Ditemukan 5676 data
113 — 29
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat &Banten (BJB), Tbk.Bahwa setahu Saksi ada Tim Task Force yang melibatkan Kantor Cabang,Kantor Wilayah dan pihak terkait, yaitu : Saksi DIDI MUSPIADI, saksi RIKAFATRISIA dan Saksi IRWANDI untuk melakukan penagihan danmelengkapi dokumendokumen yang belum lengkap.Bahwa dapat Saksi jelaskan, setelah Tim menerangkan hasil audit danmeminta keterangan dari Saksi DIDI MUSPIADI, saksi RIKA FATRISIA danSaksi IRWAND, masingmasing menerangkan :Saksi DIDI MUSPIADI menerangkan
203 — 144
Ferry Terminal dan Harbourfont Cruisse Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;- 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;- 1 (satu) bundle Sket Tempat Kejadian Perkara (rumah) di Bedok 717 Reservoir Road #02-4538;- 1 (satu) bundle foto yang diambil berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilaporkan di Blok 717 Reservoir Road #02-4538;- 1 (satu) lembar laporan informasi pertama dari Singapore Police Force
429 — 518
Ladder system shall have aload moment controlling unit which shall keep the vehicle and ladder set stable and safe, wind force controlling unit which shall warn and stop the operation if wind speed is above manufactures design limits, rescue cage crashprotection system which shall protect against bottom, left side, right side andfrontal crashes. Crash Control system shall stop the movement only for crashrisk zone and stop at a distance of 50 cm.
81 — 46
menjaditanggung jawab;Bahwa Addendum itu terjadi pada saat ada temuan BPK pada bulanNopember 2014 juga karena abutment yang tidak bisa dipotong, dan berakhirpada bulan Desember 2014;Bahwa setahu Terdakwa ada review design karena memang disebabkanadanya abutment yang tidak bisa dipotong;Bahwa Terdakwa membantah keterangan Ahli yang dihadirkan oleh JaksaPenuntut Umum karean pekerjaan awal Ahli tidak pernah mengetahui terlebihdalam setiap kegiatan Terdakwa selalu berkonsultasi dengan PPK misalnyatentang kondisi force
103 — 9
menurut Surat Edaran Oeputi Bidang Investigasi BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/06/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang telah disempurnakan denganSE.320/06/2003 tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force
125 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
KPP bukan disebabkan karenakeadaan memaksa atau darurat/force majeur, misalnya terjadi krisisekonomi dan sebagainya, melainkan adanya keinginan PT. KPP untukmembobol dana Bank Mandiri ;6. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa seharusnyamencegah terjadinya pengucuran kredit yang tidak sesuai aturan sehinggaharus dipertanggungjawab atas terjadinya pembobolan dana Bank Mandirioleh PT.
159 — 24
Ladder system shall have aload moment controlling unit which shall keep the vehicle and ladder set stable and safe, wind force controlling unit which shall warn and stop the operation if wind speed is above manufactures design limits, rescue cage crashprotection system which shall protect against bottom, left side, right side andfrontal crashes. Crash Control system shall stop the movement only for crashrisk zone and stop at a distance of 50 cm.
HASRUL, SH
Terdakwa:
Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas Bin Haji Zakaria Irirwanas.
195 — 153
baiksengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli beroendapat bahwa KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahngunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padahalaman 162 dari 320 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Mnkseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
91 — 94
bisa dilakukan berkalikali tetapi eksekutif danlegislatif dapat dinilai tidak benar dan setelah pelaksanaan 50% (1 semester) baru bisa diajukan perubahan;Bahwa tidak diperkenankan merubah UU nya tetapi hanya merubah volumekegiatannya, kecuali ada kegiatan baru dalam keadaan darurat; Bahwa ahli tidak bisa mengemukakan siapa yang salah dalam perkara ini;Bahwa definisi Kerugian Keuangan Negara adalah :.e Berkurangnya asset/kekayaan negara karenaperbuatan melanggar/ melawan hukum, lalaiataupun karena force
138 — 34
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat &Banten (BJB), Tbk.e Bahwa benar, setahu Ahli ada Tim Task Force yang melibatkanKantor Cabang, Kantor Wilayah dan pihak terkait, yaitu Sdr. H. DidiMuspiadi, SH, MM, Terdakwa Rika Fatrisia, SE, Ak dan Sdr. Irwandi,S.IP untuk melakukan penagihan dan melengkapi dokumendokumenyang belum lengkap ;e Bahwa benar, ahli dan Tim menerangkan hasil audit dan memintaketerangan dari Sdr. H. Didi Muspiadi, SH, MM, Terdakwa RikaFatrisia, SE, Ak dan Sdr.
236 — 66
nilai, yaitu sebagaimana tercantum dimcatatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pastidimaksud diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh lembaga /institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakanharga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi ; Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnyaasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
1.ARYA MARSEPA,S.H.
2.DIAN FEBIANTI, S.H
3.NANDI RIZQI SYAHPUTRA, S.H
Terdakwa:
BIMA PUTRA SUDARTA BIN SUDIRMAN
132 — 0
Pino Raya dengan Nomor Izin 518/PERINDAGKOPUM/IV/2023, tanggal 6 Maret 2023;
- Surat Pengangkatan Karyawan atas nama Debby Vicki Arleo:
- Surat Pengangkatan Karyawan Tetap KSP Sehati Makmur Abadi Nomor 024/KSP SEHATI/PK/X/2016 atas nama Debby Vicki Arleo sebagai jabatan Credit Marketing Officier (CMO) per tanggal 1 November 2016;
- Surat Keputusan KSP Sehati Makmur Abadi Nomor 004/SKRLO/HRD/IV/2022 atas nama Debby Vicki Arleo sebagai jabatan Task Force
250 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa fakta hukum bahwa telah terjadi force manjore, pemutusannyasecara sepihak, sewa tanpa tenggang waktu pembatalan penghentiandan diikuti penarikan pesawat yang disewa;5. Bahwa berkenaan dengan sewa menyewa yang dihentikan sebelumberakhirnya perjanjian sehingga berlaku Pasal 38 UUK yang dalamjangka 90 hari dari sejak pernyataan pailit uang sewa merupakanutang budel pailit.
432 — 155
BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar 3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016 11 (sebelas) lembar 3.h.
Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset; 3(tiga) lembar 51. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya 1(satu) bendel 52.
322 — 0
BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar 3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016 11 (sebelas) lembar 3.h.
Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset; 3(tiga) lembar 51. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya 1(satu) bendel 52.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
348 — 248
kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan beRpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
restrukturisasi (Sesuai kKewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuai dengankewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkaitkebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorongpencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.Halaman 365 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dancoaching terhadap Sales Force
(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuai dengankewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkaitkebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalammendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.Halaman 372 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB32)33)34)35)36)37)38)39)(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dancoaching terhadap Sales Force
1.ARYA MARSEPA,S.H.
2.DIAN FEBIANTI, S.H
3.NANDI RIZQI SYAHPUTRA, S.H
Terdakwa:
DEBBY VICKI ARLEO BIN TAHJUDIN
137 — 0
dengan Nomor Izin 518/PERINDAGKOPUM/IV/2023, tanggal 6 Maret 2023;
- Surat Pengangkatan Karyawan atas nama Debby Vicki Arleo:
- Surat Pengangkatan Karyawan Tetap KSP Sehati Makmur Abadi Nomor 024/KSP SEHATI/PK/X/2016 atas nama Debby Vicki Arleo sebagai jabatan Credit Marketing Officier (CMO) per tanggal 1 November 2016;
- Surat Keputusan KSP Sehati Makmur Abadi Nomor 004/SKRLO/HRD/IV/2022 atas nama Debby Vicki Arleo sebagai jabatan Task Force
304 — 90
BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2 (dua) lembar Aisah Rosilawati, SP 3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016 11 (sebelas) lembar Aisah Rosilawati, SP 3.h.
Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset ; 3 (tiga) lembar Aisah Rosilawati, SP 104. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/L HP.GEAR/2017 tanggal 20 Novmber 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya 1(satu) bendel Aisah Rosilawati, SP 105.
1.ARYA MARSEPA,S.H.
2.DIAN FEBIANTI, S.H
3.NANDI RIZQI SYAHPUTRA, S.H
Terdakwa:
AFRIANSAH BIN HERMAN
143 — 0
dengan Nomor Izin 518/PERINDAGKOPUM/IV/2023, tanggal 6 Maret 2023;
- Surat Pengangkatan Karyawan atas nama Debby Vicki Arleo:
- Surat Pengangkatan Karyawan Tetap KSP Sehati Makmur Abadi Nomor 024/KSP SEHATI/PK/X/2016 atas nama Debby Vicki Arleo sebagai jabatan Credit Marketing Officier (CMO) per tanggal 1 November 2016;
- Surat Keputusan KSP Sehati Makmur Abadi Nomor 004/SKRLO/HRD/IV/2022 atas nama Debby Vicki Arleo sebagai jabatan Task Force
143 — 26
Kota yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapatdilanjutkan lagi pelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan SuratSekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yangmerujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal 07 Juni2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasadapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak danwajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force