Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses model moruk mondus morus madus modis modul
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — EDOT SION Bin SION
45 — 16
  • Hal mana jelas dinyatakan dalampenjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdi atur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiHalaman 99 dari 208 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2015/PN Plkperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 10-03-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
110 — 45
  • Ajaran tersebut diikuti dengan maksud agar Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undangundang No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit.Terhadap ajaran Sifat Melawan Hukum, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangtentang Tindak
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 17-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.RIAUZIN, SH
3.MAROLLAH,SH
4.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
5.I MADE SUTAPA
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR ALAMSYAH, SH
8.I WAYAN SURYAWAN,SH
9.NURUL SUHADA, SH
10.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
Terdakwa:
H. ZULKIFLI
121 — 74
  • pajak keluaran dan telahmemungut nilai PPN nya tetapi tidak melakukan penyetoran pajak/ PPNmaka perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ( SPT ) danperbuatan wajib pajak telah memungut PPN tetapi belum menyetor PPN kekas negara maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara dari sektor pajak karena PPN atas wajib pajak yangsudah dipungut dari lawan transaksi harus disetorkan ke kas negarasesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.Bahwa menurut ahli pada dasarnya modus
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp
Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
420 — 226
  • Dalam penjelasan umum undangundang tersebut dijelaskan sebagai berikut: agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindakpidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupasehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materil.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Januari 2012 — SURYANA; SUNARYO HW., Sip. MM.
77 — 27
  • Unsur Secaramelawan hukum Menimbang, bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi yang dimaksud denganpengertian Secara melawan hukum (wederrechtelijke) adalah dalampengertian formil maupun materil, hal mana jelas dinyatakan dalampenjelasan umum UndangUndang tersebut, yang dapat dikutip berbunyisebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2015 — MAHMUDI
31 — 8
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang di aturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 April 2016 — SOFIAN Als PIAN Bin TAIMAN
70 — 11
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Halaman 178 dari 213 halaman Putusan Nomor 84/Pid.SusTPK/2015/PN.PbrMenimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam Pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-03-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 16 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
Terdakwa:
H. BUSRANI, S.H. Bin H. MASRAM Alm.
110 — 20
  • Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksiperbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana(modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa ternyata Terdakwa : Bahwa data lanan yang akan diukur beserta dokumentanah/warkahnya serta belum membayar biaya pengukuran tanah,belum dilengkapi Pemerintah Kota Samarinda, tetapi pengukuran lahantetap
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH
Terdakwa:
NI KETUT WARTINI Als GEBROD
86 — 59
  • makaPengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur Setiap Orangtelah terpenuhi;Unsur ke2 : Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkanbahwa yang "menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebutadalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri Sendiridengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konsitruksi perbuatan melawanhukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-02-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr
Tanggal 9 Februari 2017 — FADLI,SE Bin ASYEK GAM
220 — 40
  • Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksiperbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana(modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Hal. 181 dari 217 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K /Pid.Sus/ 2013
Tanggal 22 Mei 2013 — SYAFIUDIN, SH.
54 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Raja Grafindo Persada, 2011,hal.86) ;Sedangkan menurut Soejatna Soenoesoebrata, menjelaskansebagai berikut : karena tindak pidana korupsi terjadi di dalam suatusistem kerja birokrasi yang sangat berbeda modus operandinyadibandingkan tindak pidana pada umumnya, di dalampenanganannya memerlukan tenaga ahli yang mempunyai keahliandalam memeriksa kegiatan (operasi) birokrasi yang dasaroperasinya melalui sarana sistem kerja administrasi yangpenyusunannya telah menyesuaikan dengan jenis kegiatanlembaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2174 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Suhardin,S.Si Als Suhardin Bin Malagani(T1),DKK
126 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2174 K/Pid.Sus/2017Terdakwa selaku Ketua KPUD maka dapat terlihnat modus operandipenyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukanTerdakwa.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/PID.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 10 Juli 2018 — - DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN,SE., M.Si Vs. - JPU
386 — 265
  • Sedangkanyang dimaksud denganPerekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah,baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku= yang bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat.Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 26 Januari 2015 — Ir. H. SYAHRASADDIN, MSi Bin H.M.THAIB, RH
77 — 32
  • dimaksudmemperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadi milik sendiriatau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, dalam kaedahnya juga menyatakanbahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belumkaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwaagar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — IWA SETIADY, ST
181 — 42
  • Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwakonstruksi perobuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, perbuatan terdakwa selaku Konsultan Pengawas padapembayaran termyn 60% dengan melampirkan Berita Acara KemajuanPekerjaan tanggal 5 Desember 2016 dengan datanya bersumber darilaporan harian dan laporan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009
Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
155 — 56
  • Kerugian Negara juga dapat terjadikarena adanya rabat/komisi/fee dan sejenisnya yang diberikan rekanantetapi tidak termasuk ke Kas Negara/Daerah MODUS OPERANDIKECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Sebagaimanadiuraikan sebelumnya bahwa Kepres 80 mengatur pengadaan barang489dan jasa Pemerintah dilakukan secara efesien, efektif, terouka danbersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
    Permasalahan utamadan umum erjadi (modus operandi) dalam pengadaan barang dan jasaterkait dengan dilanggarnya criteria/prinsip tersebut. Pertama pengadaanbarang/jasa tidak efesien, berarti pengadaan barang/jasa tidak dilakukandengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapaisasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapatdipertanggungjawabkan. Hal yang umum terjadi adalah pembelian suatubarang di atas Harga Patokan Standar (HPS).
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
MURIYANI, S.Sos
87 — 22
  • Objek norma (normgedrag) adalah perbuatan atau perilaku yangdiwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasiuntuk tidak dikerjakan oleh norma (operator norma atau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan katabarang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni Suatuistilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasalyang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagalpendukung hak dan kewajiban
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 20 Mei 2014 — IMAM SANTOSO, SH, MM
88 — 16
  • benar, apalagi terhadap pengertian melawan hukumdalam pasal 2, para ahli hukum pidana, aparat penegak hukum, dan yang mempunyaikewenangan dalam memutuspun mempunyai berbagai macam pengertian yang berbedabeda.Pembuat Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1991 yangkemudian dipertegas lagi dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001, dimana telah secarategas dan jelas memberi pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materil, dengantujuan agar dapat menjangkau berbagai macam modus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R RIZA
Terdakwa:
UDDIN, S.Sos Bin SALAMUN
80 — 38
  • Jur Andi Hamzahtersebut adalah paling tepat dipakai pengertian melawan hukum sebagai tidakmempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkanagar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diaturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo Ir. HADI PUTRANTO DENI HERDIAN
91 — 38
  • tanggal 13 September 2007,halaman 163, 166 dan 166 c.1) jo Pasal 7 jo 8 Undangundang Nomor 12 Tahun2011 jo Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UUNomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 14 Tahun1985 jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 14 Tahun 1985 jo SEMA Nomor 07 Tahun 2012 jo SEMA Nomor 04 Tahun2014 jo Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung, tanggal 8 s/d 10Maret 2012 huruf C angka 10 pendapat ke1 : Sekalipun modus