Ditemukan 4496 data
31 — 4
depan kantor KPUDDairi;Bahwa saksi berusaha menghalau massa yang berada di jalan kantor KPUD Dairiagar tidak mengambil surat suara yang dibagibagikan massa yang berada dihalaman depan kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak ikut menangkap terdakwa, karena yang menangkap terdakwaadalah BRIMOB;Bahwa massa melakukan aksi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dalamhal ini kepolisian;Bahwa saksi melihat terdakwa di kerumunan massa, akan tetapi posisi diam terdakwasaksi tidak dapat memastikannya karenan
36 — 3
pemahaman Tergugat bahwa hak mutah a quodapat dilakukan dalam perkara permohonan cerai yang diajukan atau dituntutoleh suami, namun Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kaedah hukumyang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30September 1996 yang menyatakan walaupun dalam perkara perceraianhakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling pentingdilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami ister tersebut,namun dalam hal terjadi perceraian karenan
56 — 8
sekalilagi Penvhon menegaskan bahwa pergin ya Ter mpohonke Malasyia karena Ternohon banyak punya hutangkepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemnohonselaku suaminya, ahirnya Termohon mnta ij inuntuk pergi ke Malasyia 1 bul an gunamen gambi uang dan ems untuk bayarhutangnya itu, karena iji nnya hanya pergi untuk 1bul an ya Penohon ijin meskipun pada kenyataanyasampai 3 tahun Ternmvohon baru pulang kenbali keBawean, Oleh karena itu Pemphon tetap padapernohonan' semnla untuk bercerai denganTer nohon, oleh karenan
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
Terbanding/Tergugat II : PT JASA MARGA (PERSERO)
Terbanding/Tergugat III : WALIKOTA JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : PT BANK PACIFIC (BANK LIKUIDASI)
Terbanding/Tergugat V : ARIANTO
97 — 44
Bahwa berhubung karenan Cessie tersebut tidak didasarkankepada adanya hubungan obligatoir sebelumnya antara TURUTTERGUGAT dengan TERGUGAT II, maka Cessie tersebutadalah bataldemi hukum, tidak berlaku, tidak berakibat hukum, tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.8. TERGUGAT II TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMBEBASAN TANAHUNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL.Terhadap dalil Penggugat pada angka 2 halaman 2; TERGUGAT II menolak danmenanggapi sebagai berikut:8.1.
64 — 17
Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan mengendarai kendaaran bermotor yang karenan kalalaianya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal
Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan mengendarai kendaaran bermotor yang karenan kalalaianya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal dari Terdakwa yang
Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan mengendarai kendaaran bermotor yang karenan kalalaianya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengankerusakan kendaraan dan/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut
43 — 22
Perdata, dan oleh karena karenan itu akta PerjanjianPengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 15 Juni 2007, dibuat dihadapan ArisHal 33 dari Halaman 76 Put.No.739/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.Hendrawan Halim, SH., Notaris di Jakarta tersebut adalah akta outentik yangdibuat secara sah serta mengikat secara hukum.Bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 15 Juni 2007, dibuatdihadapan Aris Hendrawan Halim, SH., Notaris di Jakarta sebagai tindak lanjutdari akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai
1255 — 1208
., Notaris danPejabat Pembuat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta.Bahwa oleh karenan Para Tergugat tidak setuju atau tidak bersediauntuk membagi harta warisan sesuai dengan pembagian yang telahtertuang dalam Akta Nomor 21 tanggal 19 Agustus 2011 yang dikenaldengan AKTA KETERANGAN HAK WARIS maka Para Penggugatmengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.10.Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak berkenan untuk menerima11.bagiannya masingmasing maka setelah gugatan ini mempunyaikekuatan
83 — 21
Makaoleh karenan itu sudah sepatunya demi hukum harus di tolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Tentang objek sengketa angka 4 pada tabel B berupa DispenserAir sebanyak 2 unit.Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi pada objek poin angka 4 (empat) yang dijadikan sebagaiobjek sengketa dalam gugatan Rekonvensi dari PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah benar.
38 — 5
berada di jalan kantor KPUD Dairi agartidak mengambil surat suara yang dibagibagikan massa yang berada di halaman depankantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak ikut menangkap terdakwa, karena yang menangkap terdakwa adalahBRIMOB;Bahwa massa melakukan aksi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam halini kepolisian;Halaman 39 dari 77 halaman, PUTUSAN Nomor : 164/Pid.B/2013/PN.SdkBahwa saksi melihat terdakwa di kerumunan massa, akan tetapi posisi diam terdakwasaksi tidak dapat memastikannya karenan
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenan itu Ayat (2) Pasal 51 KUHP menyebut perintah jabatanyang diberikan tanpa kewenangan tidak menghapuskan pidana. Dengandemikian, penerima dan pelaksana perintahn harus mengetahui bahwaperintah yang ia terima diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan perintahitu termasuk lingkup wewenang pejabat dimaksud. Pengertian pelaksanaperintah harus mengetahui dalam konteks ini, kata S.R.
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
ABNER LITAMAHUPUTTY, S. Sos alias APE
404 — 725
muka siap belakang harus balas belakang siap, jadi nilalkebudayaan dan itu berasal dari bahasa tanah kita ada sebelum Belanda adadi Maluku.Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.AmbBahwa saya komitmen dengan teoriteori saya tadi dari Hukum Internasionalini tidak adil, orang benar dihukum itu Sesuatu yang tidak adil.Bahwa Sitatus Hukum itu betul ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesiatetapi dia kasarnya seperti Batara Hutagalung mengomentari pernyataanHasan Wirayuda betul ilegal tetapi karenan
172 — 110
Terbatas serta dilaksanakan denganitikad baik;52.4 Para pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB, dengan suarabulat telah memilin Tergugat Ill (yang dalam rapat tersebut hadirdalam kapasitasnya sebagai wakil dari PT Ceve Lestiani selakupemegang saham Turut Tergugat I) sebagai Ketua Rapat dalamRUPSLB tersebut, dan karenanya RUPSLB secara sah telahdipimpin oleh Tergugat Ill dan bukan dipimpin oleh Tergugat ,sehingga seluruh dalildalil Penggugat yang menyatakan bahwatelah terjadi benturan kepentingan karenan
UndangUndang Perseroan Terbatas serta dilaksanakan dengan itikad baik;Para pemegang saham yang hadir dalam RUPST, dengan suarabulat telah memilin Tergugat Ill (yang dalam rapat tersebut hadirdalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Turut Tergugat ,yaitu PT Ceve Lestiani) sebagai Ketua Rapat dalam RUPSTtersebut, dan karenanya RUPST secara sah telah dipimpin olehTergugat Ill dan bukan dipimpin oleh Tergugat , sehingga seluruhdalildalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturankepentingan karenan
1.JOSEPH HUNDANI HARSONO
2.LILY JOHANES
Tergugat:
1.ALEXANDER JOHANES
2.JAMES JOHANES
3.SELVY ASHLEY JOHANES
4.KEPALA BPN CQ. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA UTARA
123 — 69
Logika hukum ini, menurut hemat majleishakim, dapatlah diterima, untuk membuktikan adanya kerugian yang disebabkanadanya perbuatan pemalsuan haruslah didasarkan pada putusan hakim pidanayang telah berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka eksepsi tentang gugatan premature ini, menurut hukum dapatlahditerima ;Menimbang, bahwa oleh karenan salah satu eksepsi dari Tergugat , IIdan turut Tergugat , yaitu mengenai gugatan premature, dapat diterima
57 — 11
bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayarmutah sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan MajelisHakim berpendapat berdasarkan kaedah hukum yang terdapat dalam YurisprudensiMARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan walaupundalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapiyang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suamiisteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan
Budi Raharjo
Tergugat:
Kepala Desa Kebonagung Andi Kristiyanto, S.E
247 — 169
Oleh karenanya sudah semestinya apabila Tergugatmemohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini kiranya berkenanuntuk menolak gugatan Penggugat karenan gugatan kabur (obscuur libel) atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankeliike verklaara);DALAM POKOK PERKARA27. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat kecuali yangsecara tegas diakui oleh Tergugat;28.
602 — 317
beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karenan Eksepsi ke 1 (satu) dari Tergugat Dikabulkan, sedangkan yang dikabulkan itu merupakan cacatformilnya suatugugatan, maka untuk eksepsi berikutnya baik yang diajukan oleh Tergugat dan Terguat Il yang belum dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lagi;DALAM POKOK PERKARA.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yangpada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat
104 — 43
Bahwa halaman 3 poin 21 tidak benar, karenan berdasarkan datadatadari Tergugat yang ada pada Turut Tergugat menunjukan Penggugattidak menguasai tanah yang diatas tanahnya, yang telah diterbitkanSertipikat atas nama JOHANIS ONLANI; kemudian diwariskan kepadaSusana Natun dan ahliwaris yang lain,kemudian terjadi jual beli antaraSusana Natun dan Para tergugat.e Bahwa Turut Tergugat, berdasarkan datadata dari Tergugat padaTahun 1988 memperoleh tanah yang diatasnya telah terbit sertipikat atasnama Tergugat
91 — 15
Muktaratau Tergugat IIl dan gampar garis putusputus tersebut jika dinubungkan denganhasil pemeriksaan objek sengketa atau pemeriksaan setempat juga sesuai bahwasepanjang garis yang putusputus itulah tanah yang disengketakan karenan tanahtersebut didepan pekarangan tanah Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat II danTergugat Ill, kalaupun penilaian Majelis Hakim terhadap garisbaris putus tersebutsalah atau bukanlah tanah sengketa melainkan parit/got, kenapa untuk gambarparit yang disebelah tanah Rustam
78 — 22
Bahwa Tergugat Ill menolak dalil Gugatan Penggugat Pada Angka 6,Karena Perjanjian No. 01/SPJ/1995 Tanggal 3 Januari 1995 antaraTergugat dan Tergugat Il telah Diputuskan/Dibatalkan BerdasarkanSK Walikota No.119 Tahun 2011, dan HGB telah berahir masaberlakunya MAKA Penggugat Tidak Mempunyai Hak danKewenangan lagi terhadap HGB tersebut karena SUDAH kembalikepada pengelolahnya, karenan itu. wajar kalau Tergugat Melemparkan Permasalahan tersebut kepada Tergugat IV karenaTergugat IV Merupakan Pengelolah
29 — 5
depan kantor KPUDDairi;Bahwa saksi berusaha menghalau massa yang berada di jalan kantor KPUD Dairi agartidak mengambil surat suara yang dibagibagikan massa yang berada di halaman depankantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak ikut menangkap terdakwa, karena yang menangkap terdakwa adalahBRIMOB;Bahwa massa melakukan aksi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal inikepolisian;Bahwa saksi melihat terdakwa di kerumunan massa, akan tetapi posisi diam terdakwasaksi tidak dapat memastikannya karenan