Ditemukan 2774 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebiasaan kegiatan kebijakan kebebasan kediaman kebidanan kebiasanã kebiatan kebisaan kebasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 19/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - M. NASIR YUSUF
60 — 45
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan ; b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang adaini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnyadia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalamjabatan atau kedudukannya yangdimilikinya ; c.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 8 Juni 2015 — - DR. H. MAHRIP, SE.MM.
121 — 51
  • menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi ;Unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam halpenyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
    Fathon Ahimsa, S.STPpernah diperintah oleh Terdakwa dengan cara mencari di internet;dengan materi kegiatan di tempat tujuan,Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, adanyapertanggungjawaban SPPD dengan menggunakan boarding Pass danAirport Tax Palsu dan materi kegiatan di tempat tujuan dengan caramengambil di Internet, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah diarahkan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum atau kebiasan;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.LALU MOHAMMAD RASYIDI,SH
2.REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
1.Muhammad Isnaesni, ST
2.Kurniawan, ST
84 — 62
  • pidanaHalaman 107 dari 141 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Mtrkorupsi yang bukan pegawai negeri atau perseoranganswasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapatterjadi apabila : Dalamhal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnyaberhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salahatau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-05-2012 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PATI Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Pt
Tanggal 29 Juli 2013 — PDT. SOESANTO HARSOSOEDIRDJO, MA <> 1. MAJELIS GEREJA INJILI di TANAH JAWA ( GITJ ) PATI DKK
159 — 57
  • Bahwa dalil Penggugat pada Poin 3, secara nyata dan jelas atau dapat dianggapsebagai bentuk pengakuan/pembenaran dari Penggugat bahwa tanah danbangunan yang terletak di Jalan Ronggowongso No. 37 Pati adalah milik GITJ Pati.Sebab menurut kebiasan serta ketentuan tata gereja GITJ Pati, pendeta yangbekerja atau mengabdi pada GITJ Pati wajib disediakan berupa rumah dinas(pastori) oleh gereja yang bersangkutan.Selain itu secara de facto, dimanapun di wilayah Negara Indonesia ini, gerejamaupun asetasetnya
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 02-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HARIS MAHARDIKA, SH.
2.AGA WIRANATA, SH.
Terdakwa:
GUSTIAWAN BIN BOHARIA
121 — 53
  • mengetahui isi amplop tersebut pada saat Terdakwamenerimanya dalam kondisi tertutup rapat, kKemudian Terdakwa serahkankepada Saksi Ellis Setiawati tetapi Terdakwa hanya menyerahkan sajaselanjutnya apa itu dipergunakan oleh Saksi Ellis Setiawati untuk apaTerdakwa tidak mengetahuinya;Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Ellis Setiawati;Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil dokumen dari Saksi EllisSetiawati, maka dari itu Terdakwa pernah tanyakan apakah ada tandaterimanya karena kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2013 — Putus : 02-01-2014 — Upload : 15-01-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 31/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 2 Januari 2014 — - H.MUHAMAD HAPIZ
90 — 47
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan olehorang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah ataudiarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakanuntuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justrubertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yangdimilikinya ;c.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 504/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat : PARULIAN MANULLANG Diwakili Oleh : Jonggi Simanjuntak SH
Terbanding/Penggugat : PAHALA PURBA
79 — 57
  • Bahwa berdasarkan kebiasan dalam adat batak bahwa dondon(Gadai) bisa ditebus kembali apabila Pemilik (penggadai) sudah memilikiuang untuk menebusnya dengan cara mengembalikan dondonnya (nilaigadainya) seperti semula. Oleh karena itu Alm. MATIO PURBA maumenebusnya.Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 504/Pdt/2021/PT MDN15. Kemudian Alm. MATIO PURBA tidak putus asah dan terusmendesak Alm.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN MANADO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 15 Mei 2019 — - JANTJE BENYAMIN TAROREH
101 — 72
  • Bahwa jumlahnya kalau untuk KIR saya sudah tidak ingatlagi, Dispensasiangkutan khusus jumlahnya sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah),Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa untuk dispensasi angkutan khusus Itu belum digunakan, kami dikantor sudah jadi kebiasan kalau instansi yang bekerja sama dengan kamidiminta kalau ada acaraacara di minta sumbangan dan saya ambilkesimpulan untuk ambil dari situ, kalau ambil uang dari kantor tidak ada,sehingga itulah saya minta per kendaraan itu Rp 25.000
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-09-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 03-03-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 11 Februari 2016 — - DAVID SIANTURI
111 — 207
  • dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyaifungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhalpenyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
RHAMA JUNI SAPUTRA Als RHAMA Bin JAIRIN ZAIN
159 — 38
  • Bahwa untuk perbuatan tersebut sudah merupakan kebiasan pada dinasPUPR sehingga pihak penyedia langsung menemui Saksi untuk membuatkandokumen Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO).
Pengadilan PN SOE Perdata Tanah
Register : 17-04-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN SOE Nomor -11/Pdt.G/2017/PN.Soe
Tanggal 28 September 2017 — -RUTH KALENDI DJAWA SUKKA, (PENGGUGAT I) -ROSALIN TATENGKENG SUKKA, (PENGGUGAT II) Lawan -JHONSON MANAFE, (TERGUGAT I) -ELINCE E.E MISA MANAFE, (TERGUGAT II) -YOSIANE MARSELINA DUKA MANAFE, (TERGUGAT III) -MARTHEN DETHAN, (TERGUGAT IV)
128 — 60
  • Mathias Sukka masingmasing di tanah milik sendiri ;Bahwa selama Mathias Sukka menguasai obyek sengketa dan saksi melihatMathias Sukka tanam jeruk, mangga, jambu dan adfokat sedangkan kelapa danpinang saksi tidak tahu karena kelapa dan pinang baru tumbuh dan telah besarsaat adanya gugatan dalam perkara ini ;Bahwa benar obyek sengketa Mathias Sukka memperolehnya dari keluargga Mellakarena tanah milik saksi juga orang tua saksi yang meminta dari keluarga Melllayang diminta secara adat sebagaimana kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 29 September 2014 — - HENNY ARIESANDY, S.Sos
114 — 39
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang adaini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnyadia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalamjabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;c.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
HARSOYO Alias SOYO Anak Dari A. GANJUNG Alm
128 — 16
  • tujuanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untukmenguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan ataukedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
Fahrudi Firdaus Als. Fahru Bin H. Aliansyah
143 — 42
  • Bahwa untuk perbuatan tersebut sudah merupakan kebiasan pada dinasPUPR sehingga pihak penyedia langsung menemui Saksi untuk membuatkandokumen Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO).
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN MANADO Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 15 Mei 2019 — - MARTHEN KALALO, S.Sos
131 — 27
  • ., (lima ratus ribu rupiah),Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Bahwa untuk dispensasi angkutan khusus Itu belum digunakan, kami dikantor sudah jadi kebiasan kalau instansi yang bekerja sama dengan kamidiminta kalau ada acaraacara di minta sumbangan dan saya ambilkesimpulan untuk ambil dari situ, kalau ambil uang dari kantor tidak ada,sehingga itulah saya minta per kendaraan itu Rp 25.000, (dua puluh limaribu rupiah) kalau ada permohonan permintaan;Bahwa ada peraturan Menteri Nomor 71 atau 74 prosedur
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
RADEN WIRAHADI
102 — 48
  • juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadapPelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatukorporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang senya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 27-10-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg.
Tanggal 29 Maret 2017 — RACHMAT RAJAB, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
144 — 53
  • secara fakta hukum kenaikan gajipokok periode 2000 s/d 2006 terdin dari 3 komponen yaitukenaikan inflasi, berkala, dan perbaikan taraf hidup, yangpenyelesaiannya secara umum sering diselesaikan secarabipartite, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun komponenperbaikan taraf hidup tidak diatur dalam Perjanjian KerjaBersama, tetapi hal tersebut selalu dirundingkan antaraPenggugat dan Tergugat yang merupakan kebiasaan setiaptahun, dan sesuai dengan Pasal 1347 KUHPadt yang berbunyihalhal yang menurut kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 12/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 24 Oktober 2013 — - Prof. DR. H.LUKMAN Al HAKIM, MM
84 — 56
  • tujuanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalahuntuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karenajabatan atau kedudukan yang dimilikinya ;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 284/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : NANA SURYANA
Terbanding/Tergugat I : Hj. Odiah Imam Pribadi Almh, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat II : Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat III : H. Ujang Rosid
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Lilis Cuminaningrat
Terbanding/Tergugat V : Hj. Ratna M.S.
Terbanding/Tergugat VI : Indra Rosada
Terbanding/Tergugat VII : Endang Mulyana
Terbanding/Turut Tergugat VII : Drs. H. Asep Suhendar, M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Ebbu Setyabudi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
201 — 121
  • hukumPerbuatan Tergugat dan Tergugat II bukanlah Perbuatan MelawanHukum karena Penggugat telan memberikan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 382/Desa Margaluyu kepada Tergugat dan tergugat IIberdasarklan surat pernyataan tertanggal 13 Februari 2020 yangditandatangani oleh Penggugat, dengan demikian tidak terdapatperbutan melawan hukum atau dengan kata lain tidak ada perbuatanTergugat dan Tergugat Il yang melanggar hak subjektif orang lain baikhukum tertulis (udangundang) maupun hukum tidak tertulis(kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 25-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.DETEN Anak Dari PAULUS D
2.RAMAIYANTO M Anak Dari MIBIT
90 — 19
  • Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN.Ptk.dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan; Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang adaini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dialakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatanatau kedudukannya yang dimilikinya; Bahwa Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorangmenggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan ataukedudukan