Ditemukan 5172 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitaã penita pekita perita petiga petika pevita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
230 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan berlaku efektif pada 1 Januari 1993;Menurut Terbanding:Bahwa Tax Treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) (PBDR) baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga Tahun 2018;Menurut Pemohon Banding:Ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnya padasaat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-08-2011 — Putus : 27-12-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 27 Desember 2011 — PT. Smart Telecom;Direktur Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
127 — 55
  • PP 76/2010 dimaksud hanya mengaturhalaman 61 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN JKTPAGE22.tentang BHP Pita Frekuensi Radio untukpengguna Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHzdan 1800 MHz, sedangkan Penggugat menggunakanPita Frekuensi Radio 2.1 GHz yang besaranBHP Pita Frekuensi Radionya mengacu kepadaketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2005 yang telah diganti dengan PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2009.Selain dari pada itu, harus menjadi perhatianMajelis Hakim bahwa petita
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN MAUMERE Nomor 2/PDT.G/2016/PN Mme
Tanggal 14 Juni 2016 — -TUAN RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI -1. HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL 2. CV. YASPEM SARANA 3. TUAN HEINRICH BOLLEN
177 — 80
  • pasal 59UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan demikian pula tidak melanggarKepmenakerstrans No. 100/MEN/VI/2004 yang telah berakhir terhitung mulai tanggal Nopember 2008 dan berdasarkan pasal 61 dan pasal 62 pengakhiran hubungan kerjatidak mewajibkan TERGUGAT III atau Grup TERGUGAT III untuk membayarpesangon dan uang penghargaan, apalagi uang gantirugi (pasal 156 ayat 2 dan ayat 3).Bahwa apabila hendak dipaksakan maka Pengadilan Negeri Maumere dikhawatirkanakan membuat putusan ultra petita
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 279/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Amina Lumban Gaol Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Sampe Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Liber Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Tumpak Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : Sidon Amori Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Lamria RL boru Silaban Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Lammer Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : Lamhot Kristin Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : Manogi Lusius Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : Lukisjon Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V
89 — 28
  • Pembatalantersebut dibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
    Dalam hal ini Parapembanding/ Para Tergugat dan Turut Tergugat menegaskan bahwaputusan Judex Factie pengadilan Negeri Tarutung a quo adalah ultra petita,karena hal tersebut tidak pernah diminta oleh Para Terbanding/ Para Tergugatdalam petitum gugatannya;32.Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan NegeriTarutung kurang lengkap seperti yang terdapat dalampertimbangannya (vide halaman 79 alinea ke4 dalam pokok perkara) dariPutusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.
    Pembatalan tersebutdibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
Pengadilan PA TILAMUTA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 07-05-2012 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan PA TILAMUTA Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlm
Tanggal 5 Juni 2013 — Hi. SAMIN KADILI, dalam hal ini menguasakan kepada PATTA AGUNG, SH. lawan Hj. HUDY K. PAKAYA alias TIWI PAKAYA, Dalam hal ini menguasakan kepada ISMAIL PELU, SH. Dan SAIFUL N. IBRAHIM, SH., MH.
93 — 38
  • Oleh karenaTergugat Konvensi tidak meminta penetapan hutang bersama maka Majelis Hakim yangmemeriksa perkara tersebut tidak menetapkannya sebagai hutang bersama denganberpegang teguh pada asas hakim tidak boleh melebihi apa yang dituntut (ultra petita).Meski demikian, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa hutang tetap menjaditanggung jawab bersama dalam pelunasannya (lihat: bukti T.1 halaman 59);Menimbang, bahwa langkah Tergugat Konvensi tersebut tidak dapatdikategorikan sebagai bentuk itikad baik
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bau
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
Hj. RUMIN
Tergugat:
1.PT. Pertamina Persero Pusat Jakarta Cq. PT. Pertamina Persero MOR VII Makassar Cq. PT. Pertamina Persero TBBM Baubau
2.Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Cq. Badan Pertanahan Kota Baubau
141 — 106
  • suratsurat kepemilikanatas tanah objek sengketa tanpa melakukan pembayaran ganti rugi adalahmerupakan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas tanahobjek sengketa tanpa dilakukan ganti rugi adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, maka dengan mengacu pada petitum mohon putusan yangseadiladilnya, serta berpedoman pada kaedah hukum Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 425 K/Sip/1975, Tanggal 15 juli 1975,tidaklah merupakan ultra petita
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 29/G/2010/PTUN-PTK
ZAIRINA selaku Penggugat melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG 2. H. NIKES BIN ARIN
66 — 34
  • Tata Usaha Negara Pontianak untukmenyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa aquo ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang akandiuji dan dipertimbangkan adalah ke24 (dua puluhempat) sertipikat yang menjadi obyek sengketa atausetidaknya surat keputusan tata usaha negara yangberkaitan langsung dengan obyek sengketa danbukannya surat keputusan tata usaha negara atausertipikat yang lain, konskwensi hukumnya bahwaselain obyek sengketa tidaklah diuji dan dinilaikebenarannya agar tidak terjadi ultra petita
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
Ir. SUNARTOMO
Tergugat:
1.ROBERT LIM
2.ELNA
Turut Tergugat:
PT. RESTU INSAN SEJAHTERA
109 — 40
  • peradilan pengenaan bunga harus dihitung sampaidebitur melunasi utangnya, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan petitum tambahan yang menyatakan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya ( ex aequo et bon0), Majelis Hakim berpendapat pengenaan bunga harus dihitung sampai dengan Tergugat melunasi seluruh kewajibannya, dan terhadap hal tersebut menurutMajelis Hakim tidak dapat dikategorikan memutus melebihi dari yang dituntut (Ultra petita
Pengadilan PN TAMIANG LAYANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-07-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Tml
Tanggal 10 April 2019 — - MARIATE NYAHAN T. UNTING melawan 1. H. IRAWAN 2. SARYONO 3. LISTI RAHAYU 4. MULIADI 5. NATIM 6. MARDI 7. M. FAJAR 8. RIYADI 9. ALI 10. Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Barito Timur Cq. Camat Dusun Timur, Cq. Lurah Tamiang Layang
127 — 58
  • bahwa putusan Pengadilan harus memberikan kepastianhukum dengan pertimbangan dan perintah hukum yang lengkap sehinggatidak menyebabkan multi tafsir dan tidak bersifat non executable;Menimbang, bahwa dengan maksud dan tujuan yang demikian ituserta untuk memberikan keterpaduan dan keselarasan alur hukum yangholistik dan integral di antara amar yang satu dengan yang lainnya, MajelisHakim akan menyusun sendiri sistematika, redaksi dan materi amar putusannamun tidak termasuk sebagai putusan yang ultra petita
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-01-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
ACHMAM FHAMROZIE
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO.
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO
329 — 174
  • Dan apabiladiputuskan diluar ketentuan tersebut diatas maka putusan tersebutmenjadi Ultra petita dan tidak dapat dieksekusi..
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 24-10-2019 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 67
  • Muhtar maka penetapan bagian waris kepada InaqRoom (Rumiwang) tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita partium) hal ini didasari dengan argumentasi hukumbahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidak lah harus diberlakukan dan diterapkansecara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalammenjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam mengujisecara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara
    untukmeletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dankemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan exaquo at Bono dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan(appropriateness) namun kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih beradadalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan;Menimbang, bahwa penambahan dan penetapan terhadap ahli warisbernama Inaq Room (Rumiwang) Menurut Majelis tidaklah termasuk dalam kategoriultra petita
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 497/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
Terbanding/Turut Tergugat I : SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI
90 — 65
  • Hal inilah yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim.Maka karena yang diajukansebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI Cq KejaksaanAgung RI Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq JAKSA PENUNTUT UMUM PADAPERKARA PIDANA NOMOR : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sehingga jelaslahMajelis Hakim tidak boleh untuk memutus atas apa yang tidak dituntut atauHalaman 43 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.mengabulkan lebih daripada yang dituntut yaitu melampaui ruang lingkupnyang
Pengadilan PN PUWAKARTA
Putus : 20-02-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 13/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 —
43 — 10
  • 80.580 Ha dalam keadaan utuh dan tanpa beban apapunkepada Penggugat;dapat dibenarkan atas dasar petitum subsidair (apabilapengadilan berpendapatlain, maka Penggugat mohon keadilanyang seadiladilnya/ex aequo et bono) dan wewenang diskresiyang dimiliki Hakim, akan tetapi, berdasarkan fakta hukumtersebut pada angka 6 di atas, amar putusan peninjauankembali Nomor 737 PK/Pdt/2010 tanggal 1 Agustus 2012 Jo.Putusan PN Purwakarta No. 39/Pdt.G/1998/ PN.Pwk tanggal 29Juli 1999 yang berkualifikasi hukum ultra petita
Pengadilan PN MALINAU Perdata
Register : 05-12-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN MALINAU Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
1.Ermi Wijayanti, S.Kom.
2.Dewi Kartini
3.Merry Christiani Melani
4.Trini Windarwati
5.Jemmy Oktavianus
6.Toni Salsius
7.Kosasi
8.Mince
9.Ronna Sartika
10.Jenie Kristina
11.Yanus
Tergugat:
APRIORITA anak dari RUSTAM EFFENDY
Turut Tergugat:
1.DARING YUDAN anak dari YUDAN DARING
2.APRILIANI anak dari RUSTAM EFFENDY
143 — 110
  • Hakimtidak diperintahkan untuk menegakkan keadilan yang tidak dimintakan, hal ini sejalandengan asas yang dikenal sebagai ultra petita dan asas hakim yang bersifat pasif didalam hukum acara perdata.
    Karena Hakim wajib membiarkan orangorang yang telah membiarkan hak keperdataannya dilanggar/dikuasai orang lain,yang sebenarnya ia mempunyai hak, akan tetapi Hakim tidak dapat memberikannyakarena orangorang tersebut tidak meminta (ultra petita).Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa siapa saja pihakyang ingin ditarik Penggugat sebagai salah satu pihak terperkara tersebut, merupakanHalaman 47 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2017/PN Minhak daripada Penggugat sepenuhnya
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 18/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 52
  • Danapabila terdapat perintah, maka sudah barangtentu putusan tersebutmelampaui batas kKewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum(Ultra Petita);Terhadap posita angka 6 s/d 10, perlu dijelaskan;a. bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan jabatanmenurut Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lainadalah pidana sebagaiman dimaksud dalam pasal 413 sampaidengan Pasal 436 Kitab UndangUndang hukum Pidana (KU
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 21/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H., M.M
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
94 — 54
  • Dan apabilaterdapat perintah, maka sudah barang tentu putusan tersebut melampauibatas kewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum (Ultra Petita).;7.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 27-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 47
  • Zulaiha sebagai pewaris;Menimbang, bahwa menetapkan halhal di luar tuntutan pihak beperkarabukanlah ultra petita dan dapat dibenarkan sepanjang hal itu sesuai dengan positadan petitum atau masih sesuai dengan kejadian materiil. Larangan menambahkanamar putusan yang melebihi tuntutan dalam gugatan harus dimaknai jika amar itubaru sama sekali yang tidak terkait dengan pokok gugatan (vide Drs. H.Bahrussam Yunus, SH., MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 906 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — PT MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO VS PT PASIR PRIMA COAL INDONESIA,DKK
213 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan ultra petita (putusan melebihidari yang diminta oleh Penggugat) terkait dengan ganti kerugian;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti pada PN Tanah Grogot dalamputusannya di dalam poin 10, yang berisi mengabulkan tuntutan gugatanHalaman 60 dari 74 hal. Put.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 19-09-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
POLLY TANUDJAYA
Tergugat:
1.RATNA CANDRA DEWI
2.JIMMY TANUJAYA
3.YENNY TANUJAYA
4.DAVID LAUKON
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
58 — 22
  • bagian komparasi berisi identitas para Pihak yang memiliki legalstanding atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugatmaupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagaiPara Tergugat atau Turut Tergugat;2.2. bagian fundamentum petendi atau posita gugatan berisi uraiansecara sistematik, jelas dan ringkas tentang suatu peristiwahukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlakudalam mengajukan surat gugatan tersebut;Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Amb2.3. bagian petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-11-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 PK/PDT/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG SUKABUM, DK VS TAMIN SUKARIANA
187 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak ada petitum agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah objeksengketa, yang dipermasalahkan pada pokoknya mengenai Akta Pemberian HakTanggugan (APHT) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 18 dan Sertifikat Hak Milik No.1105, akan tetapi dalam putusan Judex Juris yang membenarkan putusan Judex Factitelah mempertimbangkan dan memutus tentang kepemilikan tanah Sertifikat Hak MilikNo. 18 dan Sertifikat Hak Milik No. 1105, sehingga telah mengabulkan hal yang tidakdituntut oleh Penggugat (ultra petita