HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, dibawah sumpah didepanpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sesuai dalam BAP diPolres LumajangBahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluargaBahwa benar saksi bekerja sebagai PNS di bagian Kepala BidangPerbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Provinsi Jatim sejak tahun 2014Bahwa benar tugas saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan padaBadan Pengelola

TU bagianumum, namun sekarang berdinas di DPKAD Pemrintah DaerahKabupaten Kepahiang.Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Pokja pengadaan barang /jasa pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiangyaitu sebagai anggotaBahwa dalam kepanitiaan lelang, ada 5 (lima) orang, yaitu Ketua,Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.Bahwa Tim Pokja Pengadaan Barang berdasarkan Keputusan KepalaDinas Koperasi, Ukm dan Perindag Nomor : 22/KEP/KUKMPP/2012tanggal 16 Juni 2012 adalah sebanyak 5 (lima) orang

Lanny Jaya Nomor:900/220/DPKAD/2010 , tanggal 13 desember 2010, yang bertandatangan KepalaDPPKAD (Nico Rumbino, SE);1 lembar foto copy contoh tandatangan dan paraf mewakili Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Lanny Jaya, tanggal 13 desember 2010,yang bertandatangan Kepala DPPKAD (Nico Rumbino, SE);1 lembar asli permintaan penerbitan nomor SPD yang ditujukan kepada Yth.

Tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa pekerjaan saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS), danJabatan saya saat ini Kepala Dinas Perdagangan danPerindustrian Kab Boltim;e Bahwa pada tahun 2011 disaat saksi menjabat sebagaiKepala Dinas DPKAD di Kab. Boltim, yang menjadi tugaspokok saksi dalam hubungan dengan Proyek Pengadaan AlatPeraga Seni dan Budaya SD pada Dinas Pendidikan diKabupaten Boltim Tahun 2011 yaitu : Menerima dokumen dari Setiap SKPD melalui verifikasi di DinasPPKAD.

Fhotocopy Surat Izin Bupati Purwakarta No. 503/2238/DPKAD tentang Pembongkaran bangunan dan saranaprasarana terminal pasar Simpang Kabupaten Purwakartatanggal 2 September 2009, selanjutnya diberi14. Fhotocopy Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep.194BPMPTSP/2010 tentang pemberian ijin lokasi untukkeperluan pembangunan pasar Simpang seluas + 14.295 M2yang tata bangunannya berkarakter Purwakarta terletak diKelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, KabupatenPurwakarta kepada PT.

sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Pemilihan Umum Legislatif beserta lampiran kwitansinya (asli);

Kemajuan Pekerjaan;(3) Dokumentasi;(4) BAP Pengajuan Pembayaran 100 %;(5) PHO;(6) FHO;(7) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.Bahwa sebelum permohanan pencairan masuk Kepada Kuasa BUD terlebihdahulu masuk pada bagian bidang Aset saudara ISMAIL SALEH S.Sos untukmengkroscek kelengkapan kebenaran dari dokumen / persyaratan yangdiajukan, setelah diperiksa berkas tersebut masuk pada bagian Tata Usaha(TU) untuk diregistrasi penerbitan disposisi oleh saudara MUHAMMAD UMARALI selaku Kepala Dinas DPKAD

Kemajuan Pekerjaan;(3) Dokumentasi;(4) BAP Pengajuan Pembayaran 100%;(5) PHO;(6) FHO;(7) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.Bahwa sebelum permohanan pencairan MC3 masuk kepada Kuasa BUDterlebin dahulu masuk pada bagian bidang Aset saudara ISMAIL SALEHS.Sos untuk mengkroscek kelengkapan kebenaran dari dokumen / persaratanyang diajukan, setelah dipenksa berkas tersebut masuk pada bagian TataUsaha (TU) untuk diregistrasi penerbitan di disposisi oleh saudaraMUHAMMAD UMAR ALI selaku Kepala Dinas DPKAD

SINAR CAROLINDO PERKASA, untukdokumen tersebut dibuat oleh saksi sendiri kemudian barulahdiserahkan kepada pihak yang menandatangani di atas melaluisaksi JALAL ABDUL KARIM dengan maksud untuk pembuatanBerita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dan akan digunakansebagai dasar diajukan ke Dinas DPKAD Kab.

SUDARISMAN, MM ;Bahwa saksi menjadi Kepala DPKAD Kabupaten Bekasi sejak Januari 2011sampai dengan akhir bulan Maret 2012, karena saksi pensiun ;Bahwa pada waktu saksi bedinas menjadi Kepala DPKAD Kabupaten Bekasi,saksi mengetahui ada dana hibah yang diberikan kepada Panitia PembanguanMesjid Roudlotul Jannah, yaitu pertama sebesar Rp.400.000.000, (empat ratusjuta rupiah) dan kedua sebesar Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah) ;70Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekasnisme penentuan jumlah

Bahwa saksi bekerja sebagai Kabid Pembiayaan Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Balangan.Putusan No.: 18 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 111 Bahwa BNK Balangan adalah sebuah SKPD yang mempunyai anggarantersendiri dan ada di buku APBD Kabupaten Balangan. Bahwa yang berhak dan bertanggung jawab untuk menandatangi SPMdalam rangka pencairan yaitu Pengguna Anggaran atau Kuasa PenggunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupaiti.

melunasihutang tahun 2009 dan 2010 sedangkan LPu fiktif tersebut dibuat olehsaudara ALI RAHMAN selaku bendahara dan saudara ALI RAHMANmengetahui bahwa LPJ untuk kegiatan tanggal 22 dan 23 November 2010adalah LP4J fiktif yang diperuntukan syarat pencairan.e Bahwamengenaikerugian Negara sekitar Rp. 55.000.000, (lima puluh limajuta rupiah) kemudian dana sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)saksi perintahkan kepada Ali Rahman disetor ke Pemda yaitu ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

ADD) Rp418.030.000,Proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap dan Tahap II Tahun2019 yaitu laporan pertanggungjawaban DD Tahap III dan ADD Tahap IV Tahun 2018yang dibuat oleh Saudara ASMAR Selaku Sekretaris Desa bersama dengan laporanpertanggungjawaban dan proposal pencairan DD dan ADD Tahap Tahun 2019 yangdibuat dan dilengkapi diserahkan kepada pada Kantor BPMD untuk dilakukanpengecekan dokumen dan penerbitan Surat Rekomendasi yang akan digunakan untukperlengkapan pencairan di Kantor DPKAD

Ketua adat, Honor hansip, KonsumsiMakan Minum Rapat dan Perawatan Motor Kendaraan Dinas;Setahu saksi ada beberapa pekerjaan yang hingga akhir tahun 2019 ini belum selesai;Adapun proses pencairan dana Desa dan Alokasi dana Desa Tahap III Tahun 2019yaitu setelah laporan pertanggungjawaban dan proposal pencaran DD dan ADD dibuatdan dilengkapi diserahkan kepada pada Kantor BPMD untuk dilakukan pengecekandokumen dan penerbitan Surat Rekomendasi yang akan digunakan untukperlengkapan pencairan di Kantor DPKAD

No. 107 tahun 2010 nama yang seharusnya tercantum dalamSP2D adalah nama orang yang mengajukan bantuan yang tertera dalam proposal;Bahwa proses yang benar mengenai penyaluran Dana Bantuan Sosial dengantahapan antara lain: Proposal bantuan yang sudah lengkap dengan persyaratan KTP, rekomendasi Camatdan Lurah dan adanya rekening Bank (untuk bantuan diatas 5 juta) ;Setelah lengkap dibuat SPP dan SPM untuk ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran ; Selanjutnya diajukan ke DPKAD

Pengelola Keuangan dan Asset Daerahbidang Perbendaharaan; Bahwa kronologis nama saksi mahkota tercantum dalam SP2D adalah pertama saksimahkota mendapat perintah lisan dari pimpinan (Bendahara Pengeluaranberdasarkan usulan dari pimpinan untuk mengajukan Bantuan Sosial), kemudiansaksi mahkota disuruh menandatangani kuitansi atas nama saksi mahkota disertaiSPP dan SPM yang akan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Asda II)dan Bendahara ; Bahwa pencairan dananya yaitu saksi mahkota mengajukan ke DPKAD

Halsel;e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD sejak tahun 2011sampai dengan tahun 2013, untuk pastinya tgl. dan bulannya saksisudah lupa;e Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;e Bahwa saksi menerangkan rekanan yang ditunjuk oleh DinasNekrtrans Kab. Halsel untuk melaksanakan kegitan pengadaanpeningkatan jalan poros pada jalan poros fida Kec. Gane Timur dariSp3 ke Sp6 TA. 2012 tersebut adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah,ST. selaku direktur CV.

Halsel TA. 2012untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.016.014.000,,dimana nilai pekerjaan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.1.933.400.000,;e Bahwa saksi tidak tahu kapan ULP mengadakan lelang / tenderuntuk pekerjaan tersebut;e Bahwa secara exofficio, saksi selaku Kepala DPKAD juga menjabatselaku Bendahara Umum Daerah, dimana kewenangan saksiadalah melakukan pencairan dana untuk nilai diatas Rp.500.000.000.

No. 107 tahun 2010 nama yang seharusnya tercantum dalamSP2D adalah nama orang yang mengajukan bantuan yang tertera dalam proposal;Bahwa proses yang benar mengenai penyaluran Dana Bantuan Sosial dengantahapan antara lain: Proposal bantuan yang sudah lengkap dengan persyaratan KTP, rekomendasi Camatdan Lurah dan adanya rekening Bank (untuk bantuan diatas 5 juta) ;Setelah lengkap dibuat SPP dan SPM untuk ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran ; Selanjutnya diajukan ke DPKAD

Pengelola Keuangan dan Asset Daerahbidang Perbendaharaan; Bahwa kronologis nama saksi mahkota tercantum dalam SP2D adalah pertama saksimahkota mendapat perintah lisan dari pimpinan (Bendahara Pengeluaranberdasarkan usulan dari pimpinan untuk mengajukan Bantuan Sosial), kemudiansaksi mahkota disuruh menandatangani kuitansi atas nama saksi mahkota disertaiSPP dan SPM yang akan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Asda II)dan Bendahara; Bahwa pencairan dananya yaitu saksi mahkota mengajukan ke DPKAD

Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD setelah mendapatpersetujuan dari pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan di kas bendahara untuk dibuatkanSP2D dan nantinya uang tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran.b. Menerima pengajuan dana dari HERMAN WIBOWO, SIP, MM selaku PPTKuntuk uang persediaan di masing masing Bagian di lingkungan SekretariatDaerah Kab. Pulang Pisau setelah disetujui oleh saksi Drs.

Kotim Nomor : 900/I.49/DPKAD/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Laporan Realisasi Penyaluran Dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016.

SUSANTO);Bahwa uang itu harus diberikan kepada yang berhak menerima tanpa syarat;Bahwa apabila sampai tahun akhir anggaran 2014 uang tersebut tidak dicairkan,maka harus dikembalikan ke Kas Daerah;Bahwa dalam Laporan Rekapan LPJ Tata Pemerintahan ke DPKAD, dalam halDesa Angkatan Lor belum membuat SPJ dalam laporan tidak ada keterangan apaapa, hanya tertulis di laporan saksi bunyinya belum ada LPJ;Bahwa wewenang bidang saksi hanya menegur saja dan meminta SPJ tersebut,untuk kewenangan pemeriksaan Adminstrasi

dengan tugas melakukan pembayaran,menandatangani usulan SPD, menandatangani SPP,mempertanggungjawabkan pengeluaran dana, menandatangani SPJ,membuat BKU, membuat laporan pertanggungjawaban;Bahwa pada tahun 2009 ada pengadaan tanah disamping kantor Dikporadengan harga Rp.110.000.000, (Seratus sepuluh juta rupiah), hal ini saksiketahui karena ada usulan pencairan, kemudian saksi meprosesnyadengan dasar SPT, Kwitansi, Pelepasan Tanah,pajak kemudian dibuatSPD,SPP dan SPM selanjutnya diusulkan kepada DPKAD

kemudiankeluar SP2D, dimana pembayarannya langsung di transfer ke rekeningpenjual yakni Hj.Nursanti dan setelah pembayaran itu. saksi tidakmengetahuinya lagi;Bahwa SP2D dimaksud saksi ambil ke DPKAD dan saksi adamenyerahkannya kepada Irfansyah;Bahwa saksi membayar sesuai dengan yang tercantum dalam DPA yakniPembangunan.

Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD setelah mendapatpersetujuan dari pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan di kas bendahara untuk dibuatkanSP2D dan nantinya uang tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran.b. Menerima pengajuan dana dari HERMAN WIBOWO, SIP, MM selaku PPTKuntuk uang persediaan di masing masing Bagian di lingkungan SekretariatDaerah Kab. Pulang Pisau setelah disetujui oleh saksi Drs.

Pembantu BendaharaPengeluaran Wakil Bupati Pulang Pisau adalah menyiapkan administrasi,melakukan proses dan mempertanggung jawabkan serta mengarsipkan dokumenpertanggung jawaban terhadap dana perjalanan dinas Wakil Bupati PulangPisau.Bahwa mekanisme pencairan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah untukKepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010 mengacu padaPermendagri No. 13 tahun 2006 dengan tahapan proses pencairan anggarannyaberupa :Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD

Mengajukan pembayaran uang persediaan (UP) kepada DPKAD setelah mendapatpersetujuan dari pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan di kas bendahara untuk dibuatkanSP2D dan nantinya uang tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran.b.Menerima pengajuan dana dari HERMAN WIBOWO, SIP, MM selaku PPTKuntuk uang persediaan di masing masing Bagian di lingkungan SekretariatDaerah Kab. Pulang Pisau setelah disetujui oleh saksi Drs.

menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi Hari Priatna untukdilakukan verifikasi namun pada kenyataannya Hari Priatna tidak melakukansebagaimana mestinya melainkan hanya melakukan pengecekan terhadapkelengkapan fisik dokumen pencairan.Halaman 30 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.Setelah dokumen pencairan diserahkan kepada saksi Hari Priatna kemudian saksiHari Priatna menyerahkan kembali kepada saksi Anang Koswara untukdisampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

)pada Pemerintan Kabupaten Garut untuk diajukan Penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016 SuratPerintah Pencairan Dana diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) dengan Nomor 6296/LS/2016 tanggal 30 Desember 2016 yangditeruskan kepada BANK JABAR & BANTEN Cabang Garut lalu pada tanggal 31Desember 2016 BANK JABAR & BANTEN melakukan Mutasi Rekening kepada PT.JOGLO MULTI AYU dengan Nomor Rekening : 0072564553005 An.

) pada PemerintahKabupaten Garut untuk diajukan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)dan selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016 Surat Perintan Pencairan Danaditerbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) denganNomor 6296/LS/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang diteruskan kepada BANKJABAR & BANTEN Cabang Garut lalu pada tanggal 31 Desember 2016 BANKJABAR & BANTEN melakukan Mutasi Rekening kepada PT.

Dansepengetahuan saksi tidak ada permohonan pemblokiran hingga akhir masa jabatansaya tahun 2017.Bahwa SP2D kami terima dari DPKAD dan ada tanda terimanya, dan setelah di ceksudah lengkap, lalu lanjut ke front ofice dari situ dilakukan pemindah bukuan daripemerintah daerah ke rekening CV atau PT.Bahwa dalam pengajuan SP2D biasanya cukup dilampirkan buki pajak saja.Bahwa betul Bank Jabar pernah memindah bukukan atas permohonan pencairan dariDPPKA ke rekening Pt.

hanya uang pengganti uangpribadi terdakwa yang dipakai untuk kegiatan KNPI sebelum dana turun dansisanya yang mengelola adalah saksi Buhari Muslim yang digunakan untukkegiatan KNPI Pulang Pisau; Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Buhari Muslim dan Terdakwa sendiripada tahun 2008 Dewan Pengurus Daerah (DPD)Komite Nasional PemudaIndonesia (KNPI) Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan kegiatan denganmenggunakan dana hibah/bantuan sosial dan telah mempertanggunhgjawabkandana tersebut dengan SPJ kepada DPKAD

sesuai keterangan saksi Toni Harisinta,SE,M.Si, saksi Ali Damrah,saksi Misyani ,saksi Buhari Muslim dan Terdakwa sendiri bahwa untuk mendapatkan danahibah tersebut adalah dengan prosedure :1 Mengajukan permohonan pencairan yang tercantum dalam proposal permohonankepada Bupati Pulang Pisau;2 Bupati Pulang Pisau meneruskan permohonan dimaksud kepada Sekretaris DaerahCq.Bagian Keuangan untuk tahun 2007 sampai 2009 dan kepada Kepala DPPKADuntuk tahun 2010 sampai dengan 2012;3 Bagian Keuangan dan Kepala DPKAD

Anggaran 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP PerwakilanKalimantan Tengah jumlah Kerugian Negara adalah sejumlah Rp. 268.413.500, (Duaratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Buhari Muslim, saksi Gondo Utomo,saksi Ahmad Fauzi, saksi Radian Nur selaku Pengurus DPD KNPI Kabupaten Pulang Pisaubahwa saksi pada tahun 2007 sampai tahun 2011 pernah mengambil dana hibah/bantuanorganisasi kepemudaan ke Kantor DPKAD