dituangkandalam BA Perubahan / Revisi yang disetujui pihakpertama dan dibuat addendum> Pasal8 : Mengatur mengenai peritiswaperistiwa yangdikategorikan sebagai suatu keadaan yang memaksa(Force Majure) dalam pelaksanaan kontrak kerjatersebut> Pasal9 :
121 — 57
Kalau evaluasi sistim nilaiadalah penggabungan dari komposisi teknis dan hargapembobotanya 70 dan 30, disini dimungkinkan apabilateknisnya bagus ternyata harganya tergantung Panitiamelakukan pembobotan dalam Kepres 80 sudah dirubahmemang itu menjadi celah penyimpangan banyak pelanggaranhukum untuk mencari celah ;e Bahwa HPS disusun 28 hari menjelang pelelangan tentunya PSberlaku hingga 28 . 30 hari , jika ada fluktuasi harga pasar /force majeur harga pasar sepanjang force majeur harga pasarditetapkan
SULAIMAN S.Ag
Tergugat:
1.SUKRI YUNUS
2.PEMERINTAH RI Cq PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq PEMERINTAH KAB DELI SERDANG Cq KADIS PEKERJAAN UMUM KAB DELI SERDANG
Turut Tergugat:
MUKTAMAR
93 — 21
berupa sangkalan yang diajukanbertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatankarena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugattelah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lainsebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force
40 — 12
. : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang berbunyi sebagai berikut dibawah iniPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/Buruh, karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur), tetapi perusahaan melakukan effisiensidengan ketentuan pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156
71 — 13
Mediator telah salah mengutip Pasal 164 ayat (8) UndangUndangNo. 138 Tahun 2003 tentang efisiensi dimana disebutkan : Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh ...dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/oburuh berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai sesuai
Wijianto bin Slamet
Tergugat:
1.Srigati binti Ginah
2.Sutiyani binti Ginah
3.Jumali bin Ginah
4.Kanthi binti Ginah
5.Katiyem
6.Dian Permata Sari
7.Sudrajat Ari Wibowo
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Badan Pertanahan Nasional Kanwil BPN Jatim Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri
48 — 16
nama Kasminem (istri Ginah yang telah meninggal),dengan Nomor SHM 202, Gambar Situasi Tgl 921984 No.319/1984,Seluas 1.010 M2 (bukti P4)Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Kar17.Bahwa menyadari Kelalaiannya, Ginah memberikan SHM aquo kepadaSlamet untuk dipecahkan seluas Objek Sengketa atas nama Slamet,mengingat Objek Sengketa merupakan sebagian tanah didalam SHMaquo, dan Slamet pun menerimanya untuk diproses melalui TurutTergugat.18.Bahwa setahun Kemudian, pada tahun 1999, terrjadilah Force
60 — 24
yang telah berkekuatan hukum tetap dantelah dengan sempurna dilaksanakan eksekusi;Bahwa pelaksanaan eksekusi atas perkara a qou, dilaksanakan ataspermohonan Erwin Tanoni, sekarang selaku Pelawan (Verzet) dahulu sebagaiTerlawan Xill, selaku pihak yang dimenangkan, dimana Asas dari Eksekusi,adalah perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap,sebagai mana diaturdalam pasal 153 R.Bgdan oleh karena pihak yang kalah tidak dengan sukarelamelaksanakan isi putusan maka eksekusi secara paksa (eksecution force
114 — 28
No.61/G/2016/PHI.Sby13.14.15.16.11pada ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atasuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar