Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-07-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
377 — 212
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
377 — 212
Selsebaiknya dilakukan pada tahun saat laporan keuangan perusahaanmenyebutkan kerugian; Bahwa dengan demikian, kerugian yang terjadi dapatditanggung oleh para Pemegang Polis yang ada (in force), sebelumpolispolis tersebut lapse dan/atau Jatuh Tempo; Bahwa secara aspek aktuaria, pembagian kerugian inimemungkinkan diterapkannya basis aktuaria (asumsi, model, dll) yangbaru dalam perhitungan Tarif Premi, Cadangan, Nilai Tunai, etc, yanglebih tepat dan mencukupi; Bahwa meruginya Perusahaan Asuransi berbentuk
Register : 16-06-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 6 Oktober 2016 — Pidana Korupsi
- LUKMAN HAKIM
74 — 33
74 — 33
bekerja BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; Bahwa menurut ahli pengertian kerugian keuangan negara adalahberkuragnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negaratanoa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarnaa yang ada pada seseorang karenaHal 96 dari 134 hal Putusan No.54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PSTjabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
Register : 01-10-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 23/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk Tanggal 3 Februari 2014 — SUGIYANA WIRATNA
45 — 10
45 — 10
YkBahwa kalau itu tidak kembali sampai bertahuntahun, kembalikan lagi kekontrak kerjanya ; Bahwa seandainya terjadi force majeur, dilihat kontrak kerjanya harus lunasbulan berapa, kalau misalnya, Maret harus lunas, tetapi bencana terjadi bulanMei, berarti itu tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, tetapi kalau padawaktu masa pemakaian terjadi bencana, maka LUEP melaporkan bencanatersebut untuk meminta kebijakan kepada dinas ; Bahwa kewajiban pembayaran dari LUEP, kalau mundur harus mengajukanpenundaan
Register : 18-04-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. Tanggal 8 Juli 2019 — ELNI SUSANTI, dkk; Melawan; PT. Dada Indonesia;
262 — 70
262 — 70
No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial;Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat tidakmemperoleh hakhaknya akibat dari Tergugat menutup perusahaannyasebagaimana yang dimanatkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Th 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kena terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) Tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Register : 21-02-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 10 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Sarjono Turin
Terdakwa:
NGALIMUN, SH., MH
355 — 140
Sarjono Turin
Terdakwa:
NGALIMUN, SH., MH
355 — 140
denganmengacu pada prinsip bruto, tindakan membagibagi hasil penjualanasset negara tersebut kepada pihak lain yang mengakibatkan tidakdisetorkannya secara keselurunhan penerimaan negara adalah tidak dapatdibenarkan.Bahwa prinsip penerimaan negara secara bruto dalam hal ini jugaberlaku terhadap penerimaan asset (barang) negara.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalahberkurangnya asset atau kekayaan negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai ataupun karena force
bumi, air dan kekayaan yang terkandungdidalamnya (asas karena penguasaan) dan asset operasional yang lahir atauada karena adanya hubungan hukum seperti hibah, perjanjian, pertukarandan putusan pengadilan.Bahwa asset potensian dan asset operasional mulai menjadi asset negaraapabila sudah tercatatkan dalam dokumen yang ada dalam kementriankeuangan (Meteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara).Bahwa kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti yang timbul dariperbuatan melawan hukum, kelalaian, force
Register : 14-12-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 195/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 7 Maret 2016 — KURNIA, S.P
119 — 25
119 — 25
lalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal 21Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003 tanggal 2Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Register : 24-03-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 11 Agustus 2015 — Drs. MUDASSIR YUNUS Bin KHOLIK
74 — 21
74 — 21
belum boleh dbayarsebagaimana pasal 88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010, apabila menimbulkankerugian Negara;Bahwa apabila pekerjaan selesai dan sesuai SPEK dan volume akan tetapidiselesaikan kemudian maka tidak boleh, seharusnya diputus kontrak dandidenda;Bahwa apabila ada situasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakansedangkan tahun anggaran akan segera berakhir makauntuk menghindari terkenasanksi maka harus dilihat penyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyediakarena factor alam da force
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
505 — 341
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
505 — 341
Kerugiandisebabkan kondisi force majeure atau 3). Kesusutan wajar yang tidakmelebihi batas ambang toleransi ;Bahwa berdasarkan prinsipprinsip ketentuan tersebut maka Kepala Gudang(Kagud) wajib melakukan penyimpanan barang dan perawatan barang(gabah/beras) yang tersimpan di dalam Gudang BULOG sesuai dengankewenangannya.
Konkritnya, bahwa motif pengelolaan perum tidaksematamata diarahkan untuk mencari keuntungan, melainkan bahwa dalampelaksanaan penyelenggaraan tugastugas pemerintah yang ditugaskan kepadalembaga tersebut, lembaga tersebut dapat memperoleh manfaat/ keuntungan ;Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahkekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
ditimbulkan dari fakta diatas maka Negara Republik IndonesiaCq Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura mengalamikerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38,(dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribuempat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) ;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
Register : 26-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Daya Primamega Utama Diwakili Oleh Tjugito Kusuma
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
Intervensi:
Direktur PT. Aceh Power Energy Abadi diwakili oleh H. Nyak Ge Yani Paripurna Razali
875 — 497
PT. Daya Primamega Utama Diwakili Oleh Tjugito Kusuma
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
Intervensi:
Direktur PT. Aceh Power Energy Abadi diwakili oleh H. Nyak Ge Yani Paripurna Razali
875 — 497
Perihal Rapat Fasilitas (Task Force)Penyelesaian Permasalahan Lahan PT. Daya PrimamegaUtama dan PT. Aceh Power Energy Abadi. (sesuai denganfotokopi)Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralAceh Nomor 671/944 tanggal 23 September 2019 PerihalPertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha PenyediaanTenaga Listrik PLTA Jambo Aye atas nama PT. DayaPrimamega Utama.
Register : 22-06-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 28 Maret 2013 — PT SANDIPALA ARTHAPUTRA.
Lawan
1. MUEHLBAUER AG.
2. MUEHLBAUER TECHNOLOGIES Sdn Bhd.
393 — 315
393 — 315
Herewith, the Parties consensual state that the conditionsaccording to No.7 of the First Amendment are not fully met.Therefore, the First Amendment did not come into force and shallbe null and void for the future.2. The Main Contract will be executed with unchanged terms andconditions, unless stated otherwise in this Second Amendment.The purchased items can be changed, raised and/or reduced bywritten mutual agreement between the parties.Terjemahannya:1.
Register : 23-04-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PT PADANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG Tanggal 3 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AWILDA, SH,dkk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARDIAN IKA HARTANTO. ST Diwakili Oleh : NICO ARIEF SANTOSO.SH
211 — 0
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARDIAN IKA HARTANTO. ST Diwakili Oleh : NICO ARIEF SANTOSO.SH
211 — 0
1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;
1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;
1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force
Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor :
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
370 — 216164 ayat (3), yang dimana Reorganisasididasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebas dari kewajibanbekerja (Furlough) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHKterhadap para Tergugat;Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.138 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 18-01-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 17-07-2017Putusan PN BANDUNG Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 29 Mei 2017 — SRI YATI, dkk.; Melawan; PT. NATATEX PRIMA;
277 — 36hubunganindustrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telahdirundingkan, tetapi perundingan tidak menghasilkan kesepakatan ;Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pasal 164 ;Ayat (1) :"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Putus : 01-04-2021 — Upload : 20-04-2021Putusan PN DENPASAR Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 1 April 2021 — I Gede Artha Wijaya als. Dede als. Okaya
107 — 62Tugas AHLIdalam Task Force tersebut antara lain adalah membantu Tim P2 DJBCdalam rangka identifikasi keaslian pita cukai dan melakukanpemeriksaan keaslian pita cukai, memberikan pernyataan awal danmenyampaikan hasil identifikasi keaslian pita cukai kepada Tim P2 DJBCserta mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan sebagaiAhli dalam proses pemeriksaan pita cukai illegal ; Bahwa Ahli menentukan dan mengidentifikasi keaslian pita cukai tersebutbaik secara kasat mata, alat bantu sederhana (lampu
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
347 — 133Cara mengakomodir kesempatan tersebutsudah tertuang dalam kontrak awal, apabila terlambat karenakesalahan penyedia bukan karena force major atau kopensasi, PPKdapat memberi kesempatan dengan analisis tanpa addendum kontrak,addendum kontrak pemberian kesempatan hanya dibuat apabilapemberian kesempatan melampaui tahun anggaran, harus dibuatkanaddendum namun isinya hanya perpindahan beban anggaran contohsemula harus selesai anggaran 2018 pemberian kesempatan akandibayarkan dengan anggaran 2019, addendum
Pst.Bahwa addendum perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan apabilaada force major atau kesalahan dari PPK.
menegosisasikan calon pemenang lelang, saat pemilihandimungkinkan untuk klarifikasi;Bahwa dalam paktek pelaksanaan konstruksi ada kepala proyekmenurut ahli tanggungjawab dan kewenangan kepala proyek adadiorganisasi penyedia bukan disisi pemerintah, sebagai contoh kepalaproyek harus membuat report dan mengecek sesuai kontrak, apabilaada kecelakaan karena kelalaian maka kepala proyekbertanggungjawab;Bahwa ada aturan besaran pembayaran uang muka abhli lupabesarannya, perpanjangan waktu hanya boleh apabila ada force
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg
Tanggal 28 Mei 2015 —
84 — 11/PN Stg389.7.9.8.a9.Majeure dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, terdapat jenis pekerjaanyang tidak terperiksa maka mengakibatkan penghitungannya menjadi salah atauselisih, tidak obyektif, tidak akurat sehingga pemeriksaan fisik dan audit yangdemikian menjadi tidak professional.Bahwa tentang Pembuangan tanah galian di desa Sidomulyo (8 km dari GOR)maupun di desa Pall (4 km dari GOR) tidak diperiksa dan tidak diperhitungkanTergugat I,JI,II dan IV padahal menggali tanah dilokasi diatas areal
Register : 21-11-2016 — Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2017 — -NANDANG Bin BULOH -KUSTIAWAN Als ALIT Bin BAKRI
74 — 19Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman PenugasanBidang Investigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangannegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi oleh prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar Kemampuan manusia (force majeur) ;Bahwa Pada tahun 2014, Masyarakat
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
291 — 103Dan ahli sendirisebagai Pengendali Teknis ;Bahwa yang dimaksud kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangidengan prestasi/imbalan/ manfaat yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force majeure);Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang
Register : 02-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 01-11-2016Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — RUSTINI., DKK VS EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPEASI 1 JAKARTA, PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO);
69 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa oleh karena itu sebagai negara hukum, maka prosedurpengusiran paksa (force eviction) telah diatur sedemikian rupadalam berbagai peraturan perundangundangan, tidak lainditujukan untuk meniadakan atau setidaknya meminimalkanmunculnya pelanggaranpelanggaran hak asasi lainnya sepertimencegah terjadinya tindak kekerasan oleh alatalat kKekuasaan,mencegah lahirnya tunawismatunawisma baru akibat pengusiranpaksa tersebut, dll.
Register : 06-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-06-2019Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 56-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 19 Maret 2019 — Iwan Kusuma, S.T., M.M. Letkol Laut (E)
590 — 7122Bahwa Saksi8 dapat menunjukkan ST KasalNomor ST/49/2011 tanggal 25 Januari 2011 tersebuttidak wajar karena sebelumnya Saksi8 sudah diancamoleh Letkol Hendra Astawan untuk dimutasikanfdibantai"Hal 63 dari 123 hal Putusan No :56K/PMTII/AL/X1/2018dan merupakan pembunuhan karir Saksi8 dimanadalam proses keluarnya ST Kasal tersebut adalahrekayasa dari Letkol Hendra Astawan, Terdakwabeserta kelompoknya di Disminpersal yang bertujuanuntuk menunjukan power/ kekuatan/ "show of force"kelompoknya sehingga menjadi