Ditemukan 2658 data
55 — 13
Perkr.No.635/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1666 BW Hibah adalah suatu persetujuandengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidakdapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibahyang menerima penyerahan itu ;Selanjutnya pada Pasal 1688 BW Suatu Hibah tidak dapat ditarik kembalimaupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam halhal.....dstnya ;Menimbang, dari penjelasan di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi
178 — 74
mengenai HIBAH yangdidalilkan TERGUGAT di dalam Jawabannya, sedangkan pada faktanyayang dapat dibuktikan oleh TERGUGAT terkait dalil Hibah tersebutadalah hanya berdasarkan Perjanjian Perkawinan, sebagaimanadidalilkan TERGUGAT pada Jawabannya halaman 5 butir 6.Bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut tidak dapat dikualifikasikansebagai perjanjian hibah karena tidak memenuhi syaratsyarat materiilmaupun formiil sebagaimana diatur menurut ketentuan hukum yangberlaku, sebagai berikut:1) Ketentuan Pasal 1666
112 — 51
Il TA. 2015 di Ajendam IV/Diponegoro dengannomor pendaftaran 1666, setelah mendapat nomor pendaftaran,nomor tersebut Saksi serahkan kepada Saksi2 untuk diserahkankepada Terdakwa, kemudian Saksi mengikuti serangkaian test diGor Patriot dan Lapangan Parade Kodam IV/Diponegoro, setelahselesai dan dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNIAD Gel. Il TA.2015 kemudian Saksi kembali ke rumahnya di KabupatenBanyumas, ketika Saksi akan melanjutkan test seleksi Cata PKTNAD Gel.
137 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kantor Urusan Perumahan BandungJalan Oto Iskandardinata Nomor 5, 7, 9 Bandung SIM Nomor 3641.Diberikan menurut putusan tanggal 10121960 Nomor 1666 atas S.Ptanggal 23111960 Nomor 1950 berdasarkan pada Pasal 6 UndangUndang Darurat Nomor 3/1958 tentang Urusan Perumahan. Dan sesuaidengan Putusan P.K.P Nomor Kpts. 993/PPA/PKP/VII/58 tanggal 771958;7.
113 — 47
Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 593/Pid.B/2015/PN Sql.e Bahwa pengertian hibah sebagaimana diatur didalam pasal 1666 BW itumaksudnya pemberian kepada seseorang yang memang tidak bisa ditarikkembali. Dan disitu harus harta yang memang sudah ada. Kalau itu dibuatsebelum pemberian, maka tentunya ada pertanyaan kapan pemberian itumempunyai kekuatan mengikat. Sebagaimana kita tahu, didalam KUHPerdatasifat perjanjiannya adalah konsensuil tidak riil.
258 — 178
IMBNo.1666/IMB/1993 a.n Umar Muhlahela (vide Bukti T.II8) ,.asli gambar IMBserta asli PBB tahun 2006 a.n Lydia (vide Bukti T.II8a), serta tanda terima berkas tertanggal 5 Mei 2010 (vide Bukti P17), sedangkan Penggugatmenyatakan tidak pernah memberi surat kuasa/persetujuan kepada Tergugat untuk menjaminkan Sertifikat rumah Penggugat kepada Tergugat II dan ataskejadian tersebut Pengugat telah melaporkan kepada pihak berwajib (vide BuktiP13 dan P14) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di
1.ACHMAD TRY HANDOKO, S.H.
2.MUHAMMAD FARHAN, S.H.
3.DIMAS PUTRA PRADHYKSA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RUSDI Alias KUKE
44 — 31
sendok shabu;
1 (satu) kota dus kecil merk Royal warna hijau kombinasi hitam;
1 (satu) unit handphone jenis android, model OPPO berwarna biru silver dengan nomor IMEI 1 865822051091438, nomor IMEI 2 865822051091420 & nomor SIM Card 0821 1949 1088;
1 (satu) unit handphone jenis Samsung Lipat model Flip Duos warna biru dengan nomor IMEI 1 352713074656093 dan Nomor IMEI 2 352714074656091 dan Nomor SIM Card 0822 1666
63 — 20
PP Nomor 24 tahun 2016 tentang PerubahanPP Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan PPAT ; pasal 39 ayat (1) PPNomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengaturtentang HIBAH atas tanah, sebagaimana didalilkan Para Penggugatsekarang Pembanding dalam perkara a quo;Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri harus ditolak dandibatalkan demi hukum, karena :Bahwa tentang HIBAH dan prosesnya diatur dengan sangat jelas dalampasal 1666 1667 KUHPerdata, Pasal 2 PP Nomor : 37 tahun 1998 yangtelah
Terbanding/Terdakwa : SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG HADI SUSANTO, SE.,MM
48 — 26
DS 1823 KBSurat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/ 3852 / 2012;Kwitansi SPPD Nomor : 800 / 3853/ 2012;SURAT TUGAS Nomor : 800/3853/ 2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 800/3854/2012;Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3853 /2012;SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3855 /2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3856/2012;Kwitansi transporasi monitor dan evaluasi pelaporan BSM tahun 2012 padaSMP YPPK ST Antonius Nabire dan SMPN 1 Uapa, 27 Juli 2012Fotocopy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666
Foto copy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666 K ;241. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3855/2012;242. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3857 / 2012;243. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3858/2012;244. Kwitansi SPPD Nomor :800/ 3858 / 2012;245. SURAT TUGAS Nomor : 800/1381 /2012 sehubungan denganTugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ;246. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/1382/2012247. Kwitansi SPPD Nomor : 800/1382/2012;248.
JAP233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.25/7.258.Kwitansi SPPD Nomor : 800 / 3853/ 2012;SURAT TUGAS Nomor : 800/3853/ 2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 800/3854/2012;Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3853 /2012:SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3855 /2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3856/2012;Kwitansi transporasi monitor dan evaluasi pelaporan BSM tahun 2012 padaSMP YPPK ST Antonius Nabire dan SMPN 1 Uapa, 27 Juli 2012Fotocopy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666
136 — 110
Bahwa telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 peraturan PemerintahRI No.10 tahun 1961 (selanjutnya disebut PP RI No.10 Tahun 1961)Tentang Pendaftaran tanah ; Setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dandihadapan penjabat yang ditunjukan oleh Menteri Agraria.Sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1666
166 — 139
Ayah Penggugat Tergugat karena sebelumbeliau meninggal telah diHibahkan kepada Tergugat ;Bahwa sesuai dengan Pasal 1666 KUH Perdata, menyatakan, Penghibahanadalah suatu persetujuan, dengan Mana seorang penghibah menyerahkansuatu barang secara CumaCuma tanpa dapat Menariknya Kembali, untukkepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.Undangundang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orangorang yang masih hidup.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Surat Hibah Nomor46
Theodorus Odorikus
Tergugat:
1.Rafaela Nona
2.Bernadetha Banun
75 — 16
Penggugat Rekonvensi, yangmana proses penerbitan alas hak atas tanah Natar Guru tersebut berdasarkanadanya peralihan hak kepemilikan tanah dengan cara hibah dari GERADAGOAN kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dituangkan kedalam Akta Hibah Nomor 21/Agr/1984 tanggal 25 Agustus 1984 yang dibuatoleh dan/atau dihadapan GERMANUS GERE, BA CAMAT NITA selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT);Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN MmeMenimbang, bahwa berdasarakan Pasal 1666
1.DAMIANUS RAGA
2.EMERENSIANA BHOKI
Tergugat:
1.ANDREAS KAKO
2.ANTONIUS NENO
3.RAFAEL BALE
4.YOSEP WEKI
5.ROMANA JAWA
6.PETRUS JAWA
7.YOHANES KAKO
8.YANUARIUS SAKE
9.GASPAR KILA
10.EMANUEL NOGI
11.WADELTRUDIS DHONE
12.PEMERINTAH RI cq MENDAGRI cq GUBERNUR NTT cq BUPATI NGADA cq KEPALA DESA KILA KEC AIMERE KAB NGADA
79 — 19
Bahwa selanjutnya segala tindakan ataupun perbuatanhukum yang dilakukan oleh ANDREAS KAKO/Tergugat tersebutdi atas, selama ini selalu bertindak bersamasama denganFungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa dalam melakukanhibah dan atau jualbeli tanah obyek sengketa tersebut telahmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dalam Pasal 1666 KUHPerdata tentang Hibah dan Pasal 1457 serta Pasal 1459 KUHPerdata tentang jualbell;Kemudian hal tersebut diperkuat juga dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor : 475K/
Dan hal tersebut telah memenuhisyaratsyarat sebagaimana dalam Pasal 1666 KUH Perdata tentangHibah dan Pasal 1457 serta Pasal 1459 KUH Perdata tentang jualbeli;Kemudian hal tersebut diperkuat juga dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor: 475K/Sip/1970, tanggal 03 Juni 1970yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:Proses Jualbeli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjiantersebut di ikuti dengan pencicilannya,;14.4.
89 — 15
Reg Camat: 1666/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama DEVINA.238. Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg Camat: 1667/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama AWALUDIN.239. Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg Camat: 1668/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama ERLIANA.240. Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No.
No.RegDesember 2006, atas namaatas sebidang tanah No.RegDesember 2006, atas namaatas sebidang tanah No.RegDesember 2006, atas namaatas sebidang tanah No.RegDesember 2006, atas namaatas sebidang tanah No.RegDesember 2006, atas namaHalaman 29 Putusan No. 297/PID.B/2012/PN.DUM30235Surat Asli keterangan ganti kerugian/usahaCamat : 1664/SKGR/MK/2006, tanggal 28AWALUDIN236Surat Asli keterangan ganti kerugian/usahaCamat : 1665/SKGR/MK/2006, tanggal 30ERLIANA.237Surat Asli keterangan ganti kerugian/usahaCamat : 1666
Reg Camat:1666/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama DEVINA.238 Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg Camat:1667/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama AWALUDIN.239 Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg Camat:1668/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama ERLIANA.240Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No.
RegCamat: 1666/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas namaDEVINA.238Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. RegCamat: 1667/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas namaAWALUDIN.239Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. RegCamat: 1668/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas namaERLIANA.240Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No.
43 — 9
Turut Terlawan mengklaim dan menguasai tanahsengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum; bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Para TurutTerlawan/ dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Tergugat guna meneguhkan dalilnya bahwa tanah objeksengketa merupakan tanah milik Para Turut Terlawan telah diajukan novum(bukti baru) berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 00030/ Tanabangka peme ganghak atas nama SOKHRAH HAMID seluas 1666
84 — 6
Kabupaten Lumajang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak disangkal oleh parapihak yang berperkara, obyek sengketa digarap oleh Turut TergugatKonvensi atas dasar sewa sedangkan obyek sengketa II menjadi tempattinggal bagi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar antara almarhum Sentotdengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi hibah ataskedua obyek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 1666
FITROH ROHCAHYANTO
Terdakwa:
MOCH. ANTON
306 — 135
M.Si selaku PenggunsAnggaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan PengawasalPembangunan Kota Malang;. 2 (dua) lembar fotocopy Lembar Disposisi Nomor Agenda900/103/35.73.301/ tanggal 23 September 2013 perihal Pencairan JaminatPelaksanaan No: 0414017 0212 12 tanggal 31 Juli 2013 WNileRp2.709.190.550 beserta lampiran.k.6 (enam) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda700/1666/35.73.301/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal PenekanalTugas Tindak Lanjut beserta lampiran.. 2 (dua) lembar asli Lembar
M.Si selaku Pengguna Anggaran KepalalDinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Pengawasan Pembangunan KotalMalang;. 2 (dua) lembar fotocopy Lembar Disposisi Nomor Agenda : 900/103/35.73.301/tanggal 23 September 2013 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan No:0414017 0212 12 tanggal 31 Juli 2013 Nilai Rp2.709.190.550 beserta lampiran.. 6 (enam) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda : 700/1666/35.73.301/2013tanggal 18 Desember 2013 perihal Penekanan Tugas Tindak Lanjut besertalampiran.
105 — 16
DJOJO.Sesuai dengan Pasal 1666 ayat 1 Kitab UndangUndang HukumPerdata adalah suatu persetujuan dimana si penghibah, pada waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan itu. Unsur penting yang pertama dalamperjanjian hibah bahwa pemberian hibah itu harus dilakukan semasahidupnya.Tanpa adanya unsur ini maka tidak ada suatu hibah.
I Ketut Mahajana
Tergugat:
1.I Putu Kamadjaja
2.Ni Made Aju Rahmawati
3.I Nyoman Ramajanta
4.Ida Ayu Indra Kondi Santosa, Sh., Mkn
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
172 — 66
Pasal 1666 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerd), yangmengatur sebagai berikut:Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 875/Padt.G/2019/PN DpsPenghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorangpenghibah menyerahkan suatu barang secara cumacuma, tanpadapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yangmenerima penyerahkan barang itu. Undangundang hanya mengakuipenghibahanpenghibahan antara orangorang yang masih hidup;b.
171 — 50
Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 ~ tidak mengubah(memperbaiki) ketentuan perwakafan dalam kitabkitab fikih ;Menimbang, bahwa Rasulullah SAW bersabda orang yangmenarik kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah kemudianmenjilatnya kembali (HR Bukhari 2589 dan Muslim 1622 ) danberbagai hadist lain yang semakna dengan itu;Menimbang, bahwa sebagaimana asas dalam hukum perdatayang relevan yaitu pada Pasal 1666 KUH Perdata yang bermakna terhadap apa yang telah diberikan tidak