Ditemukan 2349 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bawah bawahan bahari bawaan bawang bawaihi bawafi bawadi bawani bakahi bawahã
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
604 — 406
  • Perihal persyaratan perekrutan keanggotaan itu seharusnya sudahada di dalam market plan yang diajukan dan harus sudah mempeolehpersetujuan dari Kementerian Perdagangan;Bahwa Ahli menjelaskan di dalam skema piramida pada dasarnya yang perludi garis bawahi adalah adanya komisi atau bonus yang dijanjikan atau telahdiberikan namun jumlahnya tidak masuk akal;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan UU Perdagangan maupun PermendagNomor 70 Tahun 2019 itu hanya dikenal adanya bonus dan komisi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 27-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Juli 2016 — ABU BAKAR bin ABUD BAASYIR alias ABU BAKAR BAASYIR
1329 — 1160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelumputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Bahwa sebagaimana dalam kutipan putusan angka 3 (tiga) yangmenyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTERORISME", perlu kami digaris bawahi bahwa putusan tersebutsaling bertentangan dengan amar putusan angka 1 (satu) yangmenyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidakterbukti
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
533 — 598
  • namundikenakan perbuatan pidana tersebut dimana pemeriksaannya dipisah tidakbersamaan, terkait dengan Pasal 64 apakah bisa dikenakan kepada yangbersangkutan;Bahwa terkait ilustrasi tersebut Pasal 63Pasal 71 KUHP termasuk dalamajaran concursus dimana seseorang dapat melakukan beberapa kaliperbuatan maka terkait ilustrasi tersebut harusnya diajukan dalam prosesyang bersamaan itu prinsipnya tapi dalam praktek bisa saja diajukan dalamwaktu yang tidak bersamaan namun jangan salah ada Pasal 71 KUHP yangmenggaris bawahi
    dikenakan perbuatan pidana tersebut dimana pemeriksaannyadipisah tidak bersamaan, terkait dengan Pasal 64 apakah bisadikenakan kepada yang bersangkutan;Bahwa terkait ilustrasi tersebut Pasal 63Pasal 71 KUHP termasukdalam ajaran concursus dimana seseorang dapat melakukan beberapakali perbuatan maka terkait ilustrasi tersebut harusnya diajukan dalamproses yang bersamaan itu prinsipnya tapi dalam praktek bisa sajadiajukan dalam waktu yang tidak bersamaan namun jangan salah adaPasal 71 KUHP yang menggaris bawahi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Februari 2014 — ABBAS BARADJA (terdakwa)
128 — 39
  • memberitahukan saksi karena jabatan beliau selaku BadanPerencana memberitahukan bahwa ada rencana Pemerintah Daerah untukmembangun penerangan (Listrik) ;Bahwa pembangunan Waisai saat itu masih ada 2 kantor DPR nya untukpulau yang namanya pulau Solmit sedangkan Pemerintah Daerahnya diWaisai ;Bahwa ketika itu kapasitas saksi sebagai Wakil Ketua DPRD ;Bahwa saksi setelah Pelantikan Bupati saksi sudah dilantik tetapi belumpenentuan pimpinan DPR pada tahun 20042005 ;Bahwa PLTD tahun 2004 ;Bahwa perlu saksi garis bawahi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 06-09-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 09/Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 30 Agustus 2012 — Suawa J. Daniel
100 — 22
  • Sejumlah : Rp. 40.000.000, (EmpatPuluh Juta Rupiah ), Untuk keperluan : Panjar Perjalanan Dinasdan Kegiatan Proyek.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanlebih lanjut faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka perlu MajelisHakim kemukakan bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acarapemeriksaan persidangan ini, dan yang dikemukakan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam reguissitoirnya, serta yang dikemukan oleh Terdakwa dalamNota pembelaannya, terlebin dahulu majelis hakim mengaris bawahi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 25-06-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 10 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANDI PRAWIRO SETIONO, SH
Terdakwa:
HASBULLAH, S.Pt.M.Si Bin H. ZAINAL ABIDIN
167 — 76
  • ANSARULLAH, MM alias H.ANSAR bin H.ABD.HAMID.Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Maros danketerangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tertuang dalamBAP benar semua;Bahwa dalam kegiatan ini saksi menjabat sebagai Kepala Dinas sejaktahun 2010 2017 sedangkan Terdakwa menjabat sejak tahun 2012.Bahwa di Dinas yang saksi bawahi ada peroak dan ternak.Bawha kalau ada kegiatan saksi juga bertindak selaku penggunaanggaran.Bahwa dalam rangkaian kepentingan dinas bisa ambil kegiatan
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 08-03-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir
Tanggal 28 Juli 2017 — MURTALA ILYAS Bin ILYAS
826 — 448
  • kawan Terdakwa;e Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan)bulan karena masalah narkotika;e Bahwa yang mengelola tambak adalah saksi;e Bahwa saksi mempunyai pembukuan tentang pengelolaan tambak (adabuktibukti tertulis);Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;Saksi ERWANSYAH, S.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai Pemimpin di bidangPembinaan Pelayanan;e Bahwa yang saksi bawahi
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 1/PID.TPK/2018/PT PLK
Tanggal 26 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ABDUL RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
132 — 57
  • Sebab menurut ketentuan Pasal Pasal52 huruf e PP Nomor 48 tahun 2008 pungutan tidak boleh dipungut dari pesertaHalaman 167 dari 212 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2017/PN Pikdidik baru atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis,disamping itu Pungutan tersebut tidak boleh dilakukan pada saat pelaksanaanPPDB;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas,dapat digaris bawahi bahwa terdakwa Zaini bersama dengan saksi Badah Saritelah ada melakukan pemungutan melalui Panitia
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus./TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 22 Desember 2016 — DRS. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA als. H. ABDULLAH FUAD.
97 — 26
  • RaskamaAbdul Halim menyuruh saksi agar cepat mengumpulkan foto copy KTP darimasingmasing desa yang saksi bawahi sebagai syarat pembuatan RDKKyang akan diajukan dalam program GP3K ke PT. SHS Sukamandi Subang,selanjutnya setelah saksi berhasil mengumpulkan foto copy KTP darimasingmasing desa bawahan saksi tersebut kemudian foto copy KTPtersebut saksi serahkan kepada sdr. H. Raskama Abdul Halim untukdibuatkan RDKK oleh sdr. H. Raskama Abdul Halim.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
166 — 66
  • dalam RAPBDKabupaten Bantul,Saksi sudah lepas karena sudah dibahas olehTAPD.Bahwa dengan dikucurkannya dana hibah, baik dari APBD Murnimaupun Perubahan yang besarnya Rp13 milyar lebih itu,persetujuan dari Kantor PORA disetujui atau tidak, Saksi tidakPutusan No.5/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk Halaman 189 dari 64019010.11.12.13.14.15.16.17.tahu, karena sudah dibahas, Saksi tinggal menerima danmelaksanakan.Bahwa melaksanakan NPHD sesuai bentuk perinciannya,pengguna aggaran bukan di Kantor PORA, yang digaris bawahi
    Hal ini menggaris bawahi bawa kerugiannegara bukanlah unsur mutlak dalam pasal 8 dan pasal 3 UUTipikor.Bahwa menurut ahli, yang mutlak dalam pasal 2 dan pasal 3 ini,yang mutlak dalam pasal 2 perbuatan itu melawan hukum,memperkaya diri sendiri orang lain atau koorporasi.
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 09-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA MARTAPURA Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtp
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
245 — 92
  • Membuktikan dalam arti yuridis, pembuktian disini hanya berlaku bagipihakpihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka.Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepadakebenaran mutlak, sebab ada kemungkinan jika pengakuan, kesaksian atauSuratSurat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan maka dimungkinkanadanya bukti lawan;Bahwa menurut uraianuraian diatas, dapat digaris bawahi bahwaternyata soal pembuktian merupakan suatu tindakan yang sangat pentingdalam menyelesaikan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — Supriyadi, S.Pd. bin Cheri
109 — 18
  • Sukarmengatakan misalnya 5% sudah termasuk dengan RAB, sehingga dalam rapattersebut masih ada yang belum menyetujui, karena ada yang mengatakan 2%, 6%diluar biaya RAB/gambar sebesar 1%, sehingga saksi menggaris bawahi besaransetoran tersebut sebesar 5% dengan asumsi sudah termasuk yang 1% untuk biayaRAB/gambar.Setelah itu pertemuan tersebut langsung diambil alih oleh SRI HARJONO selakukabid TK/SD dan menegaskan kepada para perwakilan kepala sekolah untukmeminta persetujuan besaran dana operasaional
Pengadilan PN SERANG
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2016/PN.SRG
Tanggal 29 September 2016 —
89 — 14
  • Srg.dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Terdakwa,terlebin dahulu Majelis menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalamberita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusanini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnya dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan Tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2395 — 696
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • (Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, UndangUndangDasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; halaman 3, Tahun 2002)Disamping pernyataan kemerdekaan tersebut, juga perlu digaris bawahi, bahwa didalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka "wewujudkan suatukeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merupakan salah satu citakemerdekaan yang sampai saat ini belum pernah diwujudkan dalam kurun waktulima masa pemerintahan.Untuk menjalankan kekuasaan negara dan mencapai
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-09-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 28 September 2016 — Drs. H. IYUS PRIATNA Bin H. ABDULLAH
87 — 26
  • SHM Nomor : M.54 Desa Kemanisan Surat Ukur No : 1696/G.S/1983Tahun 1983 dengan luas 5.220 m2 atas nama Doktorandus UGANSUGANDI ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebihlanjut terhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalamhubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum,Pledooi Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris bawahi yang telah dimuatdan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam putusan ini, haruslah
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
240 — 127
  • selesaibekerja;Bahwa tidak tahu apa yang menjadi program kerja dari Badan Pengelola SitusMansinam, karena yang Saksi tahu hanya Tugas dan Tanggungjawab yangdiberikan kepada Saksi selaku Koordinator Bidang Kebersihan di LokasiGereja Tua dan Sumur Tua;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua BaratNomor : 452.5/96/5/2015 tentang Penetapan Badan Pengelola SitusMansinam Objek Sejarah Injil di Tanah Papua yang Saksi pegang sejakdilantik pada tahun 2016 jumlah Kelompok Kerja yang Saksi bawahi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D.
198 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan perlu digaris bawahi bahwa berdasarkanHal. 211 dari 270 hal. Put.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si
205 — 102
  • sehingga yang diputuskan sungguhsungguh dapat dipertanggung jawabkan dan apa yang adil jika tidakberdasarkan pada suatu kepastian hukum yang pada akhirnya juga akanmenghilangkan nilai keadilan;Menimbang, bahwa yang perlu digaris bawahi adalah apapunperdebatannya, yang terpenting adalah nilai kepastian hukum dan nilai Keadilankeduanya mengandung prinsip pemikiran yang pokok yakni keduaduanya akanmemberikan perlindungan yang bermanfaat bagi hakhak setiap individu;Menimbang, bahwa dengan demikian apapun
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — SRI HARJONO, SH M.Acc Bin R.SASTRO TARUNO
86 — 25
  • Sukarmengatakan misalnya 5% sudah termasuk dengan RAB, sehinggadalam rapat tersebut masih ada yang belum menyetujui, karena adayang mengatakan 2%, 6% diluar biaya RAB/gambar sebesar 1%,sehingga saksi menggaris bawahi besaran setoran tersebut sebesar 5%dengan asumsi sudah termasuk yang 1% untuk biaya RAB/gambar.Setelah itu pertemuan tersebut langsung diambil alih oleh Terdakwa SriHarjono selaku kabid TK/SD dan menegaskan kepada para perwakilankepala sekolah untuk meminta persetujuan besaran dana operasaionalsebesar
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — NIMRON VARASIAN
198 — 75
  • sehingga yang diputuskan sungguhsungguhdapat dipertanggung jawabkan dan apa yang adil jika tidak berdasarkan padasuatu kepastian hukum yang pada akhirnya juga akan menghilangkan nilaikeadilan;Menimbang, bahwa yang perlu digaris bawahi adalah apapunperdebatannya, yang terpenting adalah nilai kKepastian hukum dan nilai Keadilankeduanya mengandung prinsip pemikiran yang pokok yakni kKeduaduanya akanmemberikan perlindungan yang bermanfaat bagi hakhak setiap individu;Menimbang, bahwa dengan demikian apapun