Ditemukan 3901 data
PT. Jakarta International Container Terminal
Tergugat:
1.Liston Palito Tampubolon
2.Faizal Eriandi
3.H. Akhid
4.Umar Yusuf
5.PT. Empco Trans Logistic
6.Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal
163 — 112
Padahalfaktanya sesual kronologis yang disampaikan di atas, maka salah satudan unsur dominan dari penyebab adanya perkara aquo adalah adanyapenempatan/perbantuan pekerja permanen dari PT Pelindo Ildilapangan operasional Penggugat dan tidak hadirnya para operatorRTGC tersebut untuk melaksanakan tugasnya dilapangan operasionalPenggugat ketidakhadiran secara sengaja dari para operator RTGCtersebut secara hukum menjadi tanggungjawab PT Pelindo II (Persero)selaku majikan dari para operator RTGC, vide
67 — 5
dipersengketakan oleh Para Penggugatdalam perkara ini belumlah memiliki keputusan yang pasti mengenaikepemilikannya karena pada saat ini masih dalam proses persengketaan diPengadilan sebagaimana putusannya Nomor 2903 K/PDT/2016 tanggal 12Januari 2017 Jo Nomor.8/PDT/2016/PT.PLG tanggal 17 Maret 2016 JoNomor.79/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 28 Oktober 2015 dan pada saat iniperkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI,sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan antara satudan
163 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3281 K/Pdt/2015Pengelolaan) berdasarkan Peta Pendaftaran HPL Nomor 34 Tahun2001 tanggal 10 November 2001 dan Peta Pendaftaran HPL Nomor36 Tahun 2001 tanggal 10 November 2001 (vide bukti P206 & P207) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (PT Pelindo Il) diatas tanahtanah milik Para Termohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat (vide bukti P1 s/d P205), oleh karenaitu maka adanya tumpang tindih "HPL (Hak Pengelolaan) Nomor satudan Nomor dua yang diajukan oleh Pemohonkasasi/Pembanding
Tergugat (PTPelabuhan Indonesia II/PT Pelindo Il), dan menerbitkan "HPL (HakPengelolaan) berdasarkan Peta Pendaftaran HPL Nomor 34 Tahun2001 tanggal 10 November 2001 dan Peta Pendaftaran HPL Nomor36 Tahun 2001 tanggal 10 November 2001 (vide bukti P206 & P207) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (PT Pelindo Il) diatas tanahtanah milik Para Termohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat (vide bukti P1 s/d P205), oleh karenaitu maka adanya tumpang tindih "HPL (Hak Pengelolaan) Nomor satudan
317 — 330
Akantetapi karena faktanya Tergugat adalah Tergugat Il, LEMBAGANYA SATUDAN SAMA, hanya namanya yang berbeda karena Tergugat II berganti namamenjadi Tergugat . Maka hanya aspek formalnya Saja yang di nomer satukanjika kemudian Tergugat sepenuhnya dipandang bukanlah pihak yangberkepentingan dengan performance bond tersebut.
175 — 37
dan ketentuanketentuan sebagaimana yang diuraikan pada hal.2 yang bersambung kehal.3 telah menentukan yang dikutip sebagai berikut : Para penghadap telah saya, Notaris, kenal ; Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu :bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli, tertanggal 12092007(dua belas September 2007), Nomor 3, dibuat dalam minut dihadapansaya, Notaris, Pihak Pertama telah membeli dari Pihak Kedua yaitu atassebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut, satudan
124 — 137
Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena satudan lain hal telah putus kerena perceraian di Pengadilan AgamaMakassar berdasarkan Putusan Nomor : 1266/Pdt.G/PA.MKS tanggal24 Oktober 2018 dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor1922/AC/2018/PA.MKS tanggal 15 November 2018 ;3.
315 — 72
Bahwa seluruh dalil Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh PenggugatRekonpensi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan satudan lainnya dengan Gugatan Konpensi perkara a quo;2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalilPenggugat Konpensi dalam Gugatan Konpensi, kecuali yang secara tegasdiakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi;3.
83 — 23
Saleh,SH,dalam memahami unsur turut serta jangan diartikan bahwa tiaptiap pesertaharus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalammelaksanaan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka ituhak ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.Jika turut serta melakukan ini adalah kerja sama yang erat antara mereka,maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kitatidak lihat kepada perbuatan masingmasing peserta secara satu per satudan
123 — 40
semua keteranganSaksi tambahan yang disangkal oleh Terdakwa sudah dijelaskan atausudah diterangkan oleh para Saksi yang lain dan saling bersesuaiandengan keterangan Saksi tambahan sehingga sangkalan Terdakwa tidakdapat diterima dan dikesampingkan.Bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 172 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalahPetunjuk, berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan,kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang satudan
207 — 56
selalu difasilitasi olehPenggugat Rekonvens'i ;Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi juga ingin mengajukanGugatan Hak Asuh Anak karena Penggugat Rekonvensi membutuhkantambahan kepastian hukum secara formil atas anak yang telah diasuhselama ini dengan baik dan benar sekaligus mengikuti saran dari MajelisHakim yang memeriksa perkara perceraian antara Penggugat Rekonvensidengan Tergugat Rekonvensi yang menyarankan agar Gugatan Hak AsuhAnak dilakukan kembali Secara terpisah, namun ternyata dikarenakan satudan
53 — 19
MUKHDIANSYAH, tertanggal 27 Juli06, (fotocopy)Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut diatas baik saksisaksimaupun terdakwa mengetahui dan membenarkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana antara satudan lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan Majelis memperoleh faktafakta sebagai berikut:Hal.99 dari 161 hal. Put.
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
197 — 47
Sedangkanakuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satudan pejabat lain yang setingkat.
hukum, karena itu dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlinatkan kepadasaksisaksi, ahli dan Terdakwa dimana mereka mengenali danmembenarkannya;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, halhal yang sudahtermuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, pendapat ahli,keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dinubungkan satudan
AMBUN NURHAYATI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROPINSI KALIMANTAN TENGAN
3.H.HABAN USMAN
4.IRAWAN
5.NY. HOSIANA ELBAAR
6.NY. MERI LUMBAN GAOL
7.SURIANSYAH
8.M. THAMRIN
9.SUNAR WIBOWO
10.M. FITRIAN NOOR
11.EDWIN SEPTIADI
12.MAKMUR
13.KAMARUDIN PANGARIBUAN
14.NY. HARTINI
15.TANGKASIANG
16.MARGINO
17.NY. YULIA NUNUN
18.E. TAMERAN AKOB
19.SUPRIYADI N.S
20.SATERMAN MILLE
21.NY. LERINA PATRIS L. SERA
22.SURANTO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH cq KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA
2.DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
218 — 46
Tubun; Bahwa untuk menyatakan dan menetapkan tanah merupakan tanah adatadalah berdasarkan suratsurat, berdasarkan bukti fisik di lapangan denganmelihat bangunan atau pohon yang diperkirakan umurnya sesuai dengan padasaat diadakan penelitian tanah tersebut, dan jika tidak ada kriteria nomor satudan nomor dua maka yang digunakan nomor tiga yaitu berdasarkanketerangan saksiSaksi; Bahwa penguasaan atas tanah adat harus dilakukan terus menerus secaraturun temurun, dan apabila pernah ditelantarkan maka
113 — 47
PusatPengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDML) padaBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KementerianPerhubungan RI Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat dan di ruangrapat Balai Diklat llmu Pelayaran Sorong (BP2IP) di Jalan Tanjung Saoko Sorong,oleh karena Terdakwa di tahan di Rutan Polres Jakarta Timur serta tempatkediaman sebagian besar saksi yang akan dipanggil lebin dekat pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta antara satudan
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Diwakili oleh Nur Hidayati dan Kholisoh
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.PT. MARTIMIN COAL MINING
881 — 334
PertambanganBatubara;9) Pasal 8 PKP2B PT Mantimin Coal Mining;Asas Kemanfaatan;Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Nomor 30Tahun 2014 asas kemanfaatan adalah manfaat yang harusdiperhatikan secara seimbang antara (1) kepentingan individu yangsatu dengan kepentingan individu yang lain (2) kepentingan individudengan masyarakat (3) kepentingan warga masyarakat danHalaman 73 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUNJKTmasyarakat asing (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan
149 — 83
Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas manfaat yangharus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individuyang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentinganindividu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentinganpemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yangHal. 32 dari 202 hal.
173 — 18
/ tanaman diatastanah Negara karena pada saat dibuatkan surat tanah atau suratketerangan penguasaan dan pemilikan bangunan / tanaman diatastanah Negara sebagian ada yang menggarap tanah di Rantau Panjang,sehingga Dasar Saksi membuat surat tanah atau surat keteranganpenguasaan dan pemilikan bangunan / tanaman diatas tanah Negaratahun 2008 atas dasar penggarapan tanah ;Bahwa setahu saksi pembuatan jalan di Rantau Panjang pada tahun1996 ;Bahwa setahu saksi Pada tahun 2004 ada pertemuan di jembatan satudan
642 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenaihal ini, dicatatHakim Ketua Majelis, saya rasa tidak perlu karenayang bersangkutan sudah menyatakan keberatan.Pada hlm. 50 dicatat, Ketua Majelis, jadi begini,karena sudah diprotes dan menjadi kewenangan dariMajelis, dan Majelis juga punya hak dan menyeleksikondisi dan situasinya, tidak perlu~ dibacakanlagi, jadi nanti' silahkan apakah BAP itu akandituangkan dalam penuntutan akan dikutip silahkan,karena alasan rasional Penasehat Hukum bisaditerima, saksi ada tapi itu sudah dijadikan satudan
301 — 31
Ahyan lebih dari satudan ditunjukkan oleh M. Ahyan dan saksi juga mengetahui tanahtersebut dahulu sebagian berupa sawah dan sebagian tanah daratyang ditanami palawija;Bahwa Sekitar pertengahan tahun 2016 tanah milik PenggugatM. Ahyan sudah digali pakai alat berat Buldozer tetapi oleh siapasaksi tidak tahu yang jelas bukan oleh Penggugat dan sekarangsudah menjadi danau;Bahwa Saksi pernah mendengar tetapi tidakmelihat secaralangsung bahwa Penggugat M.
263 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
Beberapa Operator seluler lainya ini sangat penting dihadirkan sebagaipihak dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. karena dalamdalilnya Penggugat mendalilkan adanya keterkaitan antara pihak satudan lainnya sehingga jika Operator Seluler lainnya tidak dijadikan Pihakdalam gugatan ini maka ini akan mengaburkan persoalan yang adasehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilihat dan diperiksa secaratuntas dan menyeluruh;.