Ditemukan 3901 data
375 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 13 P/HUM/2020Pasal 10:(1) AUPB yang dimaksud dalam UndangUndang ini meliputi asas:(b) kemanfaatanPenjelasan:Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yangharus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individuyang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentinganindividu dengan masyarakat; (3) Kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kKepentinganpemerintah
147 — 103
Bahwa Terdakwa dkk melihat Prada Denis Ditampar secara spontan atasinisiatif sendiri karena merasa tertekan langsung melakukan pembelaan din dengancara menyerang anggota polisi tersebut sehingga terjadi perkelahian satu lawan satudan saling menyerang dengan menggunakan tangan kosong yang akhirnya anggotaPolisi tersebut melarikan din dan yang tinggal hanya Kanitsersenya, kemudianTerdakwa dkk membawa Kanitserse tersebut ke Asrama untuk dijumpakan denganDanraiP Kapten Arh Utoyo sekaligus untuk meyakinkan
Terbanding/Penggugat I : Fairuz
Terbanding/Penggugat II : Herry Chandra
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI CQ Menteri Keuangan RI CQ Direktorat Jendral Kekayaan Negara CQ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar
95 — 67
cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Agunan kredit telahdilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 September 2018 dantanggal 18 Maret 2019, tetapi dalam pelaksanaan lelang tersebutAgunan Kredit belum terjual karena tidak ada orang yang berminat, satudan lain hal limit lelang masih dianggap
Bambang Trihatmodjo
Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
546 — 595
Sengketa telah sesuai dengan AsasKemanfaatan dalam AUPB, dengan penjelasan sebagai berikut:a.Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU AP,yang menjelaskan sebagai berikut:Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yangharus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individuyang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentinganindividu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan
Raeni Melani
Tergugat:
1.PT. Bangun Arta Hutama
2.Ati Krisnawati
77 — 43
Vivi Catering Mandiri, satudan lain hal tersebut telah merugikan TERGUGAT karena telahdikutsertakan dalam Konflik Internal CV. Vivi Catering Mandiri.Bahwa terkait Posita No 12 dan 13, dikarenakan tidak adapemberitahuan atas Akta Perubahan No. 30 Tanggal 25 Januari 2018tersebut, maka Surat Keterangan Nomor: 009.EX/VCMRR/II/2018tanggal 7 April 2018, yang dikirimkan oleh TERGUGAT II, telah dianggapbenar isinya oleh Pihak TERGUGAT karena pemberitahuan atasadanya Akta Perubahan CV.
75 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
DKI Jakarta.Bahwa kalau benar ada sengketa antara Saksi Pelapor dengan Terdakwakarena masingmasing mengklaim sebagai pemilik atas lokasi yang satudan sama, maka hal itu sudah sepatutnya menurut hukum harusdiselesaikan melalui jalur perdata, bukan jalur pidana.Untuk lebih detailnya, mohon membaca pula dalildalil kami berikut ini :Bahwa obyek tanah yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali dariAbdullah adalah obyek tanah yang diperoleh Abdulah dari Zaini Achmad,yaitu bagian tanah C. 2933 Persil 26a SI
588 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
padamerek Penggugat yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat.Berdasarkan kreterium tersebut, Mahkamah Agung berpendapatbahwa antara merek KAMPAK dan lukisan kampak mempunyaipersamaan pada pokoknya dengan merek RAJA KAMPAK danlukisan mahkota di atas gambar dua kampak bersilang, denganalasan bahwa kesan yang dominan dari merekmerek sengketaadalah gambar kampak dan ucapannya;Dari kedelapan yurisprudensi tetap tersebut, maka pemahaman dalammenentukan adanya unsurunsur yang menonjol antara Merek yang satudan
YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
SRI MUAWANAH, SH Binti MUH.SOPRI H.A
261 — 57
pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa seluruh unsur perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Ke dua yaitu Pasal 372KUHP Junto Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan dan telah memenuhiketentuan pembuktian sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan pidana dari JaksaPenuntut umum pada pokoknya Majelis tidak sependapat terhadap unsurperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternatife ke satudan
81 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide : satudan lain hal bukti kepemilikan pinak ketiga yang memiliki hak danhubungan hukum atas tanah a quo berdasarkan Hak Milik Nomor 396/Kelurahan Lontar, yang telah terbit Tahun 1984/28 tahun yang lalu,sementara bukti hubungan hukum Penggugat atas nama a quo hanyaberdasarkan lpeda Nomor 10856 Persil 40 Klas d Il satu dan lain halmohon Majelis Hakim pertimbangkan sebagai dasar berkenan menyatakansengketa ini adalah sengketa kepemilikan/perdata mendasarkan faktahukum saat ini Hak Milik Nomor 396
Terbanding/Tergugat I : Ahli Waris Pengganti dari almarhum Ir. ED SIAHAAN
Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris Pengganti dari Almarhum TDP SIAHAAN
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Pengganti dari almarhumah EDITH LAMRIA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah SML SIAHAAN
Terbanding/Tergugat V : RATNA SARI DEWI BAKARA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VI : Dr. SARMA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VII : Prof Ing Ir. URAS SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VIII : SURUNG SIAHAAN
Terbanding/Turut Tergugat I : ROBERT L LUMBAN TOBING
Terbanding/Turut Tergugat II : IDA MURTAMSA SALIM, SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Penggugat I : RP. OBAJA LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat II : RIANDA LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat III : RAFAEL LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat IV : dr. HERMAN G LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat V : REB
74 — 39
;Bahwa obyek perjanjian sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal Satudan Pasal Dua Surat Perdjanjian Tanggal 13 Djuni 1972 adalah tentangtanah dengan bukti kepemilikann berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor2/Harapan Mulya seluas 6.852 m2 atas nama HERENIAMINAR SIAHAANyang terletak di Jalan Let.Jend.
65 — 10
Dan juga tindakanyaadalah secara yuridis sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, satudan lain hal karena Para Terlawan adalah sebagai Para Terlawan yangtidak benar dan tidak beritikad baik..
100 — 29
Dengan adanyaperbedaan perselisihan hutang 1 809,42 gram, timbul persoalan sehinggaterbit Surat Penitipan Barang tangal 26 Nopember 2015;Tergugat berulang kali mengajak Penggugat untuk menghitung ulangkembali, namun Penggugat menolak, dan Penggugat melaporkanTergugat ke Polresta Pekanbaru, karena tidak memenuhi unsurunsurpidana, karena menyangkut urusan hutang piutang, maka Penggugatmengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang;Bahwa apa yang diuraikan dan dijelaskan pada Eksepsi diatas, tetap satudan
Terbanding/Penuntut Umum : HERU SURYADMIKO. R, SH
421 — 69
Fakta tersebutbersesuaian dengan fakta sebagaimana keterangan Saksi Saksi Joe AsriadidanSaksi Suriyan di muka persidangana menyatakan pada pokoknyabahwa dalam musyawarah pada proses jual belli tersebut dinyatakan bahwapihak yang membeli adalah keluarga besar Terdakwa dengan patungan danTerdakwa pada saat itu sudah mengusulkan untuk memecah mecah SuratJualbelinya, namun atas pendapat/ saran Pemerintahan Desa cukup satudan diatasnamakan saja sebagai Perwakilan.Bahwa dari total luas keselurahan 166
41 — 21
Bahwa karena Dakwaan ke satu alternatif ke satudan dakwaan ke dua alternatif ke satu jelas tidakterobukti secara sah dan meyakinkan, sehingga jelastidak perlu) ada perbuatan yang harus dilaporkan, makaDakwaan ke tiga tidak terbukti secara sah danmeyakinkan sehingga harus dikesampingkan.Bahwa keberatan terhadap Dakwaan Ke tiga, Majelissependapat dengan tidak terbuktinya dakwaan tersebut,akan tetapi mengenai alasan tidak terbuktinya Majelistidak sependapat karena dakwaan ke tiga tersebut tidakterobukti
82 — 14
alternatif, dakwaan Subsidaritas,dakwaan kumulasi dan dakwaan gabungan/kombinasi antara dakwaan kumulasidengan dengan dakwaan Subsidaritas, akan tetapi dalam praktek Peradilan dewasaini banyak ditemukan bentuk dakwaan kombinasi yang merupakan gabungan antaradakwaan alternative dan dakwaan subsidaritas, seperti halnya bentuk dakwaandalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim dapat menerima penyusunan dakwaanPenuntut Umum dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative antara tindak pidana yang satudan
Terbanding/Tergugat I : H. JAFAR ABD. GAFFAR, S.Sos., MH
Terbanding/Tergugat II : H. DWI HARI WINARNO
Terbanding/Turut Tergugat : Pengurus Ketua KOMURA HESRUDDIN GAFFAR, ST
55 — 43
., M.Kn,Notaris Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;Menyatakan Sah dan Berharga Surat Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia melalui Suratnya No.000314/PAD/Dep.1/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 perihal LaporanPerubahan Anggaran Dasar Koperasi TKBM KOMURA;Menyatakan Koperasi TKBM KOMURA yang sah dan legal hanya ada satudan saat sekarang ini Ketua Koperasi TKBM KOMURA adalah H.
129 — 79
akan tetapi dengan tidak mengurangi apayang diuraikan dibawah ini; Untuk urusan tersebut di atas, Penerima Kuasa diberiHak, wewenang dan kekuasaan antara lain sebagai berikut :Menghadiri semua dan setiap Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan,berbicara dan mengefuarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebutsebagaimana dianggap baik oleh Penerima Kuasa.Membuat, menandatangani dan menyerahkan semuo dan setiap keputusan atausirkulasi berupa apapun yang diambil diliar Rapat Umum Pemegang Saham, satudan
PT. Karya Bahari
Tergugat:
Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun 2021
Intervensi:
PT ADHIPATI BANGUN NAGARA
429 — 195
Karya Bahari;Bahwa penyerahan dokumen dari PT Karya Bahari hanya satu kaliyang berlangsung satu hari dari Pukul 10.00 WIB sampai Pukul 11.00WIB, dokumen diperiksa dulu setelah dokumen dinyatakan lengkapkemudian pulang;Halaman 42 dari 58 HalamanPutusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT Karya Bahari diundang dalamproses Aanwijzing dari Panitia; Bahwa Saksi ikut duduk pada saat verifikasi dokumen PT Karya Bahri; Bahwa seluruh berkas dari PT Karya Bahari diminta, ditanya satu satudan
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN
684 — 155
hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan danteknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagipelaku usaha perkebunan dan masyarakat ;Menimbang, bahwa Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparanlahan berisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalamkomunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satudan
163 — 94
Kedua uraian tersebut tidak berkesesuaian/ bertentangan satudan lainnya, justru membuat kabur dan tidak jelas.26.Bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Putusan MARI NO. 1075.K/Sip/1980 dalam kaidahhukumnya telah menyatakan : Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena petitumbertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.Dengan demikian oleh karena posita gugatan adalah bertentangan denganpetitum gugatan maka gugatan adalah