Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa , DEDEK ARMADI BIN BUYUNG, terdakwa II RAJALIBIN SAPIN baik secara bersamasama ataupun bertindak sendirisendiri, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang , perbuatan mana dilakukanoleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa bermula pada

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKETIGA :Bahwa terdakwa , DEDEK ARMADI BIN BUYUNG,, terdakwa II RAJALIBIN SAPIN baik secara bersamasama ataupun bertindak sendirisendiri, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ,perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul10.00

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKEEMPAT :Bahwa terdakwa , DEDEK ARMADI BIN BUYUNG, terdakwa II RAJALIBIN SAPIN baik secara bersamasama ataupun bertindak sendirisendiri, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu,dengansengaja membawa alatalat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong,atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yangberwenang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang , perbuatan manadilakukan

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPidana.Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksisaksiyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikanperlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, danpidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan,kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf a UU No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPdan Pasalpasal didalam undangundang No.8 tahun 1981tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI

Pasal 83 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Keduapasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakimlangsung memilih dakwaan yang sesuai dengan faktafakta hukum yaitu dakwaanKedua pasal 12 huruf e jo.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu ;3. Unsur Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasilhutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UUNo. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berkaitan denganperkara ini :MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa JHON FRANS SIHOMBING Als. JON terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapisecara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;2.

perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Patkur Bin Parno bersalah telah melakukan tindakpidana *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izin yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempattinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b UURI No 18 tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamdakwaan kedua.2 Menjatuhkan pidana terhadap Patkur Bin Parno dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahansementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.Pidana Denda sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) Subsidier 2 (dua) bulan kurungan.3 Menyatakan barang bukti := (satu) batang kayu jati dengan ukuran 150 Cm X 20 Cm X 15 Cmdirampas untuk dikembalikan ke Perhutani KPH Padangan.= 1 (satu) unit

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupunalasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12huruf b UURI Nomor 18

: Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah memberantaskegiatan illegal logging;Halhal yang meringankan :e Terdakwa sopan dipersidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya;e Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;e Terdakwa belum pernah dipidana;Mengingat, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 huruf b UURI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa Patkur bin Parno tersebut diatas, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijinyang dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal disekitarkawasan hutan" ;sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksudhasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan,atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Sedangkan yang dimaksud dengansurat keterangan sahnya hasil hutan sesuai Pasal 1 angka 12 Undangundang R.I.Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; Menimbang, bahwadari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ; Menimbang, bahwaberdasarkan

sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa 11 (sebelas) glondongkayu jati tersebut berasal dari Hutan Negara yaitu PERHUTANI; Bahwa Terdakwa dalam memuat atau mengangkut 11 (sebelas)glondong kayu jati ke dalam truk Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi G1610MC tersebut, tidak ada memiliki izin dari PERHUTANI.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 83ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPATAUKEDUABahwa Terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

glondongkayu jati tersebut berasal dari Hutan Negara yaitu PERHUTANI; Bahwa Terdakwa dalam memuat atau mengangkut 11 (sebelas)glondong kayu jati ke dalam truk Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi G1610MC tersebut, tidak ada memiliki izin dari PERHUTANI yaitumengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanPerbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 83ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPSUBSIDIAIRPERTAMABahwa Terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yo.Pasal 12 huruf d Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yo.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalammemeriksa dan mengadili Terdakwa dalam putusannya terlalu ringan, dengandemikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah melakukan:Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaknidalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Tuban di Tuban telah melanggar UndangUndangNo.18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Terdakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b, dengan ancaman pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sertapidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);Hal. 4 dari 7 hal.

diperbaiki sekedar mengenai pidananya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolakdengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No

Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum;2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. TOFIK Bin MISKAN dan TerdakwaII. PRIYONO Bin SUKANDAR (Alm) masingmasing selama (satu) tahun 2 (dua)bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan dan dendamasingmasing sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan;3 Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) unit KBM No. Pol.

Pasal 88 ayat (1) huruf a UndangundangRI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga16Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsungdakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwaperbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum lebih tepat dipersalahkan melakukan TindakPidana sebagaimana pasal 16 jo.

Pasal 88 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnya:1 Orang perorangan;2 Dengan sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan;3 Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;Ad.1.

Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana disebutdalam Bab I Ketentuan Umum, pasal angka (21) : Setiap orang adalah orangperorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraterorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayahhukum IndonesiaBahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka (6) disebutkan pula : Terorganisasiadalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiriatas 2 (dua) orang

Pasal 88 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa I. TOFIK Bin MIKAN dan Terdakwa II.

Pasal I7 ayat (2) huruf b UU RI Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Atau Kedua :Bahwa ia terdakwa SURAJI Bin KAERAN pada hari Senin tanggal23 Desember2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasukdalam bulan Desember 2013 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun2013,bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di lokasiTalang Cemara Dusun lama Banding Agung Desa Merpas Kec. Nasal Kab.

BHN, maka Pengadilan TinggiBengkulu juga berpendapat adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan rasa keadilanmasyarakat;Menimbang, sebagaimana amanat dalam konsideran Undangundang Nomor : 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa perusakan hutan, terutamaberupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkanFut 23AU FT.

Pasal 17 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor: 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undangundang Nomor:8 tahun 1981, Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana;Fut 23AU FT. KL2014Page 18 of 14MENGADILI:/. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa tersebut:Z Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 09 Pid. Sus./ 2014/ PN.

Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1 Menyatakan terdakwa WARIMAN bin SUPARDI bersalah melakukan tindak pidanamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (2) UU RINo. 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bojonegoro.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanAlternatif Kesatu yaitu : pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, Kedua pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat(1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan,Ketiga pasal 12 huruf a Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danpemberantasan perusakan Hutan, dan Keempat Pasal 362 KUHP Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum PidanaMenimbang,bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut umum disusun secara alternatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dan apabila dakwaan tersebuttelah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak

akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 12 huruf a Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagaiberikut :1 Setiap orang2 melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, yang tidak sesuai dengan izinpemanfaatan hutan.3 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangperseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;Ad. 1.

atau 3,06M x Rp. 2.450, =Rp. 7.497, (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)sedangkan DR yang harus dibayarkan 3,06M8 x 2 US$ = 6,12 US $ (enamkoma satu dua dolar Amerika Serikat) maka akibat perbuatan terdakwaNegara dirugikan Rp. 7.497, (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuhrupiah) ditambah 6,12 US $ (enam koma satu dua dolar Amerika Serikat;aoe= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 Ayat (1) Huruf a dan huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUH.Pidana.Menimbang, bahwa setelan mendengar tuntutan pidana yangdiajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1:Menyatakan terdakwa Zulkifli Alamin Alias Amin Bin Kadi, terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindakpidana dengan sengaja memuat, mengeluarkan, mengangkut, hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan, sebagai orang yang melakukan

Putusan No.126/PID.SUS/2014/PTRRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulankurungan;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan barangsiapa yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a dan hurub b dipidana palingsingkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun penjara sertadenda paling sedikit sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima

Menyatakan Terdakwa Suto Bin Saji telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama telah melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkanpejabat yang berwenang sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggarpasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2.

pengakuan terdakwa bahwa terdakwabersama temantemannya tersebut memotong kayu jati milik Perhutanimenggunakan gergaji tanpa ijin dari yang berwenang, oleh karena itu menurutHakim Majelis unsur orang yang melakukan dalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtelah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut, menurut hemat Hakim Majelis, perbuatan Terdakwa telah memenuhikeseluruhan unsur dari pasal 12 huruf b jo pasal 82 (1) huruf b UU RI No. 18 tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tidak Pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalamkawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim Majelistidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawanhukum dari perobuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapatmenghapuskan kesalahan

;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara iniberupa: 1 batang = 310 x d x13. 1 batang = 360 x d x 13. 1 batang = 200 x d x 16dikembalikan kepada Perhutani RPH Bluluk, KPH Mojokerto, dan satu bilah cluritgagang warna gelap dirampas untuk dimusnahkan;1213Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkanketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara ;Mengingat Pasal 12 huruf b jo pasal 82 (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana serta Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum,maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsurtindak pidana yang didakwakan terhadapnya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengandakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatanterdakwa melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangberdasarkan rumusannya unsurunsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:1.

atau kekayaan yangteroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsursetiap orang, tertuju kKepada subjek hukum pendukung hak dan kewajibansebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orangperorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orangatau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannyasesuai dengan hukum yang berlaku, in casu UndangUndang Nomor 18tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikanoleh UndangUndang sebagaimana diatur di dalam KUHP;Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telahmenghadapkan seseorang yang bernama Muhammad Sanusi sebagaiterdakwa ke persidangan, dimana terdakwa tersebut didakwa melakukantindak pidana sebagaimana diuraikan diatas yang bertempat di dalamkawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember;Menimbang, bahwa didalam

Menyatakan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPrimair Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;2. Membebaskan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI dari dakwaan PrimairPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;3.

Menyatakan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannyamengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana pada dakwaan SubsidairPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;4.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengajamenghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentangapa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahDokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan

atau, sehingga untukterbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif olehterdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria teroenuhi secaraalternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud karena kalalaiannya adalah adanya sikapkurang hatihati dari pelaku ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam penatausahaan hasil hutan ;Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN PtiMenimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu sebagaimana Pasal 1angka 13 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayubulat, kayu bulat kecil, kKayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari

untuk memperkuatpembuktian dalam perkara ini;Halaman 11 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 65/Pd.Sus/2015/PN MtrMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita AcaraPersidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengandakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

yang meringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bencana alame Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untukmemberantas perusakan hutan/illegal loging ;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa mengaku terus terange Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dimasamendatang ;e Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai tanggunganistri dan anak ;Mengingat, pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No.18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum danMajelis Hakim telah memberitahukan tentang Hak Terdakwa tersebut dan Terdakwamenyatakan tetap menghadap sendiri di persidangan;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa;Memperhatikan barang bukti di persidangan dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;Menimbang dan seterusnya;Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b, UndangUndang RI No.18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan:MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Zulkifli Bin Alm M.

Put Perkara No : 83/Pid.Sus/2014/PN.TGSubsidair : melanggar pasal 83 ayat (2) hurufb UU RI No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanyang disusun dalam bentuk Subsidaritas ( berlapis ) maka pertamatamaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaanPrimair tersebut telah dapat dibuktikan dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwamaka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan

tetapisebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti atau tidak terpenuhioleh perbuatan Terdakwa, maka barulah dakwaan Subsidair selanjutnya akandipertimbangkan; Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwamelakukan tindak pidana melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan unsurunsur tindakpidana pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan

Apabila antara isi dokumensurat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisikbaik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang sah sebagai bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 UndangundangNo.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutanadalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, ataumembawa

Put Perkara No : 83/Pid.Sus/2014/PN.TGSubsidair Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwamelakukan tindak pidana melanggar pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan unsurunsur tindakpidana pasal 83 ayat (2) huruf b UU RAI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut; 1. Unsur setiap orang ; 2.

atau 0,048 M3 (sesuai denganBerita Acara Pemeriksaan kayu jati No 08/BAP/Ngr/2014tertanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatanganioleh Yusamanto).Akibat perbuatan terdakwa Perhutani Desa Plandirejomengalami kerugian sekitar Rp 114.912 (seratus empatbelas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) atausetidaktidaknya lebih dari Rp 250, (dua ratus limapuluh rupiah).won n Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, atas penyusunan dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut terdakwa meyatakan mengerti dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dalampersidangan dibawah sumpah yaitu:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:a.

dinyatakan bersalah danakan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan ;Halhal yang memberatkan : perbuatan terdakwa merugikan pihak Perhutan Plandirejo ;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat, pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,KUHAP, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;1415MENGADILI;.

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan jijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMBPerbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKeduaBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 56 ayat (2) KUHP.AtauBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H.

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan jijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKeempatBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 56 ayat (2) KUHP.AtauKelimaBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin

wilayah Gunung Pijat Desa Salaman, kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Lautdan berada di luar dari Konsesi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi GemahRipah sehingga dokumen yang semestinya harus menyertai dalampengangkutan kayu jabon yang dilakukan oleh terdakwa adalah SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam bentuk Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat (SKKB).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 94 Ayat (1) huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;ATAUKEDUABahwa terdakwa HAMIANSYAH Als HAMI Bin SURATMAN (Alm), padawaktu dan tempat tersebut dalam dakwaan pertama diatas, Dengan sengaja,mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perobuatan mana dilakukandengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa masukkedalam kawasan hutan yang berada diwilayah Gunung Pijat Desa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukankeberatan / eksepsi ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksisaksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Kedua,melanggar pasal 83 Ayat (1) huruf b UURI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, Atau Ketiga, melanggar pasal 88 Ayat (1) huruf cUURI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, MajelisHakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasalpasal dariperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.MENGADILI:Menyatakan bahwa terdakwa HAMIANSYAH Als.HAMI binSURATMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja,mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidanapenjara

pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Dokumen atau suratsurat yang merupakan legalitas pada setiap kegiatan ataupenatausahaan hasil hutan yaitu, apabila Kayu berasal dari Hutan Alam/ Negaramenggunakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)Pengurusannya melalui Kementerian Kehutanan secara online dan untuk SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan dan Kayu Bulat (Saksi memperlihatkanSurat Keterangan fitureSKSHHK Olahan dan Kayu Bulat yang berlogoKementerian Lingkungan Hidup

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAU;Kedua : Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undangundang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukumtersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalamPasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :

keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan,yang berarti bahwa pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafitelah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betulbetul dikehendaki danatau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga halhal yang mengarah atau berdekatan akankehendak atau keiinsyafan itu dengan mengetahui pula sebab akibatnya;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan melakukan pengangkutansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 16 Undangundang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yangdimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalamalat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan danmembongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkult,sedangkan alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagianatau selurun hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim ataudipindahkan ke tempat lain;Menimbang, bahwa elemen unsur

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan dilengkapi bersamasama adalan bahwa pada setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yangsama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagai bukti.