039/FF10/PGSPGM/16 (surat bukti bertanda T2A);Pada tanggal 28 September 2018 di Palu telah terjadi bencana alam berupagempa bumi, tsunami dan likuifaksi sehingga menghancurkan tempat usaha milikPenggugat yang disewa dari pihak Tergugat di Palu Grand Mall;Dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 039/FF10/PGSPGM/16 (surat buktibertanda T2A) dalam pasal 14 ayat (2) pada pokoknya disebutkan apabila parapihak dalam perjanjian ini mengalami hambatan dalam menjalankan usahanyadikarenakan keadaan memaksa ( Force

Majeure) maka para pihak dalamperjanjian ini dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang berkaitan dan resikoyang terjadi menjadi resiko masingmasing pihak dan bukan menjadi resiko sertatanggung jawab pihak lainnya, dan untuk selanjutnya masingmasing pihakdalam akta ini dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap resikoyang diakibatkan oleh Keadaan Memaksa (force Majeure) tersebut, sehinggaPenggugat selaku pihak kedua dalam perjanjian tersebut tidak bisa menuntutapapun kepada pihak Tergugat

Penggugat karena telah tidak menghiraukan niat baikPenggugat yang tetap meyakini dan optimis masih sanggup mengelolaperusahaan dengan baik.Bahwa Penggugat sangat menyesalkan terhadap surat Tergugat untukmelelang hak tanggungan atas nama Penggugat tersebut, karenaPenggugat sudah menyampaikan secara jujur dan terbuka kepada Tergugatmengenai niat baik dari Penggugat untuk memperbaiki kondisi keuanganperusahaan, bahwa juga menurunnya keuangan perusahaan diakibatkansesuatu yang tidak dapat dihindarkan (force

majeure ); sebagaimanakondisi perekonomian negara yang pertumbuhannya bergerak di bawah 5% yang mana dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti itu pasti tidakmendukung pertumbuhan perusahan secara bagus.Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY19.20.21.22.23.Bahwa force majeure adalah berarti "kekuatan yang lebih besar" yaitu Suatukejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapatdihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidakdapat dilaksanakan sebagaimana

Artinya diluar akal dan prediksiPenggugat mengapa kondisi keuangan akhirakhir ini tidak bisa prestasikepada Tergugat, tidak sebagaimana sebelumnya sangat prestasi terhadappembayaran bunga kepada Tergugat.Bahwa yang termasuk kategori keadaan Force majure adalah peperangan,kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan karyawan, kebakaran danbencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yangberwenang.Bahwa kondisi perekonomian negara yang pertumbuhannya bergerak dibawah 5 % tersebut menurut

Penggugat merupakan force majeure bagiperusahaan Penggugat sehingga perusahaan Penggugat tidak berkembangsecara pesat dan cepat.Bahwa Kredit yang bermasalah ini mempunyai dampak yang sangat luasterhadap seluruh aspek perekonomian.

Manusia/Pemohon PK;Bahwa sesuai dengan alasan/unsurunsur yang dikemukakan di atasdihubungkan dengan undangundang Hukum Perdata Yaitu Pasal. 1244dan 1245 dan menurut Hukum Pihak Pemohon Peninjauan Kembalisebagai Debetur disebabkan Membayar ganti rugi dalam keadaanmemaksa atau Overmacht;Bahwa diharapkan untuk memperhatikan pasal demi pasal dari Isi Jual BeliBatubara No. 035/RMKABB/VIII/07 yang disepakati Antara PemohonPK sebagai Debetur dengan Termohon PK Sebagai Kreditur dan khususPasal 9 tentang Force

Majeure;Pasal 9 ayat menyebutkan yang dimaksud dengan Force Majeure adalahkeadaan memaksa yang terjadi di luar Kemampuan kedua belah pihakdiantaranya adalah bencana Alam dan perubahan keadaan yang tak terdugadan sebab lain;Bahwa Pasal 9 ayat dihubungkan dengan produk novum (Bukti baru) yaitukeadaan cuaca yang tidak menentu sehingga Tongkang pembawa Batubaratidak bisa sandar di Pelabuhan Long Bileh Mondong, dan tidak bisaHal.11 dari 14 hal.

Menyatakan bahwa tentang adanya Force Majeure harusdibuktikan dengan keterangan tertulis dari Instansi yang berwenang dandiharapkan untuk memperhatikan Produk P.J/PK.

Yaitu surat KeteranganKepala Desa Muai Kecamatan Janggut Kabupaten Kartanegara yangBertandaP.I/pk;Bahwa berdasarkan bukti baru tersebut di atas dihadapkan dengan Pasal 9dari syaratsyarat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMKABB/VII/07satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yaitu dalam keadaanOvermacht atau Force Majeure;Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut di atas hanyaMempertimbangkan hak serta kepentingan Pihak Termohon PK SebagaiKreditur tanpa ada mempertimbangkan kewajibannya Sebagai

TERMOHON PKPU MENGALAMI KESULITAN RUANGGERAK DAN/ATAU PEMBATASAN KEGIATAN INSTANSIPEMERINTAHAN KARENA TERDAPAT KEADAAN KAHAR(FORCE MAJEURE) YAITU PANDEMI CORONA VIRUS 3. Bahwa Termohon PKPU dengan Para Pemohon PKPU menyepakati jualbeli Kendaraan Bermotor Roda Dua yang kemudian dituangkan dalam SuratPemesanan Kendaraan No. DMI/SPK/0619/032/ tanggal 21 Juni 2019 danSurat Pemesanan Kendaraan No.

Bahwa terhambatnya penyerahan atas STNK, TNKB, dan BPKB olehTermohon PKPU tersebut tidak disebabkan oleh kesengajaan TermohonPKPU, melainkan karena keadaan kahar (force majure) yaitu PandemiCorana Virus Disease 2019 (Covid19);6. Bahwa dalam Surat Pemesanan Kendaraan tersebut, tidak diaturmengenai ruang lingkup keadaan kahar (force majeure), dan oleh karenanyaberlaku ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mengaturtentang keadaan kahar (force majeure);7.

Bahwa dengan demikian, pandemi Covid19 merupakan suatu bencananonalam yang dapat dikategorikan sebagai suatu force majeure;10.

Bahwa mengenai keadaan kahar (force majeure) berlakuketentuan perundangundangan lain yang mengatur tentang hal ini.Ketentuan yang berlaku ialah Pasal 1244 jo. Pasal 1245 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), sebagai berikut ini:a.

Bahwa oleh karena terdapat keadaan kahar (force majeure) dalampelaksanaan terhambatnya penyerahan atas STNK, TNKB, dan BPKB olehTermohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU dan Kreditur Lain, makadalam hal ini keberadaan utang Termohon PKPU terhadap Para PemohonPKPU dan Kreditur Lain tidak dapat dibuktikan secara sederhana;21.

Force majeure karena sebabsebab yang tak terduga.Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2020/PT DPS2. Force majeure karena keadaan memaksa.3.

Force majeure karena masingmasing perbuatan tersebut dilarang.terfokus pada poin pertama force majure karena sebabsebab yang takterduga dalam hal ini, menurut pasal 1244 KUHPerdata, jika terjadi halhalyang tidak terduga (pembuktiannya dipihak debitur) yang menyebabkanterjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukantermasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasukkedalam kategori force majeure.

Hal ini dipertegas oleh Subekti dalambuku Pokokpokok Hukum Perdata (hal. 150), berdasarkan teori, terdapat 2jenis force majeur, yaitu force majeur absolut dan force majeur relatif,dimana dalam force majeur relatif terjadi ketika suatu perjanjian masihmungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yangsangat besar dari pihak debitur, force majeur relatif sifatnya hanyatemporary atau sementara saja, yang tidak menyebabkan perjanjian batal,melainkan hanya sebatas ditangguhkan;Sehingga

;Para Pembanding/semula Para Tergugat juga mendalilkan dalammemori bandingnya: force majeure relatif terjadi ketika suatu perjanjianmasih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan danbiaya yang sangat besar dari pihak debitur, force majeure relatif sifatnyahanya temporary atau sementara saja, yang tidak menyebabkanperjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan,kenyataannya????

majeure;Force Majeure adalah atau keadaan memaksa (overmacht) dimanaposisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukankewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama.Force Majeure yang sering dialami berupa, tanah longsor, banjir, angintopan, badai gunung meletus, epidemik, kKeadaan perang, kerusuhan,pemberontakan, terorisme, sabotase, kudeta militer dan lainnya.Menurut KBBI, force majeure dikenal dengan keadaan kahar.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT padaangka 12 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adaalasan bagi TERGUGAT untuk menyatakan bahwa TERGUGATmengalami force majeur. Hal ini haruslah dilakukan pembuktian apakahTERGUGAT mengalami force majeur atau tidak selama melaksanakanpembangunan Apartemen Lenteng Agung City.

Bahwa dalam ketentuan pasal 20 Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) Nomor : 400/PPJB/LACITY/VII/2013 tertanggal 6 Juli 2013tentang FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA) terdapatketentuan yang pada intinya apabila keterlambatan atau kegagalanpembangunan tersebut diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yangsecara layak dan patut tidak dapat dihindari atau berada diluarkemampuan PIHAK PERTAMA, maka para pihak secara tegasMENYETUJUI bahwa PIHAK PERTAMA termasuk seluruh afiliasinyaperusahaan PIHAK PERTAMA

Maka dalil Penggugat yangmenyatakan tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menyatakan bahwaTergugat mengalami kondisi force majeure merupakan dalil yang tidakberdasar;d. Bahwa alasan hukum Tergugat tidak dapat menyelesaikan secara tepatwaktu, karena pada saat itu terjadi perubahan regulasi dari Pemda DKI,seperti: Perubahan ijin lantai yang semula 24 lantai berubah menjadi 17 lantai;Hal.25 dari 34 hal.Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

;Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat alasan tersebut tidak tepat untuk dikata force majeure(keadaan memaksa), karena force majeure (keadaan memaksa) adalah suatukeadaan atau kejadian yang tidak dapat dihindari, tidak dapat diatasi dalamjangka waktu yang singkat, dan tidak dapat diperkirakan akan terjadi, karenasifat kejadiannya tibatiba dan tidak terelakkan, sedangkan alasanalasanseperti perubahan ijin lantai yang semula 24 lantai berubah menjadi 17

majeure (keadaan memaksa);Menimbang, bahwa mengenai adanya gugatan pada Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 218/G/2013/PTUNJKT., yang telah diputus padatanggal 16 April 2014 dan telah mempunyai kekuatan yang mengikat (Bukti T7), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut bukan pula keadaanyang disebut sebagai force majeure (keadaan memaksa), sehingga dapatdijadikan sebagai alasan oleh Tergugat untuk menyatakan belum selesaiHal.28 dari 34 hal.Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.apartemen

lebih lanjut antara PIHAK PERTAMA dengananakanak;(5)Bahwa terkait dengan BPKB mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi L1622 ES akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA jika anak yang memintalangsung kepada PIHAK PERTAMA;PASAL 4JANGKA WAKTU PERJANJIANPerjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAKdan akan diakhiri dengan surat pemutusan perjanjian yang akan dibuatdikemudian hari oleh PARA PIHAK apabila selurun hak dan kewajiban PARAPIHAK telah dilaksanakan;PASAL 5KEADAAN KAHAR (FORCE

MAJEURE)(1)Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala peristiwa yangterjadi diluar kKekuasaan PARA PIHAK yang dampaknya menunda ataumenghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban dalamperjanjian ini, yaitu : Bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, tsunami dansebagainya).

Tindakan/kebijakan pemerintah dan/atau instansi terkait di bidangfiskal, moneter dan makro ekonomi;(2)Terjadinya keadaan atau halhal yang menyebabkan force majeuresebagaimana dimaksud ayat (2) harus dibuktikan/disahkan secara tertulisdari instansi pemerintah Republik Indonesia yang terkait sesuai denganforce majeure yang dialami;Halaman 6 dari 11 Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.TnkPASAL 6ADDENDUMSetiap halhal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikanbersama melalui perundingan

., berkedudukan diKota Makassar, tertanggal 27112013, karena merugikan Penggugat;Menyatakan bahwa menerima keadaan mana Penggugat seluruh kewajibanatas beban hutang dibebaskan dengan dasar alasan usaha Penggugattergolong peristiwa sebagai keadaan memaksa (force majeure);Menghukum Tergugat untuk membebaskan Penggugat dari segalapembiayaan angsuran dan beban biaya lainnya dikerenakan usahaPenggugat tergolong peristiwa keadaan memaksa (force majeure) dan tanpasyarat;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan

karena tidak memenuhi persyaratanformil;Bahwa antara posita dengan petitum saling bertentangan, dalam positagugatan Penggugat angka 14 huruf (b) menjelaskan ...dengan iktikad baikPenggugat berupaya memenuhi kewajiban ... dan meminta restrukturisasidengan pembayaran separuh dari gaji Penggugat sebagai PNS...dstsedangkan dalam Petitumnya angka 5 menyebutkan ..MenghukumTergugat untuk membebaskan Penggugat dari segala pembiayaanangsuran dikarenakan usaha Penggugat tergolong peristiwa keadaan7memaksa (force

majeure)....

Demikian pula dalil eksepsi yangmenyatakan bahwa dalildalil gugatan tentang force majeur adalah kaburatau tidak jelas tidak dapat dibenarkan karena dalil force majeur yangdimaksud Termohon Kasasi/Tergugat bukan yang termaktub dalamposita angka 14 huruf b, melainkan posita angka 14 huruf a yangberkaitan dengan dalil angka 6, yaitu terbitnya kebijakan BPJS yangmenyebabkan usaha Pemohon Kasasi/Penggugat menurun.

Putusan Nomor 179 K/Ag/2017fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI)Nomor 4/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Nomor 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang MenundaPembayaran, oleh sebab itu tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugattentang pembatalan akad harus ditolak;Bahwa dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan darikewajiban pembayaran utang karena terjadi force majeur dimana usahaPemohon Kasasi mengalami penurunan disebabkan adanya kebijakantentang

PPJB diatur secara jelas bahwa apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) antara lain huruhara, perang, pemogokan buruh, kebakaran, kelangkaan bahanbaku, banjir, bencana alam dan kejadian lainnya yang tidak diatasimanusia dan peraturanperaturan/kebijakan pemerintah, yangdapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan tanah danbangunan oleh pihak pertama kepada pihak kedua maka pihakkedua tidak dapat menuntut pembayaran denda atau ganti rugiatau biaya kepada pihak lainSebagaiamana juga diatur dalam

karena hal hal yang disebabkan oleh atautejadinya force majeure sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6.2pasal ini, pada waktu yang telah ditentukan, Pihak Pertama wayibmembayar denda keterlambatan penyerahan tersebut sebesar 10/00(satu permil) perhari dengan maksimum jumlah denda 5% (lima persen)dari sisa pekerjaan yang belum terselesaikan.

Majeure) sebagaimana dalam MemoriBanding Pembanding.

Bahwa dalam persidangan Tingkat Pertama Pembandingtidak dapat membuktikan dalil tanah longsor tersebut merupakankeadaan memaksa (force majeure).

Atas hal tersebut diatasPembanding tidak dapat membuktikan force majeure tersebut, makaketentuan Pasal 6 butir 6.2 dan Pasal 6 butir 6.3 PPJB tidak dapatdiberlakukan dan harus dikesampingkan dan ditolak (Vide MemoriBanding halaman 9 dan 10).Bahwa pada Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 13November 2020 Pembanding menyampaikan pembangunan unit sudahmencapai 70 % (tujuh puluh persen), dan pada point 13 (tiga belas)Memori Banding Pembanding, pembangunan unit tanah dan bangunantelah mencapai

Debitor tidak dapat menggunakan alasanalasan atau peristiwaapapun juga termasuk keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi padadebitor untuk menunda pembayaran angsuran tersebut atau memintapenjadwalan kembali atas pembayaran angsuran.

Adapun berdasarkan teoriHalaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Armhukum mengenai force majeure pada dasarnya dibedakan menjadi forcemajeur absolut dan force majeur relatif. Force majeur absolut yaitu keadaandimana prestasi tidak bisa dilaksanakan sama sekali misalnya musnahnyabarang yang diperjanjikan dan lain sebagainya.

Selanjutnya mengenai forcemajeure relatif adalah keadaan dimana prestasi masih dapat dilaksanakannamun dengan pengorbanan yang besar atau biaya yang tinggi dari debitormisalnya harga bahan baku menjadi sangat tinggi atau adanya laranganmembawa barang objek perjanjian keluar dari pelabuhan;Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjiansebagaimana bukti P1/bukti T1 telah mencantumkan adanya pengecualianalasan force majeure, Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang demikiansangat tidak adil

Salah satu contoh mengenai masalah teknis pembayaranmisalnya karena pandemi layanan perbankan menjadi lumpuh sementara(force majeur relatif) atau caracara pembayaran yang diatur dalamperjanjian tidak mungkin lagi untuk dilakukan karena nilai mata uang rupiahtidak lagi berlaku (force majeur absolut).

Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut, maka dapatdisimpulkan bahwa ketidakmampuan Tergugat untuk membayar angsuranyang menjadi kewajibannya dengan alasan adanya pandemi covid19 padadasarnya bukanlah termasuk keadaan memaksa (force majeur) yang dapatmenghapuskan unsur kesalahan/kelalaian dari perbuatan Tergugat yangterlambat dalam melakukan prestasi, ditambah lagi Tergugat telah cederajanji bahkan sebelum adanya pandemi covid19;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut

Otto Hasibuan terkait forcemajeur (keadaan memaksa), "Wabah COVID19 itu sendiri, tidak dapat dikatakansebagai force majeur.

Namun ketika orang itu tidak bisa melakukan suatukehendaknya diluar kKemampuannya sendiri dan itu karena keadaan administratif,keadaan bencana alam dan bencana non alam, maka dalam kemungkinan sepertiini membuat orang tersebut tidak mampu melakukan suatu kewajiban ataukegiatannya maka dapat dikatakan sudah terjadi force majeur pada situasi saat itu.Selain itu yang dapat menentukan bahwa pandemi Covid19 ini termasuk dalamkategori force majeur atau tidak adalah hakim dan bukan pemerintah;16.

Bahwa berdasarkan unsurunsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat denganjelas dikatakan force majeur (Keadaan memaksa). Sehingga Penggugat dapatmeminta keringanan atas pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan carapenundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun;19. Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq majelis hakimpemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemi Covid19 saat initermasuk dalam kategori force majeur (keadaan memaksa);20.

majeure sebagai dasar untuk mendapatkan kebijakanpenundaan pembayaran angsuran selama 1 (Satu) tahun, maka dapatTERGUGAT sampaikan bahwa force majeure tidak dapat menjadi alasanuntuk dapat membatalkan Perjanjian a guo, namun harus adanyakesepakatan antara para pihak dalam Perjanjian a quo, hal ini berdasarkanpendapat ahli hukum Prof.

Mahfud MD terkait dengan force majeure yangmenyatakan Bahwa status covid19 sebagai bencana nonalam tidak bisalangsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan force majeure,tetapi bisa dijadikan sebagai pintu masuk bernegosiasi dalam membatalkanatau mengubah isi kontrak. Selama kontrak tidak dirubah dengan kontrakbaru yang disepakati tetap berlaku mengikat seperti UU..

Bahwa karena adanya krisis ekonomi itulah maka jelas sangat menghambatusaha Penggugat yang berakibat kondisi force majeure dan karenanyaterjadilah wanprestasi atahu ingkar janji, yang pasti yang namanya ingkarjanji tentunya dilakukan secara tahu dan mau dari mereka yang tidakbermoral. Karena yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah iniadalah karena krisis ekonimi global, maka tentunya sangat tidak adil jikaTergugat menempatkan kami Penggugat sebagai pihak yang ingkar janji;6.

Bahwa dengan demikian, maka petitum dari gugatan Penggugat, bukanterkait dengan persoalan Force Majeure seperti dalam putusan bandingin casu (halaman 8. baris 1112 dari bawah). Persoalannya: "apakahHakim boleh memutuskan halhal yang tidak digugat ?";3. Bahwa yang menjadi petitum gugatan terkait dengan persoalan somasiyang dilakukan Tergugat (BRI. Cab.

alasan ke1 sampai dengan alasan ke7:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmemeriksa secara sakSama memori kasasi tanggal 11 April 2014 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabayadan Pengadilan Negeri Lumajang tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:e Perjanjian sah karena telah diterima dan disepakati bersama olehPenggugat dengan Tergugat;e Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat tentang keadaanforce majeure

Bahwa telah terjadi kKeadaan memaksa (force majeure) padaAgustus hingga Januari dari tahun 2007 hingga awal tahun 2013,bentuk force majeure tersebut ialah Pecahnya tanggul air laut diPluit sehingga mengakibatkan Banjir Rob yang sering terjadi diKawasan Muara Baru, sebagaimana hal tersebut dijelaskan didalamsurat keterangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum(PERUM) Perikanan Indonesia, Cabang Jakarta, Nomor Ket30/KCJKT/V/2015, tetanggal 20 Mei 2015 (bukti terlampir), dan suratketerangan yang dikeluarkan

Padamasamasa keadaan force majeure, kegiatan usaha yang dijalankanoleh PT. Indoboga Jaya Makmur (Pemohon Peninjauan Kembali)mengalami hambatan kerugian baik kerugian materil dan immateriil.Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2105/B/PK/PJK/201 7b.

Bumi Panen Raya), karena kondisi dankeadaan force majeure. Kegiatan tersebut dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), agar tetapHalaman 22 dari 30 halaman.

Sehingga apabila munculsengketa perpajakan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dapatmemberikan keputusan yang seadiladilnya yang mengandung tigaunsur hukum dalam suatu putusannya, yakni Kepastian Hukum(Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan Keadilan(Gerechtigkeit).Bahwa kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pasca kejadian force majeure, mengalamikerugian yang sangat berdampak bagi kegiatan usaha Perseroanhingga saat ini.

Hal tersebutdapat tercermin dari pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang tidak mempedulikan keadaan force majeure dan pembenaranatas koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Termohon Banding).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah menjalankan segala aspek perpajakan yang telah ditetapkanoleh hukum perpajakan di Indonesia dan telah menerapkan AsasKepatuhan sesuai dengan perundangundangan dan/atau peraturanyang berlaku.

pihakIll (ketiga)/Pihak lain dilokasi wilayah izin pertambangan milik Penggugat,tetapi selama ini Tergugat, (PIT Prima Buana Utama) tidak pernahmelakukan kewajibannya dalam rangka melakukan kegiatan penambangandi wilayah penambangan Penggugat dengan alasan adanya PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatanpengolahan dan pemurnian mineral yang dianggap oleh Tergugat (PT PrimaBuana Utama) sebagai keadaan force

majeure berdasarkan suratpemberitahuan Tergugat (PT Prima Buana Utama) yang ditembuskankepada notaris Linggo Darsono, S.H., tertanggal 29 Maret 2012 dan telahdijawab oleh Penggugat melalui Surat Nomor 020/DJ/T/IV/2012 padatanggal 2 April 2012 dengan tembusan kepada Notaris Linggo Darsono,S.H., yang berisi bahwa keadaan Pasal 11 ayat 1 force majeure harusdisertai dengan keterangan tertulis dari instansi yang berwenang (sesuaidengan Pasal 11 ayat 3) dalam hal ini Kementrian Energi dan Sumber DayaMineral

Bahwa yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian tersebutadalah keadaan memaksa yang terjadi diluar Kemampuan kedua belahpihak. Dengan ketentuan Pihak Kedua (PT Prima Buana Utama) yangberada dalam keadaan force majeure memberitahukan secaratertuliskepada pihak pertama (Penggugat) selambatlambatnya dalam waktu 1Halaman 2 dari 16 hal. Put.

Nomor 1332 k/Pdt/2015(satu) minggu terhitung sejak terjadinya keadaan force majeure dengandisertai keterangan tertulis dari instansi yang berwenang, dan hal ini tidakdilakukan oleh Tergugat (PT Prima Buana Utama);5.

majeure diaturdalam ketentuan peraturan dan perundangundangan, sehingga penyesuaianharga/eskalasi yang terjadi diakibatkan adanya Pengumuman Pemerintahyang secara resmi menyatakan kenaikan harga BBM yang kemudianberakibat pada kenaikan harga bahan, peralatan dan upah yang menurutPasal 1244 KUHPerdata mengenai kausakausa force majeure yangdibedakan kedalam 3 (tiga) aspek yaitu :1.

Force majeure karena sebabsebab yang tak terduga; 2. Force majeure karena keadaan memaksa; dan 3.Force majeure karena masingmasing perbuatan tersebut dilarang.

Dalamhal ini yang mencocoki terjadinya penyesuaian harga/eskalasi tersebutdisebabkan karena telah terjadinya force majeure karena sebabsebab yangtidak terduga dimana pemerintah telah menaikkan harga BBM yangberakibat pada naiknya harga bahan, peralatan dan upah;Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Tergugat telah melakukan wanprestasikepada Penggugat berdasarkan Kontrak Induk Pembangunan Mesjid Agungdi Pangkalan Kerinci (Tahun Jamak/multi years) kegiatan PembangunanSarana dan Prasarana lbadah Nomor

yangmerupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya.Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebutmaka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak;Dengan perkataan lain, bahwa peristiwa yang merupakan force majeure tersebut tidaktermasuk ke dalam asumsi dasar (basic asumption) dari para pihak ketika kontrak tersebutdibuat;Selanjutnya Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan, Tidaklah biaya rugi dan bunga,harus

majeure ini, yaitu :1.

Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkankepada yang bersangkutan;Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa force majeure timbul karena hal yang tidakterduga.

Dengan kata lain bila hal tersebut telah diduga sebelumnya maka itu bukantermasuk force majeure;Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti T10, T11 dan T12 untukmembuktikan dalil force majeure tersebut; Tetapi apabila dihubungkan dengan penguraiandiatas, bukti T10 hanya berupa surat keterangan dari Notaris I Wayan Sugitha,SH., yangmenerangkan bahwa proses pertelaan unit villa masih dalam proses, sehingga menurutMajelis Hakim, bukti T10 belum dapat membuktikan adanya force majeure sebagaimanadalil

majeure tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat;Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil force majeure tersebut, makaPara Tergugat telah wanprestasi karena tidak menyerahkan ketiga unit villa kepadaPenggugat selaku pembeli sebagaimana tersebut dalam perjanjian Nomor 113, 114 dan115 tertanggal 25 Juni 2013;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil belum dilaksanakannya kewajibanPara Tergugat untuk melakukan pembelian kembali atas unit villa, Penggugat mengajukanbukti P7, P8A, P8B berupa

Penggugat karena telah tidak menghiraukan niat baikPenggugat yang tetap meyakini dan optimis masih sanggup mengelolaperusahaan dengan baik.Bahwa Penggugat sangat menyesalkan terhadap surat Tergugat untukmelelang hak tanggungan atas nama Penggugat tersebut, karenaPenggugat sudah menyampaikan secara jujur dan terbuka kepada Tergugatmengenai niat baik dari Penggugat untuk memperbaiki kondisi keuanganperusahaan, bahwa juga menurunnya keuangan perusahaan diakibatkansesuatu yang tidak dapat dihindarkan (force

majeure ); sebagaimanakondisi perekonomian negara yang pertumbuhannya bergerak di bawah 5% yang mana dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti itu pasti tidakmendukung pertumbuhan perusahan secara bagus.Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY19.20.21.22.23.Bahwa force majeure adalah berarti "kekuatan yang lebih besar" yaitu Suatukejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapatdihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidakdapat dilaksanakan sebagaimana

Artinya diluar akal dan prediksiPenggugat mengapa kondisi keuangan akhirakhir ini tidak bisa prestasikepada Tergugat, tidak sebagaimana sebelumnya sangat prestasi terhadappembayaran bunga kepada Tergugat.Bahwa yang termasuk kategori keadaan Force majure adalah peperangan,kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan karyawan, kebakaran danbencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yangberwenang.Bahwa kondisi perekonomian negara yang pertumbuhannya bergerak dibawah 5 % tersebut menurut

Penggugat merupakan force majeure bagiperusahaan Penggugat sehingga perusahaan Penggugat tidak berkembangsecara pesat dan cepat.Bahwa Kredit yang bermasalah ini mempunyai dampak yang sangat luasterhadap seluruh aspek perekonomian.

S.STKONSULTAN PADA SUB BIDANG UTILITAS BANGUNAN GEDUNGINSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) SURABAYA, dimanakeduanya menerangkan bahwa pengerjaan septic tank tidak dapatdilaksanakan dengan menggunakan teknik septic tank konvensionalsehingga di rekomendasikan untuk menggunakan TEKNIK BIOTANK, akanHal 5 dari 22 hal PUT.NO.80/PDT/2017/PT.MTRtetap Tergugat tidak mau mengikuti rekomendasi dari kedua consultantindependent tersebut.Bahwa dengan adanya penambahan item pekerjaan dari Tergugat danadanya force

Terhadap pertimbangan hukum pada halaman 39 paragraf 2: bahwaterhadap permasalahan Septic Tank tersebut Majelis berpendapatberdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap lokasi obyek sengketa,Majelis melihat bahwa Septic tank tersebut disebabkan oleh adanya factorForce majeure atau bukan, telah dapat dibuktikan bahwa Septic Tank jugamenjadi pekerjaan yang belum terselesaikan pembangunannya olehPenggugat Konvensi, sehingga berdasarklan pertimbangan tersebut Majelisberpendapat permasalahan Septic

Penggugat rekonvensi /Terbanding merupakan suatu Force majeure karena menyangkut kondisigeografis tanah pada lokasi pembangunan proyek dan terhadappermasalahan tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi /Pemvbanding telah mengupayakan segala macam cara untuk mengatasinyanamun Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvemnsi / Terbanding tidakmemberikan tanggapan secara professional sehingga Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi / Pembanding menyerahkan kepada terhadap TergugatKonvensi / Penggugat

Rekonvensi / Terbanding untuk mengatasipermasalahan tersebutkarena sebagaimana disebutkan dalam angka 7 buktiP1 / T1 terhadap kondisi Force Majeura tersebut baik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Pembanding maupun Tergugat Konvensi /Penggugat rekonevsi / Terbanding bersepakat bahwa apabila penyelesaianpembayaran atau proyek tertunda karena Force majeure maka PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tidak akan bertanggung jawab

Majeure demikian pula mengenai bukti Sertifikasi TahapanKonstruksi dan Penyelesaian Proyek dari Arsitek Tehnik dan Direktur Konsultanyang merupakan syarat mutlak pembayaran final, pada hakekatnya sudahdipertimbangkan dengan seksama serta beralasan hukum oleh Majeklis HakimTingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Tingkatbanding;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan PengadilanTingkat Pertama

Bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 November 2018dan 15 November 2018 adalah force majeure sehingga Para Tergugattidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap kejadian tersebut;2. Bahwa keputusan untuk memindahkan pelatinan yoga danakomodasi peserta yoga ke Ananda Cottages adalah keputusansepihak yang dibuat oleh Penggugat tanpa berkonsultasi dengan ParaTergugat; dan3.

Pasal 1245 KUHPdt.mensyaratkan Force Majeure sebagai berikut:a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutharuslah tidak terdugaoleh para pihak;Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 76/Pat.G/2019/PN Ginb. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadapihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut.C. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutdiluar kesalahan pihak debitur;d.

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutdiluar kKesalahan para pihak;e.

Tidak ada itikad buruk dari pihak debitur;oleh karena itu unsur diluar kendali adalah unsur yang menghilangkankelalaian atau kesalahan pihak yang tidak melakukan kewajibannya.Biasanya force majeure diakibatkan oleh bencana alam seperti gempabumi, kebakaran dan angin topan; keadaan perang; huru hara dan /ataukebijakan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomiyang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan ARTINYAforce majeure harus berdampak dan dirasakan secara meluas BUKANHANYA

Hal ini pun menuai tanggapan baik dari para pesertapelatinan yoga;5) Bahwa PENGGUGAT harus buktikan atas analisanya terhadapperistiwa hujan dan angin kencang pada tanggal 13 dan 15 November2018 yang disimpulkan tidak berdampak meluas layaknya bencanaalam sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai force majeure;6) Bahwa faktanya PENGGUGAT saat kejadian hujan dan anginkencang pada tanggal 13 dan 15 November 2018 tidak beradadilokasi akomodasi RM dan HS.

Kendalakendala / permasalahanpermasalahan tersebuttermasuk keadaan kahar ( force majeure) sesuai yang dijelaskan padasyaratsyarat umum kontrak bagian B.4 poin 37.1. surat perjanjianHalaman 4 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDNkontrak Nomor : 640/111/SPPPK/P2ESDMDAG/IX/2015, tanggal 25september 2015 jo Addendum01 Surat Perjanjian Kontrak Nomor :640./1429/ADD01/SPPPK/P2ESDMDAG/IX/2015, tanggal 22 Oktober2015;9.

Bahwa suatu keadaaan kahar (force majeure) secara ketentuan hukumyang berlaku tidak dapat dikenakan sanksi, hal ini sebagaimana jugatelah diatur pada syaratsyarat umum bagian B.4 poin 37.5 suratperjanian kontrak Nomor : 640/111/SPPPK/P2ESDMDAG/IX/2015,tanggal 25 september 2015 jo Addendum01 Surat Perjanjian Kontraknomor : 640./1429/ADD01/SPPPK/P2ESDMDAG/IX/2015, tanggal 22Oktober 2015;10.Bahwa Penggugat telah beberapa kali membuat laporan kepadaTergugat atas kendalakendala lapangan yang Penggugat

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi dasar(feiteliike ground) suatu gugatan, hal ini terlihat dalam GugatanPenggugat poin 8 yang menyatakan bahwa semua kendalakendala/Permasalahanpermasalahan yang Penggugat hadapidilapangan temasuk keadaan kahar (force majeure). SedangkanKeadaan kahar yang dimaksud oleh Penggugat adalah keadaankahar menurut pengertiannya dan pemahaman penggugat sendiri..

TA.2015)hingga berakhir masa perpanjangan waktu tidak pernah terjadi KaharHalaman 15 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN(Force Majeure) dan sejak mulai perpanjangan waktu dari tanggal 27Desember 2015 s/d 14 Februari 2016 dilokasi pekerjaan tidak benar adapenolakan dari ahli waris.

Menyatakan bahwa kendalakendala lapangan yang Penggugat alamidalam pelaksanaan pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar TradisionalDesa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD TA. 2015) bukankeadaan kahar (force Majeure) melaikan akibat kelalaian Penggugat.3.