Ditemukan 5676 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-05-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
GREGORY ISAAC ISKANDAR Alias GERRY ISKANDAR ALAMLAH Bin ISKANDAR ALAMLAH
138 — 63
INSYAYADI
Terdakwa:
GREGORY ISAAC ISKANDAR Alias GERRY ISKANDAR ALAMLAH Bin ISKANDAR ALAMLAH
138 — 63
Lince Romauli Raya hanya sebanyak 69.000M3;dalam menghitung kerugian keuangan negara atas pekerjaan PengerukanAlur Pelayaran Talang Duku Tahun Anggaran 2011, tidak diperhitungkankeadaan force majeur atas pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran TalangDuku Tahun Anggaran 2011 karena pekerjaan Pengerukan Alur PelayaranTalang Duku Tahun Anggaran 2011 dianggap pekerjaan selesai sesuai masakontrak dan juga telah diserah terimakan pekerjaan selain itu telah dibuatBerita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan;Dalam
Register : 23-01-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 12 Juni 2017 — Pidana Korupsi
- MEIZI SYELFIA
227 — 253
227 — 253
MEIZI SYELFIA, terdapattranSaksi : setoran tunai, tarikan tunai, setoran cair, force post credit dantarikan pemindahan :TAHUN 2013Hal 85 Put. No.25/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.
Register : 28-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg Tanggal 15 April 2019 — BUDIMAN, S.P.d Bin E. MUSTOPA
224 — 85
224 — 85
Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan BidangInvestigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur).Bahwa ahli menerangkanPenghitungan kerugian keuangan negara dilakukansejak datadata atau buktibukti
Register : 08-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.BDG Tanggal 13 Juli 2015 — 1.DJOHAN WAHYUDHI, SE ;2.NUR FAHMI FUAD ;3.EDI SOEWARDOJO ;4.JUSUF ARIFANDY ;5.VERRE C. M BOESTAMI ,DKK; L A W A N; PT INDOFARMA (Persero) Tbk; PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM),;
116 — 31
116 — 31
Para Penggugat dengan dasar alasan hasil temuan auditBPK RI atau efisiensi tetap saja tindakan Tergugat yang secarasepihak telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat tidak dapatdibenarkan, karena faktanya tidak terdapat kesalahan yang dilakukanPara Penggugat, dan jika ingin melakukan efisiensi nyatanya financialHalaman 16 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg Tergugat cukup baik dan tidak mengalami kerugian selama 2 tahunberturutturut atau tidak pula dalam keadaan memaksa (force
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten
Maluku Barat Daya;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
271 — 168
271 — 168
Seharusnya,untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan olehpenyedia jasa yang bersangkutan, Karena telah melewatibatas toleransi. Sementara itu, dalam kenyataan kontraktersebut tidak diputuskan.
Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersaangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
Register : 02-06-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
273 — 156
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
273 — 156
BEP mengajukan permohonan dispensasiketerlambatan dan meminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai100% dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan tetapditandatangani, karena kondisi tersebut merupakan kondisi force majeure.Atas laporan tersebut MIKAEL KAMBUAYA mengatakan tidak keberatanuntuk menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan BAST PertamaPekerjaan tetap ditandatangani meskipun tidak didukung dengan dokumentertulis apapun yang menyatakan bahwa memang benar terdapat kondisiCcuaca
BEP mengajukan permohonan dispensasiketerlambatan dan meminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai100% dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan tetapditandatangani, karena kondisi tersebut merupakan kondisi force majeure.Atas laporan tersebut MIKAEL KAMBUAYA mengatakan tidak keberatanuntuk menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan BAST PertamaPekerjaan tetap ditandatangani meskipun tidak didukung dengan dokumentertulis apapun yang menyatakan bahwa memang benar terdapat kondisicuaca
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
197 — 78
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
197 — 78
Penarik tidak perlu memberikan Fotocopy KTP,namun hanya perlu menunjukkan KTP dan teller akan mencocokkanidentitas antara keadaan senyatanya dengan KTP.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia. Dan terhadapnasabah meninggal dunia, Ahli Waris yang harus mengajukan penutupanrekening.
Lembar Cek tetap berlaku selama tidak ada perubahan datanasabah, walaupun si nasabah meninggal dunia.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia.
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
274 — 226
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
274 — 226
Dengan demikian,berdasarkan pada penjelasan dimaksud pengajuan klaim atas dasarbuktibukti yang tidak sah adalah tidak dapat dibenarkan.Halaman 126 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYBahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
Register : 12-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG Tanggal 1 Nopember 2012 — NINING JUHARNINGSIH
82 — 27
82 — 27
SPKPdan UEP Desa Mandalare, Rp.24.000.000,, Desa Ciomas Rp.88.683.341, Desa Sandingtaman Rp. 52.000.003,, DesaPanjalu Rp. 184. 858.327 ;Atas laporan kolektibilitas tersebut, biasanya untukkolektibilitas II dilakukan penagihan oleh UPK, dan jikasudah masuk tahap kolektibilitas II V baru dibentuk Timpenyehat pinjaman untuk identifikasi kredit bermasalahdengan kdteria disebabkan oleh :1 Kelembagaan seperti kelompok bubar.2 Mikro finance seperti kepailitan usaha atau bangkrut3 Penyalahgunaan dana4 Force
Putus : 27-10-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 27 Oktober 2014 — YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID
75 — 21
75 — 21
sepengetahuan saksi, pelaksanaan ADD tahun anggaran 2008 2011, berpedoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan Nomor 399 Tahun 2010 tanggal23 Juni 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD KabupatenBanjarnegara;Bahwa pelaksanaan ADD harus seusai dengan DURK (Daftar UsulanRencana Kegiatan), dan tidak boleh dialinkan untuk kegiatan di luarDURK, bahwa DURK merupakan hasil perencanaan final yang tidakbisa diganti kecuali dalam kondisi mendesak seperti bencana alam/force
Register : 23-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 4 Nopember 2015 — Delganf, S.E BinNazar ST Saidi
77 — 16
77 — 16
dapat dibuktikan bahwa pihakDPRD dalam pembahasan anggaran tahun anggaran berkenaan dalampemberian persetujuannya atas belanja Bantuan sosial adalahdimaksudkan untuk diberikan kepada masyarakat dan dalampelaksanaan anggarannya belanja bansos diberikan kepada pegawai(PNS) maka terdapat penyimpangan peruntukkan anggaran;Bahwa karena menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negaraadalah berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 24 April 2019 — Ahmad Dumiyati Bin Nipin
150 — 520
150 — 520
PER1314/K/D6/2012 tanggal 16Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17, yang menyatakanbahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure)Kerugian keuangan negara juga
Register : 04-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst Tanggal 23 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- Drs. BRAHMANTORY
143 — 46
143 — 46
Force Plate(merk/type : AMTI Accu Pow er) 1 Baik Lengkap18. Muscleand Joint Monitoring System Terdapat TEF(merk/type : CSMI Humac Norm) Modular2 ComponentKomputer tidakada19. Electrom yograph 2 Baik Lengkap(merk/type : Delsys Trigno Wireless)20. SitUps 5 Baik Lengkap(merk/type : Takei TKK 5505)21. Reaction 5 Baik Lengkap(merk/type : Takei TKK 5408)22. Whole Body Reaction Measuring Lenak:Equipmentll 3 Baik engkap(merk/type : Takei TKK 1264B)23.
Putus : 02-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 K/PID.SUS/2014 Tanggal 2 Maret 2015 — TENGKU ISMAIL YUSUF, SP
120 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kota yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran2006 dapat dilanjutkan lagi pelaksanaannya pada tahun anggaran 2007berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/ EKBANG/90.37atanggal 28 Desember 2006 yang merujuk kepada Surat Menteri DalamNegeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal 07 Juni 2007 yang menyatakanbahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapatdiberikan oleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak danwajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
ACHMAD NUR CHASAN, SE
203 — 69
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
ACHMAD NUR CHASAN, SE
203 — 69
dari pejabatyang berweangn, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan buktiyang sah, sehingga seluruh bukti tersebut dapat diverifkasi oleh pejabatyang bertanggung jawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian.Dengan demikian, berdasarkan pada penjelasan dimaksud pengajuanklaim atas dasar buktibukti yang tidak sah adalah tidak dapatdibenarkan.Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawanhukum, lalai, ataupun karena force
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
148 — 50
148 — 50
No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 359 Bahwa apabila ada human error atau forje Mayore terkait dengan pelaksanaanpekerjaan dilapangan maka harus ada Berita Acara Force Majore yang dibuatdan ditanda tangani semua pihak baik PPK, rekanan, Konsultan pengawas,Panitia peneliti Kontrak dan setelah ada Berita Acara Force Mayore makaAddendum Kontrak dapat dilakukan jika tidak ada Berita Acara Force Majoremaka Addendum Kontrak menjadi tidak SAH.
Register : 03-01-2023 — Putus : 16-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023 Tanggal 16 Februari 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
177 — 10
177 — 10
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa:
a. Barang-barang:
1) 1 (satu) buah helm J-Force warna hitam loreng;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY.
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- DR. ZAINAL SOLEMAN
135 — 29
135 — 29
BPKP sebagaimana diaturdalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi, mengartikan kerugian keuangannegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajibannegara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatanatau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
majeure).
Putus : 24-05-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 119/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 24 Mei 2012 —
78 — 13
78 — 13
jangka waktu Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang berupa AlatKesehatan untuk Pusling tersebut terhitung sejak tanggal 27 Juli 2006 s/d 26September 2006 ; Bahwa benar berdasarkan Kontrak Nomor : 440/4444/KTR/436.317/2006 tanggal 27Juli 2006, pada pasal 7 disebutkan bahwa keterlambatan penyerahan pekerjaan yangmenyimpang dalam pasal perjanjian ini pihak kedua dapat dikenakan denda sebesarseper seribu ( 1/1000 ) mil dari harga pemborongan atau setinggitingginya sebesar 5persen, kecuali dalam keadaan Force
Register : 29-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk Tanggal 14 Juli 2016 — - BASIRUN, SE
151 — 100
151 — 100
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalaiBerdasarkan pengertian tersebut. ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara. yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum.penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan. kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar kKemampuan manusia (force