Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi, Surat Bupati Luwu Timur,tanggal 2 September 2009 ditujukan ke Direktur PTPNXIV Perihal Penyempaian Aspirasi masyarakat Mantadulu, besertalampirannya. Diberi tanda P12;13. Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi, Surat Bupati Luwu Timur,tanggal16 Februari 2010 ditujukan ke Direktur PTPN XIV besertalampirannya, Perihal Pengembalian tanah masyarakat yang terisapmasuk ke dalam areal PTPN XIV PKS II Malili. Diberi tanda P13;14.

Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dariPihak pihak yang Terikat oleh Kewajion Mereahasikan (T.53).Fotocopy Print Out Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembeerian Peintahatau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (T.54).Fotocopy Surat Perintah Penyidikan PRIN01.01.DIK/TRIV/WPJ.21/2018tanggal 25 Oktober 2018 (T.55).Fotocopy Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Nomor S08.SPDP/WPJ.21/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (T.56).Fotocopy Bereita Acara Penyempaian

. & Rekanselaku Auditor Independen tertanggal 26 April 2013 untuk tahun2011, diberi tanda P92;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat SMART&ASSOCIATESNomor : 36/Info/SMART/IKX/2013, tertanggal 30 September 2013,halaman 72 dari 89 halPutusan Nomor:104/Pra.Pid/2016/PN.Jak.Sel94.95.96.97.98.39.100.Perihal : Mohon Informasi tentang Penyempaian Laporan KeuanganTahunan Perusahaan PT.

BIKA JAYA FOOD.Bukti P60B : Foto Copy Tanda Terima Surat SMART&ASSOCIATES Nomor :36/Info/SMART/IX/2013, tertanggal 30 September 2013, Perihal : MohonInformasi tentang Penyempaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan PT.BIKA JAYA FOOD.Bukti P61 : Foto Copy Surat Dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam NegeriNomor : 486/PDN/2.4/11/2013, tertanggal 18 November 2013, Perihal : PermintaanInformasi LKTP.Bukti P62 : Foto Copy Tanda Bukti Lapor No.

photophotoperistiwa tentang aksi pernyataan sikap karyawan pada tanggal 7 Desember 2015 yangmerasa keberatan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 30 November 2015 ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T12, T13, T14, T15, T16 surat undangandari Komisi IX DPRRI untuk Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pengurus SerikatPekerja PT.Dirgantara Indonesia dan pengurus Serikat Karyawan PT.DirgantaraIndonesia terkait dengan permasalahan Ketenagakerjaan di PT.Dirgantara Indonesiatanggal 18 Februari 2016 dan penyempaian

Penyempaian Surat Panggilan kepada Kepala Desa atau Lurahtersebut diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan suratpanggilan itu kepada Tergugat yang bersangkutan ;c.

Pasal 17 ayat (2) juncto Pasal32 dan Pasal 20 butir (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.33/POJK.4/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten AtauPerusahaan Publik (POJK No.32/2014) yang berbunyi :Pasal 17 ayat (2)Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) harisebelum rapat diselenggarakan.Pasal 32Halaman 10 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckr16.17.18.Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyempaian

Pid.SusTPK/2020/PT KPGmenetapkan dan menilai besar dan kecilnya kerugian negara tidaklain selain BPK;Bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat (4) UndangUndang Nomor15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yangberbunyi: Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh AkuntanPublik berdasarkan ketentuan UndangUndang laporan hasilpemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dandibuplikasikan;Sedangkan penjelasan Pasal 6 ayat (4) UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuanganyang berbunyi: Penyempaian

PUTRI MONAPA yaitu Rp.489.580.500, (empat ratusdelapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupaih),namun jumlah dana yang telah diserahkan seingat saksi adalah setoran awalsejumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksiLATIF MAKKA dan atas penyempaian dari saksi LATIF MAKKA kepada saksiditerima oleh saksi RAHMAT APRINDO, selanjutnya untuk setoran kedua saksiyang menyerahkan dana kepada saksi RAHMAT APRINDO sebesarRp.225.000.000, (dua ratus dua

Wakatobi TA. 2017 sudah tercantum dalam brosur daftar hargadari pihak penerbit dan jumlahnya sesuai dengan daftar pesanan dari masing masing sekolah;Bahwa sesuai dengan penyempaian saksi kepada saksi RAMADHAN dari pihakpenerbit bahwa konsep kerja kita adalah mendapatkan insentif dari pihakpenerbit jika kita mendapatkan memasarkan buku TK/ PAUD serta alat peragadari penerbit sebesar 25 % dari total harga buku serta alat peraga dan disepakatiserta dijalankan oleh saksi RAMADHAN dengan menggunakan perusahaan

Mkes( Kabid Keluarga Berencana ) sebagai atasan Terdakwa;Bahwa, Terdakwa termasuk Tim Pengelola Kegiatan dalam Pencairan DanaOperasional Kader KB tahun 2018 tersebut;Bahwa, perintah untuk melakukan pemotongan dana operasional Kader KBtersebut tidak pernah disampaikan dalam forum rapat kepada terdakwa,tetapi Terdakwa tidak tahu penyempaian kepada Para Korlap dariKecamatankecamatan;Bahwa, terdakwa tidak menggunakan sebagian uang dari dana yangterkumpul tersebut;Bahwa, terdakwa pernah meminta perintah

Bahwa tidak jadi mengerjakan Perpipaan karena anggaran kegiatanterrsebut saat itu penyempaian Pak Syawal Belum ada, dananggaran Paud juga sudah habis jadi pekerjaan sudah tidak dapatdilanjutkan, karena material juga sudah habis sehingga saksi tidakdapat mengejakan lagi Paud sampai selesai.

Penyempaian SalinanKeputusan KEMENRISTEKDIKTI No. 491/PKT/I2016 bukti tambahan yangdiberi bukti (T1.27) ;28.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Ambon No. 17/PenPDT.Eks/2018.PN.Amb tanggal 31 Mei 2018 tentang Sita Eksekusi buktitambahan yang diberi bukti (T1.28) ;29.

Negeri telahmenerima usulan dari Gubernur Papua Barat calon terpilih anggotaMRP Povinsi Papua Barat, selanjutnya pada tanggal 79 September2017, Kemendagri melakukan verifikasi/ penelitian berkas dokumenpersyaratan calon anggota MRP sesuai ketentuan Pasal 4 PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Terkait (BIN, BAIS TNI, Mabes POLRI, BKN,Kemenkopolhukam), yang selanjutnya menerbitkan Surat MenteriDalam Negeri Nomor 161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017perihal penyempaian

sehubungan dengan wanprestasi / cidera janjiterhadap invesment Agreement tanggal 23 agustus 2002 danSupplement Agreement tanggal 7 februari 2003 dalam perkaraArbitrase No. 547/XI/ARBBANI/2013 tertanggal 19 November2003 ;Eksepsi kompetensi absolut dan jawaban tertanggal 29 Agustus 2014dari Mohamad Jarman (baca pemohon 5) dalam perkara ArbitraseNo. 547/XI/ARBBANI/2013 di Badan Arbitrase NasionalIndonesia :surat dari kantor Advokat kailimang & ponto No. 127/Ext/HPJD/V1I/2014tertanggal 27 juni 2014 perihal penyempaian

Selebinnya terhadap penyempaian posita Gugatan dari pihak Penggugattentang permohonan putusan PROVISIONIL dan permohonan untukmeletakkan Sita Jaminan atas tanahtanah milik Para Tergugat adalahupaya yang ngawur dan serampangan, oleh karena tidak ada hubunganantara kepentingan Pihak Penggugat yang merasa memiliki Tanah ExEigendom Verponding dengan tanah garapan yang dimiliki oleh ParaTergugat, tidak terkecuali milik Tergugat 2, karena kalaulah memang benarbahwa sebagian dari tanah Ex Eigendom Verponding

Infotek;Bahwa benar Yupin Hinelo adalah orang dekat Terdakwa,dan menggantikanTerdakwa karena waktu itu atas penyempaian dari Amin Tolomoo mengatakankalau masih ada nama Terdakwa maka Walikota Adhan Dambea tidak maulagi bekerja sama dengan Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan(KPDEP) Kota Gorontalo ;Bahwa penambahan bandwidth adalah hasil koordinasi antara teknisi dari PT.Infotek dan KPDEP;Bahwa Terdakwa menegetahui sebagai Direktur Cv.

PPA Perubahan, makaTAPD akan menyusun Raperda APBD Perubahan (RAPBDP) untukkemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas melaluiKomisiKomisi.Setelah mendapatkan RAPBDP dari TAPD, maka Pimpinan Dewanakan memerintahkan Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengadakanrapat dengan Eksekutif (dalam hal ini TAPD) untuk membuat jadwalpembahasan, pada tahap ini sudah disetujui nilai Pagu APBDPsecara gelondongan.Kemudian diadakan Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkanPidato Gubernur dalam rangka penyempaian

PN.JKT.PST.10.11.12.13.14.15.akan menyusun Raperda APBD Perubahan (RAPBDP) untukkemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas melaluiKomisiKomisi.Setelah mendapatkan RAPBDP dari TAPD, maka Pimpinan Dewanakan memerintahkan Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengadakanrapat dengan Eksekutif (dalam hal ini TAPD) untuk membuat jadwalpembahasan, pada tahap ini sudah disetujui nilai Pagu APBDP secaragelondongan.Kemudian diadakan Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkanPidato Gubernur dalam rangka penyempaian

PPA Perubahan, maka TAPDakan menyusun Raperda APBD Perubahan (RAPBDP) untukkemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas melaluiKomisiKomisi.Setelah mendapatkan RAPBDP dari TAPD, maka Pimpinan Dewanakan memerintahkan Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengadakanrapat dengan Eksekutif (dalam hal ini TAPD) untuk membuat jadwalpembahasan, pada tahap ini sudah disetujui nilai Pagu APBDP secaragelondongan.Kemudian diadakan Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkanPidato Gubernur dalam rangka penyempaian

PPA Perubahan, maka TAPDakan menyusun Raperda APBD Perubahan (RAPBDP) untuk kemudiandisampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas melalui KomisiKomisi.Setelah mendapatkan RAPBDP dari TAPD, maka Pimpinan Dewanakan memerintahkan Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengadakanrapat dengan Eksekutif (dalam hal ini TAPD) untuk membuat jadwalpembahasan, pada tahap ini sudah disetujui nilai Pagu APBDP secaragelondongan.Kemudian diadakan Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkanPidato Gubernur dalam rangka penyempaian

PUTRI MONAPA yaitu Rp.489.580.500, (empat ratusdelapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupaih),namun jumlah dana yang telah diserahkan seingat Terdakwa 1 adalah setoranawal sejumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan olehsaksi LATIF MAKKA dan atas penyempaian dari saksi LATIF MAKKA kepadaTerdakwa 1 diterima oleh saksi RAHMAT APRINDO, selanjutnya untuk setorankedua, Terdakwa 1 yang menyerahkan dana kepada saksi RAHMAT APRINDOsebesar Rp.225.000.000,

Yasin Manna KabupatenBengkulu Selatan yang pada saat penyempaian materi pelaksanaankegiatan optimasi lahan Terdakwa/ sdr.ERWAN MURSIDImenyampaikan kepada kelompok tani penerima bantuan untukpembelian pupuk di sdr. SYAMSIDIN alias JEFRI;Bahwa yang membuat dan menyusun RUKK KWT. TERATAI adalahpihak Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, dan yangmencantumkan harga pupuk dan satuan bajak adalah pihak DinasPertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;Bahwa saksi sebagai ketua KWT.