Ditemukan 6233 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip teknik tehnik tenis tekhnik tekhnisi tehnis technik
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Agustus 2013 — CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI
62 — 13
  • SOETRISNO : e Bahwa Keahlian Ahli adalah dibidang auditing dan akuntansi ; e Bahwa dasar Ahli melakukan penghitungan kerugian berdasarkan Surat Tugas dariKepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah nomor : ST 357 / PW / 11 /5/2013, tanggal 18 Januari 2013 perihal Pemberi Keterangan Ahli, sedangkan Tugas8484dan wewenang saksi adalah melakukan Audit dan Pembinaan berdasarkan SuratTugas dari Kepala Perwakilan (atasan langsung) ;Bahwa jabatan Ahli sebagai Pengendali Tekhnis Bidang Investigasi dengan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2015 — UNANG JUARSAH
73 — 13
  • Ketigamelaksanakan kebijakan tekhnis dibidangpelayanan publik, komersil administrasi dankeuangan. Dan Keempat melaksanakankerjasama dengan badan usaha lain atauinstansi pemerintah.Struktur organisasi Sub Divre Cianjur adalah sebagai berikut : KepalaSub Divre yaitu saya sendiri Drs. H. Nurdin Ali, membawahi satu orangWakil Kepala Sub Divre yaitu awal sampai dengan bulan Maret tahun2011 Sdr.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 05-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012
Tanggal 16 April 2013 — - Kapten Cpn Supriyadi 21960098290775 - Lettu Cpn Abdi Darnain 12080103610687
127 — 47
  • Dengan demikian penyebab jatuhnyapesawat Helly Bell 412 tersebut adalah karena angin kencang secaratibatiba dari arah kiri dan belakang adalah fakta yang sebenarnya dan61tidak terbantahkan, andai saja pengadilan dapat menghadirkan 11 orangpenumpang yang diangkut pada saat itu, pasti akan memberikan keteranganyang sama dengan Saksi 1.Menurut tekhnis penerbangan apabila pesawat pada saat akanmelakukan pendaratan secara tibatiba dihempaskan oleh anginkencang yang datang dari arah tidak terduga maka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
942 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Karenaberdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuai denganspesifikasi dalam kontrak awal maka akan beresiko terhadap Kualitas dankekokohan struktur bangungan yang sudah pasti akan menimbulkandampak terhadap keselematan manusia yang menggunakannya dikemudianhari;Bahwa patut diduga hasil perhitungan dari BPKP merupakan hasil copypaste dari hasil pemeriksaan ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM tanpamelakukan pemeriksaan kelapangan lebih lanjut.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
727 — 598
  • Akte perusahaan danperubahannya terakhir / profil perusahaan, Nomor Wajib Pajak,Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuai denganRencana Tataruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota (UntukIUPB dari Gubernur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacanaMakro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur ( UntukIUPB yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dariBupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi denganSkala 1:100.000 atau 1:50.000, Pertimbangan tekhnis ketersediaanlahan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 30 / Pid.Sus -TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — RAHMADI NAFARIN als BOY Bin H.M.HUSAINI.
59 — 16
  • Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwatugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
387 — 293
  • Bahwa selama proses pemenuhan syarat syarat permohonan jjinlokasi tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat syarat terkaitpermohonan ijin yang diminta Tergugat sebagaimana ketentuan yangberlaku dan mengeluarkan biaya biaya terkait proses untuk memenuhisyarat yang diminta Tergugat seperti biaya peninjauan lokasi, biayapengukuran, advis tekhnis dan lain lain yang apabila diperhitungankantelah cukup besar yang telah dikeluarkan Penggugat;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1001 — 1777
  • masyarakathukum dan due proces of law dengan yang normanya secara mandatorimaka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakalaaturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harusdilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhirdari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres itubatal atau tidak bisa;Bahwa menurut Ahli kedudukan dari Peraturan Presiden ini dikaitkandengan UndangUndang ketentuan lebih lanjut itu harus ketentuan lanjutanatau tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.BDG
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.DJOHAN WAHYUDHI, SE ;2.NUR FAHMI FUAD ;3.EDI SOEWARDOJO ;4.JUSUF ARIFANDY ;5.VERRE C. M BOESTAMI ,DKK; L A W A N; PT INDOFARMA (Persero) Tbk; PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM),;
104 — 31
  • Indofarma (Persero) Tbk.Halaman 205 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgBeserta anak perusaahaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 49/Auditama VII/PDTT/07/2014 tertanggal 21 Juli 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala BadanPengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.031.34.11.12.7542 Tahun 2012tentang Pedoman Tekhnis Cara Distribusi Obat Yang Baik menyatakanbahwa cara distribusi obat yang baik adalah cara distribusi/penyaluran obatdan atau bahan obat yang bertujuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA Ir. RASYIDIN, M. Eng bin ZAINUL ABIDIN
96 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.Karena berdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuaidengan spesifikasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.
Tanggal 9 Februari 2017 — I. Zonial Pajri, SH. Bin Jak Umar ; II. Mardalena, SE. Binti Markoni Idris ;
537 — 171
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Bahwa tugas dan kewenangan Kepala UPTD dalam pengadaandan penyaluran pupuk bersubsidi adalah melakukan pembinaansecara tekhnis tentang pemupukan tanaman kepada Kelompok TaniHalaman 51 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.di wilayah Kecamatan, menyetujui dan menandatangani RencanaDefenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi selakuKepala UPTD, serta membuat Rekapitulasi RDKK TingkatKecamatan ;Bahwa saksi menyetujui dan menandatangani
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 25-01-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 31 Juli 2017 — Penuntut Umum:
1.SANDI ROZALI NURSUBHAN, SH
2.ANDI MULIA FITRI, SH
3.MUHAMMAD NASRAN SH MH
4.MUHAMMAD EDRIADI DJUFRI, SH
Terdakwa:
H. AGUNG, S.Sos
50 — 20
  • Sicense tingkat SMP
    1. Surat Keputusa Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 60 / DIKORDA LU / VIII / 2011, tanggal 26 Agustus 2011, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 09 / DIKORDA-LU / II / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) Pejabat yang menanda tangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti lainnya, Pejabat Pelaksanan Tekhnis
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 24-01-2014 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 24 Januari 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO Diwakili Oleh : WIRA GUNAWAN. SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
53 — 34
  • Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;

    52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;

    53.

Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 22-05-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 20-08-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap
Tanggal 15 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
RISKI ADRIADI
34 — 32
  • Bupati Jayapura nomor 188.4/179/tahun 2021 tentang penunjukan dan penetapan kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat Komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  • 1 (satu) bundel Kontrak pekerjaan Rekonstruksi Talud Sungai Kali Nembu Distrik Nambong Kabupaten Jayapura Nomor: 360/99/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 07 Juli 2021
  • 1 (satu) bundel addendum perpanjangan kontrak Nomor : 360/174/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 29 Juli 2021
  • 1 ( satu ) bundel Foto Copy Dokumen Justifikasi Tekhnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
849 — 435
  • No. 09/Pid.SusTPK/2021/PN Pbr seingat saksi pada hari itu juga ;Bahwa dipersidangan dibacakan BAP saksi nomor 12.2;Bahwa Dokumen yang disodorkan adalah gambar dan dokumenBQ. yang saksi maksud gambar adalah gambar dokumen desainperencanaan jembatan ;Bahwa dipersidangan diperlihatkan BB No.855 ;Bahwa Saksi membenarkan BB yang ditunjukkan, gambar tersebutyang saksi terima dari ADNAN;Bahwa Tentang spesifikasi teknis yang disodorkan ke saksi, dalamgambar tersebut sudah tercantum spesifikasi tekhnis material
    Ada koordinasi setiap 3 bulan yaitu manajer divisimelaporkan portofolio proyek yang menjadi tanggungjawabnya ;Bahwa Rapat periodik 3 bulanan diikuti oleh GM, semua manajerdivisi dan semua manajer proyek ;Bahwa Dalam setiap rapat, manajer divisi maupun manajeroperasional pasti melaporkan setiap progress termasuk kalau adakendalakendala, namun untuk proyek WFC ini seingat saksibukan termasuk proyek yang bermasalah, karena dari skala nyatermasuk proyek kecil serta isuisu tekhnis maupun non tekhnistidak
    Berdasarkan daftarrekanan mampu, dilakukan kualifikasi subkon, yang terpilih laludiundang untuk membuat penawaran, negosiasi sampai didapanpenawaran terbaik bai dari segi tekhnis maupun harga ;Bahwa Komite Pengadaan, Ketuanya GM ex officio, Sekretarisadalah Manajer Pengadaan, ada manajer keuangan, ada dariunsur Divisi, manajer proyek, kalau memerlukan aspek teknistertentu bisa juga masuk manajer teknik, atau manajer safety kalauada yang memerlukan safety ;Bahwa Yang melakukan evaluasi terhadap calon
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
622 — 1123
  • kecuali seluas diatas 25 (duapuluh lima) hektar, jika luas yang dimiliki melebihi yang sudah ditetapkanperkebunan tersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan/ IUP ;Bahwa ada tata cara untuk mengatur IUP (Izin Usaha Perkebunan) diHalaman 101 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwpertanian ;Bahwa setiap usaha kebun seluas lebih 25 (dua puluh lima) hektar harusmengurus IUP (Izin Usaha Perkebunan) ;Bahwa dasar hukum KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ada diKementrian Koperasi ;Bahwa tekhnis
    Peputra Supra JayaHalaman 204 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwberdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris;Bahwa benar pembagian TBS terhadap koperasi yang sudah lunas hutangkreditnya yaitu mendapat 98 % dan 2 % untuk penempatan tenaga tekhnis,kemudian bagi koperasi yang belum lunas mendapat 63 % dan 35 % untukcicilan hutang dan 2 % lagi untuk perusahaan sebagai penempatan tenagateknisnya ;Bahwa benar tidak ada dipasang tandatanda/ plang yang menunjukkan bahwalahan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 11 Mei 2015 — Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd.(TERDAKWA)
88 — 138
  • pengadaan kepadapengguna barang/jasa.Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa.e Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas tersebut, karena pada saatitu saksi belum tahu mengenai adanya Surat Keputusan (SK), saksibaru tahu adanya SK tersebut setelah akhirakhir ada masalah ini.e Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu siapa inisiator ataupenggagas penunjukan langsung dalam proyek pengadaan bukutersebut, tetapi berdasarkan keterangan Sekretaris PanitiaPengadaan, dan Pengendali tekhnis
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — HENI LORWENS alias HENI
120 — 42
  • 2012 saya diangkat menjadi Kepalapada BPMD Kabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan AgustusTahun 2013 posisi saya sebagai Kepala BPMD digantikan olehTerdakwa, keterkaitan saya dengan ADD Tahun 2013 memang ada,yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun 2012,mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saatitu ; Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten PulauMorotai adalah memimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikankepada staf menyangkut tugastugas yang bersifat tekhnis
    ; Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADDPulau Morotai Tahun 2013 adalah :* Menyusun rencana pengalokasian ADDTahun 2013 ;* Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukankoordinasi dengan instansi tekhnis dalam rangka perumusankebijakan tentang penetapan besaran mekanisme penyaluranADD untuk masingmasing Desa ;* Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADDTahun 2013 ; Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2013 yaitu :* Terlebih dahulu melakukan verifikasi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
205 — 38
  • Penyediasebagaimana dinyatakan kepada PA memiliki keahlian professional,personil dan sumber daya tekhnis serta telah menyetujui untukmenyediakan pekerjaan konstruksi Sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam kontrak ini.Bahwa Kesepakatannya adalah secara lisan yang saksi sampaikanbahwa pekerjaan ini harus dilakukan secara serius karenanyajaraknya jauh, sehingga ketika itu ada ditunjuk stafnya yang tinggal diNatuna yang bernama saksi NUR SYAMSI.Bahwa terkait peninjauan lokasi saksi jelaskan sebagai
    Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 10 Agustus2015 (kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasidan Pemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar ModernKab. Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014.Dengan penjelasan sebagai berikut:1.
    Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (Satu) berkas, tanggal 10 Agustus 2015(kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasi danPemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar Modern Kab.Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014. Denganpenjelasan sebagai berikut:1.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 98/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Intervensi:
1.Zuliadi, S.H
2.DARINI
3.I Dewa Nyoman Budi Suryana, S.E.,
4.I Ketut Tri Lokantara,
5.Nani Ariati
6.Endang P Handayani
7.Hilda Fitriana, S.E.,
8.Alan Rhapsodi
9.Nurhayati
10.Hendra Saputra
11.Rahayu Suliati
12.Nuning Indriani
13.Siti Umuhani
14.Desak Made Murtini
15.Esti Chandra Purnamasari
16.Wahyuni Eka Kusumati
17.Wahdiyat Candra
18.H.M IZZUL ISLAM, S.Mn
19.Emillia Ermasari
20.I Gede Subadra
21.Sahli
22.I Komang Wiasa
23.I Gusti Lanang Mahendra
24.1 Gusti Ayu Nyoman Lismawati
312 — 252
  • Haji Muhammad Izzul Islam diberikanrisalah pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi diDesa Gegelang,Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok Barat Nomor:43/2016 tanggal 22 April 2016 untuk dilakukan pemecahan secarasempurna;C. Selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 3002/Lingsar tanggal 03April 2013, Surat Ukur Nomor: 1348/Lingsar tanggal 13 Februari 2013,luas 25.390 m2 An.