Ditemukan 3919 data
Sri Amansyah, SH
Terdakwa:
Marten Priadinata Candra
291 — 192
undangundang.Hal 99 dari 170 hal Putusan Nomor 50K/PM.102/AD/IX/2020MenimbangMenimbang: Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksisebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksidi sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6)huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keteranganseorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan
68 — 23
Saleh,SH,dalam memahami unsur turut serta jangan diartikan bahwa tiaptiap pesertaharus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalammelaksanaan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka ituhak ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.Jika turut serta melakukan ini adalah kerja sama yang erat antara mereka,maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kitatidak lihat kepada perbuatan masingmasing peserta secara satu per satudan
502 — 280
Dengantidak adanya kepentingan, maka tidak ada kerugian apapun yang dapat dituntut, satudan lain hal karena tidak adanya legal standing untuk mengajukan gugatan;Berdasarkan faktafakta yang akan Tergugat II Intervensi buktikan kemudian, ParaPenggugat terbukti tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo karena pada faktanya Para Penggugattidak mempunyai hubungan hukum atau tidak mempunyai alas hak apapun atasObjek Gugatan TUN;Objek Gugatan TUN dalam
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
159 — 47
Sedangkanakuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satudan pejabat lain yang setingkat.
hukum, karena itu dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlinatkan kepadasaksisaksi, ahli dan Terdakwa dimana mereka mengenali danmembenarkannya;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, halhal yang sudahtermuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, pendapat ahli,keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dinubungkan satudan
Terbanding/Penggugat : Drs.WARIDJAN Diwakili Oleh : Jaenuri, SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PURNAWAN ARIBOWO, SE
Turut Terbanding/Tergugat VI : Drs. I WAYAN MERTHA, MM., M.Psi
Turut Terbanding/Tergugat IV : NURUL ISLAM, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : SUTOPO
Turut Terbanding/Tergugat XV : STEFANUS SUHARDJI
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ABDUL MALIK, SH
Turut Terbanding/Tergugat XI : Drs. ACHMAD NURKOMARI
Turut Terbanding/Tergugat IX : NINUK NURBANI AGUSTINA
Turut Terbanding/Tergugat VII : SUDARSONO
Turut Terbanding/Tergugat V : Drs. ANDRIAS SUTOYO
Turut Terbanding/Tergugat III : Hj. INANI SUKESI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : OENTUNG HUSAMADIMAN
Turut Terbanding/Tergugat XII : MARHENDRA SISWATI
Turut Terbanding/Tergugat X : TOELOES SOEDJIANTO
56 — 23
Konvensi ini oleh Tergugat Konvensi sampaidengan Tergugat XIII Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;3) Bahwa tidak benar terkait den.gan dalil Gugatan PenggugatKonvensi dalam posita angka (3), dan yang benar adalah PenggugatKonvensi sejak berdirinya PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangisebagaimana yang termuat dalam akte pendirian Nomor: 06, tanggal01 Agustus 2002, Penggugat Konvensi secara bersamasama satudan lainnya dengan Tergugat Konvensi, Tergugat II Konvensi,Tergugat IIl Konvensi dan Turut Tergugat
161 — 81
100.000 5 (lima) lembarPecahan Rp. 50.000 1 (satu) lembarPecahan Rp. 20.000 1 (satu) lembarPecahan Rp. 5.000 1 (satu) lembarMenimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dandiperlinatkan kepada saksisaksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang buktitersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuatpembuktian dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan abhliahlidan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana di atas, apabila satudan
PT. Jakarta International Container Terminal
Tergugat:
1.Liston Palito Tampubolon
2.Faizal Eriandi
3.H. Akhid
4.Umar Yusuf
5.PT. Empco Trans Logistic
6.Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal
141 — 86
Padahalfaktanya sesual kronologis yang disampaikan di atas, maka salah satudan unsur dominan dari penyebab adanya perkara aquo adalah adanyapenempatan/perbantuan pekerja permanen dari PT Pelindo Ildilapangan operasional Penggugat dan tidak hadirnya para operatorRTGC tersebut untuk melaksanakan tugasnya dilapangan operasionalPenggugat ketidakhadiran secara sengaja dari para operator RTGCtersebut secara hukum menjadi tanggungjawab PT Pelindo II (Persero)selaku majikan dari para operator RTGC, vide
55 — 30
Kabupaten Kapuas Nomor : 800/09/II/PASDA/2011, tanggal 01Februari 2011.56.1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Palangka Raya dengan nomor rekening0071510383 atas nama TIURMA CLARA, SE SP.57.1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5264222780315008.Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut diatas baik saksisaksimaupun terdakwa mengetahui dan membenarkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana antara satudan
59 — 5
dipersengketakan oleh Para Penggugatdalam perkara ini belumlah memiliki keputusan yang pasti mengenaikepemilikannya karena pada saat ini masih dalam proses persengketaan diPengadilan sebagaimana putusannya Nomor 2903 K/PDT/2016 tanggal 12Januari 2017 Jo Nomor.8/PDT/2016/PT.PLG tanggal 17 Maret 2016 JoNomor.79/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 28 Oktober 2015 dan pada saat iniperkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI,sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan antara satudan
AMBUN NURHAYATI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROPINSI KALIMANTAN TENGAN
3.H.HABAN USMAN
4.IRAWAN
5.NY. HOSIANA ELBAAR
6.NY. MERI LUMBAN GAOL
7.SURIANSYAH
8.M. THAMRIN
9.SUNAR WIBOWO
10.M. FITRIAN NOOR
11.EDWIN SEPTIADI
12.MAKMUR
13.KAMARUDIN PANGARIBUAN
14.NY. HARTINI
15.TANGKASIANG
16.MARGINO
17.NY. YULIA NUNUN
18.E. TAMERAN AKOB
19.SUPRIYADI N.S
20.SATERMAN MILLE
21.NY. LERINA PATRIS L. SERA
22.SURANTO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH cq KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA
2.DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
195 — 46
Tubun; Bahwa untuk menyatakan dan menetapkan tanah merupakan tanah adatadalah berdasarkan suratsurat, berdasarkan bukti fisik di lapangan denganmelihat bangunan atau pohon yang diperkirakan umurnya sesuai dengan padasaat diadakan penelitian tanah tersebut, dan jika tidak ada kriteria nomor satudan nomor dua maka yang digunakan nomor tiga yaitu berdasarkanketerangan saksiSaksi; Bahwa penguasaan atas tanah adat harus dilakukan terus menerus secaraturun temurun, dan apabila pernah ditelantarkan maka
278 — 294
Akantetapi karena faktanya Tergugat adalah Tergugat Il, LEMBAGANYA SATUDAN SAMA, hanya namanya yang berbeda karena Tergugat II berganti namamenjadi Tergugat . Maka hanya aspek formalnya Saja yang di nomer satukanjika kemudian Tergugat sepenuhnya dipandang bukanlah pihak yangberkepentingan dengan performance bond tersebut.
98 — 47
PusatPengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDML) padaBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KementerianPerhubungan RI Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat dan di ruangrapat Balai Diklat llmu Pelayaran Sorong (BP2IP) di Jalan Tanjung Saoko Sorong,oleh karena Terdakwa di tahan di Rutan Polres Jakarta Timur serta tempatkediaman sebagian besar saksi yang akan dipanggil lebin dekat pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta antara satudan
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Diwakili oleh Nur Hidayati dan Kholisoh
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.PT. MARTIMIN COAL MINING
776 — 277
PertambanganBatubara;9) Pasal 8 PKP2B PT Mantimin Coal Mining;Asas Kemanfaatan;Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Nomor 30Tahun 2014 asas kemanfaatan adalah manfaat yang harusdiperhatikan secara seimbang antara (1) kepentingan individu yangsatu dengan kepentingan individu yang lain (2) kepentingan individudengan masyarakat (3) kepentingan warga masyarakat danHalaman 73 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUNJKTmasyarakat asing (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan
548 — 408 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenaihal ini, dicatatHakim Ketua Majelis, saya rasa tidak perlu karenayang bersangkutan sudah menyatakan keberatan.Pada hlm. 50 dicatat, Ketua Majelis, jadi begini,karena sudah diprotes dan menjadi kewenangan dariMajelis, dan Majelis juga punya hak dan menyeleksikondisi dan situasinya, tidak perlu~ dibacakanlagi, jadi nanti' silahkan apakah BAP itu akandituangkan dalam penuntutan akan dikutip silahkan,karena alasan rasional Penasehat Hukum bisaditerima, saksi ada tapi itu sudah dijadikan satudan
265 — 31
Ahyan lebih dari satudan ditunjukkan oleh M. Ahyan dan saksi juga mengetahui tanahtersebut dahulu sebagian berupa sawah dan sebagian tanah daratyang ditanami palawija;Bahwa Sekitar pertengahan tahun 2016 tanah milik PenggugatM. Ahyan sudah digali pakai alat berat Buldozer tetapi oleh siapasaksi tidak tahu yang jelas bukan oleh Penggugat dan sekarangsudah menjadi danau;Bahwa Saksi pernah mendengar tetapi tidakmelihat secaralangsung bahwa Penggugat M.
166 — 524 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun yang dimaksud dengan satuperbuatan hukum yang bersisi dua tidak lain adalah satu perbuatanhukum yang meliputi penawaran (offer, aanbod) dari pihak yang satudan penerimaan (acceptance, aanvaarding) dari pihak yang lain.Dengan demikian perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum,akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yangbersepakat untuk menimbulkan hukum.
245 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
Beberapa Operator seluler lainya ini sangat penting dihadirkan sebagaipihak dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. karena dalamdalilnya Penggugat mendalilkan adanya keterkaitan antara pihak satudan lainnya sehingga jika Operator Seluler lainnya tidak dijadikan Pihakdalam gugatan ini maka ini akan mengaburkan persoalan yang adasehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilihat dan diperiksa secaratuntas dan menyeluruh;.
126 — 71
Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas manfaat yangharus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individuyang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentinganindividu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentinganpemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yangHal. 32 dari 202 hal.
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
Munawir alias Bung
136 — 111
Makur menanyakan MANA SATPAM SATUdan Saksi mengatakan SATPAM SIAPA lalu saksi Aziz S. Makurmengatakan ke Saksi NAWIR lalu Saksi mengatakan ADA DIDALAM lalu saksi Aziz S.
147 — 18
/ tanaman diatastanah Negara karena pada saat dibuatkan surat tanah atau suratketerangan penguasaan dan pemilikan bangunan / tanaman diatastanah Negara sebagian ada yang menggarap tanah di Rantau Panjang,sehingga Dasar Saksi membuat surat tanah atau surat keteranganpenguasaan dan pemilikan bangunan / tanaman diatas tanah Negaratahun 2008 atas dasar penggarapan tanah ;Bahwa setahu saksi pembuatan jalan di Rantau Panjang pada tahun1996 ;Bahwa setahu saksi Pada tahun 2004 ada pertemuan di jembatan satudan