Ditemukan 5678 data
255 — 139
yang dituangkan dalam perjanjian pokok, maka para pihakkehilangan hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapatyang termuat dalam perjanjiannya kepada pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum Pacta Sunt Servanda(aggrements must be kept) yang menyatakan bahwa setiap perjanjianmenjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force
477 — 114
Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, Karena menjadikanProyek Pembangunan Malioboro Heritage menjadi Terhambat, terlebihlagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapatmenjual/mengalinkan kepada pihak lain atas 60 Kondotel yang sudahdipesan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi ;Bahwa didalam Marketing Agreement tertanggal 30 Januari 2015, PartIll, 12 TERM di nyatakan :The Commencement date of theAppointment shall be the effective date ofThis Agreement which shall continue in Full Force
358 — 301
Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 hari kerja sejak pembayarantanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masa jaminanmaka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepada ahliwaris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
Jangka waktu pembayaran tunaikeras adalah 14 hari kerja sejak pembayaran tanda unit jadi danapabila meninggal dunia pada masa jaminan maka seluruh hak dankewajiban akan dibicarakan kepada ahli waris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Mayjeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia..
Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 (empat belas) hari kerja sejakpembayaran tanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masajaminan maka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepadaahli waris yang ditunjuk.Hal 93 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel6.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasi baikyang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihak dalamperjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata
Royal PremierInternasional, ruang lingkup kerjasama, jangka waktu perjanjian,ketentuan khusus kerjasama, force majeur, pengalihan hak dankewajiban serta penyelesaian perselisihan dan wanprestasi.Hal 111 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.SelBahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :649/1.1824.1/12 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 6, tanggal 12September 2011 di notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH PT.Royal Premier Internasional bergerak di bidang perdagangan
146 — 34
Sdr.Andreas Nandus Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) danSdr.Daniel Hadi Purwanto Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah), sedangkan Sdri.Hermin THR tahun 2010 sudah diberikan olehTergugat ;21.Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 164 :Ayat 3 : Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan
DESI ARISANTI SAFITRI
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
109 — 17
Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Sukri Dg. Ngempang
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cab Takalar
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Makassar
71 — 15
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelangtidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuatoleh Penjual; atauk.
128 — 28
Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata, yang berbunyi:Persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengansepakat kedua belah pihak atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu.Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi:Persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Bahwa terlebin lagi Penggugat tidak melakukan pembayaran angsurantersebut kepada Tergugat terjadi bukan karena keadaan memaksa(overmacht atau force
107 — 8
UU Nomor50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UUNomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dandikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor: 1398 K/Pdt/2009, tanggal 07 Juli 2010 (demiterciptanya kepastian hukum, walaupun systemperadilan di Indonesia tidak menganut asas thebinding force of precedent/ stare decisise), oleh karenapara pihak dalam perkara a quo beragama Islam dangugatan Penggugat dalam surat gugatannyadinyatakan secara tegas perihal : Gugatan tentangWaris, maka Pengadilan
13 — 4
Hal ini tentu dapatmencederai rasa keadilan pihak istri, Karena apa yang menjadi haknya sesuaiputusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakankewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan ataumenunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force), sementara istri harusberfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yangbiasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya
419 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari keterangan ahli yang telahdikutip oleh Termohon didalam pertimbangan hukum putusannyatersebut jelas disebutkan: Dalam perjanjian asuransi transportrasi,apabila terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah pengangkut,kecuali kerugian itu diluar batas atau diluar kemampuan pengangkut,yang disebabkan karena keadaan force majeur atau tanggungjawabpengangkut sudah diserahkan kepada penanggung karena sudah adaperjanjian asuransi.
75 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku. dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
48 — 12
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaiperusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuksemeniara waktu;47.Bahwa Pasal 164 ayat (3) undang undang nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksudkan dalamPutusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 19/PUUIX/2011menyatakan bahwa (3)Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
1.ARIF RIYANTO
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
DIDIT PRAMUDITA Bin ZAENAL PIPIN ARIPIN.Alm
34 — 23
Pertamina TrainingAnd Consulting dan jajaran sales force untuk meningkatkan penjualanproduk pelumnas PT. Pertamina Training And Consulting di Area BogorRaya dan Sukabumi. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Pertamina Training AndConsulting dan Terdakwa Didit Pramudita dengan Nomor perjanjian : 5540Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.CbiAdd/PTCKK/X1/201953.1 tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh PT.Pertamina Training And Consulting.
209 — 286
Put.No. 107/PDT/2018/PT.DKI14.15.16.17.yang sah untuk tidak melaksanakan suatu kewajibannya, atau adanyafaktor keadaan kahar (force majeure);MOHON PERHATIAN Yang Mulia Majelis Hakim, Terlawan dalamgugatannya sama sekali tidak menyebutkan adanya surat somasi kepadaPelawan.
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buleleng di Provinsi Bali, di sebabkan selain tidakmengalami Force Majore juga karena kuatnya pengaruh adat, sedangkan diluarkhususnya Kab. Bantaeng relatif tidak berkembang karena dipengaruhi antaralain kurang produktifuya KMP dan hantaman bencana banjir sebagai forcemajore yang melanda wilayah daerah Kab.
45 — 42
Sebelumnya Bank akan membeli terlebin dahulu dandibayar cash, pada saat bersamaan diijual kepada nasabah denganharga yang baru dengan margin keuntungan yang disepakatibersama dan harga baru tersebut akan dikembalikan dengan caraangsuran dalam waktu tertentu;Bahwa selama masa pembiayaan jika tidak membayar maka banksyariah tidak boleh menambah margin keuntungan yang disepakati,hanya dikenakan pinalti dan hal tersebut sudah disepakatisebelumnya, namun jika karena force major maka bank syariahakan memberikan
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berbunyi sbb :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156
1.Bram Andrian, Amd Tek, S.Si
2.Rachmad Sulistyo Dharmawan.
3.Kurnia Puspita Wardani, S.Ds.
4.Okta Utama Yuniar, Amd., SE.
Tergugat:
PT Bimasakti Multi Sinergi
115 — 37
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tertanggal 29 Juni 2020 adalah sah menurut hukum
- Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (1) karena keadaan Force
DALAM POKOK PERKARA
93 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oven Force Air Condition 1 UnitMerek/Type :EYELA JAPAN/MODEL NDO400W133. Freeze Dryer 1 UnitMerek/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100GLD136CN134. Homogenizer 1 UnitMerek/Type : DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 UnitMerek/Type : GERHARDT GERMANY ADAM UK/MODELDT/7700 PW 254136. Bottke Crown Capper 1 UnitMerek/Type : EXCHINA/TYPEDK50/D137. Salinity Refractometer 2 UnitMerek/Type : SHIBUYA JAPAN/MODEL S1 (CAT.NO.145)138. Desiccator 2 UnitMerek/Type : Duran139.
Oven Force Air Condition 1 UnitMerek/Type : EYELA JAPAN/MODELNDO400W133. Freeze Dryer 1 Unit Merek/Type : EYELA JAPAN/MODELFDU2100 GLD136CN134. Homogenizer 1 UnitMerek/Type : DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 UnitMerek/Type :GERHARDT GERMANY ADAM UK/MODEL DT/7700 PW254136. Bottle Crown Capper 1 UnitMerek/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D137. Salinity Refractometer 2 UnitMerek/Type : SHIBUYA JAPAN/MODEL S1(CAT.NO. 145)138. Desiccator 2 UnitMerek/Type : Duran139.
Oven Force Air Condition 1 UnitMerek/Type :EYELA JAPAN/MODEL NDO400W133. Freeze Dryer 1 UnitMerek/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100GLD136CN134. Homogenizer 1 UnitMerek/Type : DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 UnitMerek/Type : GERHARDT GERMANY ADAM UK/MODELDT/7700 PW 254136. Bottle Crown Capper 1 UnitMerek/Type : EXCHINA/TYPEDK50/D137. Salinity Refractometer 2 UnitMerek/Type : SHIBUYA JAPAN/MODEL S1 (CAT.NO.145)138. Desiccator 2 UnitMerek/Type : Duran139.
PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR DAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Tergugat:
1.PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2.PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
277 — 129
Tentang Pasal 25 ayat (3), Ijin Kepentingan Pribadi Mendapatkan UpahBahwa keadaan force majeur, seperti sakit hingga memerlukanperawatan medis yang menimpa pada istri/suami atau anakPekerja, mengakibatkan pengaruh pada konsentrasi Pekerja dalammelakukan pekerjaan, hingga berpotensi lalainya Pekerja saatbekerja.
adanyakesesuaian pendapat mengenai perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapkandalam perjanjian kerja bersama pasal 25 ayat (3) huruf (h) mengenaikepentingan pribadi dengan pembuktian resmi, untuk hal tersebut Majelis akanmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak danketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaperlunya merubah pasal 25 ayat (3) huruf (h) Perjanjian Kerja Bersama tahun2013 2015, karena keadaan force