Ditemukan 3268 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1159 1595 1550 1579 1599 1959 1659 1557 155ã 1859
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 08-09-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plw
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat:
H. ZARMI
Tergugat:
1.EDY MULIONO
2.SARIANTO
3.BAKRI, S.Pd
5.LURAH LANGGAM KEC. LANGGAM KAB. PELALAWAN
135 — 141
  • Bahwa selanjutnya Yurisprudensi hukum Putusan Mahkamah Agung No.1559 K/pd/1983, gugatan yang tidak menyebutkan objek batasbatastanah sengketa dinyatakan Obscuur Libel dan gugatan tidak dapatditerima dengan demikian sangat tepat dan benar apa yang ParaTergugat sebutkan didalam Eksepsinya yang menyebutkan Objekgugatan dalam Surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (ObscuurLibel) oleh karenanya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini sepatutnya gugatan ini dapat
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 9 /Pdt.G/2016/PN. PWK
Tanggal 14 Februari 2017 — Penggugat: 1.EVA SUSILO HANDAYANI 2.POPPY FEMIALYA 3.ARIE ANDHIKA SILAMUKTI 4.H.SURYANA Tergugat: 1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PURWAKARTA 2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Cq JAKSA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 3.IRJEN PLISI DRS.DOKO SUSILO,SH.MSi 4.HANNY RATNA TISNA ADIDJAJA,SH., NOTARIS DAN PPAT 5.KANTOR PERTAHANAN SUBANG
213 — 46
  • TIPIKOR, dalam arti lain para Penggugat dalamgugatannya telah mencampuradukan antara gugatan Perdata denganhukum pidana.Bahwa Akibatnya, konstruksi gugatan Para Penggugat menjadi kacau danmembingungkan bagi Tergugat, bagaimana mungkin Para Penggugat baikdalam posita maupun petitum gugatannya, menuntut pembatalan atassurat penyitaan dari Tergugat Il dan pembatalan putusan perkara Tipikoryang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa dengan tidak jelasnya gugatan a quo, sesuai Putusan MahkamahAgung Nomor 1559
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 11 Agustus 2016 — SUKIMIN BIN ALM. SAWITO
113 — 129
  • Abdya, tanggal 14 September 2011aSurat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Abdya Nomor:521.21/1559/2011, tanggal 19 September 2011 tentang penetapankelompok tani penerima bantuan benih kedelai CBN T.A 2011. (FotoCOPY IECALISII) j~ ~~ nn nnnSurat keterangan Dinas Pertanian dan Peternakan tentang laporan benihkedelai yang tidak dapat dipergunakan lagi tanggal 20 April 2015.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
62 — 17
  • Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkanoleh karena tidak disebutkan batasbatas objek sengketa,sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RINomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;3. Petitum gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:a. Petitum tidak rinci;b. Kontradiksi antara posita dan petitum;4.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 175/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 12 Februari 2018 — -. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
140 — 56
  • sehingga tanah yang dijadikan obyek gugatan tidak dapat diketahuidengan pasti letaknya sehingga tidak secara spesifik menunjuk pada bidangtanah tertentu.Bahwa penyebutan batasbatas tanah adalah mutlak sebagaimanadisebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain dalamputusan :e Mahkamah Agung RI No. 1149 K/ Sip/ 1975 tanggal 17 April 1979 yangmenyebutkan "Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelasletak/batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".e Mahkamah Agung RI No. 1559
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2938 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — PT SANGGAR SARANA BAJA DKK VS HADAWIYAH DKK
53 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983gugatan yang tidak dapat menyebut batas objek tanah sengketadinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu jugadalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, disebutkanbahwa Surat gugatan yang tidak dapat menyebut dengan jelas letak danbatasbatas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;Halaman 14 dari 83 hal. Put. Nomor 2938 K/Pdt/2015h.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 28-10-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
1.BEJO Bin SURO DIMEJO. Alm
2.SUKARJO Bin SURO DIMEJO .Alm
3.Untung Puyung
4.SUHELMI
5.SUKIMAN
6.HERIYANTO
Tergugat:
1.SUTRISNO
2.SAMIRAN
3.MANISO
4.WAHYUDI
5.GIMAN B Alias GIMANOTO
6.HELMI. S
7.SAIMIN
8.SAIMAN
Turut Tergugat:
RALIM
81 — 5
  • Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkanoleh karena tidak disebutkan batasbatas objek sengketa,sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RINomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;3. Petitum gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:a. Petitum tidak rinci;b. Kontradiksi antara posita dan petitum;(Bandingkan dengan: M.
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-08-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 182 /Pdt.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 20 April 2017 — Penggugat: ALFRED PATTIWAELLAPIA, SH. Tergugat: 1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. JOKO WIDODO 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak RYAMIZARD RYACUDU 3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ir. M. BASUKI HADIMULJONO M.Sc 4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak TJAHYO KUMOLO
96 — 55
  • pasti letaknya sehinggatidak secara spesifik menunjuk pada bidang tanah tertentu.Bahwa penyebutan batasbatas tanah adalah mutlak sebagaimanadisebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara laindalam putusan :e Mahkamah Agung RI No. 1149 K/ Sip/ 1975 tanggal 17April 1979 yang menyebutkan "Karena surat gugatan tidakdisebutkan dengan jelas letak/batasbatas tanah sengketa,gugatan tidak dapat diterima".Halaman 42 dari 86Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Kpge Mahkamah Agung RI No. 1559
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 PK/Pdt/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — PT NADYA VILLA, DK VS R.E. BARINGBING, S.H, DKK
142 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23Oktober 1984, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:"Bahwa gugatan yang tidak menyebut secara jelas dan terperinci letak,batas dan luas tanah dari masingmasing pemiliknya dinyatakan kaburdan gugatan tidak dapat diterima";16.2.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-11-2015 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 212/PDT.G/2014/PN.Blb
Tanggal 23 Nopember 2015 — - TONO SUHARTONO ( PENGGUGAT ) - FINA FERLITA alias SITI SOFINGATUN alias ATUN ( TERGUGAT I ) - H. RASYADIN alias ROYADIN ( TERGUGAT II ) - PT. BANK BRI SYARIAH Cq. KANTOR CABANG BANDUNG CITARUM PT. BANK BRI SYARIAH cq. KCP BANDUNG - KOPO PT. BANK BRI SYARIAH ( TERGUGAT III ) - PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk Cq. KANTOR CABANG BANDUNG PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk Cq. KCP PT. BANK PUNDI INDONESIA KATAPANG KOPO ( TURUT TERGUGAT I ) - KARTIKA SAKTI SULENDRA KUSUMA, SH., Notaris/PPAT ( TURUT TERGUGAT II ) - ANI SURYANI, SH., Notaris dan PPAT, ( TURUT TERGUGAT II ) - DYAH ASTUTI PERTIWI, SH. M. Kn., ( TURUT TERGUGAT IV ) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN PUSAT) Cq. KANTOR WILAYAH (KANWIL) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT( TURUT TERGUGAT V) PT. BALAI LELANG ROYAL ( TURUT TERGUGAT VI )
165 — 250
  • Pasal 1459KUHPerdata mengatur bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,seketika setelahnya orangorang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebutdengan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belumdibayar, kemudian didalam Pasal 1559 KUHPerdata mengatur bahwa Hak Milik atasbarang yang dijual tidaklah berpindah kepada si Pembeli, selama penyerahannya belumdilakukan dengan penyerahan secara nyata, dilakukan dengan jalan membuat akta otentikatau
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-01-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Psb
Tanggal 1 Oktober 2015 — -WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG, Cs LAWAN -KETUA KERAPTAN ADAT NAGARI AIR BANGIS, Cs
224 — 140
  • Bahwa mengenai luas maupun batasbatas objek tanah yangdisengketakan dalam mengajukan gugatan kepemilikan secara yuridisizinkanlah TERGUGAT Ill mengutip Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI No.1559 K/Pdt/1983, dan Putusan mahkamahAgusng RI No. 1149 K/Sip/1975, menyatakan gugatan yang tidakmenyebutkan dengan jelas letak dan luas batas objek tanah sengketadinyatakan obscuur Libel;Berdasarkan uraian Yuridis tersout, demi hukum Tergugat Ill mohon kepadayang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 29-06-2019
Putusan PN MAROS Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrs
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat:
1.AMIRUDDIN
2.ABDUL SALAM
3.MUSTAFA Dg. SIRUA
4.A S R I L
5.JAMALUDDIN
6.H. JAGA ISMAIL
7.DARWIS B
8.MUHAMMAD AMIR
9.NORMA BEDDU
10.SAHARUDDIN
11.ROSMAN S
12.KAMARIAH
13.PATAHUDDIN
14.HAMKA NURSAL
15.Ny. MAEMUNA
16.DJALIL MAJID
17.M U S T A P A
18.ABDUL RAHMAN
19.H. SALENG
20.ZAINUDDIN
21.H. HAYA MADDO
Tergugat:
1.ALI MUHAMMAD NUR
2.Pemerintah Kabupaten Maros
122 — 18
  • dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimademikian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatantidak sempurna dan juga Yurisprudensi tentang gugatan yang tidak menyebutsecara jelas batasbatas obyek sengketa putusan putusan mana telah menjadiyurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April1979, Putusan No. 1559
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 17-11-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Kag
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
H. USMAN BIN H. YUSUF
Tergugat:
1.H.IBRAHIM BIN RAHMAN
2.DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
3.BUPATI OGAN KOMERING ILIR
92 — 14
  • Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan olehkarena tidak disebutkan batasbatas objek sengketa, sebagaimanaditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;3. Petitum gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:a. Petitum tidak rinci;b. Kontradiksi antara posita dan petitum;(vide M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Sdr. KADENI VS BENNY LUHUR, DKK
77 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kadeni, dan di sini jelas terbukti bahwasesungguhnya SHM Nomor 772/Simpang Baru, atas nama Penggugat(Benny Luhur) itu bukanlah terletak di atas tanah milik Tergugat(Kadeni) artinya Penggugat telah salah objek di dalam menentukanletak tanahnya;gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa olehPutusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 dinyatakanobscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima, dan begitu juga dalamPutusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 yangmenyebutkan gugatan yang tidak
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 19-08-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 220/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
H. ASARI
Tergugat:
1.H. ABDUL GHONI b. FAKEH
2.NURYANAH, Amd.Par
3.MOHAMAD ARIFIN
4.SUDAMSIK
110 — 122
  • No.1559 K/ Pdt/ 1983, tanggal 23 Otober 1984 jo. Putusan MA. No. 1149 K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1979, maka Permohonan Intervensi dari ParaHalaman 38 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2019/PN.SdaPemohon Intervensi dapat dikualifikasikan sebagai obscuure libel, demihukum Permohonan Intervensi Tussenkomst (Menengah) dinyatakanditolak untuk seluruhnya.TENTANG PARA PEMOHON ~ INTERVENSI ADALAH PARA PEMOHONBERITIKAD BURUK DALAM PERMOHONAN INTERVENSI6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-11-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 28 Nopember 2017 — SEPTIAN HERVIANTO
72 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • angsuran) ;6) Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp14.000.000(Empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun ;7) Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima jutarupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun ;8) Membeli TV Samsung 60 Inc seharga Rp 15.000.000 (Lima belas jutarupiah) ;9) Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000 (Satu juta delapanratus ribu rupiah) ;10)Membeli 1 (Satu) Unit Truk Mitsubishi center wama kuning NomorLambung 1559
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
1.YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
113 — 128
  • Karenatanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batasbatas dan luasnyadengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima ;Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN PlwMenimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannyatentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batasbatas obyek sengketa,putusanputusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain PutusanNo. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 33_Pid_Sus_TPK_2017_PT_DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — 1.IRMAN 2.SUGIHARTO
367 — 261
  • PersetujuanTerdakwa tersebutdilakukan denganmenandatangani suratpersetujuan addendumkontrak No. 027/1559/IK tanggal 23Nopember 2011 danaddendum kontrak IINo. 027/1569/IKtanggal 24 November2011.Addendum ketiga, padapokoknya pada tanggal20 Desember 2011Terdakwa II menyetujuidan menerima hasilpekerjaan konsorsiumPNRI meskipun belummemenuhi targetpekerjaan tahun 2011yakni yang seharusnyakonsorsium PNRImemproduksi blangkoKTP berbasis chipsejumlah 67.015.400keping, namun hanyaterealisasi sejumlah1.675.033
    PersetujuanTerdakwa tersebut dilakukandengan menandatangani suratpersetujuan addendum kontrak No.027/1559/IK tanggal 23 Nopember2011 dan addendum kontrak II No.027/1569/IK tanggal 24 November2011.Addendum ketiga, pada pokoknyapada tanggal 20 Desember 2011Terdakwa II menyetujui danmenerima hasil pekerjaankonsorsium PNRI meskipun belummemenuhi target pekerjaan tahun2011 yakni yang seharusnyakonsorsium PNRI memproduksiblangko KTP berbasis chipsejumlah 67.015.400 keping,namun hanya terealisasi sejumlah1.675.033
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — PT. Sarinah Persero, dkk vs Farida Djaya, dkk
115 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23101984 dan No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 1241974,terhadap gugatan perkara a quo yang tidak jelas dan kabur maka majelishakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;8. Bahwa dengan demikian mengacu pada Pasal 8 Rv dan Yurisprudensitersebut di atas, maka sangat jelas dan terang gugatan a quo tidak jelas dankabur (obscuur libel).
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
1.SYLVANA YUNITA
2.HENDRIK DONDOKAMBEY
3.HENDRIK SUMAKUD
4.LISA SUMAKUD
5.RITHA SUMAKUD
6.MEYTI SUMAKUD
7.SANTJE SUMAKUD
8.JULIANA SUMAKUD
9.DIEGO ARMANDO SUMAKUD
10.SEMYANA SUMAKUD
11.LAURINA SUMAKUD
12.RIIM SUMAKUD
13.ADELIN NOVA SUMAKUD
14.LANNY ELISABETH SUMAKUD
15.STELLA RINNY SUMAKUD
16.NURHAYATI SUMAKUD
17.FEMMY FRIDA SUMAKUD
18.ALBERT SUMAKUD
19.DOROTHEE LIDUINA TICOALU
20.MARGARITHA TICOALU
21.JOPPY TICOALU
22.RUTH SUMAKUD
23.VENCE RATAG
24.DANCE SUMAKUD
25.DOLFPHIE SEMUEL SUMAKUD
26.SANDRINA SUMAKUD
27.AGUS RORINGPANDEY
28.HELENA RORINGPANDEY
29.AMELIA RORINGPANDEY
30.EDUARD RORINGPANDEY
31.ESTHER RORINGPANDEY
32.DEYVI ADRIAN RORINGPANDEY
33.ROMALS RORINGPANDEY
34.REFLY M. RORINGPANDEY
35.KENEDY EDUARD RORINGPANDEY
36.ORBY RORINGPANDEY
37.ROYS MAPI ARTHER RORINGPANDEY
38.MARFICE SUMAMPOUW
39.KAMBEY KAUNANG
4
Tergugat:
1.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2.PT ANGKASA PURA I PERSERO CABANG BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA
5.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Perhubungan cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
6.PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat cq PT ANGKASA PURA I (PERSERO) CABANG BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI
7.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
8.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA,
104 — 16
  • Angkasa Pura (PERSERO)).Hal.29 dari 92 Putusan Perkara No. 123/Pdt.G/2020/PN MndBahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan Gugatan tidak dapat diterimakarena gugatan tidak menyebut secara jelas batas obyek sengketa.Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan Selayang menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak DapatDiterim.2.