Ditemukan 10629 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1319 1119 1199 1019 1979 1989 1991 1969 1959
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-10-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 518/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
45 — 25
  • tidakberalasan karenanya dalil posita dan petitum gugatan ParaPenggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkandalam pemeriksaan perkara aquo ;16.Bahwa secara hukum Pengertian tentang Perbuatan MelawanHukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, menggantikerugian tersebut", dan kemudian sejak tahun 1919
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2835 K/PDT/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — HAGUS SUANTO VS GUBERNUR BI cq PIMPINAN BI cq KETUA DAN/ATAU ANGGOTA, DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, dkk.
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., LL.M. dalam buku Perbuatan melawanhukum pendekatan kontemporer penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman11 adalah sebagai berikut:Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluasluasnya yakni meliputi halhal sebagai berikut:a.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN.Smg
Tanggal 5 Oktober 2015 — Ahmad Alaudin Syarif, S.E, Msi
66 — 20
  • Untuk itu bentuk perbuatan melawanhukum dalam tindak pidana korupsi sesuai UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RINo. 20 Tahun 2001 hanya melawan hukum formil.Menimbang, bahwa melawan hukum menurut doktrin mengandungpengertian tidak berhak sendiri atau bertentangan dengan hak orang lain ataubertentangan dengan hukum pada umumnya, sebagaimana dianut olehYurisprudensi HOGE ROAD tahun 1919.Menimbang, bahwa DR.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 16-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PN BATAM Nomor 247/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
PT.METALINDO USAHA BERSAMA
Tergugat:
1.PT. FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam BP. BATAM
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
138 — 69
  • Hubungan Kausaladanya hubungan kausalitas atau sebabakibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atauperbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari1919menyebutkan bahwa : Standard baku (standardarrest) Hoge Raadtertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawanhukum (ONRECHTMATIGE DAAD) menyatakan :Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yangmemperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm
Tanggal 15 Juli 2019 — - MARIA NAPA SASI sebagai Penggugat - ANTONIUS A. NAPA sebagai Tergugat - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
149 — 101
  • Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perbuatan Tergugat danTurut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, untuk itu perlulahMajelis Hakim menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan olehPenggugat dalam istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad), bahwaperbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam pasal 1365Burgerlijk Wetboek voor Indonesi, disingkat BW = 1401 Nederlands BurgerlijkWetboek, disingkat NBW, lama) menurut arrest Hoge Raad 31 Jan 1919W.10365; N.J. 1919
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 23-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm
Tanggal 23 Mei 2013 —
47 — 5
  • ;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 190 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 21 Maret 2016 — NUNUNG NURJANAH BINTI H ATENG .
65 — 16
  • untuk bertindak secarapatut, teliti dan hatihati (patina) pada orang lain, pada jiwanya, padakehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya dari niat jahat dirisendiri atau orang lain (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71 K/Pid/1993,halaman 429 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 padahari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 574);Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikansecara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam ArrestCohenLindenbaum 1919
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 04-11-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : OKTAVIA SITUMORANG Diwakili Oleh : betman sitorus,sh
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ASEPTE GAULLE GINTING, SH.MH
105 — 34
  • Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanTanggal 2 September 2019 Nomor 34/Pid.SusTPK/1919/PN Mdn, denganmengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 15-05-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 102-K/PM.III-12/AD/V/2017
Tanggal 23 Agustus 2017 — Oditur:
GAGAN HERTAWAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIS
32 — 14
  • Mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuaidengan Hukun berintikan : merusak hak subyektif Seseorang menurutundangundang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengankepatutan yang berlaku dalam masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanHukum si Pelaku menurut undangundang; atau Melakukan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.I Gusti Ayu Sumanishari
2.NANANG NILSON,SH,MH
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK SME dan Micro Recovery Bali Nusra
2.Sumarminingsih
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
5.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
6.PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cq SME & Micro Collection & Recovery Bali dan Nusa Tenggara
7.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
8.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
9.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Denpasar
113 — 102
  • Dari ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetoboek, dapat dipahami bahwaperbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar(bertentangan) dengan hak (subyektif) kKetentuan hukum tertulis atau UndangUndang;Namun sejak Arrest 1919, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatanmelanggar hukum, tidaklah terbatas hanya pada perbuatan yang melanggarhak (subyektif) Ketentuan hukum tertulis atau UndangUndang, namuntermasuk juga perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut :1.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-07-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 67-K/PM I-03/AD/VII/2021
Tanggal 8 September 2021 — Oditur Militer : Mayor Sus Miswardi, S.H. Terdakwa : Kopda Ahmad Rijal Lubis
155 — 2
  • Hal ini mengandung arti bahwa setiapkegiatan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan harus disertai dan dilengkapi surat izin yang sah sebagai bukti dari pejabatyang berwewenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diaturdengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diaturdalam undangundang ini dan apabila tanpa dilengkapi haltersebut di atas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawanHukum karena bertentangan dengan undangundang.Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919,
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 14-06-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 24-K/PM.II-11/AU/VI/2021
Tanggal 7 September 2021 — Oditur:
E. S. J. Wahju Widajati, S.H.
Terdakwa:
Galuh Arifianto
138 — 62
  • Namun jika yang diperas itu memang dirugikan makahal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919)adalah sebagai berikut:Him. 54 dari 72 Him.
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Register : 26-02-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Lmg
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
Perkumpulan Nahdatul Ulama
Tergugat:
Yayasan Sunan Drajat Sugio
Turut Tergugat:
BPN cq Kanwil BPN Jatim cq BPN Lamongan
96 — 28
  • melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum pada awalnyaditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangantertulis, yang kemudian adanya Arrest Hogeraad pada tahun 1919
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 10-07-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 67-K/PM.I-03/AD/VII/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — Oditur:
Sunandi, S.E, S.H.
Terdakwa:
Irman yahya
123 — 223
  • Karena sesuai ketentuan Pasal 8 UUNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dariMenteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dandilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919)adalah sebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata Tanah
Register : 04-07-2011 — Putus : 03-05-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.TJP
Tanggal 3 Mei 2012 — - BUSTAMI lawan - HUSNIWATI, dkk
116 — 25
  • objek perkara tanpa setahu atau tanpa seijin terlebihdahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yangmelanggar hukum.Menimbang,bahwa sebagaimana telah dinyatakan bahwa tanah objek perkaraadalah merupakan harta pusaka dari kaum Datuk Gindo Simarajo, dimana kepemilkanpusaka kaum merupakan kepemilikan secara komunal yang merupakan hak dari semuaanggota kaum.Menimbang, bahwa pengertian bertentangan dengan hukum sebagaimanayang dimuat dalam YURISPRUDENSI HOOGE RAAD sejak tahun 1919
    (Arrest LindeBaum Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta188menjadi pula doktrin imu hukum di Indonesia, dimana pengertian bertentangan denganhukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat nama katagori perbuatan ;a) bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undangundang;b) bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undangundang;c) bertentangan dengan tata susila yang baik (goede Zeder);d) bertentangan dengan azas
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-06-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Sgl
Tanggal 16 Maret 2016 — BIMANTORO, DKK melawan PT.CINDYTAMA PUTRINDO
127 — 31
  • DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUMBahwa berdasarkan Buku Proyek Pengembangan Teknis YustisialMahkamah Agung RI, tentang Penemuan Hukum dan PemecahanMasalah Hukum Reader III, Jilid 1, Penerbit Tim Penguji Hukum MahkamahAgung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapatSetiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan):Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohenpada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.Keempat kriteria tersebut, antara lain sebagai
    SglMenimbang, bahwa, pengertian perbuatan melawan hukum telahmengalami perkembangan setelah tahun 1919, dimana berbuat atau tidakberbuat adalah perbuatan melawan hukum jika :1.Melanggar Hak orang lain ;Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektiforang lain (R.Setiawan,SH PokokPokok Hukum Perdata Penerbit BinaCipta Budaya 1979 Hal 82) :Hak Subyektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :a. Hak Perorangan seperti :e Kebebasan ;e Kehormatan;e Nama baik dan lainlain ;b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
587 — 332
  • pada orang lain, maka ia telah"melawan" tanpa harus menggerakkan badannya;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yangmelanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yangbertentangan dengan kewajiban menurut undangundang atau bertentangan denganapa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalampergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasanpembenar menurut hukum;Menimbang, bahwa sebelum tahun 1919
    , Hoge Raad berpendapat danmenafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, di mana perbuatan melawanhukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hakorang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur olehundangundang.Menimbang, bahwa Sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, dalamperkara LidenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang, dimana ada 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang secara alternatifdisebutkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
106 — 29
  • Tgl.17/10/14 SMAN 43) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 54) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 75) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 106) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 207) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 248) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 259) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 2710) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 3011) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 3512) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 6813) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 7714) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 115) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 316) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1417) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1618) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1919
    ))a ff WwW NDPrint Out Detail PP SMAN 10Print Out Detail PP SMAN 20Oo Halaman 296, Putusan Perkara No. :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST 7) Print Out Detail PP SMAN 248) Print Out Detail PP SMAN 259) Print Out Detail PP SMAN 2710) Print Out Detail PP SMAN 3011) Print Out Detail PP SMAN 3512) Print Out Detail PP SMAN 6813) Print Out Detail PP SMAN 7714) Print Out Detail PP SMKN 115) Print Out Detail PP SMKN 316) Print Out Detail PP SMKN 1417) Print Out Detail PP SMKN 1618) Print Out Detail PP SMKN 1919
    Pengadaan UPS SMAN 1)2) BOQ Pengadaan UPS SMAN 43) BOQ Pengadaan UPS SMAN 54) BOQ Pengadaan UPS SMAN 75) BOQ Pengadaan UPS SMAN 106) BOQ Pengadaan UPS SMAN 207) BOQ Pengadaan UPS SMAN 248) BOQ Pengadaan UPS SMAN 259) BOQ Pengadaan UPS SMAN 2710) BOQ Pengadaan UPS SMAN 3011) BOQ Pengadaan UPS SMAN 3512) BOQ Pengadaan UPS SMAN 6813) BOQ Pengadaan UPS SMAN 7714) BOQ Pengadaan UPS SMKN 115) BOQ Pengadaan UPS SMKN 316) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1417) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1618) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1919
    .245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 3011) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 3512) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 6813) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 7714) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 115) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 316) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1417) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1618) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1919
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1552 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Andi Sianto alias Baba Anga
79 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1552 K/Pid.Sus/2016Berdasarkan uraian di atas unsur menyalahgunakan kewenangan yangada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.Ad.7: Pengertian menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal1365) dan telah menjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) pada kasusLindebaum Cohen; maka pengertian istilah menyalahgunakan wewenangdiadopsi
    Bahwa hanya seorang pejabat publik yang mempunyaikewenangan atas dasar atribusi atau atas dasar delegasi yang memenuhisyarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan hukum publik dandapat menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal1365) dan telah menjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) kasusLindebaum Cohen; maka pengertian istilah menyalahgunakan wewenangdiadopsi dari
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
183 — 266
  • Adanya hubungan Kausalitet atau sebabakibat ;Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut Kriteria Perobuatan MelawanHukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi tahun 1919(Arrest lindebauw Chohen,tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin Ilmuhukum di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungHalaman 173 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN AmbRI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas danterdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan