Ditemukan 2240 data
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
332 — 185
Melalui surat nomor S663/NB.2/2019 tanggal 30 Desember2019, OJK menyampaikan bahwa rencana penyehatan AJBB tidakdapat disusun secara parsial dan bersifat jangka pendek yangseharusnya dibuat secara komprehensif dan permanen.
17 — 0
liOri0s1360sImult1widctlpartIhyphtx8505tlhyphtx8760wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid9518 rtlchfcs1afOafs24 ltrchfcsO insrsid9518 rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1insrsid95 18charrsid9518 Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan yangdikemukakan para terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam pembelaan/pleedoi yang memohonagar para terdakwa dibebaskan karena tidak terpenuhinya unsurunsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dalam hal iniMajelis Hakim tidak sependapat karena hal tersebut adalah murni penilaian Penasihat Hukumsecara subyektif, parsial
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. H. SYARIFUDIN M.F.,SIp.,MT.,IPM Bin M. SUBARI Diwakili Oleh : KEMAS AHMAD JAUHARI,SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Susanto Gani,S.H
641 — 1380
Nopember 2015.Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic CenterSriwijaya.Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic CenterSriwijaya.Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.Divisi 01 Persiapan.Foto Copy Gambar Arsitektur.Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED PembangunanMasjid
Nopember 2015.Halaman 193 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PT PLG508509,510911.512.913.514.915.516.517,918.519.920.921.522.523.Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic CenterSriwijaya.Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid SriwijayaPalembang.Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic CenterSriwijaya.Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
229 — 521
puluh) hari kerja.Pasal 29 Ayat (1): Hasil inventarisasi dan identifikasipenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,wajib diumumkan di kantor Desa/Kelurahan, KantorKecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalamwaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Ckr1.5.4,1.5.5.1.5.6.1.5.7,Selanjutnya Ayat (2): Hasil inventarisasi dan identifikasipenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,wajib diumumkan secara bertahap, parsial
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA DIWAKILI OLEH MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI ALIAS ANDI AGUNG
697 — 685
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahanberisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonandalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu denganlainnya tidak dapat dipisahkan;Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutantetap;Pengukuhan kawasan hutan adalah = rangkaian kegiatanpenunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan;Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatukawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial
118 — 32
Pihak Pertama mengkonfirmasi bahwapengiriman bisa dilakukan secara parsial sesuai dengan permintaanPihak Kedua..
170 — 103
melalui delegasi, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa menurut hakim anggota Il, ketentuanPasal 13ayat (5) tersebut di atas bersifat umum dan tidak khusus ditentukankewenangan yang bagaimana yang dapat digunakan sendiri olen delegansdan kapan wewenang tersebut dapat digunakan sendiri oleh de/legans,namun yang dapat diketahui secara pasti bahwa wewenang yang dapatdigunakan sendiri adalah wewenang yang utuh, bulat dan penuh tidakwewenang yang sebagiansebagian atau parsial
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
NURHADI
220 — 97
Metode Penghitungan Parsial Loss : penghitungan kerugianHalaman 56 dari 127Putusan Perkara No. 47/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mdnyang terjadi karena Hilangnya Keuangan Bank Syariah MandiriCabang Medan Gajah Mada sebesar nilai Sisa PokokPembiayaan Mudharabah yang tidak dikembalikan nasabah danb.
92 — 71
., kerana wewenang dan tuduhan kewenangan ini bisa bersifatsummir/parsial, dan free opinion; Sementara itu Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 menjelaskan saya tidakboleh mengintervensi lembaga ULPBJ untuk menghindari penyalahgunaankewenangan saya sebagai Direktur RSUD Lamandau;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, padatahun 2010 pada RSUD Kabupaten Lamandau ternyata ada kegiatanpengadaan 1 (satu) paket Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, UGD, OK danPeralatan Medik dengan alokasi
Terbanding/Penggugat : PT EUGOSS INDONESIA PRATAMA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT CATUR EKA MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat I : SIEMENS PTE LTD
102 — 53
Jika hanyasebagian dari produk atau sebagian dari Layanan yang dapatdisampaikan pada Tanggal Pengiriman, maka Penjual wajib mengirimkanProduk atau Layanan yang tersedia kecuali ditentukan lain oleh Pembeli.Pengiriman secara parsial dianggap sebagai keterlambatan pengirimandan dianggap selesai hanya setelah Produk atau Jasatersebutdiserahkan seluruhnyaJika Penjual gagal menyerahkan Produk atau Jasa sesuai denganKontrak, atau gagal melakukan penyerahan pada Tanggal Pengiriman,maka Penjual harus membayar
86 — 46
., untuk melaksanakanpendampingan pengecekan/pengukuran rekonstruksi parsial bataskawasan hutan dalam rangka permohonan sertifikat pada wilayahHalaman. 35 dari 178 Putusan Nomor 2/ Pat /2019/PT DPSDesa Sekar Taji, Desa Sakti, dan Desa Pejukutan Kecamatan NusaPenida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;d.
985 — 1704 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena, pengelolaansampah yang parsial akan mengganggu kepentingan rakyat, mengganggukesehatan, menimbulkan banjir, merusak keindahan kota, mencemari lautdan sampah dapat menjadi bencana bagi kawasan potensial wisata,konservasi, perikanan tangkap dan usaha kelautan lainnya;Pengelolaan sampah selama ini masih business as usual dan bersifatsektoral.
90 — 64
RI No. 459 K/Sip/1975tertanggal 18 September 1975 yang menghasilkan kaidah hukum;Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanahyang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register (dalam hal ini TERBANDING X) bukanlah berartiAbsolut menjadi pemilik tanah tersebut apabilaketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh Pihak Lain (seperti halnya dalam perkara ini)Bahwa Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang PendaftaranTanah hanya dikutip secara parsial
ANDI HEBAT, SH
Terdakwa:
Dr. DICKY TJANDRA, M.Sn. Anak dari UMBU TJANDRA
115 — 32
.> Bahwa dasar dilakukannya PHO (Parsial Hand Over) karena npatung danrelief sudah terpasang dan barang sebagaimana di kontrak sudah ada;> Bahwa tim PHO terdiri dari ketua adalah Lel. Drs. YUDI ASMORO BASUKI,sebagai anggota yakni Lel. RUSDI, ST, Lel.
TENGKU IMAM MULHAKIM, SH.MH
Terdakwa:
RENI MARYANI Alias RERE Binti SUMPENA
162 — 56
Merry Nurmariyah, SHbilang Beliau mau meminjamkan uang kepada kita tapi secara parsial" laluTerdakwa tanya sharing Profinya bagaimana bu* dan dijawab oleh Sdri.
Terbanding/Tergugat : PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
701 — 637
Perbuatan Pelaku bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dankehatihatian.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terbanding semulaTergugat telah melakukan kriteria Perbuatan Melawan Hukum sepertidisebutkan diatas baik secara utuh ataupun secara parsial, maka perlu diuraikansehubungan dengan kewajiban pembuktian masingmasing pihak.Menimbang, bahwa dari bukti P 9 , yaitu Surat Keputusan DewanKomisaris No.002/SK.Kom/XII/2017,tanggal 22 Desember 2017; walaupun,berupa copy dari copy, namun ternyata
Moh Ridwan, Dkk.
Tergugat:
1.PT. PRIMADAYA HARUMMAS
2.PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk,
3.III. PT ATALIAN GLOBAL SERVICE
226 — 91
Tentu PARA PENGGUGAT harus dapat membuktikan bahwa setiapPENGGUGAT dipekerjakan dalam pekerjaan utama, hal ini tidak bisadidasarkan pada penilaian parsial sebab tuduhan pelanggaran Pasal 66UU Ketenagakerjaan datang dari 100 PENGGUGAT dalam Gugatan aquo.Tentu saja hal ini tidak pernah terjadi dalam perkara a quo, sebabsebagaimana telah diuraikan sebelumnya, PARA PENGGUGAT hanyamengerjakan pekerjaan penunjang.Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan uraian tersebut di atas sudahjelas bahwa Gugatan
456 — 252
Ahli ABDULLAH ANDI KORO (Ahli ITE), dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan 1 paket bukan parsial darisatu pengirim ke penerima. Misalnya satu konten video atau satu movie,kalau mengirim satu paket film yang bukan merupakan potongan, jadimengirim secara utuh termasuk proteksi drm (Digital Rate Management);Hal 85 dari 125 hal.
95 — 16
Menimbang, bahwa sebelum mepertimbangkan persoalan diatas, Ketua Majelisterlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak,baik pihak para Penggugat maupun pihak para Tergugat; 149Menimbang, bahwa karena para pihak baik para penggugat maupun para tergugat,telah mengajukan beberapa buah bukti yang terdiri dari surat surat dan keterangan parasaksi, maka Ketua Majelis akan menilai bukti tersebut dalam korelasi dan perseuaiannyadengan bukti lainnya, tidak secara tunggal atau parsial
1030 — 1457
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rangakaian unsur alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur saja yang secara parsial makaharuslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;Menimbang, bahwa unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atauperbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
tersebut dapat digagalkan; Halaman 195 dari 212 halaman, Putusan Nomor 1308/Pid.B/2017/PN.Bdg.Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan eksportasi tersebut dapatdigagalkan, maka belum/tidak terjadi kerugian negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur pada Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini merupakanrangakaian unsur alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur sajayang secara parsial