Ditemukan 4452 data
31 — 20
Disamping itu, dikenal juga adanya pernyataan domein khusus(speciale Domein Verklaring) yang tercantum dalam peraturan perundangantentang pengaturan hak erfpaht yang diundangkan dalam S. 1874 94f, S.1877 55 dan S. 1888 58. Dalam Art. 1 rumusannya sebagai berikut:alle woeste gronden in de Gouvernementslanden op.... behooren,voorzoover daarop door leden der inheemsche bevolking geene aan hetOntginningsrecht ontleende rechten worden uitgeoefend, tot hetStaatsdomein.
1.DAHLAN
2.NAHIRA
3.YANI
Tergugat:
1.SUDDING
2.LEHA
89 — 42
I, Il, Ill 13 tersebut di atas adalah merupakan suatu akta dibawahtangan, dimana terhadap bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihaksendiri dan diketahui oleh pihak desa (Kepala desa) serta disaksikan oleh saksisaksi, dimana saksisaksi yang menjadi saksi di Surat pernyataan tersebut jugamenjadi saksi di depan persidangan dalam perkara a quo, sehingga terkait haltersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1874 Kitab Undangundang HukumPerdata dan Pasal 286 RBg yang menyatakan bahwasanya
89 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
juga terbukti dengan jelas dan terang dimana tidak ada dasarkepemilikan yang sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dari Tergugat Ill dalam mengalinkan haknya atas objek perkara Bkepada Tergugat I:Bahwa hal penerbitan Surat peralinan hak atas objek perkara A danobjek perkara B oleh Tergugat IV telah nyatanyata sangat bertentangandan sama sekali tidak mematuhi unsurunsur sebagaimana yang dimaksuddi dalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris juncto Pasal 1874
156 — 92
IKHLASUL AMAL 1874 IRSAL ILYASMAHFUT KURNIA306 SYAINURI 1915 SUNYOTO307 MARDI SETIAWAN 1916 KOMAR TUSAINI308 MEGA SEFRIYANI 1875 NURYANTO Halaman 18 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR. 309 MELIA ELVI YENDRI 1943 HERYANTOMUHAMAD310 MULYAWAN 1945 RAHMAN311 MUHAMMAD 1946 PAIMIN312 MUHAMMAD ADE 1947 MALIDINMUHAMMAD FAJAR313 AFIKI 1876 TAUFIK B.
IKHLASUL AMAL 1874 IRSAL ILYASMAHFUT KURNIA306 SYAINURI 1915 SUNYOTO307 MARDI SETIAWAN 1916 KOMAR TUSAINI308 MEGA SEFRIYANI 1875 NURYANTO309 MELIA ELVI YENDRI 1943 HERIYANTO310 MUHAMAD MULYAWAN 1945 RAHMAN311 MUHAMMAD 1946 PAIMIN312 MUHAMMAD ADE 1947 MALIDINMUHAMMAD FAJAR313 AFIKI 1876 TAUFIK B.
IKHLASUL AMAL 1874 IRSAL ILYAS306 MAHFUT KURNIASYAINURI 1915 SUNYOTO307 MARDI SET IAWAN 1916 KOMARTUSAINI308 MEGASEFRIYANI 1875 NURYANTO309 MELIAELVI YENDRI 1943 HERIYANTO310 MUHAMAD MULYAWAN 1945 RAHMAN311 MUHAMMAD 1946 PAIMIN312 MUHAMMAD ADE 1947 MALIDIN313 MUHAMMAD FAJAR AF IKI 1876 TAUFIKB. AKYAS314 MULIA ABDIANSYAH.
Melur K,SH
Terdakwa:
PT. GRAND PERINTIS INDUSTRY di wakili oleh TAN DJIOE HAN Als DJOHAN
618 — 178
dirampas harta kekayaannya, yaitu asset dari perusahaan yang dirampas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlaku pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana tersebut ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Nomor : 800/1874
Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1717 /Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel
82 — 14
AJA WANUN pada Surat AKta Pelepasan Hak dan Ganti Rugitersebut, hanya membubuhkan CAP JEMPOL, yang mana dalamKitab Undangundang Perdata (KUHPerdata) pasal 1874 ayat 2yang berbunyi Dengan penandatanganan sepucuk tulisandibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhidengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notarisatau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undanundangdarimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol,atau bahwa orang lain telah diperkenankan kepadanya, bahwaisinya
153 — 94
Bjb.menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik YEYEP RATMAN(Tergugat Intervensi);Menimbang, bahwa bukti T&T.I9, T&T.I10, T&T.l11, T&T.12, T.T1dan T.T2 merupakan akta bawah tangan yang telah di waarmerking olehNotaris, dimana Pasal 1874 KUHPerdata, mengatur legalisasi atauwaarmerking tanda tangan para pihak yang tercantum dalam Akta BawahTangan.
132 — 66
HGB 7836 2/ HGB 1862 93 HGB 78882 HGB 1837 238 HGB 7863 04 HGB 78893 HGB 1838 29 HGB 7864 55 HGB 78904 HGB 1839 30 HGB 7865 306 HGB 78915 HGB 7840 31 HGB 7866 o7 HGB 78926 HGB 7841 32 HGB 1867 58 HGB 78937 HGB 1842 33 HGB 7868 09 HGB 7894 Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp 3 HGB 1843 34 HGB 7869 60 HGB 78959 HGB 1844 35 HGB 7870 61 HGB 789610 HGB 7845 36 HGB 1871 62 HGB 789711 HGB 7846 37 HGB 1872 63 HGB 789812 HGB 1847 33 HGB 1873 64 HGB 789913 HGB 1848 39 HGB 1874
132 — 52
Bahwa karena batasbatasnya tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugatharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana:1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1874 tanggal 2181974yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidakJelas batasbatasnya, oleh karenanya gugatan harus ditolak dan tidak dapatditerima.2) Yurisprudensi MARI Nomor : 566 K/Sip/1973 tanggal 2181973, yang padaintinya menyatakan : Bahwa karena batasbatas obyek gugatan tidak jelas
Bahwa karena batasbatasnya tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugatharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana:1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1874 tanggal 2181974yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidakJelas batasbatasnya, oleh karenanya gugatan harus ditolak dan tidak dapatditerima,2) Yurisprudensi MARI Nomor : 566 K/Sip/1973 tanggal 2181973,yang pada intinya menyatakan : Bahwa karena batasbatas obyek gugatantidak jelas
165 — 1024
Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat danditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dariseorang Pejabat dimana Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa yangdianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatanganidibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisantulisanyang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pejabat Umum.Halaman 51 dari 71, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN BjbSelanjutnya Pejabat umum berkenaan dengan hak
58 — 39
penggugat tidak dapat mengajukan surat aslidari fotokopi tersebut; maka bukti surat dari penggugat tersebutharuslah dikesampingkan (vide : Putusan Mahkamah Agung No. 7011K/Sip/1974, Put MA No. 3609 K/Pdt/1985, Put MA No. 112 K/Pdt/1996)Menimbang bahwa mengenai bukti P5, P6 dan P11 Majelis Hakimakan mempertimbangkan bukti surat tertanda P5, P6 dan P11 berupasurat pemberitahuan informasi dan bukan merupakan akta autenthiknamun hanya akta dibawah tangan, namun alat bukti tersebutberdasarkan Pasal 1874
44 — 15
AJA WANUN pada Surat AKta Pelepasan Hak dan Ganti Rugitersebut, hanya membubuhkan CAP JEMPOL, yang mana dalamKitab Undangundang Perdata (KUHPerdata) pasal 1874 ayat 2yang berbunyi Dengan penandatanganan sepucuk tulisandibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhidengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notarisatau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undanundangdarimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol,atau bahwa orang lain telah diperkenankan kepadanya, bahwaisinya
60 — 8
Pasal 1874 ayat (2)KUH Perdata dengan tegas mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan.Terhadap pemungkiran tanda tangan secara tegas dari Penggugat I, PenggugatIV, Penggugat V dan Penggugat VI, berdasarkan Pasal 1877 KUH Perdata,Pihak Para Tergugat haruslah dibebani wajib bukti terhadap kebenaran tulisandan tanda tangan itu ;Menimbang, bahwa Tergugat Il, Ill dan IV telah mengajukan saksi EdiSantoso yang menerangkan bahwa :e Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Manggis sejaktahun 1989
Terbanding/Tergugat I : Jaka Malik Ibrohim
Terbanding/Tergugat II : Asep Supriatna
Terbanding/Tergugat III : Endut Rahma
Terbanding/Tergugat IV : Enjang Nandang
Terbanding/Tergugat V : Endang Salim
Terbanding/Tergugat VI : Asep Mulyadi
Terbanding/Tergugat VII : Enca
Terbanding/Tergugat VIII : Sugiono
Terbanding/Tergugat IX : Endi
Terbanding/Tergugat X : Nurhayati
Terbanding/Tergugat XI : Sunarwan
Terbanding/Tergugat XII : Supriyanto
Terbanding/Tergugat XIII : Rudy Siswanto
Terbanding/Tergugat XIV : Muhamad Ansori
Terbanding/Tergugat XV : Merry
Terbanding/Tergugat XVI : Hendro
Terbanding/Tergugat XVII : Rohendi
Terbanding/Tergugat XVIII : Parijan
Terbanding/Tergugat XIX : Oman Suganda
Terbanding/Tergugat XX : Diana
Terbanding/Tergugat XXI : Dedi Suryadi
Terbanding/Tergugat XXII : Rasmadi
Terbanding/Tergugat XXIII : Sutarmo
Terbanding/Tergugat XXIV : Sutrisno
Terbanding/Tergugat XXV : Yuyu Wahyudin
84 — 64
Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.476 K/Sip/1874, tanggal 14 November 1974: Sita jaminan tidak dapatdilakukan terhadap barang milik pihak ketiga. Oleh karena itu, denganalasan ini saja PELAWAN mohon untuk diangkatnya sita terhadap barangmilik PELAWAN ;8. Bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukandengan alas hak milik dengan bukti yang otentik, maka PELAWAN selainHalaman.19 dari 151 halaman put.
Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 476 K/Sip/1874, tanggal 14 November 1974: Sita jaminantidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga. OlehKarena itu, dengan alasan ini saja PELAWAN mohon untukdiangkatnya sita terhadap barang milik PELAWAN;19.
268 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tulisan yang dianggap sah sebagai alat bukti memilikisyarat pokok yaitu harus tercantum tanda tangan (handtekening, signature)oleh pejabat pembuat akta/surat tersebut di dalamnya (vide Pasal 1874 KitabUndang Undang Hukum Perdata);Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan ketentuanPasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah akta/surat yangdibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh atau di hadapan pejabatuntuk itu;Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka buktibukti
99 — 9
ahli warisnya dan orangorang atau pihak ketiga yangdimaksud dalam akta tersebut sehingga secara umum acte parti tidaklah bersifatalat bukti sempurna tetapi sebagai alat pembuktian bebas (bew/jsmiddel met vrijebewjskracht) dimana penilaiannya diserahkan pada pertimbangan, rasa keadilan dankebijaksanaan hakim;Menimbang, bahwa akta dibawah tangan adalah suatu akta yang dibuat tidakoleh dan tidak di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuaitnya,sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1874
PT. Ira Inti Graha Diwakili ABDULLAH SONY BATUBARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
1.Putra sembiring Meliala
2.Jhon indra Sembiring
3.Purnama Sembiring
4.Bahagia Sembiring Meliala
5.Rostawaty Sembiring
183 — 74
Wedana / Ketua PL.RKetjaman Sunggal, dan Kepala Kampung / Ketua PL.RDesa Medan Krio.Surat Pernyataan Waris tanggal 21 Mei 2018 yang diketahuiKepala Lingkungan XII Kelurahan Kwala Bekala, dan LurahKwala Bekala dengan Register No. 470/1874/SKAW/KB/2018 serta Camat Medan Johor dengan register No.160/SKAW/MI/2018.Fotokopi legalisir surat pernyataan / pembagian tanah AhllWaris tanggal 7 Juni 2018 dan Ahli Waris Alm. BoncarSembiring Meliala dan Alm Hormat Br.
19 — 11
ditandatangani seseorang yang berisi Suatu perbuatan hukum, sertadiakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secarahukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap sepertisuatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya, artinya selama tandatangan tersebut tidak disangkal, maka akta di bawah tangan tersebut memilikikekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dan bernilai pembuktiansempurna (volledig) dan mengikat (bindende) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874
79 — 94
disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukandengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagaian tandatangan adadiatas kertas dan sebagai lagi diatas meterai temple , selanjutnya ayat (9)6cmenyatakan Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampaidengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidakbermeterai dan berkaitan dengan pasal 1868 KUHPerdata maupun pasal 1874KUHPerdata, maka telah terjawab dalam pasal 1868 KUHPerdata maupunpasal 1874
Tommy A. Kalalo
Tergugat:
1.CV. Tubagus Putra Sinar Banten
2.PT. PAN UNITED CONCRETE
3.Yuni Chandra Nurjanah
4.Sujadi
5.Ahli Waris Badur Bin Lihun
6.Lukman Sakti Nagaria
7.Hendra Nagaria
282 — 204
bukti surat T.VI&VII.8,T.VI&VILLO, T.VIRVIL1TL, T.VIEVI26, T.VIRVI28, T.VI&VIL31 dan T.VI&VI.32adalah fotokopy dari fotokopy, selanjutnya bukti surat T.VI&VII.22 s/dT.VI&VII.26 adalah berupa foto (bukti elektronik);Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat yang telah diajukan pihakPenggugat dan pihak Para Tergugat berupa foto copy yang telah dicocokkansesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterimasebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871,Pasal 1874