Ditemukan 2774 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebiasaan kegiatan kebijakan kebebasan kedinasan kediaman kebidanan kebiasanã kebiatan kebisaan kebasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2014 — Putus : 20-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 4/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 20 Juni 2014 — - 1.JOKO WIDIGNO - 2.HERY WIJAYA, ST
93 — 62
  • dapatditerapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalamsuatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhalpenyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi120dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 11 Februari 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
HENDRI KURNIAWAN
83 — 20
  • penyalangunaan kewenangan, kesempatan atau sarana ituadalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatanatau kedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 93/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
140 — 80
  • Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003,tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,sehingga adalah keliru jika Surat Keterangan Hibah atas tanah yang dibuat dihadapan Kepala Gampong / Keuchik selaku pejabat pemerintanan terkecil diGampong / Desa tersebut dikatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktianyang cukup, terlebin lagi bahwa tanah yang menjadi obyek pemberian hibahtersebut adalah tanah adat yang belum terdaftar dan belum bersertipikat, sesuaidengan kebiasan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
1.SAHRUL KARIM
2.KARTA
3.TARNO
4.HALIM
263 — 150
  • Yusuf kemana sampah akan dibuang, PakYusuf mengatakan, tarok aja dulu diruangan dia yang akanmembuangnya; Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa (Sahrul Karim, Karta, Tarnodan Halim) serta saksi Imam Sudrajat mempunyai kebiasan merokok,tetapi saksi telah memberitahukan dan melarang supaya tidakmerokok karena digedung Kejaksaan dilarang merokok; Bahwa selama para terdakwa (Sahrul Karim, Karta, Tarno dan Halim)serta saksi Imam Sudrajat saat bekerja mereka sambil merokokdiruangan tersebut; Bahwa saksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-12-2017 — Upload : 10-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1413 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — PT DARMEX OIL & FATS, DK VS NUGROHO,, DKK
148 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .1746Bangsos/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Perubahan UpahMinimum Sektor Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun2015, (lampiran Nomor 10 huruf (B) Upah Minimum Sektor Kota BekasiSektor : Minyak Goreng), bahwa Upah Minimum Sektoral Tahun 2015yang berlaku di perusahaan Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2015,adalah sebesar Rp3.398.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluhdelapan ribu rupiah);Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Perusahaan ParaTergugat dan dengan memperhatikan kebiasan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 99/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : RUSLI MT Diwakili Oleh : Fatchullah, S.H.
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Mendagri Gubernur Provinsi Aceh Bupati Kab Aceh Besar Camat Kec selimum Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
361 — 108
  • Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003,tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,sehingga adalah keliru jika Surat Keterangan Hibah atas tanah yang dibuat dihadapan Kepala Gampong / Keuchik selaku pejabat pemerintanan terkecil diGampong / Desa tersebut dikatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktianyang cukup, terlebin lagi bahwa tanah yang menjadi obyek pemberian hibahtersebut adalah tanah adat yang belum terdaftar dan belum bersertipikat, sesuaidengan kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.LALU MOHAMMAD RASYIDI,SH
2.REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
IWAN KURNIAWAN
68 — 45
  • juga dapatditerapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidanakorupsi yang bukan pegawai negeri atau perseoranganswasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapatterjadi apabila : Dalamhal penyalahgunaan kewenangan, apabilaperbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnyaberhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salahatau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Umum Pencurian
Register : 05-08-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 43/Pid.B/2016/PN SWL
Tanggal 25 Oktober 2016 — 1.MEKY PUTRA Panggilan MEKY Bin ZULHERMAN 2.RICHARD ISHAK HUTAHAEAN Panggilan RICHARD 3.MARIO EFRIZAL CANDRA Panggilan RIO Alias KUBU
97 — 14
  • panggilan Sil;Menimbang, bahwa sebelum mengambil barangbarang tersebut,terdakwa Meky, terdakwa II Richard dan saksi Yopi terlibat pembicaraantentang saksi korban Silvia Antika yang berani menyetorkan uang denganjumlah banyak ke Bank Syariah Mandiri hanya dengan menggunakanpembungkus kantong plastik dan karton indomie, dan saat itu terdakwa Meky,terdakwa II Richard dan saksi Yopi samasama mengatakan pernah mengamatikebiasaan saksi korban Silvia Antika menyetor uang tersebut, sehingga denganmelihat kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 01-08-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 14 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
ASTARI TAPUN, SPd. MPd.
126 — 113
  • dapatditerapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalamsuatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 04-08-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 07/ Pdt.Sus-Actio Pauliana/ 2015/ Pengadilan. Niaga.Mdn
Tanggal 26 Oktober 2015 — - MAROLOP TUA SAGALA, SH, Kurator PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) lawan - I. PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) - II. PT. KPE Industries - III. CHEW FOOK SIN, Direktur PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) (in casu) (Tergugat-I) - IV. LEE SWEE ENG, Komisaris PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) (in casu) (Tergugat-I) - V. CHEW FOOK SIN, sebagai Direktur PT KPE Industries - VI. LEE SWEE ENG, Komisaris PT KPE Industries - VII. KNM PTY LTD, - VIII. KNM PROCESS SDN BHD, - IX. KNM Capital SDN BHD,
380 — 161
  • Karenapembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat VII telah sesuaidengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku maupun kebiasaan kebiasan umumdalam suatu hubungan bisnis atau usaha ;Bahwa, oleh karena telah terbukti transfer dana oleh Tergugat I kepada Tergugat VIIuntuk pembayaran kewajiban utang dari Tergugat I kepada Tergugat VII adalah sah,Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 07/Pdt.SusActio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdnmaka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat UndangUndang Kepailitan
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2010 — Upload : 19-09-2014
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 127/Pid.B/2010/PN.TTn
Tanggal 6 Oktober 2010 — MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, Dkk
105 — 19
  • Ali Yunus ;Bahwa saksi menerima berita acara pemeriksaan fisik proyek radiotersebut dari terdakwa II ;Bahwa dana proyek renovasi radio di Kabupaten Aceh Selatan adadilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK ;Bahwa kebiasan yang berlaku di Kantor Dinas Perhubungan Provinsisetiap kali pencairan dana harus diiketahui oleh Kepala Dinas sebagaimengetahui dengan menandatangani pada pojok kiri atas kwitansi ;Atas keterangan saksi ini, para terdakwa membenarkannya ;5.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 13 April 2015 — - BUDIYANTO,S.Pt
113 — 34
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini diagunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukandan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan ataukedudukannya yang dimilikinya ;c.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-12-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 5 Mei 2014 — - Drs. H. MOH. AMINUDDIN, SH. MH
72 — 33
  • guling di masingmasing desa ; Mengadakan penelitian lain berkaitan dengan kebenaran tukar guling tersebut Melaporkan setiap tugasnya kepada Bupati Lombok Timur;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhal penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 16-01-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.DAUD MUSU
2.BERTHA BANNE
3.DAMARIS BANNE
4.YAKOB BANNE
5.MUSA BANNE
6.YUSUF BANNE
Tergugat:
1.YUSRIL
2.ADOLFINA DENGEN
3.MARTHA DENGEN
4.DJONI DENGEN
5.CHARLES DENGEN
6.LUSIA PANGALINAN
7.FRANSISKUS PANGALINAN
127 — 80
  • Banne Gora ingin menebustanah objek sengketa dan tanah objek sengketa II yang dipegang gadaioleh Alm Indo Pasang, namun kemenakan (orang tua Tergugat VI danVIN dari Indo Pasang berkeras tidak ingin mengembalikan gadai tersebutkepada Para Penggugat dengan berbagai alasan yang melanggar adatdan kebiasan yang berlaku di Tana Toraja (khusus dalam wilayah adatTongkonan Layuk To Ao).. Bahwa oleh karena pada saat itu Alm.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 15-10-2015 — Putus : 11-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 206/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 11 Maret 2016 — RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT; NANTIAR, DKK ; LAWAN; PT. BANK OCBC NISP, TBK;
142 — 54
  • setelah demo pekerjaan para Penggugat diambilalih oleh Outsorcing;Bahwa para Penggugat disorsing mulai tanggal 09 desember 2013 dantidak ada batas waktu berahirnya skorsing dan sampai sekarang suratskorsingnya masih berlaku belum dicabutBahwa saat scorsing upah dibayarkan penuhBahwa pada saat scorsing tidak ada kenaikan upahBahwa yang di tuntut adalah kenaikan upah sebesar 10 % dan dipekerjakankembaliBahwa para Penggugat upahnya sudah diatas UMK dengan masa kerjanyaratarata diatas 15 tahunBahwa kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 25-09-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 11 Februari 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
Drs. H. YAMAN H. MAHMUD
102 — 63
  • tidak menentukan secara tegas apakahjabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dankedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatanyang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada halyang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PA MANNA Perdata Agama
Register : 01-06-2016 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 04-10-2019
Putusan PA MANNA Nomor 266/Pdt.G/2016/PA.Mna
Tanggal 3 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 15
  • Bahwa pada point II (dua) romawi Harta Gono gini pada point 16,yaitu mengenai jumlah sapi yang enam ekor, pada prinsipnyasesuai dengan kebiasan adat di Kaur, bahwa yang memeliharamendapat hak separoh dari peranakan, dalam jumlah sapi yangdititipkan saat ini berjumlan 6 (enam) ekor, maka hak yangmemelihara adalah 2 (dua) ekor.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 126/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 20 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. Advoprima Seantero Komunikasi Diwakili Oleh : FRIMA TOTONA HAREFA, SH.MH
Terbanding/Tergugat : PT. Wisata Islami Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Herman Susilo
205 — 178
  • Selain itu, seharusnya pihak Tergugat juga memahami bahwakebiasaan peserta adalah meminum kopi herbal khas HNI minimal 35 kali,apalagi dengan kondisi cuaca yang dingin di eropa maka kebiasan meminumkopi herbal knas HNI tersebut bisa 57 kali sebagai sarana menjaga kesehatanbagi mereka sehingga kebutuhan air panas adalah wajib, namun demikian hanyauntuk sekedar meminta air panas pun sangat sulit.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 03-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 3 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
I GEDE LAKEN
124 — 78
  • dapatditerapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalamsuatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhalpenyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-05-2012 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PATI Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Pt
Tanggal 29 Juli 2013 — PDT. SOESANTO HARSOSOEDIRDJO, MA <> 1. MAJELIS GEREJA INJILI di TANAH JAWA ( GITJ ) PATI DKK
160 — 57
  • Bahwa dalil Penggugat pada Poin 3, secara nyata dan jelas atau dapat dianggapsebagai bentuk pengakuan/pembenaran dari Penggugat bahwa tanah danbangunan yang terletak di Jalan Ronggowongso No. 37 Pati adalah milik GITJ Pati.Sebab menurut kebiasan serta ketentuan tata gereja GITJ Pati, pendeta yangbekerja atau mengabdi pada GITJ Pati wajib disediakan berupa rumah dinas(pastori) oleh gereja yang bersangkutan.Selain itu secara de facto, dimanapun di wilayah Negara Indonesia ini, gerejamaupun asetasetnya