Ditemukan 5687 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fores fance filce majene majeri florce folce forte fonce mansure majekur majenne mannure majerun
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
106 — 29
  • BPKP sebagaimana diaturdalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi, mengartikan kerugian keuangannegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajibannegara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatanatau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
    majeure).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Juni 2017 — Pidana Korupsi - MEIZI SYELFIA
205 — 253
  • MEIZI SYELFIA, terdapattranSaksi : setoran tunai, tarikan tunai, setoran cair, force post credit dantarikan pemindahan :TAHUN 2013Hal 85 Put. No.25/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
226 — 149
  • Seharusnya,untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan olehpenyedia jasa yang bersangkutan, Karena telah melewatibatas toleransi. Sementara itu, dalam kenyataan kontraktersebut tidak diputuskan.
    Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersaangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
228 — 226
  • Dengan demikian,berdasarkan pada penjelasan dimaksud pengajuan klaim atas dasarbuktibukti yang tidak sah adalah tidak dapat dibenarkan.Halaman 126 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYBahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 15 April 2019 — BUDIMAN, S.P.d Bin E. MUSTOPA
191 — 85
  • Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan BidangInvestigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur).Bahwa ahli menerangkanPenghitungan kerugian keuangan negara dilakukansejak datadata atau buktibukti
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 1 Nopember 2012 — NINING JUHARNINGSIH
64 — 27
  • SPKPdan UEP Desa Mandalare, Rp.24.000.000,, Desa Ciomas Rp.88.683.341, Desa Sandingtaman Rp. 52.000.003,, DesaPanjalu Rp. 184. 858.327 ;Atas laporan kolektibilitas tersebut, biasanya untukkolektibilitas II dilakukan penagihan oleh UPK, dan jikasudah masuk tahap kolektibilitas II V baru dibentuk Timpenyehat pinjaman untuk identifikasi kredit bermasalahdengan kdteria disebabkan oleh :1 Kelembagaan seperti kelompok bubar.2 Mikro finance seperti kepailitan usaha atau bangkrut3 Penyalahgunaan dana4 Force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst
Tanggal 23 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Drs. BRAHMANTORY
116 — 46
  • Force Plate(merk/type : AMTI Accu Pow er) 1 Baik Lengkap18. Muscleand Joint Monitoring System Terdapat TEF(merk/type : CSMI Humac Norm) Modular2 ComponentKomputer tidakada19. Electrom yograph 2 Baik Lengkap(merk/type : Delsys Trigno Wireless)20. SitUps 5 Baik Lengkap(merk/type : Takei TKK 5505)21. Reaction 5 Baik Lengkap(merk/type : Takei TKK 5408)22. Whole Body Reaction Measuring Lenak:Equipmentll 3 Baik engkap(merk/type : Takei TKK 1264B)23.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
ACHMAD NUR CHASAN, SE
173 — 69
  • dari pejabatyang berweangn, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan buktiyang sah, sehingga seluruh bukti tersebut dapat diverifkasi oleh pejabatyang bertanggung jawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian.Dengan demikian, berdasarkan pada penjelasan dimaksud pengajuanklaim atas dasar buktibukti yang tidak sah adalah tidak dapatdibenarkan.Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawanhukum, lalai, ataupun karena force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 K/PID.SUS/2014
Tanggal 2 Maret 2015 — TENGKU ISMAIL YUSUF, SP
97 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kota yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran2006 dapat dilanjutkan lagi pelaksanaannya pada tahun anggaran 2007berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/ EKBANG/90.37atanggal 28 Desember 2006 yang merujuk kepada Surat Menteri DalamNegeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal 07 Juni 2007 yang menyatakanbahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapatdiberikan oleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak danwajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
171 — 78
  • Penarik tidak perlu memberikan Fotocopy KTP,namun hanya perlu menunjukkan KTP dan teller akan mencocokkanidentitas antara keadaan senyatanya dengan KTP.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia. Dan terhadapnasabah meninggal dunia, Ahli Waris yang harus mengajukan penutupanrekening.
    Lembar Cek tetap berlaku selama tidak ada perubahan datanasabah, walaupun si nasabah meninggal dunia.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
248 — 137
  • BEP mengajukan permohonan dispensasiketerlambatan dan meminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai100% dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan tetapditandatangani, karena kondisi tersebut merupakan kondisi force majeure.Atas laporan tersebut MIKAEL KAMBUAYA mengatakan tidak keberatanuntuk menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan BAST PertamaPekerjaan tetap ditandatangani meskipun tidak didukung dengan dokumentertulis apapun yang menyatakan bahwa memang benar terdapat kondisiCcuaca
    BEP mengajukan permohonan dispensasiketerlambatan dan meminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai100% dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan tetapditandatangani, karena kondisi tersebut merupakan kondisi force majeure.Atas laporan tersebut MIKAEL KAMBUAYA mengatakan tidak keberatanuntuk menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan BAST PertamaPekerjaan tetap ditandatangani meskipun tidak didukung dengan dokumentertulis apapun yang menyatakan bahwa memang benar terdapat kondisicuaca
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 4 Nopember 2015 — Delganf, S.E BinNazar ST Saidi
60 — 16
  • dapat dibuktikan bahwa pihakDPRD dalam pembahasan anggaran tahun anggaran berkenaan dalampemberian persetujuannya atas belanja Bantuan sosial adalahdimaksudkan untuk diberikan kepada masyarakat dan dalampelaksanaan anggarannya belanja bansos diberikan kepada pegawai(PNS) maka terdapat penyimpangan peruntukkan anggaran;Bahwa karena menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negaraadalah berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
114 — 30
  • No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 359 Bahwa apabila ada human error atau forje Mayore terkait dengan pelaksanaanpekerjaan dilapangan maka harus ada Berita Acara Force Majore yang dibuatdan ditanda tangani semua pihak baik PPK, rekanan, Konsultan pengawas,Panitia peneliti Kontrak dan setelah ada Berita Acara Force Mayore makaAddendum Kontrak dapat dilakukan jika tidak ada Berita Acara Force Majoremaka Addendum Kontrak menjadi tidak SAH.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 03-01-2023 — Putus : 16-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023
Tanggal 16 Februari 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
137 — 10

  • Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

    3. Menetapkan barang bukti berupa:

    a. Barang-barang:

    1) 1 (satu) buah helm J-Force warna hitam loreng;

    Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Ahmad Dumiyati Bin Nipin
113 — 520
  • PER1314/K/D6/2012 tanggal 16Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17, yang menyatakanbahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure)Kerugian keuangan negara juga
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
393 — 132
  • Bank DKI tidak akan mengalami kerugian, kecualiada force majeur atau Debiturnya wanprestasi.9) Saksi SETIORINIBahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksisendiri;Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;Bahwa pada Tahun 2012 dan 2013 saksi bertugas sebagai Risk Officerdan Officer di unit Risiko Kredit I.Bahwa tugas pokok saksi selaku Risk Officer Grup Manajemen ResikoKredit
    Likotama Harum tidak lagi sanggupmembayar kredit dan bunga kredit, selanjutnya melaporkannya didalamRapat Pengurus, dengan aksiaksi tindak lanjut penyelamatan sepertimembentuk Tim Task Force, Rapat pengurus di laksanakan sebulan sekali;Bahwa saksi hadir dalam RKK tanggal 11 April 2011 di mana ketika ituDulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BudiPudjiono (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite KreditTingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu Karena
    Likotama Harum tidak lagisanggup membayar kredit dan bunga kredit, selanjutnyamelaporkannya didalam Rapat Pengurus, dengan aksiaksi tindak lanjutpenyelamatan seperti membentuk Tim Task Force, Rapat pengurus dilaksanakan sebulan sekali;Bahwa Terdakwa hadir dalam RKK tanggal 11 April 2011 di manaketika itu Dulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial danKorporasi) dan Budi Pudjiono (Pemimpin Grup Manajemen RisikoKredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite KreditTingkat Pertama yaitu Karena
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Mei 2015 — I. Taufik Hidayat Bin KGS. Ismail Mansyur II. Liki Aprilillah Bin Naimat Soleh Takim
44 — 8
  • Untukaddendum hanya bisa dilakukan kalau benarbenar force major, kalau tidak yaseharusnya putus kontrak, pekerjaan dihentikan dan dibayarkan sesuai volumeterpasang;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1 TAUFIK HIDAYAT BIN KGS. ISMAIL MANSYUR:Bahwa Terdakwa I selaku petugas administrasi kegiatan untuk pembangunanMasjid Simpang Padang Karet dengan menggunakan CV.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 19 /Pid.sus/2014/PN.KPG
Tanggal 25 Juni 2014 — Drs.SERVASIUS LAKO
83 — 22
  • PendirianPerusahaan yang menandatangani Surat Penawaran, makamelanggar dan secara otomatis Penawaran Lelang dinyatakansecara Administrasi gugur dan yang bertanggung jawab adalahPanitia ;Bahwa mengenai pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu bolehdiadendum perpanjangan waktu dengan alasanalasan yang telahdiatur dalam Keppres No. 80 tahun 2004 yaitu dengan alasanalasandarurat / diluar penguasaan manusia / bencana alam / perang / forcemajeur / overmacht ;Bahwa alasan cuaca buruk tidak dapat dijadikan alasan force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. DESRY NINGSIH binti SYUKUR HASANY
64 — 15
  • sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai.Bahwa berdasarkan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi yangditerbitkan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP pada Tahun 2005, yangdimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG Diwakili Oleh : HAMDANI LATURUA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
369 — 193
  • kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesualdengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.Halaman 22 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMB(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force