Bahwa tujuan perjalan tiket yang di pesan oleh Saksi MENNY tersebutsebagaian besar tujuan Tual Ambon Jakarta demikian juga sebaliknya adajuga pesan yang dari Tual ke China.e Bahwa saksi mengetahui dari pimpinan saksi yang bernama WILLY bahwaTerdakwa LIN WENLU adalah atasan/pimpinan Saksi MENNY dimanaperusahan mereka bergerak dibidang Perikanan di Tual Maluku Tengara dankantor pusatnya di Fujian (China) tetapi nama perusahannya saksi tidakmengetahuinya.e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

2/PID.SUSTPK/2021/PT KPGAyat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KupangKlas IA berwenang memeriksa dan mengadili,oaik sebagai orang yang melakukan,turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri Sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan Bank Pembangunan DaerahNTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan PemerintahKabupaten/Kota Se Nusa Tengara

Negeri KupangKlas IA berwenang memeriksa dan mengadili,baik sebagai orang yang melakukan,turut serta melakukan, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri,Orang Lain AtauSuatu Koorporasi Menyalahngunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana YangAda Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan BankPembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik PemerintahProvinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tengara

tiket yang di pesan oleh terdakwa MENNYSETIAWAN tersebut sebagaian besar tujuan Tual Ambon Jakartademikian juga sebaliknya ada juga pesan yang dari Jakarta ke China, akantetapi hanya sedikit mayoritas adalah tiket Jakarta Tual PP;Bahwa saksi mengetahui dari pimpinan saksi yang bernama saksi LI WElGUI Alias WILLY bahwa saksi LIN WENLU adalah atasan/pimpinanterdakwa MENNY SETIAWAN dimana perusahan mereka bergerakHalaman 57 Putusan No. 152/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pstdibidang Perikanan di Tual Maluku Tengara

memberikan kuasa kepadaStefanus Matutina & Parners Advocates & LegalConsultans/Pengacara berkantor di Komp.Perumahan Lopo Indah Permai Block V, Nomor : 2Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupangberdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29Agustus 2017, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Larantuka, tanggal 30 Agustus2017 dibawah Nomor : 34/SK/PDT.G/2017/PN.LRT ;Bunda Hati Kudus, beralamat di Jalan MayjendSupardi, Podor, Lewolere, Larantuka, KabupatenFlores Timur, Provinsi Nusa Tengara

Asdepperencana untuk penyelesaian dan melakukan koordinasidengan Kasatker terkait dengan pelaksanaan kegiatan.Halaman 77 dari 1051 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGBahwa saksi selaku atasan langsung Kasatker/KPA saksi tidakpernah menerima honor/intensif, uang Natal dan Tahun Baruatau uang terima kasih ataupun dalam bentuk lainnya.Adanya pergantian Kasatkr pembangunan MBR setiap tahunatas kebijakan pimpinan.Bahwa terhadap pekerjaan peningkatan kualitas pembangunanrumah khusus 2012 di Provinsi Nusa Tengara

/Kota Tahun Anggaran 2013 senilai Rp.639.205.458,30 dengan rincian sebagai berikut := Pekerjaan peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus2012 di Provinsi Nusa Tengara Timur di Kota Kupang,Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah SelatanTahun Anggaran 2013 senilai Rp. 63.833.256,1.= Pekerjaan peningkatan kualitas pembangunan rumah khusus2012 di Provinsi Nusa Tengara Timur di Kabupaten TimorTengah Utara dan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2013senilai Rp. 101.855.916, 76.= Pekerjaan peningkatan

kualitas pembangunan rumah khusus2012 di Provinsi Nusa Tengara Timur di Kabupaten Ngadadan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.473.516.285,43.Bahwa langkah yang saksi lakukan atas temuan dari BPK RItersebut dengan memerintahkan ke Kasatker/Terdakwa segeramenindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untukmengembalikan dan menyetorkan kelebihan pembayaran kekas negara.Saksi tidak tahu berapa prosentasi hasil Pekerjaan peningkatankualitas pembangunan rumah khusus tahun 2012 di ProvinsiNusa

Tengara Timur.Bahwa target pekerjaan peningkatan kualitas pembangunanrumah khusus tahun 2012 di Provinsi Nusa Tengara Timurtercapai.Bahwa saksi tahu target Pekerjaan peningkatan kualitaspembangunan rumah khusus 2012 di Provinsi Nusa TengaraTimur tercapai dari laporan fisik pekerjaan.Bahwa menurut saksi pekerjaan tersebut tidak layak lagi untukdilanjutkan namun apabila masih dilanjutkan lebih baikpengelolaannya diserahkan kepada daerah masingmasing.Setahu saksi DIPA Tahun 2013 untuk kegiatan satu

Sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli EDWAR dari BPK RIPerwakilan Provinsi Nusa Tengara Timur dan Laporan BPK RI tanggal 16September 2015 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelisberkeyakinan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telahterpenuhi pada perbuatan terdakwa ;Ad.5 Unsur secara bersamasamaBahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP berbunyi : Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana :orang yang melakukan

Aceh Tengara berdasarkan hasilkeputusan musyawarah suara bulat telah menyetujui untuk mengusulkancalon pemenang CV NIKO UTAMA KARYA kepada ULP Propinsi Acehdengan Harga Penawaran Terendah dari nilai total HPS sejumlahRp3.778.530.000 dan ULP Propinsi Aceh menyetujuinya dan menetapkanCV NIKO UTAMA KARYA sebagai Pemenang Pelelangan;Bahwa benar Kadis Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Aceh sebagaiPengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Nomor:0343/ULPDishutbun/2011 tanggal O06 Mei 2011 perihal Penetapan

Aceh Tengara berdasarkan hasilkeputusan musyawarah suara bulat telah menyetujui untuk mengusulkancalon pemenang CV NIKO UTAMA KARYA kepada ULP Propinsi Acehdengan Harga Penawaran Terendah dari nilai total HPS sejumlahRp3.778.530.000 dan ULP Propinsi Aceh menyetujuinya dan menetapkanCV NIKO UTAMA KARYA sebagai Pemenang Pelelangan;Bahwa benar Kadis Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Aceh sebagaiPengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Nomor:0343/ULPDishutbun/2011 tanggal O06 Mei 2011 perihal Penetapan

Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili,baiksebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum,memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikanHalaman 2 dari 194, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PT Kpgkeuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian kKeuangan BankPembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik PemerintahProvinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tengara

Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili,baiksebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri, orang lain atau Suatu koorporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dalam hal ini kerugian kKeuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT)sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/KotaSe Nusa Tengara

dinyatakan LENGKAP oleh pihak Kanwil BPN ProvinsiPutusan No. 26/Pid.SusTPK/2021/PT KPG. halaman 18 dari 212 halamanNusa Tenggara Timur sehingga bisa dilakukan pengukuran sebagaimana yangdimohonkan dengan rincian biaya pengukuran sebesar Rp. 32.925.000, (tiga puluhdua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam SuratKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timuryang ditandatangani oleh JOSIAS BENYAMIN LONA selaku Kepala Kanwil BPNProvinsi Nusa Tengara

dinyatakan LENGKAP oleh pihak Kanwil BPN ProvinsiNusa Tenggara Timur sehingga bisa dilakukan pengukuran sebagaimana yangdimohonkan dengan rincian biaya pengukuran sebesar Rp. 32.925.000, (tiga puluhdua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam SuratPutusan No. 26/Pid.SusTPK/2021/PT KPG. halaman 53 dari 212 halamanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timuryang ditandatangani oleh JOSIAS BENYAMIN LONA selaku Kepala Kanwil BPNProvinsi Nusa Tengara

berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenangmemeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan atauturut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuanganBank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank UmumMilik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota SeNusa Tengara

Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenangmemeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan atauturut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, oranglain atau koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal inikerugian keuangan Bank Pembangunan DaerahNTT (Bank NTT)sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan PemerintahKabupaten/Kota Se Nusa Tengara

Aceh Tenggara .Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menjadi korban dari Tindak PidanaPenganiayaan atau pengeroyokan, dan yang menjadi pelaku Tindak PidanaPenganiayaan atau pengeroyokan Terdakwa juga tidak tahu,Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2016, Sekira Pukul 16 .00 Wib diDesa Kuta Batu Kec, Lawe Alas Kab, Aceh Tengara yang tempatnya di JalanRusak, Terdakwa Dkk melakukan Tindak Pidana Penganiayaan ataupengeroyokan kepada Korban, Terdakwa tidak ada melakukan Tindak PidanaPenganiayaan atau pengeroyokan

., (Kepala LPMPPropinsi Sulawesi Tengara);31. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Serah Terima PeralatanPendidikan, Modul dan Teachware Nomor: 8001/F1/LK/2008tanggal 11 September 2008 dari Ir. GIRI SURYATMANA(Sekretaris Ditjen PMPTK) kepada Drs. H. SAID ABU BAKAR(Kepala LPMP Propinsi Kalimantan Selatan);32. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Serah Terima PeralatanPendidikan, Modul dan Teachware Nomor: 8002/F1/LK/2008 260 tanggal 11 September 2008 dari Ir.

yangberdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili, baiksebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum,memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian kKeuangan BankPembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik PemerintahProvinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota seNusa Tengara

Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenangmemeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut sertamelakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain ataukoorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan BankPembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik PemerintahProvinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota seNusa Tengara

berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenangmemeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut sertamelakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dalam hal ini kKerugian keuangan PT Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT)sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/KotaseNusa Tengara

Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenangmemeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut sertamelakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau koorporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, dalam hal ini kerugian keuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (BankNTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan PemerintahKabupaten/Kota Se Nusa Tengara

yang berdasarkan pasal 84Ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili,baik sebagai orangyang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum,memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal inikerugian kKeuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagaiBank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan PemerintahKabupaten/Kota seNusa Tengara

sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau koorporasi,Halaman 78 dari 346 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2020/PT KPGmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugiankeuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai BankUmum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/KotaseNusa Tengara

ARTAMAS untuk memuat materialpembangunan dermaga di Pamakayo Kabupaten Alor ;e Bahwa saksi tahu Tongkang Artamas adalah milik dariKeluarga SENA SANJAYA ;Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Sena Sanjaya dalamkaitan dengan Pelaksanaan pekerjaan Dermaga di BakalangAlor ;Bahwa Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenanglelang Pekerjaan pembangunan/Pengembangan InfrastrukturTransportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil danTerluar Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tengara Timur adalahPT.Mina Fajar Abadi

Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prov.KaltaraTerdakwa9 dalam perkara ini tidak ditahan :Terdakwa10 :NamaPangkat, NRPJabatanKesatuanTempat,Tgl lahirJenis kelaminKewarganegaraanAgamaTempat tinggal>: Haryono: Pratu, NRP : 311330615050591: Taban Ta Munisi Pok Koton 2 KiA: Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC: Dompu (Nusa Tengara Barat), 6 Mei 1991> Lakilaki: Indonesia: Islam: Asrama Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC Jl. Akibalak RT 04Kel. Juata Krikil, Kec.

ARTAMAS untuk memuat materialpembangunan dermaga di Pamakayo Kabupaten Alor ;Bahwa saksi tahu Tongkang Artamas adalah milik dariKeluarga SENA SANJAYA ;Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Sena Sanjaya dalamkaitan dengan Pelaksanaan pekerjaan Dermaga di BakalangAlor ;Bahwa Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenanglelang Pekerjaan pembangunan/Pengembangan InfrastrukturTransportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil danTerluar Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tengara Timur adalahPT.Mina Fajar Abadi

Argada Group seharusnyamelaporkan penggunaan 20 (dua puluh) nomor seri dokumen FAKOtersebut kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengara, sertabermohon kembali Penetapan Nomor Seri Blangko FAKO selanjutnya,serta tidak boleh melakukan Penerbitan dokumen FAKO sebelum adapenetapan nomor Seri dari Dinas Kehutanan Provinsi SulawesiTenggara, namun ternyata pada bulan Oktober 2012 Terdakwa ARYODWI PUTRANTO bersama dengan Saksi SYAMSU menemui SaksiHal. 220dari225halPutusanNomor 1710 K/Pid/2015NURAHDIAT