Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan manangar melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 434/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 3 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat IV : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Pusat Jakarta Pusat Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat II : Kepala Pimpinan Kantor AJB Bumi Putera Kantor Cabang Kantor Syariah Tasikmalaya Diwakili Oleh : ASEP WIYANDI ERWINSYAH
Pembanding/Tergugat V : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Wilayah Bandung Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat III : Kepala Pimpinan Kantor Bumi Purtera Kantor Cabang Banjar Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat I : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Cabang Ciamis Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Terbanding/Penggugat II : Wiwi Widiawati Binti Basar Sumantri
Terbanding/Penggugat I : Dedi Handoyo Bin Ook Handoyo
127 — 85
  • Adanya suatu perbuatan melangar Hukum ;2. Adanya kesalahan dari orang/Subyek Hukum yang melakukan perbuatantersebut ;3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkannya ;4. Adanya hubungan Kasusalitas antara perbuatan dengan kerugian ;Serta pengertian melanggar hukum/ bertentangan dengan Hukum sesuaidengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi Doktrin hukum di Indonesia,perbuatan melawan Hukum telah diartikan secara luas yang meliputi 4macam yaitu :1.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 28-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 70/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hj.Rusnani Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat II : Suriansyah Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat III : Hj. Norliani Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat IV : Masdiana Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat V : Ahim Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat VI : Mugeni Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat VII : Muji Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat VIII : Milly Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat IX : Ahli Waris Almarhumah Puryati Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Terbanding/Tergugat I : H. Hilmi
Terbanding/Tergugat II : Hj. Nurhani
Terbanding/Tergugat III : Hj. Nurhayani
Terbanding/Tergugat IV : H. Abdi Fitria, S.Hut, Mp
Terbanding/Tergugat V : Uskiansyah
Terbanding/Tergugat VI : Badan Pertanahan Nasional kota Banjarmasin
129 — 66
  • ada orang yang sesungguhnya ikut menguasai objeksengketa maka dalam penentuan subyek hukum suatu gugatan seharusnyajuga didasarkan pada kepentingan bagaimana suatu putusan nantinya 9dijalankan karena kalau tidak perkara tersebut menjadi tidak tuntas dan yangpasti non eksekutable; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamatidak cermat dan sangat keliru, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmemahami asas lijdelijkeheid van de rechter (hakim yang pasif), inisiatipmenggugat pihakpihak yang dirasa melangar
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 1097/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 22 Nopember 2016 — SUHARTONO melawan PHILINDO TUKAN SABALA Dkk
101 — 44
  • Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur ( Obscur Libel)01.Bahwa,02.Bahwa,dalam gugatan Penggugat mencampuradukan antara gugatan perbuatanmelawan atau melanggar hukum dengan perbuatan ingkar janji / cederajanji ( wanprestasi ) (sebagaimana dalil Penggugat pada poin 13 poin 26)artinya apakah perbuatan Tergugat V merupakan suatu perbuatanmelawan atau melangar hukum ( onrechmatige daad) sebagaimanadimaksud dalam pasal 1365 KUHPdt ataukah perbuatan ingkar janjisebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2012 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/Pid.SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 12 Desember 2012 — H. KUSWADI bin BASRI
76 — 15
  • desa dalam Normalisasai sungai Sat,Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo, ;Bahwa adanya pengeluaran uang kas DesaTujungrejo, untukkegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, tanpadidukung dengan bukti pengeluaran uang yang sah, maka dalammengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berarti Terdakwa telah145melangar asas, bahwa untuk pengeluaran belanja atas bebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa, harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar azas tersebut,Terdakwa telah melangar
    kegiatan Normalisasi Sungai Desa Tunjungrejo, tidak lengkap dan tidak sah, dankarenanya tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti adanya pengeluaran uang kas desa, untukpembiayaan dalam Normalisasai sungai SAT, Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo ;Menimbang, bahwa adanya pengeluaran uang kas Desa Tujungrejo, untukpembiayaan kegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, yang tanpa didukung buktiPengeluaran uang yang sah, maka dalam mengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berartiTerdakwa telah melangar
    asas pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan danBelanja Desa, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar180azas tersebut, telah melangar aturan yang mengatur asas tersebut, yang karenanya dapatdikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa H.KUSWADI, selaku Kepala DesaTunjungrejo, dari tahun 2008 sampai tahun 2010, yang menguasai, memegang dan mengelolasendiri, seluruh keuangan Desa Tunjungrejo, yang berarti Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-06-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 28 Juni 2012 — DULMANAN BIN RAMELAN ;
118 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;Bahwa pada tahun 2003 Dana Kesejahteraan sejumlah Rp 154.200.000,00(seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dobel denganTunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kesehatan (2.01.01.1.1.01.07)pada Pos Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten ;Bahwa Biaya Operasional Fraksi untuk tahun 2003 yang telah direalisasikansebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), tidak diatur dalam Perda 15tahun 2000, dan melangar
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 27-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 1801/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 3 Desember 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
15 — 1
  • Bahwa sudah eukup lama antara penggugat dan tergugat tidak berhubungan dan jugaselama itu tergugat juga tidak lagi menghiraukan keadaan penggugat dan melantarkanpenggugat, oleh karena itu tergugat jelas salah dan melangar janji taklik talak yangpemah diucapkan dan juga melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, ;9.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-07-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 99-K/PM.III-12/AU/VII/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 — - DENNY ARDHI HASIHOLAN, Serka NRP 531077 ;
113 — 80
  • Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakatmodern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum seringdilakukan oleh orang lain ditempattempat yang terbuka untuk umum,Menimbang50begitu juga dengan tontonan televisi yang setiap saat menampilkanadegan sebagaimanan yang dilakukan oleh saksi1 terhadap Terdakwa,kalau memang hal itu melangar kesusilaan tentunya akan dilarang olehpemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih saja kita lihat adegantersebut masih sering kita lihat di tayangan
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata
Register : 13-02-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN WAINGAPU Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wgp
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 266
  • oleh Tergugat IIkepada Tergugat untuk melakukan aktivitas perkebunan cengkeh milikTergugat I.Bahwa tindakan Tergugat II memberikan izin kepada Tergugat tanpamelihat hak Para Penggugat dan tidak mencermati bahwa pada obyeksengketa yang diberikan izin tersebut merupakan milik Para Penggugatmerupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sangatmerugikan Para Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365KUH Perdata yang menyatakan tiaptiap perbuatan melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-08-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 28 Nopember 2017 — HUSTOM HALIM ; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
199 — 105
  • Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUNJKT.Komisaris Periode 22 September 2005 sampai dengan 24Oktober 2015 dan sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT.Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa yangditerbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki dampak yangsangat merugikan penggugat, melanggar hak hak individuyang dilindungi oleh konstiusi dan melanggar hak hak asasimanusia Penggugat yaitu melanggar hak Penggugat untukmenanam saham didunia perbankan atau dewan komisarissera melangar hak Penggugat untuk
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 617/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 29 Nopember 2010 — Drs. AWAL HATMADI, MM
85 — 10
  • terletak di Keluarahan Pulau Atas KecamatanSamarinda Ilir Kota Samarinda ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangandengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaiberikutPrimair : melangar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 31-01-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 01-G-2013-PTUN-BL
Tanggal 26 Juni 2013 — Penggugat: HAIDIR HAMDANI DKK Terguggat: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung 2. Ir. Yosep Ibrahim
131 — 43
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu:a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;g. Data Yunidis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau ;h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — P.T. BANK OCBC NISP. Tbk VS CUCU DJUHANA, DKK
142 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapunkepada pekerja/oburuh dan pengurus serikat pekerja/ouruh selamadan sesudah melakukan mogok kerja.Bahwa, berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :Barang siapa melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 67 ayat (1), Pasal 71ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2).
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-08-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 06-08-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 115/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 13 Nopember 2014 — Dr. H. CHRISTEA FRISDIANTARA vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG dan SULIK LESTYOWATI, SH. M.Hum
182 — 117
  • dilihat dari undangundang yangdipakai untuk mendakwa, kalau dalam putusan mereka terbuktimalakukan pelanggaran yang didakwa dengan undangundang pemilumaka akan terkena tindak pidana pemilu, kalau mereka tidak terbuktiatas dakwaan tersebut maka putusannya NO atau tidak dapat diterima;Bahwa kalau ahli melihat sepintas bahwa terdakwa telah melakukanpelanggaran undangundang nomor 8 Tahun 2012, undangundang ituadalah undangundang pemilu maka kalau terbukti maka pelanggaranpemilu, kalau terbukti telah melangar
Pengadilan PN MARISA Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 09-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MARISA Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar
Tanggal 14 Desember 2020 — Pidana - IRVAN YUNUS Alias IRVAN
454 — 307
  • Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya, sehingga MajelisHakim berkesimpulan Terdakwa secara sadar melangar ketentuan tanggungjawab wilayah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli PupukBersubsidi (SPJB) tersebut meliputi wilayah Kecamatan Paguat;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengecer resmi Pupuk Bersubsididan memiliki Badan Hukum yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di DesaSiduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Terdakwa secara sadarmenjual Pupuk bersubsidi tersebut kepada
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 14-06-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 28/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penggugat:
Damsi Asmara
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
IBNU YURIN, SE
259 — 163
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensitelah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya secara eCourt tertanggal 3Agusus 2021 yang berisi sebagai berikut:I. DALAM EKSEPSIA. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU1. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara A quo adalah SertifikatHak Milik Nomor 11618/Se.M Surat Ukur Tanggal 9012009Nomor 14/Se.M/2009 Luas +800 m?
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 25-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN SDA
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
SUNARTO, S.H
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I cq. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
264 — 136
  • Sudarto, S.H. dan Zainal Abidin Farid,sebagai berikut:Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melangar hukum dandapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaituadanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mensrea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi darikejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkanunsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukanperbuatan.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 777/PDT/2018/PTDKI
Tanggal 31 Januari 2019 — HARIYATI WIDJAJA (DIRUT PT.JAYA NUR SUKSES) >< KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)JAKARTA IV CS
253 — 169
  • Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit), berikut segala apa yangberada diatasnya, termasuk namun tidak terbatas pada bangunanbangunan, pohonpohon, pagar, perkerasan, dan segala benda lain yangHalaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 777/Pdt/2018/PT.DKI52.53.54.55.56.Diberada di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 KUHPerdata) dengan tidak menghilangkan/melangar hak orang lain;Bahwa berdasarkan uraianuraian dan fakta hukum tersebut, terang danjelas dalil Penggugat adalah suatu dalil yang tidak mempunyai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-11-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1331 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — PT. LAUTAN OTSUKA CHEMICAL VS 1. HIDAYATULLAH, DKK
153 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • maka surat kuasa tersebut menjadi cacat hukum,karena bagaimana mungkin pihak yang berperkara (5 orangTermohon Kasasi) memberikan kuasa kepada orang lain, tapi jugakepada dirinya sendiri sebagai Kuasa Hukum dan mewakili dirinyasendiri beracara di PHI Serang;Bahwa terbukti Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti yangmenolak Eksepsi Pemohon Kasasi tentang Surat Kuasa TidakDicantumkan Kalimat Bertindak Untuk Dirinya Sendiri MaupunBertindak Sebagai Kuasa secara jelas dan terang telah salahmenerapkan dan melangar
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN GARUT Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Grt
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat:
dr. AGUSTINA
Tergugat:
PT. AMANAH SINERGI KAPITAL INDONESIA ASCAP
60 — 28
  • ., dalambukunya " Hukum acara perdata dalam teori dan praktek (hal. 3) , dalamhokum acara pperdata, Penggugat adalah orang yang " merasa " bahwahaknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melangar haknya itusebagai Tergugat dalam suatu perkara didepan Hakim. Hal yang sama jugadijelaskan oleh Moh.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 197/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
H. AHMADI
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN SUNAN WIROKROMO GENDANG TIMUR
459 — 112
  • POSITA/ALASAN GUGATAN sampai dengan halaman 26 huruf J.OBJEK SENGKETA MELANGAR UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGARBUDAYA PASAL 2 HURUF D DAN ASAS KEADILAN, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa olehnya karena Eksepsi tentang Gugatan Penggugat TidakJelas dan Kabur (Obscuur Libel) tidak berdasar hukum danharuslahdinyatakan tidak diterima ; Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Eksepsi tentang kekeliruanpihak menimbulkan gugatan error in persona, dengan alasan : bahwa yangbertindak sebagai Penggugat