Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses model moruk madus modis modul mondus morus
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tbk
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
168 — 64
  • .:1 Cakranegara, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.Bahwa Tergugat Rekonpensi telah nyaTIllnyata tidak memenuhikewajiban hukum dan telah dengan sengaja dan dengan etikad tidak baikmengklaim dengan melawan hukum tanah Milik Penggugat Rekonpensiyaitu dengan modus operandi membeli tanah dari orang yang tidak berhakdengan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum(onrecht matigedaad) sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karenanyawajar kalau kepadanya dihukum untuk membayar ganti kerugian.Bahwa
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG
Tanggal 15 Agustus 2014 — - Drs. CORNELIS RUDOLF KAPITAN alias CORNEL R. KAPITAN
67 — 32
  • Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum didalam pasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitercermin pada kutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yangberbunyi : ..Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dirisendiri atau orang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
I PUTU TIKA ARI UTAMA
293 — 548
  • Tentang unsur Secara Melawan Hukum :Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operand/) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri Sendiri atauorang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 23 September 2015 — SYARWANDI K,SP Bin M. KHATIB, DKK
90 — 20
  • tahun 2001 menyebutkan Bahwa yang dimaksud dengan secara melawanhukum mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namunapabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.Di dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan : Agardapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — GAMALIEL TUMON, ST
57 — 20
  • Hal manajelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MARKUS F. FANGOHOY, SE
143 — 52
  • Nusa Ina PratamaHalaman 131 dari 217 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN Ambtahun 2007, yaitu Berdasarkan surat permintaan audit perhitungan kerugiankeuangan negara dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, kemudian dilakukanekspose kepada pihak BPKP untuk menjelaskan pokok permasalahan, kasus posisidan modus operandi serta buktibukti yang telah diperoleh penyidik Kejati Malukusebagai dasar penugasan untuk penghitungan kerugian keuangan Negara kemudianmemproses dan menerbitkan surat tugas untuk melakukan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS, DK
55 — 18
  • Hal manajelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakinHalaman 183 dari 293 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN Plkcanggih dan rumit, maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perouatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 47/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 26 Agustus 2015 — Nama lengkap : YUDI SETIAWAN ; Tempat lahir : Surabaya ; Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 29 Juni 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; A g a m a : Kristen ; Tempat tinggal : Perumahan Klampis Regency Kav. 25 Surabaya; Saat ini di LP Porong ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
98 — 563
  • Yangmenyebutkan Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehinggamerupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidaksejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiaptiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidakboleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa YUDI SETIAWAN sedangmenjalani pidana penjara dalam perkara lain yang modus operandinya samadengan perkara a qou
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
108 — 34
  • Modus operandi penyimpangan dimaksud yaitu berupa pengeluaranbiaya fiktif atas izin tambahan biaya pendistribusian KPS dengan caramerekayasa bukti pengeluaran (kwitansi) berdasarkan arahan danpetunjuk dari pejabat di Area Operasi Medan yaitu Koswini nippos962256171. Selanjutnya hasil dari rekayasa pengeluaran tersebutdisisinkan sebagian dananya untuk pejabat tertentu di Area OperasiMedan, yang melibatkan karyawan/pejabat.. Pihak yang terlibat / bertanggung jawab adalah :a.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 20 April 2015 — Drs. JAIMAN Bin UNUT RAJANAS
48 — 17
  • Hal mana jelas dinyatakan dalampenjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdi atur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisecara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
309 — 158
  • delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operand!)
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
214 — 91
  • Dalam perkara ini, penyidik menyampaikan temuan daninformasi sebagai berikut :1) Diduga telah terjadi tindak pidana perkara tindak pidanapenipuan dan dan TindakPidana Pencucian uang yangdilakukan oleh tersangka Yesi Devianti yang terjadi padaHalaman 137 dari 253 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb2)bulan Agustus 2013 dengan modus menawarkan investasipaket obatobatan dengan keuntungan sebesar 3% s/d 10%dalam setiap bulannya kepada para korban dan karenatertarik dengan keuntungan yang ditawarkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-09-2010 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Februari 2011 —
339 — 243
  • Dansewaktu. memulai pemeriksaan dapat dilakukan investigasi dankemudian harus ditemukan perbuatan pidananya.Bahwa benar anggapan yang menyatakan bahwa penempatan danapada produk perbankan dikatakan sebagai perbuatan pencucian uangharus dilihat dari sumber uangnya.Bahwa benar jika dari pemeriksaan di pengadilan perihal yangdisangka sebagai hasil tindak pidana bisa terbantahkan, maka yangberlaku adalah hasil sidang.Bahwa benar terhadap modus perbuatan pencucian uang, yang pertamaharus merasa curiga
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
201 — 63
  • Objek norma (normgedrag) adalah perbuatanatau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, ataudiberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (operator normaatau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini Ssepadan dengan katabarang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni Suatuistilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsurpasal yang menunjuk Siapa Saja, orang perorangan atau suatu korporasisebagai pendukung hak dan kewajiban
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD SYAKIR
156 — 87
  • Salah satu bagian dari email berbunyi dana RachmatSudibyo disepakati setiap tahun di muka dan dibayar setiap enambulan di akhir periode setelah jumlah ton yang disyaratkan telahdicapai.Bahwa Kepada saksi telah diperlihatkan email dari Walker kepada saksisendiri tertanggal 19 Desember 2001 yang menyatakan Untuk alasanyang jelas, hal ini sama sensitifnya dengan dana Rachmat Sudibyo.Bahwa modus operandi umum Perseroan adalah komisi dibayarkankepada agen, dan apa yang mereka lakukan dengan komisi tersebutadalah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
FAUZI, S.T.,M.T. Bin ISMAIL
107 — 47
  • dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawan hukumsecara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untukmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategorimelawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Para Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — SUSI ASTUTI, S. KM;
110 — 41
  • Bdg.oonen Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikianrupa sehingga meliputi perouatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil danmateriil.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
506 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa salah satu "modus operandi" yang dilakukan Tergugat , TergugatIV, Tergugat V dan Tergugat XVI adalah dengan cara "mendirikanperusahaanperusahaan fiktif atau perusahaan kosong tanpa operasionalusaha" atau Special Purpose Vehicle Company (SPV) yang biasa disebut"US$2 Company" (karena modal pendirian di Anggaran Dasar sangat kecil)dengan tujuan:Hal. 3 dari 280 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2014a. Peraturan Perpajakan, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan tentangHukum Perusahaan suatu Negara;.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
HUSNI BIN ALM YUSUF
115 — 75
  • tersebut dapat dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawanhukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar ataubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkaraini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihatapakah ada peraturan perundangundangan yang dilanggar Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
390 — 159
  • Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitusuatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang undanganmerupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurutpenilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum,perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawanhukum; Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999dikatakan : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian