Ditemukan 4307 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 205/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat III : SUGENG Diwakili Oleh : Dr. MUKHIDIN, SH.MH
Terbanding/Penggugat I : JAEDUN
Terbanding/Penggugat II : MUKHLISOH
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLAWI
Turut Terbanding/Tergugat I : ALIFUDIN
Turut Terbanding/Tergugat II : JUJU YUNINGSIH
4646
  • Bahwa demikain pula Tergugat Ill dalil posita 33 dan 34gugatan Penggugat dan Penggugat II, karena tidak ada wanprestasidan tidak ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat Ill kepadaPenggugat dan Penggugat Il. Karenanya nomor 4 dan nomor 9petitum gugatan Penggugat dan Penggugat II haruslah ditolak.27.
Register : 18-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 95/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat:
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE
380367
  • mejadi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktifsebagaimana disebutkan Pasal 3 angka (1) UU PTUN;Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dikeluarkanoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut kewajibannyatetapi ternyata tidak diterbitkan, sehingga menimbulkan kerugianbagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.Bahwa tindakan Tergugat dan/atau Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak menerbitkanSurat Keputusan tentang Pengembalian Girik No. 1730sangatlah merugikan Negara karena dengan demikain
    Putusan Nomor 95/G/2021/PTUN.Bdgkarena dengan demikain tanah yang dilepaskan Muchdan Bakriekepada KOPELINDO adalah Tanah Milik Negara dan dikuasai olehNegara karena terkena ketentuan absentee/guntai berdasarkan PP224 dan tidak diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pengembalian Girik C No. 1730 kepada HMT. Bakrie;.
Register : 13-10-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Psw
Tanggal 14 April 2021 — - PERDATA - H LA SAOFA LAWAN - LA ODE SAKHTIAR, S.H., DKK
18818
  • Namun demikain, segala upayamediasi yang ditempuh oleh Penggugat baik ditingkat PemerintahKelurahanan Majapahit maupun Pemerintah Kecamatan Batauga atasklaim Penggugatterhadap tanah objek sengketa a quo, selalu gagal dantidak berhasil untuk mendapatkan titik terang. Hal ini dikarenakanPenggugat tidak dapat menunjukan bukti yang kuat dan meyakinkannamun Pengguguat hanya dapat menunjukan buktibukti yang tidakrelevan dan tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lokasi objeksengketa;28.
Register : 31-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 85/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat : VERONIKA BOLING BUNGA Diwakili Oleh : VERONIKA BOLING BUNGA
Terbanding/Penggugat I : RAHIMAH BOLING BLEGUR
Terbanding/Penggugat II : DEDY ARYSMAN BOLING, SH
Terbanding/Penggugat III : DENY EMERSON BOLING
Terbanding/Penggugat IV : JEFRY ALEXANDER BOLING
Terbanding/Penggugat V : RUDY HERMANTO BOLING
Terbanding/Penggugat VI : OSLER IMANUEL BOLING
Terbanding/Penggugat VII : STENLY ADIPUTRA BOLING
Terbanding/Penggugat VIII : ILHAM, S.Pi
18365
  • Di dasarkan pada Dengan dalil dalilGugatan a quo yang penuh dengan rekayasa, serta di dasarkanpada surat Pernyataan palsu tanggal 5 april 2015 untuk mengelabuiMajelis Hakim pada PTUN Kupang. demikain maka Putusan PTUNKupang dengan Nomor 10/G/2015/PTUNKPG, tanggal 05 Oktober2015 tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat terhadapPenggugat Rekonvensi.Menyatakan hukum bahwatanpa dasar yang jelas Alm.
Register : 20-09-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1303/Pdt.G/2018/PA.JP
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
277
  • Dengan demikain, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagaisubyek hukum dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Managing Partner Abdullah Loetfi & CO, dengan demikiansurat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti penghasilanPemohon (xxx);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (P.12.1 s/d P.12.7), P.13(P.13.1 s/d P13.13),R14 , maka haruslah dinyatakan terbukti bahwaPemohon sebagai suami masih tetap memberikan kebutuhan hidup seharihari
Register : 01-09-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10352
  • Pinjaman uang tunai berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,(seratusjuta rupiah) yang terjadi pada tanggal 17 Februari 2016;halaman 37 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.DpkDengan demikain, total hutang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensikepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,(duamilyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula uang paksa (dwangsom)masingmasing sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) per harinyaapabila Tergugat
Register : 30-12-2015 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 985/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 29 September 2016 — TURNER LEIGH MICHAEL, dk. melawan NINO SULISTIATI, dk.
212138
  • pada tahun 2012 Para Penggugat lupa memperpanjang perjanjiankerja sama no 34 tanggal 14 Juli 2008 beserta akta addendum no 53tanggal 26 Oktober 2010, namun demikian Tergugat dan Turut Tergugattetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana perjanjiansebelumnya, sehingga dalam hal ini telah terjadi kesepakatan diamdiamantara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, sepertiTergugat tetap memberikan laporan hasil penjualan dan laporankeuangan CV Putri Ayu hingga bulan Februari 2014, demikain
Register : 22-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wkb
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.CATUR RIANITA D, SH
2.ISWAN NOOR,SH
Terdakwa:
1.Drs. LAMBERTUS TODO Alias BAPAK ARI
2.DANIEL BATA, SH Alias DAN BATA
3.BONEFASIUS DEDO Alias BAPAK ARI
4.YOHANES DAPPA Alias JON
5.YOHANES DAPPA ORI Alias JON
7515
  • Unsur seorang pegawai ;Menimbang, bahwa dalam Wetboek van Strafrecht, disebutkan bahwasubyek dari pasal 421 ini adalah Ambtenaar;Menimbang, bahwa Undangundang tidak memberikan pengertianyang baku mengenai Ambtenar, namun Kitab Undangundang Hukum Pidanadalam pasal 92 telah memberikan perluasan makna Ambtenar yaitu denganpenjelasan sebagai berikut: Pasal 92 ayat (1): Yang masuk sebutan ambtenaar (pegawal) yaitusekalian orang yang dipilin menurut pilihan yang sudah diadakanmenurut undangundang umum, demikain
Putus : 27-02-2014 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 114/Pdt.G/2013/PN.MKS
Tanggal 27 Februari 2014 —
8321
  • Daimah Dg.Nisompa, karenanya akte jual beli tersebut dibuat dihadapan seorangPPAT, maka mengenai batas sebelah menyebelah harus ditulis secara jelasdan benar, harus bermaterai dan para saksi harus bertanda tangan, namunkenyataannya dalam akte jual beli tersebut tidak demikain halnya,merugikan penggugat segaligus dapat dibatalkan ;. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2001 terdapat akte jual beli No. 128/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 antara almarhum Hj.
Register : 04-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 85/PDT/2018/PT MND
Tanggal 18 September 2018 — Pembanding/Tergugat IX : UMAR MANOPPO ALIAS EBE
Pembanding/Tergugat VII : NURSIA MANOPPO
Pembanding/Tergugat V : Hj. TATONG MANOPPO
Pembanding/Tergugat III : EDDIE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat I : HAJAH LUSYE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat XIV : YUYUN ASAAD MANOPPO
Pembanding/Tergugat XII : ONENG MANOPPO
Pembanding/Tergugat X : DEDE MANOPPO
Pembanding/Tergugat VIII : HUSAIN MANOPPO ALIAS ATANG
Pembanding/Tergugat VI : Drs.ANDI LADU MANOPPO, MM
Pembanding/Tergugat IV : MEITY SUMENDAP
Pembanding/Tergugat II : Drs. DOLFIE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat XIII : POPPY MANOPPO
Pembanding/Tergugat XI : ONDI MANOPPO
Terbanding/Penggugat I : PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
Terbanding/Penggugat II : SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Terbanding/Turut Tergugat IX : EGENUS MANOPPO
Terbanding/Turut Tergugat XLI : Dr. SANDRA PONTOH
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : HABIB NOVAL AL HASNI
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOH. ATENG MANOPPO
Terbanding/Turut Tergugat
9240
  • Bahwa dengan demikain keberatantersebut sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.Bahwa keberatan dari Pembanding adalah merupakan penafsiransendiri dari Para Pembanding/Para Tergugat;12.Bahwa mohon Terbanding/Penggugat dapat melakukan pengawasandan atau pengelolaan terhadap objek sengketa yang diatasnyaterdapat bangunan pasar serasi milik Terbanding/Penggugat.Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas maka, Terbandingmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yangmemeriksa
Register : 30-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020
Tanggal 4 Februari 2021 — Oditur:
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Agung Rahcmat Hidayat
20260
  • yangbersalan melakukannya guna menjamin tegaknyakebenaran, keadilan dan kepastian hukum.Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkansegala sesuatunya yang di dapat dari persidanganbaik dari keterangan para Saksi, keteranganTerdakwa serta barang bukti dalam hubungan satusama lain yaitu keterangan para Saksi salingbersesuaian dari keterangan Saksi1 (Aipda AgusSaputra), Saksi2 (Aiptu Lukianto), Saksi3(Sdr.Muhammad Miftahul Jannah) dan Saksi5(Sdr.Rizky Yogi Pambudi) dan perbuatan tersebutdiakui oleh Terdakwa demikain
Register : 31-07-2018 — Putus : 31-08-2018 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 93/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 31 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : AMINUDDIN OYOS Diwakili Oleh : H. Nasrun Mumin, SH., MH
Terbanding/Tergugat : Ir. SOEKOTJO
Terbanding/Intervensi I : BURHAN Bin SEMARANG
5642
  • terhadapdiajukannya saksi ASPIYAH oleh Tergugat Intervensi /TergugatAsal/Terbanding karena saksi ASPIYAH adalah adik kandung dari PenggugatIntervensi/Pembanding Il tetapi bersaksi untuk kepentingan pihak lawan(Tergugat Intervensi I/Tergugat Asal/Terbanding);e Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat tidak ada larangan saksi dari keluarga PenggugatIntervensi/Pembanding Il yang bersaksi untuk kepentingan pihaklawannya (Tergugat Intervensi/Tergugat Asal/Terbanding), bahkan halyang demikain
Register : 12-12-2017 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1778/Pdt.G/2017/PA.Bm
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8027
  • Tergugat ini.Artinya harta obyek sengketa secara keseluruhannya berawal dari modalTergugat, hal itu di akui sendiri oleh Penggugat dalam poin 2 bagian dupliknyadan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan sepuluh hari bawang di tanamtetapi sudah 40 hari bawang di tanam (bawang siap panen) dengan modal awaldari harta bawaan Tergugat, sehingga terlalu serakah apabila Penggugat memintadilakukan pembagian sama rata tanpa melihat dan mempertimbangkan hartabawaan Tergugat sebagai modal awal, oleh karena demikain
Register : 29-10-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 437/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 30 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat IV : ANDI SUDDING Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Pembanding/Penggugat II : MUH.NUH Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Pembanding/Penggugat III : YULIUS MARONDA Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Pembanding/Penggugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri BUMN Cq. PTPN XIV Makassar Cq. PTPN XIV PKS II Malili
Terbanding/Turut Tergugat : BUPATI Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur
5944
  • yang menyimpulkan adanya kekuranganpihak dalam gugatan para pengguhat, bahwa pertimbangan Hakimtersebut sangan terburuburu atau prematur, dimana BPN bukanlahpembuat Kebijakan melainkan sebagai pelaksana dari Kebijakan,dengan demikain kesalahan Pemerintah Daerah (PEMDA) harusditanggung oleh BPN.Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta faktafakta yang telahdiuraikan di atas, Mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksadan mengadili perkara Banding ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaiberikut
Register : 30-01-2018 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 131/ PDT. G / 2016 / PN Jap
Tanggal 6 Juni 2017 — PENGGUGAT: 1. SUPARJIANTO 2. SUTIK AMANAH 3. SRI WAHYUNINGSIH 4. DEWI ASTUTI 5. AZIS SLAMET 6. SUKEMI SWIGIM 7. HARIS 8. JHON MATIUS 9. WADJIRAN TERGUGAT: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq.PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
9134
  • Demikain pulapemerintah mendata kembali SIUP, SITU dan IMB dan menyegel bangunanbangunan yang tidak memiliki IMB, karena lokalisasi Tanjung Elemo sebagitempat prostitusi telah ditutup.
Register : 26-03-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA MARTAPURA Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3916
  • .Pekerjaan Pemohon (Tergugat dR) adalah seorang PNStentunya seberapa besarpun gajin PNS Pemohon (TergugatdR) setiap bulan tidak akan mampu menutupi tuntutan uangmut'ah Termohon (Penggugat dR ). selain itu Pemohon(Tergugat dR) juga memerlukan biaya untuk kehidupanpribadi Pemohon (Tergugat dR), maka dari itu tuntutanTermohon ( Penggugat dR ) dengan uang yang jumlahnyasebesar itu. tidak mungkin disepakati oleh Pemohon(Tergugat dR);Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA MtpMaka meskipun demikain
Register : 12-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 18 Februari 2016 — ERWINSYAH. DKK LAWAN PIMPINAN PERUSAHAAN PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk 9 LONSUM )
9427
  • telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak tanpa pemberian hakhak Para Penggugat adalahbertentangan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003,Pemutusan Hubungan Kerja para Penggugat adalah tidak bertentangan denganUU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan diataskarena hakhak para Penggugat telah diatur pada Pasal 73 angka 2, padaPedoman Kebijakan Personalia jo Pasal 162 ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan demikain
Register : 23-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pbu
Tanggal 18 September 2019 — Pemohon:
Ir. H. AKHMAD YADI bin ABDUL GANI
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT DI PANGKALAN BUN
3.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI
5218
  • dilakukan olehTermohon I, sehingga telah menyangkut materi pokok sehingga harus di tolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon II angka 1 diataspertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Tidak Berdasar Hukum, denganalasan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Baratadalah sah menurut hukum hal demikian berarti terlebin dahulu harus di periksadan diteliti surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri KotawaringinBarat, sehingga dengan yang demikain
Putus : 01-12-2016 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN DUMAI Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Dum
Tanggal 1 Desember 2016 — Rensia Br.Silalahi, umur 68 tahun/28 Mei 1948, pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat tempat tinggal Jalan Merdeka, No.300, RT.13 Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Mangaratua Tampubolon, SH dan Remot Sidauruk, SH, keduanya Advokat – Penasehat Hukum pada kantor Law Office Mangaratua tampubolon & Partners, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak, No.3, Kota Dumai berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah register Surat Kuasa Nomor 57/SK/2016/PN Dum tertanggal 27 April 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai ..........Penggugat l a w a n : 1. Lamsihar Hotmaida Simanjuntak, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 41 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Budi Indah, RT 01, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Propinsi Riau, yang dalam gugatan ini berkedudukan sebagai istri dan ahli waris Alm. Jonison Hutahean maupun sebagai orang tua/wali anak dibawah umur yaitu Antonius Hutahean, umur ± 14 (lebih kurang empat belas) tahun, agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat ikut orang tua, selanjutnya disebut sebagai.......................... Tergugat I; 2. Tulus Franboy, Umur 19 tahun, Agama Kiristen, beralamat di Jalan Budi Indah, RT 01, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Propinsi Riau, yang dalam gugatan ini selaku ahli waris Alm.Jonison Hutahaean, selanjutnya disebut sebagai .................................Tergugat II.
16937
  • Jonison Hutahean semasa hidupnyatelah dinyatakan melakukan tindakan wanprestasi dan Tergugat dan Tergugat Iladalah selaku istri mapun ahli waris serta AlmwJonison Hutahean adameninggalkan harta peninggalan dalam perkawinannya dengan Tergugat (hartabersama), maka menurut hukum Tergugat dan Tergugat Il tersebut adalahmempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi dari Alm.Jonison Hutaheandengan membayar hutang dan bunga pinjaman hutang dari Alm.Jonison Hutaheankepada Penggugat, sehingga dengan demikain
Putus : 18-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2257 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Agustus 2016 — MAAT ALI MUSIN, dkk VS SUMERI, S.Sos., dkk
7932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikain berakibat hukum bahwa gugatanTermohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat harusditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaarad);Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding semula Tergugat ,Il, Ill, IV, V dan Tergugat VI, berpendapat bahwa Majelis Hakim yangmulia karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidakberwenang mengadili perkara a quo sebelum atau tanpa memeriksaPokok perkara karena telah secara tegas dan jelas bahwa perkara aquo sebagaimana