Ditemukan 5687 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-10-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 27 Oktober 2014 — YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID
63 — 21
63 — 21
sepengetahuan saksi, pelaksanaan ADD tahun anggaran 2008 2011, berpedoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan Nomor 399 Tahun 2010 tanggal23 Juni 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD KabupatenBanjarnegara;Bahwa pelaksanaan ADD harus seusai dengan DURK (Daftar UsulanRencana Kegiatan), dan tidak boleh dialinkan untuk kegiatan di luarDURK, bahwa DURK merupakan hasil perencanaan final yang tidakbisa diganti kecuali dalam kondisi mendesak seperti bencana alam/force
Putus : 24-05-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 119/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 24 Mei 2012 —
65 — 13
65 — 13
jangka waktu Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang berupa AlatKesehatan untuk Pusling tersebut terhitung sejak tanggal 27 Juli 2006 s/d 26September 2006 ; Bahwa benar berdasarkan Kontrak Nomor : 440/4444/KTR/436.317/2006 tanggal 27Juli 2006, pada pasal 7 disebutkan bahwa keterlambatan penyerahan pekerjaan yangmenyimpang dalam pasal perjanjian ini pihak kedua dapat dikenakan denda sebesarseper seribu ( 1/1000 ) mil dari harga pemborongan atau setinggitingginya sebesar 5persen, kecuali dalam keadaan Force
Register : 29-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk Tanggal 14 Juli 2016 — - BASIRUN, SE
122 — 64
122 — 64
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalaiBerdasarkan pengertian tersebut. ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara. yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum.penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan. kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar kKemampuan manusia (force
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten
Maluku Barat Daya;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
226 — 149
226 — 149
Seharusnya,untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan olehpenyedia jasa yang bersangkutan, Karena telah melewatibatas toleransi. Sementara itu, dalam kenyataan kontraktersebut tidak diputuskan.
Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersaangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
Register : 23-01-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 12 Juni 2017 — Pidana Korupsi
- MEIZI SYELFIA
205 — 253
205 — 253
MEIZI SYELFIA, terdapattranSaksi : setoran tunai, tarikan tunai, setoran cair, force post credit dantarikan pemindahan :TAHUN 2013Hal 85 Put. No.25/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
228 — 226
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
228 — 226
Dengan demikian,berdasarkan pada penjelasan dimaksud pengajuan klaim atas dasarbuktibukti yang tidak sah adalah tidak dapat dibenarkan.Halaman 126 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYBahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- DR. ZAINAL SOLEMAN
106 — 29
106 — 29
BPKP sebagaimana diaturdalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi, mengartikan kerugian keuangannegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajibannegara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatanatau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
majeure).
Register : 28-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg Tanggal 15 April 2019 — BUDIMAN, S.P.d Bin E. MUSTOPA
191 — 85
191 — 85
Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan BidangInvestigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur).Bahwa ahli menerangkanPenghitungan kerugian keuangan negara dilakukansejak datadata atau buktibukti
Register : 12-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG Tanggal 1 Nopember 2012 — NINING JUHARNINGSIH
64 — 27
64 — 27
SPKPdan UEP Desa Mandalare, Rp.24.000.000,, Desa Ciomas Rp.88.683.341, Desa Sandingtaman Rp. 52.000.003,, DesaPanjalu Rp. 184. 858.327 ;Atas laporan kolektibilitas tersebut, biasanya untukkolektibilitas II dilakukan penagihan oleh UPK, dan jikasudah masuk tahap kolektibilitas II V baru dibentuk Timpenyehat pinjaman untuk identifikasi kredit bermasalahdengan kdteria disebabkan oleh :1 Kelembagaan seperti kelompok bubar.2 Mikro finance seperti kepailitan usaha atau bangkrut3 Penyalahgunaan dana4 Force
Register : 02-06-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
248 — 137
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
248 — 137
BEP mengajukan permohonan dispensasiketerlambatan dan meminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai100% dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan tetapditandatangani, karena kondisi tersebut merupakan kondisi force majeure.Atas laporan tersebut MIKAEL KAMBUAYA mengatakan tidak keberatanuntuk menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan BAST PertamaPekerjaan tetap ditandatangani meskipun tidak didukung dengan dokumentertulis apapun yang menyatakan bahwa memang benar terdapat kondisiCcuaca
BEP mengajukan permohonan dispensasiketerlambatan dan meminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai100% dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan tetapditandatangani, karena kondisi tersebut merupakan kondisi force majeure.Atas laporan tersebut MIKAEL KAMBUAYA mengatakan tidak keberatanuntuk menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan BAST PertamaPekerjaan tetap ditandatangani meskipun tidak didukung dengan dokumentertulis apapun yang menyatakan bahwa memang benar terdapat kondisicuaca
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
171 — 78
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
171 — 78
Penarik tidak perlu memberikan Fotocopy KTP,namun hanya perlu menunjukkan KTP dan teller akan mencocokkanidentitas antara keadaan senyatanya dengan KTP.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia. Dan terhadapnasabah meninggal dunia, Ahli Waris yang harus mengajukan penutupanrekening.
Lembar Cek tetap berlaku selama tidak ada perubahan datanasabah, walaupun si nasabah meninggal dunia.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia.
Register : 23-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 4 Nopember 2015 — Delganf, S.E BinNazar ST Saidi
60 — 16
60 — 16
dapat dibuktikan bahwa pihakDPRD dalam pembahasan anggaran tahun anggaran berkenaan dalampemberian persetujuannya atas belanja Bantuan sosial adalahdimaksudkan untuk diberikan kepada masyarakat dan dalampelaksanaan anggarannya belanja bansos diberikan kepada pegawai(PNS) maka terdapat penyimpangan peruntukkan anggaran;Bahwa karena menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negaraadalah berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
114 — 30
114 — 30
No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 359 Bahwa apabila ada human error atau forje Mayore terkait dengan pelaksanaanpekerjaan dilapangan maka harus ada Berita Acara Force Majore yang dibuatdan ditanda tangani semua pihak baik PPK, rekanan, Konsultan pengawas,Panitia peneliti Kontrak dan setelah ada Berita Acara Force Mayore makaAddendum Kontrak dapat dilakukan jika tidak ada Berita Acara Force Majoremaka Addendum Kontrak menjadi tidak SAH.
Register : 03-01-2023 — Putus : 16-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023 Tanggal 16 Februari 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
137 — 10
137 — 10
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa:
a. Barang-barang:
1) 1 (satu) buah helm J-Force warna hitam loreng;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY.
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 24 April 2019 — Ahmad Dumiyati Bin Nipin
113 — 520
113 — 520
PER1314/K/D6/2012 tanggal 16Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17, yang menyatakanbahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure)Kerugian keuangan negara juga
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
148 — 166
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
148 — 166
Hal tersebut dengan jelas dinyatakandalam Undangundang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan NegaraBahwa saksi Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur. Berkurangnya asset/ kKekayaanini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;Hal 206 Put.
Perhitungankerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), Karenanilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial,sehingga tidak memberikan kepastianBahwa saksi Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
393 — 132
393 — 132
Bank DKI tidak akan mengalami kerugian, kecualiada force majeur atau Debiturnya wanprestasi.9) Saksi SETIORINIBahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksisendiri;Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;Bahwa pada Tahun 2012 dan 2013 saksi bertugas sebagai Risk Officerdan Officer di unit Risiko Kredit I.Bahwa tugas pokok saksi selaku Risk Officer Grup Manajemen ResikoKredit
Likotama Harum tidak lagi sanggupmembayar kredit dan bunga kredit, selanjutnya melaporkannya didalamRapat Pengurus, dengan aksiaksi tindak lanjut penyelamatan sepertimembentuk Tim Task Force, Rapat pengurus di laksanakan sebulan sekali;Bahwa saksi hadir dalam RKK tanggal 11 April 2011 di mana ketika ituDulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BudiPudjiono (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite KreditTingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu Karena
Likotama Harum tidak lagisanggup membayar kredit dan bunga kredit, selanjutnyamelaporkannya didalam Rapat Pengurus, dengan aksiaksi tindak lanjutpenyelamatan seperti membentuk Tim Task Force, Rapat pengurus dilaksanakan sebulan sekali;Bahwa Terdakwa hadir dalam RKK tanggal 11 April 2011 di manaketika itu Dulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial danKorporasi) dan Budi Pudjiono (Pemimpin Grup Manajemen RisikoKredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite KreditTingkat Pertama yaitu Karena
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 7 Mei 2015 — I. Taufik Hidayat Bin KGS. Ismail Mansyur
II. Liki Aprilillah Bin Naimat Soleh Takim
44 — 8
44 — 8
Untukaddendum hanya bisa dilakukan kalau benarbenar force major, kalau tidak yaseharusnya putus kontrak, pekerjaan dihentikan dan dibayarkan sesuai volumeterpasang;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1 TAUFIK HIDAYAT BIN KGS. ISMAIL MANSYUR:Bahwa Terdakwa I selaku petugas administrasi kegiatan untuk pembangunanMasjid Simpang Padang Karet dengan menggunakan CV.
Register : 28-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. Tanggal 26 Juni 2019 — Pipih Sopiah, dkk.; Melawan; PT. Dada Indonesia;
143 — 156
143 — 156
UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial;Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat tidakmemperoleh hakhaknya akibat dari Tergugat menutup perusahaannyasebagaimana yang dimanatkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Th 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) Th berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 19 /Pid.sus/2014/PN.KPG Tanggal 25 Juni 2014 — Drs.SERVASIUS LAKO
83 — 22
83 — 22
PendirianPerusahaan yang menandatangani Surat Penawaran, makamelanggar dan secara otomatis Penawaran Lelang dinyatakansecara Administrasi gugur dan yang bertanggung jawab adalahPanitia ;Bahwa mengenai pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu bolehdiadendum perpanjangan waktu dengan alasanalasan yang telahdiatur dalam Keppres No. 80 tahun 2004 yaitu dengan alasanalasandarurat / diluar penguasaan manusia / bencana alam / perang / forcemajeur / overmacht ;Bahwa alasan cuaca buruk tidak dapat dijadikan alasan force